Protes menguar dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).  Para pelaku usaha UMKM menilai, rancangan UU KUP yang tengah dikebut para wakil rakyat ini bisa membebani mereka. 

Ada tujuh asosiasi pengusaha yang beranggotakan ribuan UMKM memprotes aturan dalam RUU KUP ini. Mereka adalah: Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Mikro Kecil (UMK), Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), UMKIndonesia, Assosiation of the Indonesia Tourism and Travel Agencies (Asita), serta Komunitas UMKM Naik Kelas.

Ada empat poin aturan yang kena protes karena dianggap tidak pro UMKM. Pertama, pasal 31F yakni tentang pengenaan pajak minimum alternatif alias Altenative Minimum Tax (AMT) sebesar 1% atas penghasilan bruto wajib pajak (WP) yang rugi. Kedua, penghapusan Pasal 31E UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur pengurangan tarif 50% dari tarif normal WP badan untuk WP dalam negeri dengan peredaran bruto Rp 4,8 miliar- Rp 50 miliar setahun. Asosiasi minta UMKM tetap dikenakan tarif PPh final segede 0,5% dari omzet tahunan atau dengan alternatif pilihan kena PPh sesuai pasal 31E itu. Ketiga, penambahan kewenangan penangkapan kepada penyidik pajak kontraproduktif dengan upaya mengembangkan kegiatan usaha. Keempat, rencana penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) Final bagi pengusaha tertentu dengan kegiatan tertentu. Misalnya, pengusaha kena pajak (PKP) dengan omzet maksimal Rp 1,8 miliar cukup setor 1% dari omzet.

(Oleh - HR1)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberikan insentif berupa penundaan pelunasan pita cukai kepada pabrikan rokok sejak 1 Juli 2021. Setidaknya, 10 pabrikan rokok besar, seperti PT Gudang Garam, Tbk, PT HM Sampoerna, Tbk, hingga PT Djarum, dinilai paling menikmati insentif fiskal tersebut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemkeu yang diperoleh KONTAN, hingga dengan 25 Agustus 2021, terdapat 87 pabrik rokok yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dengan nilai total sebesar Rp 43,23 triliun, setara dengan 34,5% dari total penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp 125,28 triliun pada periode tersebut. 

Ditjen Bea Cukai menaksir, pemberian insentif pelunasan pita cukai hingga Oktober nanti mencapai Rp 71 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 27,8 triliun nilai insentif dalam PMK 93/2021 yang bisa digunakan oleh pabrik rokok. Adapun insentif tersebut berdampak terhadap penerimaan cukai  hingga akhir Juli 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan, realisasi penerimaan cukai dalam tujuh bulan di tahun ini hanya mampu tumbuh 18,4% year on year (yoy). Padahal, sampai akhir Juni lalu, penerimaan cukai tumbuh 21,4% yoy. 

Pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor Indonesia melalui jalur diplomasi, yakni perundingan perjanjian dagang, baik bilateral maupun multilateral dengan negara mitra. Dari lima perundingan perjanjian dagang yang bergulir saat ini, pemerintah pesimis bisa tuntas seluruhnya tahun ini. Alhasil, hanya dua perjanjian yang akan didorong selesai tahun ini dan sisanya pada tahun depan. "Pemerintah sedang mendorong agar perundingan dengan Tunisia, Bangladesh bisa segera dituntaskan segera tahun 2021," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan International Kementerian Perdagangan International Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono saat dihubungi. 

Kedua perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk Preferential Tread Agreement (PTA). Pada Indonesia-Bangladesh PTA telah dilakukan pembahasan teks perjanjian dan akan dilakukan pertukaran revisi penawaran dari produk yang akan mendapat perlakuan istimewa dalam perjanjian tersebut. Sementara itu pada Indonesia-Tunisia PTA, teks perjanjian telah disepakati. Namun, perundingan saat ini terkendala dengan situasi pergolakan politik dan memburuknya pandemi Covid-19 di Tunisia.

Adapun tiga perundingan masih berupaya dapat mencapai progres yang baik, yakni Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), Perjanjian Perdagangan Barang Indonesia Pakistan (IP-TIGA), dan Indonesia-Maroko PTA.

Instansi pengelola data pribadi tak belajar dari kasus-kasus kebocoran sebelumnya. RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung dituntaskan. Kebocoran data pribadi masih terus terjadi. Sebelum dugaan kebocoran dalam aplikasi e-HAC yang dikelola Kementerian Kesehatan, kebocoran data pribadi berturut-turut terjadi di sejumlah instansi publik dan swasta. Kebocoran berulang menunjukkan tak adanya upaya sungguh-sungguh dari instansi pengelola data pribadi untuk menjaga sistemnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diyakini bisa meminimalkan kebocoran data pribadi tak kunjung dituntaskan pemerintah dan DPR.

Data pribadi dalam aplikasi e-HAC diketahui bocor pada Selasa (31/8/2021). Sebuah situs pengulas perangkat lunak VPN, vpnMentor, memublikasikan temuan kebocoran pada bank data e-HAC yang pertama kali diketahui pada 15 Juli 2021. VpnMentor menjelaskan, kebocoran data aplikasi e-HAC terjadi karena pengembang gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai. Ruang lingkup data pribadi yang bocor mencakup data hasil tes Covid-19, akun e-HAC, rumah sakit, data pribadi pengguna (nomor induk kependudukan atau NIK, paspor, nama lengkap, nomor telepon,tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama orangtua), serta data petugas pengelola e-HAC.

Pandemi berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dengan pertumbuhan serupa huruf ”K”. Kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses bisa melonjak naik. Sebaliknya, mereka yang tak punya, justru akan turun. Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”.Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun.

Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang.

PT Pertamina (Persero) menyetorkan Rp 110,6 triliun sebagai penerimaan negara pada semester I-2021. Setoran itu terdiri dari Rp 70,7 triliun berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan dividen, serta Rp 39,9 triliun berupa bagi hasil produksi hulu minyak dan gas bumi yang menjadi bagian negara. 

Tahun lalu, Pertamina menyetor Rp 126,7 triliun kepada negara. Setoran itu terdiri dari pajak Rp 92,7 triliun, PNBP Rp 25,5 triliun, dan dividen Rp8,5 triliun.  Pertamina juga melaporkan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk operasi hulu hilir yang sebesar 57 persen atau lebih tinggi daripada target sebesar 30 persen. Jumlah tenaga kerja langsung di Pertamina sebanyak 1,2 juta orang dan serapan tenaga kerja tidak langsung 20 juta orang.

Tiga tahun termasuk waktu yang terbilang pendek untuk menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan ”skor” defisit dagang dengan China. Jika ekonomi sudah pulih dan siklus super komoditas berakhir, defisit masih bisa melebar. Pada 2024, Indonesia diperkirakan tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangan dengan China atau ”zero” defisit. Buah investasi dari China, khususnya di sektor industri hilir pertambangan dan manufaktur, menjadi salah satu penopangnya. Begitu ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 25 Agustus 2021. 

Lutfi menyampaikan optimisme itu bukan tanpa dasar. Sepanjang periode 2015-2019, rata-rata defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China senilai 15 miliar dollar AS. Pada 2020, defisit tersebut telah terpangkas separuhnya menjadi 7,85 miliar dollar AS. Sementara pada Januari-Juli 2021, defisit dagang Indonesia terhadap China senilai 3,21 miliar dollar AS atau turun dari 4,27 miliar dollar AS pada periode sama 2020. Komoditas ekspor utamanya masih sama, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta belakangan ini turut ditopang besi baja.

PT Pos Indonesia (Persero) terus berinovasi. Merayakan HUT ke-275 tahun, perseroan kini menghadirkan Pospay, sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS bagi pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lain secara mandiri. Dengan menggunakan Pospay, pemilik rekening Giropos sekarang dapat mengakses layanan Giropos dan transaksi keuangan lain secara mendiri. "Dengan Pospay, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan keuangan, mulai dari pembayaran, pengiriman uang dalam dan luar negeri dengan cara mudah, murah, cepat, dan tentunya aman," kata Direktur Bisnis Jaringan dan Jasa Keuangan Pos Indonesia Charles Sitorus, dalam pernyataannya, baru-baru ini.

Untuk dapat mengakses seluruh layanan Pospay, pelanggan hanya perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi Pospay, atau melalui costumer servis Halo Pos 1500 161. Beragam kemudahan layanan keuangan digital dapat dinikmati.  Dengan Pospay, pelanggan dapat mengakses layanan billing payment terlengkap, mulai dari membayar tagihan listrik pascabayar, pajak, belanja online, telephone, PDAM, cicilan kendaraan bermotor, BPJS, dan tiket KAI. (YTD)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model tambak udang berbasis kawasan sebagai salah satu terobosan menggenjot produktivitas dan kontinuitas budidaya udang di Indonesia. Dengan terobosan itu diharapkan Indonesia dapat mencapai target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton per tahun pada 2024 dan Indonesia bisa menguasai pasar udang dunia. 

Ditjen Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam  membangun model tambak udang berbasis kawasan, diantaranya seluas 100 hektare (ha) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Kita membuat modeling budidaya udang berbasis kawasan. Ini yang akan kita coba terus dorong, tahun ini kami kolaborasi dengan Pemkab Kebumen Pak Bupati sudah mendukung," ujar Haeru saat Bincang Bahari KKP bertema Terobosan Kuasai Pasar Udang Dunia di Jakarta. Melalui skema tambak udang berbasis kawasan di kebumen itu, KKP menargetkan peningkatan produksi menjadi 80 ton per ha pertahun. Target tersebut diyakini bisa tercapai sebab tambak ini menggunakan pendekatan saintifik yang juga mendukung penuh dari sisi pendampingan dan permodalan.

Chief of staff eFishery Chrisna Aditya mendukung pembangunan tambak udang berbasis kawasan di Kebumen. Pemilihan komoditas udang untuk digenjot produktifitasnya oleh pemerintah sangat tepat sebab kebutuhan pasar dunia sangat besar. Pasar udang sangat potensial, baik untuk devisa negara, lapangan kerja, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah. "Kami sangat mendukung, tapi perlu diperhatikan ekosistem dan lingkungan tambak, utamanya fluktuasi suhu di pantai selatan, sore bisa 33 derajat (celcius) paginya 26, ini bisa memicu udang stres," ungkap Ilham Priyanto Ketua Shrimp Club Indonesia.

Perusahaan Keluarga berperan sangat besar di Indonesia dan dunia. Perusahaan keluarga merupakan pencipta lapangan pekerjaan dan berkontribusi 80% terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia. Berdasarkan perusahaan McKenzie, sebesar 60% sektor usaha dikuasai oleh perusahaan keluarga dengan rata-rata memiliki pendapatan US$ 1 miliar. Namun, kebanyakan perusahaan keluarga gagal berkibar pada generasi kedua atau ketiga. 

Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) Hadi Cahyadi mengatakan, hasil riset menunjukkan, perusahaan keluarga berperan penting  dalam membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. "Perusahaan keluarga sangat penting, tetapi penerusnya sangan jarang sukses. Kebanyakan perusahaan keluarga gagal untuk lanjut ke generasi kedua dan ketiga," ucap Hadi dalam webinar Large Family Business & Beyond, Kamis (2/9). Dia mengatakan, risetnya menemukan, ada satu pameo 30/13/3 yang dikemukakan oleh John Ward pada 1987. Ternyata hanya 30% perusahaan keluarga yang bisa melewati generasi kedua, hanya 13% yang bisa melewati generasi ketiga dan yang lebih dari itu cuma 3%.

Hadi mengatakan kutukan generasi ketiga itu tidak hanya ada di Indonesia, namun di beberapa negara juga ada pepatah mengenai hal itu. Contohnya, di Tiongkok ada pepatah 'kemakmuran tidak turun di generasi ketiga'. Hadi menerangkan, dari PHC Constructed Theory terdapat sembilan proporsi, yaitu Parenting to Equip berisi empat proporsi, kemudian Harmonizing to Prosper berisi tiga proposi." Saya beruntung ini dimasukkan sebagai HKI yang memiliki hak cipta,"