Komisi XI DPR sepakat, kebijakan perpajakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), harus mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena itu penolakan UMKM terhadap sejumlah poin di RUU KUP akan menjadi masukan bagi DPR. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo saat dihubungi, Rabu (1/9) mengatakan, mendukung kebijakan perpajakan pro UMKM, sejalan dengan dukungannya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia sepakat menolak ketentuan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum atas perusahaan rugi berdasarkan omzet usaha diterapkan bagi UMKM.

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya go green dengan menurunkan emisi karbon terus dilakukan Pertamina, antara lain dengan membidik pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Green Energy Station (GES) yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Saat ini PLTS telah terpasang di 76 titik GES yang berlokasi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan akan diperluas hingga 5000 titik. GES merupakan konsep baru SPBU Pertamina di mana SPBU akan memberikan layanan terintegrasi untuk mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan bagi konsumen SPBU, salah satunya dengan memanfaatkan Solar Photo Voltaic (PV) atau PLTS sebagai salah satu sumber energi mandiri dan ramah lingkungan. "Proyek ini adalah bagian dari transisi energi di ekosistem Pertamina. Kami menargetkan pemasangan PLTS di internal Pertamina, baik di proses inti, perkantoran, maupun fasilitas lainnya. Selain itu kami berupaya agar SPBU sebagai salah satu frontline Pertamina juga terpasang PLTS untuk mendukung dekarbonisasi," jelas Chief Executive Officer PNRE, Dannif Danusaputro di Jakarta, Kamis (2/9/2021). Program ini merupakan kelanjutan dari tahun 2020 di mana pemasangan PLTS telah dilakukan di 63 SPBU Pertamina yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan total kapasitas sebesar 385 KWp. Dengan target 5000 PLTS terpasang di SPBU maka total kapasitas terpasang sekitar 31 MW dan potensi penurunan emisi karbon mencapai 34 ribu ton per tahun. Penggunaan PLTS pada SPBU menunjukkan tren yang meningkat secara global. Sebagai contoh, setidaknya 700 SPBU di 29 negara Afrika telah menggunakan PLTS atap. Di India saat ini setidaknya telah terpasang PLTS dengan total kapasitas 270 MWp dan pemerintahnya menargetkan 50 persen dari seluruh SPBU yang ada di negaranya memasang PLTS dalam 4 tahun mendatang. Dengan tren ini, sudah sewajarnya Pertamina secara aktif mengerahkan upaya terbaik untuk menghijaukan SPBU. Pertamina mendukung target pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030 melalui transisi energi. Dalam roadmap transisi energinya, Pertamina menargetkan energi hijau mencapai 17 persen dalam portofolio bisnis di tahun 2030. "PNRE akan terus tancap gas untuk transisi energi. Kita melihat bahwa pengembangan energi bersih, termasuk PLTS, adalah investasi masa depan agar laju dampak perubahan iklim dapat ditahan dan secara bersama-sama semua pihak berkontribusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," lanjut Dannif. Aspek ESG (environment, social, and governance) terintegrasi dalam bisnis Pertamina. Sebagai bagian dari komunitas global, Pertamina berupaya untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan bisnis tapi juga kebutuhan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan kelangsungan lingkungan hidup.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mencemaskan adanya gelombang ketiga akibat adanya varian baru dari virus corona atau Covid-19 yang diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bernama varian Mu atau B.1.621. Seperti diketahui, pada Selasa (31/8/2021), WHO mengumumkan adanya varian Covid-19 bernama Mu, yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari lalu. Badan PBB itu mengatakan varian tersebut memiliki mutasi yang menunjukkan risiko resistensi terhadap vaksin dan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahaminya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapatkan, saat ini varian Mu tersebut sudah ditemukan di kawasan Asia, yakni di Jepang dan Hong Kong. "Di Asia dibawa oleh pendatang di Hong Kong. Di Hong Kong break pertama jenis ini ditemukan pada Januari. Sudah (tersebar) di 39 negara untuk virus jenis ini," jelas Suharso dalam pertemuan dengan media di kantornya, Kamis (2/9/2021). "Kami di Bappenas diberi mandat dan ditugasi oleh negara untuk menyusun ini, dan harus mempertimbangkan hal ini. Karena bagaimanapun juga faktor-faktor strategi internasional dan faktor lingkungan harus menghitungkan langkah-langkah itu," kata Suharso melanjutkan. Oleh karena itu, Suharso dalam paparannya menyebutkan terjadi adanya potensi gelombang ketiga di Indonesia. Namun, pemerintah berharap penularan gelombang ketiga bisa diantisipasi jika masyarakat patuh menjalani protokol kesehatan. "Gelombang ketiga, kita harapkan tidak terjadi. Sekarang yang menjadi concern (pemerintah) sudah ada untuk mengantisipasi varian Mu," jelas Suharso. "Dalam kondisi vaksinasi merupakan game changer utama yang lebih permanen," kata Suharso melanjutkan. Disebutkan, dalam paparannya, potensi gelombang ketiga bisa terjadi karena menurut Bappenas, social distancing dan masker tidak menimbulkan kekebalan, tapi hanya membantu untuk mencegah infeksi. Selain itu, kenaikan kasus akan terjadi kembali ketika social distancing dan penggunaan masker dilonggarkan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Subandi menjelaskan potensi adanya gelombang ketiga di Indonesia tidak bisa ditebak kapan bisa akan terjadi. "Potensi gelombang ketiga gak bisa menebak dan kita berharap tidak ada gelombang ketiga. Oleh karena itu 5M harus dilaksanakan," jelas Subandi pada kesempatan yang sama. Protokol kesehatan 5M yang dimaksud Subandi yakni diantaranya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. "Belajar dari kasus di Israel, Inggris, dan Amerika, dimana vaksinasi sangat masif, tapi terjadi gelombang ketiga. Oleh karena itu masker sangat penting dan harus double. Upaya-upaya ini yang harus diantisipasi. Kita tidak berharap ada gelombang ketiga," kata Subandi melanjutkan.

Ekspor andaliman atau "merica batak" dari Sumatera Utara ke Jerman berlanjut setelah ekspor perdana dilakukan Maret 2021.

"Setelah ekspor perdana andaliman ke Jerman pada Maret 2021 dengan volume 574 kilogram, pada Agustus ada pengiriman lagi sebanyak 1.200 kilogram," ujar Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Andi Yusmanto di Medan, Minggu.

Andaliman yang diekspor ke Jerman itu. merupakan produksi dari Kabupaten Samosir, Sumut. Kalau sebelumnya nilai ekspor 574 kilogram itu sebesar Rp431 juta, maka yang 1.200 kilogram tersebut senilai Rp709,715 juta.

"Syukur masih terus ada permintaan andaliman dari Jerman dan petani serta eksportir Sumut juga masih bisa terus memenuhinya,"katanya.

Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Hexana Tri Sasongko memperkirakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp20 triliun akan segera cair pada awal September 2021 untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya.

Adapun kebutuhan dana untuk BPUI mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya adalah Rp26,7 triliun yang awalnya akan dipenuhi dari PMN 2021 sebesar Rp20 triliun, PMN 2022 senilai Rp2 triliun, dan fund raising internal BPUI sebesar Rp4,7 triliun.

Namun Hexana mengatakan alokasi PMN untuk BPUI sebesar Rp2 triliun pada tahun 2022 ditiadakan. "Kami mendapat informasi dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan bahwa tahun anggaran 2022 untuk BPUI tidak ada alokasi PMN Rp2 triliun," ujarnya.

Maka dari itu, ia menyebutkan BPUI akan mencari upaya lain untuk menutup alokasi PMN tahun 2022 tersebut, sehingga total fund raising internal akan naik menjadi Rp6,7 triliun.

Pengusaha mengusulkan tujuh langkah penting agar momentum pertumbuhan perekonomian yang positif di kuartal II lalu bisa dilanjutkan hingga akhir tahun ini. Selain meminta pemerintah mempercepat pengendalian pandemi, stimulus harus dilanjutkan hingga kinerja ekonomi 90% pulih, restrukturisasi kredit yang akan berakhir 2022 diperpanjang sampai tahun 2025, memperkuat hilirisasi industri, transformasi digital, menjaga iklim perpajakan kondusif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 7,07% pada kuartal II-2021, atau meninggalkan zona resesi yang terjadi sejak triwulan II-2020 akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya. Namun, masuknya varian Delta dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sejak Juli lalu dapat merusak kinerja yang bagus tersebut dan diperkirakan pertumbuhan turun pada kuartal III. Meski demikian, kalangan pengusaha yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih optimistis pada kuartal IV mendatang perekonomian bisa tumbuh seperti kuartal II lalu, dengan fokus melakukan tujuh langkah penting tersebut. Sementara itu, berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia triwulan I-2021 masih terkontraksi 0,74% year on year.

Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi positif tahun ini syarat utamanya harus ada pengendalian pandemi yang baik hingga akhir tahun.“Selama masih ada pembatasan aktivitas ekonomi, pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan perlu diberikan stimulus yang memadai, untuk mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Stimulus perlu dipertahankan hingga ekonomi nasional 90% kembali ke level kinerja prapandemi, untuk memastikan tidak ada regresi atau stagnansi pemulihan ekonomi karena stimulus yang ditarik terlalu dini. Relaksasi pembatasan mobilitas dan kegiatan usaha harus dilakukan secara penuh sebelum kuartal IV-2021, agar kinerja ekonomi ke depan bisa maksimal menggantikan kinerja yang hilang di kuartal III ini,”ucap Shinta kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (30/8). Dia menjelaskan, industri esensial seperti yang berorientasi ekspor harus digenjot 100% produktifitasnya, untuk menahan kontraksi ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan begitu, pemerintah juga masih memperoleh penerimaan pajak yang memadai dari aktivitas ekonomi, bisa mempertahankan sebanyak mungkin lapangan kerja, serta menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) selama PPKM karena pandemi.

Industri manufaktur meminta pemerintah menambah porsi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 25% lebih. Pasalnya, tingginya harga dan kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri saat ini, mengancam keberlangsungan operasional pabrik. “Stok kami rata-rata hanya untuk 10-15 hari ke depan, padahal normalnya bisa sampai 30 hari. Tingginya harga batubara membuat produsen memilih untuk menjual ke luar negeri dibanding pasar domestik karena lebih menguntungkan,” kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. 

Rizal mengungkapkan, saat ini hampir semua industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu dan processing menggunakan batubara sebagai bahan bakar di pabriknya. “Berkurangnya pasokan batubara tentunya akan berpengaruh besar terhadap operasional pabrik,” tutur dia. Oleh karena itu, menurut Rizal, pihaknya berharap pemerintah meningkatkan porsi DMO dari saat ini 25%. Dengan demikian, suplai batubara di dalam negeri akan lebih terjamin, dan industri pengguna bisa lebih terjaga keberlangsungan operasional pabriknya. “Pemerintah juga perlu memantau suplai batubara di dalam negeri dan kegiatan ekspor, agar terjadi keseimbangan antara pasokan yang dibutuhkan industri dalam negeri dan volume batubara yang diekspor,” tambah dia.

Grup Astra melalui PT Astra Digital Internasional (Astra Digital) serius terjun ke bisnis digital yang meningkat sejak pandemi Covid-19. Astra terbuka untuk berinvestasi atau menjalin kolaborasi dengan semua perusahaan rintisan atau startup dari berbagai sektor industri. “Kami membuka diri untuk berkolaborasi dan meningkatkan nilai bagi kedua pihak, baik dari sisi Astra maupun startup-nya sendiri,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional Wiwie Yudiyanto dalam acara workshop wartawan Industri secara virtual, akhir pekan lalu. 

Wiwie menerangkan, Astra Digital tidak mengkhususkan diri untuk berinvestasi di satu industri tertentu. Hal ini sudah dibuktikan ketika Astra berinvestasi di Sayubox dan Halodoc. Di Sayurbox, Astra Digital telah mengelontorkan investasi sebesar US$ 5 juta atau setara Rp 70 miliar (kurs Rp 14.000 per dolar AS), dan Halodoc US$ 35 juta atau setara Rp 490 miliar. Wiwie menambahkan, Astra Digital juga bekerja sama dengan Gojek untuk membuat gofleet, layanan untuk membantu para driver Gojek dalam segi penyediaan kendaraan. Investasi perusahaan di Gojek mencapai US$ 250 juta atau Rp 3,5 triliun.

Pajak karbon bisa dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru suatu negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang menyusun aturan pajak emisi karbon atau pajak karbon dan kini masih terus dalam proses pembahasan dengan DPR. Salah satu negara yang telah lama sukses menerapkan pajak karbon dan layak menjadi rujukan penerapan pajak tersebut adalah Inggris, negara itu sudah menjalankan kebijakan itu lebih dari 20 tahun. 

Head of UK Climate Change Unit Philips Douglas mengatakan, pada awal penerapan pajak karbon di Inggris memang tidak mudah karena banyak mendapatkan perlawanan dari industri besar yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting dan menghambat usaha. Namun demikian, kunci utama penerapan pajak karbon sejatinya adalah membagi atau mendata sektor mana saja yang menghasilkan karbon terbesar dan data harus didukung dengan bukti ilmiah dan valid. 

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Chandra Wijaya mengatakan, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya.

Penyerapan beras sebanyak 1,25 juta ton dalam agenda Perum Bulog pada 2022 dengan asumsi tidak ada importasi tahun depan. Di sisi lain, adanya impor beras diluar penangan Bulog juga menjadi persoalan, karena dilakukan ditengah komitmen pemerintah untuk tidak mengimpornya dengan alasan produksi dan stok domestik memadai. Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan proyeksi awal penyerapan mengacu pada kemungkinan kebijakan pemerintah untuk tidak mendatangkan beras impor tahun depan.

Rencananya penyaluran beras pada tahun 2022 mencakup program ketersediaan pasokan dan stabilitas  harga (KSPH) sebesar 850.000 ton dan beras untuk golongan anggaran 100.000 ton. Volume beras yang masih tersimpan itu mencukupi untuk kebutuhan kegiatan KPSH atau operasi pasar maupun tanggap darurat bencana. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan  (Pemmendag) No.01/2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor  Beras, importansi hanya diperkenankan untuk keperluan umum, hibah, dan keperluan lain.

Adanya impor beras khusus diluar Bulog di soroti Ketua Komisi IV DPR Sudin yang mengacu pada data BSP soal masuknya beras asing 41.600 ton selama Januari-Juli 2021 dari Vietnam. Terpisah, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan nasib beras stock lama tergantung pada Perum Bulog. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena Kementerian Perdagangan hanya mengawasi keamanan stock dan stabilitas harga komoditas tersebut. (YTD)