Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berusaha bertahan di tengah pandemi. Salah satu UMKM binaan PT Telkom, Jahitin, memilih membuka situs jahitin.com untuk memperluas pasarnya.

Owner dari usaha itu adalah Asri Wijayanti, seorang fashionpreneur asal Surabaya yang membuka usaha di Sidoarjo dengan melayani pembuatan baju idaman pelanggan secara online, melalui situs jahitin.com.

Asri mengembangkan bisnis fashion dengan cara unik. Ia mengagas starup jahitin.com, yakni layanan jahit online dengan konsep economy sharing, menghubungkan para penjahit dengan pelanggan yang membutuhkan.

Unit CDC Telkom Surabaya sejak awal mendampingi jahitin.com lewat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Jahitin hingga kini terus bertahan bahkan semakin berkibar.

“Pelanggan pertama jahitin.com adalah teman-temannya mahasiswi di Malang,” kenang Asri. Layanan jahit online semakin disukai netizen, karena praktis, aman dan kualitas jahitannya terjamin.

PT AIA financial (AIA) menggandeng Gojek menghadirkan produk asuransi khusus gamers atau pemain game.

Hadir dalam salah satu fitur GoSure, sebagai terobosan untuk meningkatkan penetrasi dan akses masyarakat kepada produk asuransi.

Proteksi Gamers ini juga menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatnya penggunaan gadget berdampak pada kebutuhan proteksi dari risiko kesehatan yang mengintai.

Melalui GoSure, GoPay mengembangkan produk asuransi mikro yang dibutuhkan untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali profesi gamers yang juga rentan terhadap risiko.

Proteksi tersebut tersedia untuk masyarakat umum berusia 18-45 tahun dengan premi mulai Rp16 ribu dengan manfaat perlindungan selama satu tahun.Tak hanya AIA, PT Central Asia Financial atau Asuransi Jagadi ri juga menawarkan produk asuransi yang memberikan benefit untuk para gamers, Jaga Gamers.

JAKARTA, SRIPO - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko belum berjalan maksimal. "Kami akui dalam proses penyelenggaraan OSS ini belum 100 % sempurna, baru sekitar 80 - 85 %. Itu juga sudah kami laporkan ke Bapak Presiden," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di Youtube DPR RI, Senin (30/08/2021).

Bahlil mengatakan, belum maksimalnya OSS berbasis risiko disebabkan masih dalam proses transisi sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem. Meski begitu, Kementerian Investasi mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga OSS berbasis risiko bisa berjalan lebih baik. "Karena dalam catatan pelajaran kami tidak ada aplikasi di dunia ini yang begitu langsung dijalankan dan semua 100 % perfect," ungkapnya.

Bahlil mengatakan, hingga kini sistem tersebut sudah merampungkan proses menerbitkan 76.778 Nomor Induk Berusaha (NIB). Rata rata penerbitan NIB ini kebanyakan para pelaku UMKM yang mengajukan permohonan usaha sebesar 96%.

Pada peresmian OSS berbasis risiko 9 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengatakan bahwa OSS merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Pasalnya, sistem ini menggunakan layanan berbasis online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko sehingga jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Oleh karena itu Presiden mengajak investor dari dalam dan luar negeri, pelaku UMKM, pelaku usaha besar agar memanfaatkan sistem tersebut. Ia berharap kemudahan perizinan bisa mendorong terbukanya lapangan kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyampaikan draf revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada DPR RI. Pembahasan juga telah dilakukan beberapa kali antar keduanya. Saat ini pembahasan telah sampai pada tahap dengar pendapat dari para ahli dan badan usaha terkait dengan RUU KUP ini. Dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pelaku usaha dan asosiasi serta bank BUMN di tanah air semuanya menolak pemberlakuan beberapa pajak yang ada di RUU KUP. Diketahui, dalam RUU KUP ini ada lima klaster yang akan dibahas yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon. Penolakan terutama datang terkait dengan penerapan pajak karbon serta naiknya tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan pajak ini dinilai akan semakin memberatkan pelaku usaha terkait pajak karbon dan konsumen terkait kenaikan tarif PPN. Untuk penetapan pajak karbon, para pelaku usaha dengan tegas menolak dan meminta untuk dikeluarkan dari RUU KUP ini. Setidaknya ada 18 asosiasi yang terdiri dari ratusan pengusaha yang menolak pajak karbon ini. " Jika melihat dampak dari sisi daya saing dan daya beli, kami memohon kepada komisi XI untuk tidak memasukkan tax carbon di dalam RUU KUP," ujar Ketua Umum Inaplas Edi Rivai saat rapat dengan anggota dewan yang dikutip Selasa (31/8/2021). Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto juga menyampaikan dua poin yang menjadi pertimbangan pihaknya mengapa menolak pajak karbon diterapkan. Pertama, karena akan mengancam daya saing industri keramik. Apalagi industri keramik saat ini digempur oleh produk impor. Dimana pada semester I-2021 impor keramik dari China, India dan Vietnam melonjak hingga 61% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, penerapan pajak karbon akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan membebani pelanggan. Dengan demikian, pelanggan akan kabur dan lebih memilih produk dengan harga yang lebih murah seperti impor. "Di tengah kondisi lemahnya daya beli masyarakat dan murahnya produk impor akan membuat industri keramik semakin terperosok," tegasnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 7,67 triliun pada pekan lalu atau periode 23-26 Agustus 2021, lebih besar dari pekan sebelumnya, 16-19 Agustus 2021, yang senilai Rp 3,49 triliun. Ini terjadi justru pada saat potensi The Fed untuk melakukan pengurangan likuiditas (tapering off) mulai November mendatang semakin menguat. 

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, aliran modal asing ini meliputi investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7,18 triliun dan saham sebesar Rp 0,49 triliun. Sementara itu, berdasarkan data setelmen sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2021 (year to date) aliran modal asing yang masuk mencapai sebesar Rp 14,1 triliun. "Berdasarkan data transaksi 23-26 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp 7,67 triliun terdiri atas beli neto di pasar SBN sebesar Rp 7,18 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 0,49 triliun," papar Erwin dalam keterangan yang diterima Investor Daily pada pekan lalu. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Ferry Warjiyo mengungkapkan, aliran masuk modal asing berlanjut dalam bentuk investasi portofolio yang pada Juli hingga 16 Agustus 2021 dengan mencatat net inflows US$ 2 miliar. Ini terjadi seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

“Thou aimest high, Master Lee. Consider Thou what the invention could do to my poor subjects. It would assuredly bring to them ruin by depriving them of employment, thus making them beggar.”  Kutipan di atas adalah perkataan Ratu Elizabeth I kepada William Lee, penemu mesin rajut otomatis pada Abad ke-16. Ratu Elizabeth saat itu justru khawatir teknologi yang diciptakan oleh Lee akan menghilangkan lapangan pekerjaan dan menciptakan kemiskinan. Tanggapan Ratu Elizabeth sangat jamak terjadi ketika kemunculan teknologi baru. Teknologi tersebut terkadang dipandang menjadi sebuah ancaman, terutama bagi ketenagakerjaan. Disrupsi teknologi menimbul kan kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan. 

Estimasi Mckinsey (2017) menunjukkan bahwa 60% pekerjaan yang ada saat ini dapat diotomasi, di mana diperkirakan untuk kasus Indonesia angka tersebut mencapai 12%. Perlu dipahami bahwa “hantu” disrupsi tersebut tidak hanya berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru. Disrupsi teknologi menciptakan apa yang disebut pasar tenaga kerja digital. 

Secara definisi, pasar tenaga kerja digital adalah pasar tenaga kerja di mana transaksi antara pemberi kerja dan pencari kerja dilakukan secara online. Secara umum, digital labour market dibagi ke dalam dua kategori: online labour market (OLM) dan mobile labour market (MLM). Online labour market didefinisikan sebagai pasar tenaga kerja di mana baik proses pencarian tenaga kerja (matching), administrasi dan pekerjaan dikerjakan secara online, contohnya adalah Amazon Mechanical Turk. Sedangkan MLM didefinisikan sebagai pasar tenaga kerja di mana proses pencarian dan administrasi dilakukan secara online, akan tetapi pekerjaan dilaksanakan secara fisik (langsung). Contohnya adalah Gojek dan Grab (Codagnone, Abadie&Biagi, 2016). 

Secara global, diperkirakan terdapat 777 platform tenaga kerja, di mana 383 di antaranya adalah delivery-based platform atau platform yang memfasilitasi pekerjaan jasa pengantaran. Pesatnya perkembangan platform ini didukung oleh besarnya investasi kepada platform tenaga kerja, yang diperkirakan secara global mencapai US$ 119 miliar, dengan keuntungan secara global mencapai US$ 52 miliar (ILO, 2020). Pada pasar ini terdapat tiga pihak yang saling berinteraksi melalui platform, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan konsumen. Bagi pemberi kerja, kehadiran tenaga kerja digital ini dapat mendorong efektivitas dan efisiensi. Contohnya, pemberi kerja dapat melakukan outsourcing pekerja dengan cepat, yaitu antara 2-4 hari, jauh lebih cepat dari melalui agen tradisional yang mencapai 6-8 minggu dan mendapatkan akses talenta (ILO, 2020).

Pemain industri layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer atau P2P lending mulai menyiapkan strategi untuk menjangkau masyarakat di luar Jawa. Cara itu sejalan dengan imbauan regulator untuk menyeimbangkan porsi pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan aturan untuk pemain financial teknologi (fintech) agar porsi pembiayaan ke luar Jawa lebih luas. Berdasarkan statistik fintech lending OJK sepanjang September 1/2021, dari total penyaluran pinjaman para pemain sebesar Rp70,88 trilliun porsi ke Jawa dengan enam provinsi didalamnya mencapai Rp57,93 trilliun, sisanya Rp12,92 trilliun ke 28 provinsi di luar jawa.

Untuk mengatasi gap Jawa dan luar Jawa tak semakin membesar, OJK merencanakan imbauannya masuk dalam regulasi baru, dimana setiap platform bakal dipatok minimal menyalurkan 20% dari total penyaluran pendanaan tahunannya selama tahun berjalan keluar jawa. 

Adapun, CEO& Co-Founder PT Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia Ivan Nikolas Tambunan mengaku tak terlalu khawatir dan sudah siap memperluas  penyaluran pinjaman usaha di Kalimantan, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara. "Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak proyek di sektor usaha yang menjadi fokus Akseleren, yakni UMKM yang berasal dari sektor engeineering atau konstruksi, business and consumer service, coal & related energy, online merchant, oil & gas. 

Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya menuturkan strategi lain dalam menjangkau UMKM diluar jawa, yaitu menggandeng bank pengkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah incaran, untuk bergabung dengan Modalku sebagai pendana Institusi. "Jadi keluar jawa itu selain karena potensi bisnisnya masih besar dan market-nya ada, kita mencoba langsung ikut mengincar daerah tempat  salah satu masalah terbesar Indonesia, yaitu akses permodalan mikro untuk segmen pedesaaan, terutama daerah luar jawa yang infrastrukturnya masih terbatas" jelas Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Ganda Putra.