Praktik penghindaran pajak yang melibatkan perbankan kian marak. Hal ini tercermin dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan transaksi jumbo yang dilakukan oleh 500.000 rekening 'gelap' atau tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak. Temuan ini menjadi penanda bahwa aktifitas keuangan dilingkar shadow economy masih belum tertangani dengan baik oleh otoritas fiskal dan pihak terkait lainnya. Pusat Peloparan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) dalam Laporan  semester 1 Tahun 2021 mencatat, shadow economy mencakup segala aktivitas  yang dapat memberikan nilai ekonomi baik legal maupun ilegal, akan tetapi tidak tercatat oleh negara. "Ditemukan lebih dari 500.000 rekening yang tidak dapat terindentifikasi kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan total nilai transaksi cukup besar," tulis PPATK dalam laporan yang dikutip Bisnis, Minggu (29/8).

Hanya saja, efektivitas dari kerjasama tersebut masih belum maksimal. Hal ini terefleksi dari rendahnya jumlah dana yang berhasil diamankan, yakni hanya hanya senilai Rpp76,40 milliar. "Kerja sama PPATK dengan Ditjen Pajak juga secara nyata berhasil peningkatan penerimaan negara sebesar Rp76,40 milliar selama periode Januari-Juni 2021," tulis PPATK. Sejalan dengan kiat ini, maka penyedia jasa keuangan wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi pembayaran perdagangan yang dilakukan para eksportir dan importir untuk ditindak lanjuti dengan analisis atau pemeriksaan PPATK.

Adapun, pengamat ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani menyarankan kepada otoritas pajak untuk melakukan tiga hal guna  meminimalisasi praktik penghindaran atau pencucian uang. Pertama, menegakkan regulasi yang ada, terutama pengetatan transaksi mencurigakan, underline project, dan identitas pemakai dana. Kedua, penghimpunan dana dari penyedia pertukaran data yang, mengingat selain perbankan, money changer juga bisa menjadi pintu masuk transaksi mencurigakan maupun pencucian uang di bidang perpajakan. Ketiga, adalah membentuk Single Identification Number yang valid dan terintegrasi akan makin terdeteksi dan menghindari shadow economy. (YTD)

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon terus berupaya menggenjot penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) atau pembayaran berbasis barcode di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Penggenjotan penggunaan QRIS ini digunakan sebagai alat transaksi oleh kosumen dan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah merchant yang ada di kabupaten tersebut. 

Kepala KPw BI Cirebon Bakti Artanta mengatakan, layanan sektor keuangan dan pembayaran berbasis nontunai sangat bermanfaat bagi perekonomian. Berbagai manfaat di antaranya, efisiensi dan efekifvitas  layanan. Menurut Bakti, pembayaran menggunakan QR code menjadi salah satu inisiatif Indonesia dalam menyongsong ekonomi digital, lantaran banyak turunan transaksi digital lainnya yang dapat dikembangkan berdasarkan data transaksi costumer dari kode tersebut.

Menurut Bakti pelaku UMKM di wilayah tersebut sudah menyadari pentingnya transaksi secara digital ditengah masa pandemi Covid-19. Di targetkan, pada 2021 ini sebanyak 200.222 lebih UMKM di Ciayumajakuning sudah menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran. Menurutnya, metode tersebut mampu meningkatkan potensi perluasan penjualan. "Pelaku UMKM ini nanti tidak lagi memerlukan uang kembalian, sebagai uang penjualan langsung tersimpan di tabungan, resiko uang hilang/atau dicuri akan berkurang," kata Bakti. Bagi Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting bagi perekonomian di Indonesia, lantaran memberikan sumbangan siginifikan, terutama dalam membentuk produk domestik bruto dan penyerapan tenanga kerja. 

"Kami masih sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi terbaik melalui kebijakan pengambangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Pengembangan UMKM oleh BI punya tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan managerial SDM serta inovasi dari UMKM," kata Bakti. Selama pandemi, kata Bakti, banyak pelaku UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit. Padahal, UMKM ini merupakan sumber ekonomi terbesar di Indonesia, Kalau semua sudah memanfaatkan platform digital, pada 2025 UMKM akan menjadi sumber ekonomi baru," kata Bakti. (YTD)

Shanghai - Investor global lari dari China, dampak regulasi yang keras ke perusahaan teknologi Tiongkok. Tindakan keras regulator China ke perusahaan teknologi asal Tiongkok membawa berkah ke negara lain. Investor global mulai mencari tempat baru untuk menaruh duitnya di negara lain. Hal ini mulai terasa saat ada lonjakan rekor penawaran umum perdana beberapa negara di Asia dari India, Indonesia, hingga Korea Selatan. 

Pencapaian tersebut bisa menjadi lebih besar mengingat listing yang direncanakan oleh beberapa perusahaan seperti raksasa financial technology (fintech) India Paytm dan konglomerat internet Indonesia, GoTo. Beberapa bankir menyebutkan hal tersebut menjadi awal era baru untuk listing teknologi di Asia. Investor global sudah meningkatkan eksposur ke pasar luar China, dengan beberapa membeli IPO dari negara-negara seperti India dan Indonesia untuk pertama kalinya. Beberapa investor yang berbasis di Hong Kong yang sebelumnya fokus pada kesepakatan China sekarang berpartisipasi dalam IPO teknologi di negara Asia lain. Membanjirnya IPO teknologi di Asia Tenggara dan India akan bisa memberikan kekuatan baru.

Perusahaan rintisan (start-up) berstatus unicorn asal Indonesia yang bergerak di bidang ekspedisi, J&T Express, dikabarkan bakal mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Hong Kong. Sebelumnya, J&T Express berencana listing di Bursa Efek Amerika Serikat (AS). J&T Express akan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) tahun depan. Dari IPO tersebut, J&T Express disebut-sebut bisa menghimpun dana sekitar US$ 1 miliar.“J&T telah bekerja sama dengan Bank of America Corp, China International Capital Corp, dan Morgan Stanley terkait IPO itu,” ungkap sumber yang dikutip Bloomberg, Senin (30/8).Meskipun J&T Express berbasis di Indonesia, namun perusahaan ini beroperasi cukup signifikan di Tiongkok. Menurut sumber, Pemerintah Tiongkok berkemungkinan akan memberlakukan peraturan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang melakukan listing di luar negeri.

J&T Express dibentuk pada 2015 oleh mantan eksekutif OPPO, Jet Lee dan Tony Chen. Perusahaan melakukan bisnis pengiriman dalam kota, serta antar kota dan antar provinsi. J&T juga menyediakan layanan pergudangan dan solusi supply chain untuk toko e-commerce di Indonesia. J&T berkembang signifikan di kawasan Asia Tenggara, yakni Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berusaha bertahan di tengah pandemi. Salah satu UMKM binaan PT Telkom, Jahitin, memilih membuka situs jahitin.com untuk memperluas pasarnya.

Owner dari usaha itu adalah Asri Wijayanti, seorang fashionpreneur asal Surabaya yang membuka usaha di Sidoarjo dengan melayani pembuatan baju idaman pelanggan secara online, melalui situs jahitin.com.

Asri mengembangkan bisnis fashion dengan cara unik. Ia mengagas starup jahitin.com, yakni layanan jahit online dengan konsep economy sharing, menghubungkan para penjahit dengan pelanggan yang membutuhkan.

Unit CDC Telkom Surabaya sejak awal mendampingi jahitin.com lewat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Jahitin hingga kini terus bertahan bahkan semakin berkibar.

“Pelanggan pertama jahitin.com adalah teman-temannya mahasiswi di Malang,” kenang Asri. Layanan jahit online semakin disukai netizen, karena praktis, aman dan kualitas jahitannya terjamin.

PT AIA financial (AIA) menggandeng Gojek menghadirkan produk asuransi khusus gamers atau pemain game.

Hadir dalam salah satu fitur GoSure, sebagai terobosan untuk meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai.

Melalui GoSure, GoPay mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap risiko.

Proteksi tersebut tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun dengan premi mulai Rp16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun.Tak hanya AIA, PT Central Asia Financial atau Asuransi Jagadi ri juga menawarkan produk asuransi yang memberikan benefit untuk para gamers, Jaga Gamers.

JAKARTA, SRIPO - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko belum berjalan maksimal. "Kami akui dalam proses penyelenggaraan OSS ini belum 100 % sempurna, baru sekitar 80 - 85 %. Itu juga sudah kami laporkan ke Bapak Presiden," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di Youtube DPR RI, Senin (30/08/2021).

Bahlil mengatakan, belum maksimalnya OSS berbasis risiko disebabkan masih dalam proses transisi sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem. Meski begitu, Kementerian Investasi mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga OSS berbasis risiko bisa berjalan lebih baik. "Karena dalam catatan pelajaran kami tidak ada aplikasi di dunia ini yang begitu langsung dijalankan dan semua 100 % perfect," ungkapnya.

Bahlil mengatakan, hingga kini sistem tersebut sudah merampungkan proses menerbitkan 76.778 Nomor Induk Berusaha (NIB). Rata rata penerbitan NIB ini kebanyakan para pelaku UMKM yang mengajukan permohonan usaha sebesar 96%.

Pada peresmian OSS berbasis risiko 9 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengatakan bahwa OSS merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Pasalnya, sistem ini menggunakan layanan berbasis online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko sehingga jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Oleh karena itu Presiden mengajak investor dari dalam dan luar negeri, pelaku UMKM, pelaku usaha besar agar memanfaatkan sistem tersebut. Ia berharap kemudahan perizinan bisa mendorong terbukanya lapangan kerja.