PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mencatat konsumsi listrik mencapai 25,84 (Terra Watt hour) TWh sejak Januari hingga Agustus 2021. Angka itu tumbuh 4,36 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dari sektor industri, tercatat pertumbuhannya mencapai 14,09 persen. Hal ini mengindikasikan sektor Industri di Indonesia sudah mulai bangkit kemball. Di sisi lain, sektor rumah tangga tumbuh sebesar 1,45 persen.

Berdasarkan data PLN, pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah baja sebesar 80,3 persen, CPO sebesar 44,9 persen diikuti oleh mesin & otomotif sebesar 19,2 persen, keramik & kaca sebesar 17,4 persen, bumbu masak 16,7 persen, dan tekstil 12,6 persen.

Peningkatan konsumsi listrik juga terlihat dari meningkatnya beban puncak kelistrikan, khususnya pada sistem kelistrikan Jawa - Bali. Tercatat pada semester I 2021, beban puncak kelistrikan telah berada di atas 27 ribu megawatt (MW) dengan beban puncak tertinggi terjadi pada 8 Juni 2021 sebesar 27.335 MW.

Masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup baru yang lebih condong ke arah digital sejak pandemi Covid 19 merebak. Melalui gaya hidup baru tersebut, masyarakat menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, termasuk dalam mencari hiburan.

OVO sebagai platform pembayaran digital memfasilitasi metode pembayaran pada berbagai platform hiburan. Tren ini pun berbanding lurus dengan peningkatan transaksi digital.

Perusahaan berhasil mengalami peningkatan sebesar 280 persen pada transaksi di platform online streaming di Agustus 2021.

Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA, mengatakan, peningkatan jalan menggunakan aspal karet ini dalam upaya memperlancar akses serta memudahkan penjualan hasil perkebunan masyarakat. "Jalan ini kita tingkatkan dengan baik, kerena kita ingin bebaskan Lais dari angka kemiskinan, supaya harga karet semakin naik,” kata Bupati Dodi, Kamis (9/9).

Sebelumnya, harga karet hanya Rp 4.000 - Rp 5.000 per kilogramnya. Sekarang dengan unit pelelangan yang dibangun di tiap desa, harga karet sudah mencapai Rp 2.000 - Rp 13.000 per kg. "Melalui pembangunan aspal karet yang bahan bakunya kita serap dari hasil karet masyarakat, insya Allah harga karet pun akan semakin naik hingga mencapai Rp 20.000,” ucapnya.

Dikatakannya, jembatan Teluk Kijing - Rantau Kroya adalah ruas strategis yang juga menghubungkan ke Tempirai, Kabupaten PALI. "Nantinya dari PALI, bisa terhubung ke jalan tol lintas Sumatera," imbuhnya.

Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori ST, melaporkan lanjutan peningkatan jalan di Kecamatan Lais sesuai nomor kontrak 620/01/SPPKF/ABPD/PU-PR/KEC.LAIS/2021 045/PT. BBP-SP/IV/2021 16 April 2021 dengan nilai Rp 39.372.200.000. Lama pengerjaan 210 hari kalender. "Saat ini kegiatan hampir 100 % selesai," paparnya.

Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak 18 April 2021, dengan rentang fungsional Lais-Petaling-Teluk Kijing sepanjang lebih kurang 13 Kilometer (Km). Sedangkan panjang efektif yang dilakukan pening katan sepanjang 9,794 meter, dengan perkerasan aspal AC-BC dan AC-WC (Lateks) dengan lebar bervariasi antara 4,5 -5,5 meter.

"Peningkatan jalan ini menyerap aspal karet lateks lebih kurang 13,8 ton. Sedangkan pelebaran jalan beton sepanjang lebih kurang 3.200 meter, dengan lebar masing-masing kiri - kanan 1,00 m, terangnya.

Camat Lais Demon Hardian Eka Suza SSTP MSi, mengatakan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas peningkatan jalan yang telah dilakukan. Karena selama ini sebelum dilakukan peningkatan, waktu tempuh Desa Petaling/Desa Teluk Kijing ke simpang jalan negara lama, mencapai 30 menit. Sekarang hanya 10 menit.

"Harapan masyarakat khususnya masyarakat Desa Teluk Kijing 1 dan Desa Teluk Kijing 2 agar peningkatan jalan pada ruas ini dilanjutkan untuk tahun anggaran berikutnya. Untuk sampai ke Desa Teluk Kijing 2 dan 1 sekitar lebih kurang 3 km lagi," imbuhnya. Turut hadir kemarin, anggota DPRD Muba Ahmadi dan Nupri Soleh, Wakapolres Muba Kompol Fitri, Asisten II Setda Muba H Yusuf Amilin, serta para kepala perangkat daerah Muba.

PALEMBANG - Persiapan Pameran Properti di Lippo Plaza Lubuklinggau, 24-30 September 2021, dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Harpenas) Ke-14, terus dimatangkan. Sebanyak 24 stan pameran yang disiapkan, sudah hampir terisi penuh. Disambut antusias para pengembang perumahan, perbankan, dan lainnya.

"Pameran ini bentuk dukungan kita terhadap visi misi Gubernur Sumsel H Herman Deru, Sumsel Maju untuk Semua. Kita menginisiasi Harpenas dipusatkan di Kota Lubuklinggau, agar juga bisa merasakan ruhnya Harpenas," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad MSc, Kamis (9/9).

Sekaligus mendukung program Presiden Joko Widodo, dalam pembangunan satu juta rumah. Menurutnya, program ini bentuk dukungan bagi MBR berpenghasilan tidak tetap atau non-fix income, untuk bisa memiliki rumah. "Caranya membentuk komunitas sehingga ada yang menjaminnya dan bisa diakomodir bank," jelasnya.

Non-fix income mencapai 70 % ini yang sulit, sehingga harus dipikirkan bersama. "Saat ini, kami juga sedang coba program pengganti FLPP, BP21TB, dengan maksimal subsidi pemerintah Rp40 juta," ungkap Basyar dalam rapat dengan Kadisperkim Lubuklinggau H Trisko Defriansyah ST MSi, dan General Manager Sumatera Ekspres Hi Nurseri Marwah.

Kadisperkim Kota Lubuklinggau H Trisko Defriansyah ST MSi, menegaskan pameran properti terbesar tahun ini siap digelar. Persiapan sudah 70 %. "Pengembang sangat antusias mengikuti pameran ini, namun pesertanya dibatasi karena pandemi saat ini. Kami juga akan menerapkan prokes ketat dalam kegiatan" ujarnya.

Hasil koordinasi dengan DPD REI menyatakan minat bergabung. Pesertanya tak hanya dari Lubuklinggau, juga berbagai daerah di Sumsel. "Pengunjung bisa memilih rumah idamannya dari berbagai lokasi, berikut skema pembiayaan, perbankan juga turut serta," bebernya.

Dalam rangkaian pameran properti nanti, juga digelar berbagai kegiatan. Seperti Jumat (24/9) Gowes Silaturahmi akan dilepas Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe. Sabtu (25/9). Talkshow di atrium Lippo Plaza Lubuklinggau.

Rencananya dibuka Gubernur Sumsel H Herman Deru. Mengambil tema "Rumah Pertama, Investasinya Milenial, dengan pembicara Dirjen dari Kementerian PUPR.

MEDAN - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto melakukan uji coba penyaluran bantuan tunai ke PKL (pedagang kaki lima) dan warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Airlangga mengatakan bantuan ini akan dilakukan melalui TNI dan Polri.

"Dalam bentuk tunai, yang rencana distribusinya lewat TNI-Polri. Dan saya ditugaskan Bapak Presiden bersama ibu Menteri Keuangan melihat operasionalisasi di lapangan dan uji coba sistem. Alhamdulillah bisa direalisasikan hari ini (kemarin, red)," kata Airlangga di Polrestabes Medan, Kamis (9/9).

Airlangga menyebut bantuan ini untuk pelaku usaha di wilayah PPKM Level 4. Lantaran adanya pengurangan penghasilan yang dialami pelaku usaha, akibat pengurangan mobilitas masyarakat. "Ini disediakan 1 juta paket dengan Rp 1,2 juta bantuan setara Banpres Produktif, BPUM (Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebutnya.

Dia mengatakan penyerahan bantuan ini akan dilakukan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Airlangga berharap bisa bermanfaat bagi pelaku usaha. "Dengan ini diharapkan pengusaha UKM, PKL dan warteg terdampak Covid tadi disampaikan. Tentu ini bisa dilanjutkan dengan TNI dan Polri di wilayah. Dan operasionalisasi di lapangannya oleh Babinsa dan babinkamtibmas. Mereka yang terkena mendapat bantuan untuk modal hidup dan modal kerja mereka masing-masing," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan masing-masing 500 ribu paket bantuan akan disalurkan lewat TNI dan Polri. Dengan alasan tugas penegakan protokol kesehatan di lapangan yang sering membuat ketegangan dengan masyarakat. "TNI dan Polri bekerja luar biasa di lapangan dan itu menimbulkan suasana ketegangan. Untuk itu Bapak Presiden memutuskan TNI Polri memiliki kewenangan menyalurkan langsungke PKL," kata Sri.

Dia menjelaskan bantuan ini kelanjutan bantuan ke pelaku usaha tahun yang lalu. Ada Rp 15,8 triliun disiapkan untuk bantuan ini. "Bapak Presiden, dengan meningkatnya varian delta memutuskan bantuan untuk usaha kecil diberikan lagi tahun ini," tuturnya.

PALEMBANG - Era industri 4.0 mendorong perusahaan-perusahaan harus melakukan transformasi digital. Apalagi kondisi pandemi Covid-19, mobilitas menurun masyarakat banyak di rumah, tatap muka dengan customer berkurang, memaksa perusahaan berinovasi ke arah digital. Semua layanan praktis lewat gengaman. Termasuk perencanaan keuangan masa depan.

Kini sudah hadir Moxa by Astra Financial. Aplikasi yangg bisa dowloand di PlayStore ini menawarkan berbagai layanan keuangan, mulai dari pembiayaan kendaraan, perjalanan religi, pinjaman multiguna, pembiayaan gawai, elektronik, furnitur, hingga persiapan dana pendidikan.

"Aplikasi yang sangat membantu dan gesit, pengajuan cukup cepat. Yang butuh pinjaman dadakan, aplikasi ini sangat cocok. Terima kasih Moxa, tulis akun Syukir Official di kolom komentar Moxa di PlayStore. Saat ini, Moxa sudah di download lebih dari 1 juta dengan rating 4.1.

Menurut Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin, saat ini gaya hidup konsumen bergeser ke layanan nonfisik, ditambah adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19. "Kami menyikapi perubahan perilaku dengan senantiasa berinovasi lewat platform digital Moxa. Saya harap masyarakat menjadikan Moxa sebagai pendamping setiap perjalanan kehidupan," ungkap Suparno.

Setiap users mengakses Moxa, semua fitur layanan yang ada terkoneksi dengan unit bisnis Astra Financial. Misalnya mau pembiayaan kendaraan bisa hitung cicilan dan terhubung langsung dengan ACTAF atau FIFGroup. Mau pinjaman multiguna tanpa jaminan bisa ajukan ke Maucash, mau "dilindungi" bisa ajukan proteksi ke Asuransi Astra atau Astra Life. "Moxa bahkan sediakan layanan investasi bisnis untuk hari tua, sewa mobil bus, layanan antar jemput bandara," tuturnya.

Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan akselerasi transformasi digital bagian dalam pengembangan ekosistem jasa keuangan sebagaimana Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. "Moxa itu bagian dari transformasi digital perusahaan, yang diluncurkan Astra Financial. Aplikasi ini menawarkan beberapa produk dan layanan jasa keiangan," imbunnya.

PALEMBANG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Sumsel TA 2021 mulai dibahas secara tertutup. Rencananya, RAPBD-P berkisar sekitar Rp 600 miliar dari APBD Induk Sumsel TA 2021 sebesar Rp 10,2 triliun. Artinya, besarannya menjadi Rp 10,8 triliun.

"Besaran RAPBD-P untuk pendapatan proyeksinya di kisaran Rp 500 miliar - Rp 600 miliar. Terbesar bersumber dari penambahan pajak BBMKB (Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor) yang lebih kurang Rp 300 miliar. Di luar itu ada pula dari pendapatan lain-lain, seperti dari dana PEN," kata Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki SE usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Forum Banggar pertama untuk pembahasan RAPBDP Sumsel TA 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumsel, kemarin.

Menurutnya, dalam rapat yang digelar maraton selama tiga hari terakhir ini porsi terbesar alokasi RAPBDP 2021 ini sama seperti sebelumnya, meliputi bidang pendidikan sebesar 20 %, kesehatan 10 % dan lain dengan fokus utama tetap pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Setelah dari rapat pertama di forum banggar ini akan dibawa ke komisi-komisi guna dibahas detail programnya. Baru setelah itu dikembalikan lagi ke forum rapat banggar kedua guna dilakukan sinkronisasi. Diharapkan bulan ini juga akan segera diselesaikan, harapnya. Hal senada disampaikan anggota banggar DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli, ST,MM yang menyebut telah menyelesaikan pembahasan pos pendapatan dan belanja.

Pembahasan RAPBD-P TA 2021 menurutnya akan memakan waktu hingga seminggu. "Betul, porsi pendapatan terbesar diproyeksikan ada di pajal BBMKB hampir Rp 300 miliar. Artinya Pemprov masih punya waktu lebih kurang 75 hari efektif lagi untuk dapat merealisasikan hal ini" ucap Syaiful di ruang kerja Fraksi PKS DPRD Sumsel, kemarin (9/9).

Dijelaskannya pula, pada RAPBD-P TA 2021 pinjaman tahap kedua yang sebesar Rp 289 miliar lebih ini dimasukkan. "Artinya total pinjaman Pemprov Sumsel di PT SMI ini Rp 590 miliar dan itu tahap pertama Rp 300 miliar tidak dikenakan bunga karena ada program dari pusat untuk membantu penanganan Covid-19 di daerah dan pinjaman kedua ini dikenakan bunga di bawah 5 %,” pungkasnya.

LAHAT- Memasuki musim penghujan, petani sawah tadah hujan dan irigasi di Lahat dihantui ancaman gagal panen. Hampir setiap tahun, jika musim hujan areal persawahan di pinggiran air sungai tergenang air. Ini terjadi karena irigasi tak mampu menampung air yang masuk secara berlebih ke sawah.

Kapala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Lahat, Ety Listina SP MM melalui Kabid Tanaman Pangan Dian Iskandar menjelaskan, beberapa wilayah yang menjadi langganan gagal tanam dan gagal panen diantaranya Mulak Ulu, Mulak Sebingkai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang dan Kikim. "Rata-rata irigasinya tak mampu menampung air dari sungai. Selanjutnya luapan air masuk ke sawah," ujar Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan, untuk antisipasi melakukan perbaikan irigasi. Kemudian untuk penanganan jika terjadi luapan air disiapkan pipa penyedot. "Juga disiapkan bantuan bibit dan asuransi pertanian," katanya.

Ditambahkan Kabid Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Alfatah Dwi Putra STP melalui Kasi Lahan dan Irigasi Muhaimin SE MM, lahan sawah irigasi seluas 11.808,5 ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 687 ha.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lahat, Mirza ST melalui Kabid Sumber Daya Air Feri Wisnu ST MT mengatakan PUPR Lahat telah melakukan perbaikan irigasi. "Saat ini dalam perbaikan di Lematang lanjung Payang yang sebelumnya jebol. Progresnya 55%. Juga ada perbaikan saluran irigasi lainnya," katanya.

Jakarta, Kompas - Perubahan skema pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB perikanan tangkap menuai sorotan. Pemerintah diminta mengkaji ulang perhitungan PNBP itu agar tidak membebani nelayan kecil dan buruh nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan PNBP perikanan tangkap tahun ini sebesar Rp 1 triliun dan pada 2024 diharapkan mencapai Rp 12 triliun. Penerapan PNBP pascaproduksi memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan perangkat teknis di seluruh pelabuhan serta skema pendataan dan cara penghitungan.

Terkait rumusan penghitungan PNBP, tidak ada yang berubah, hanya ketentuan ukuran kapal yang berbeda. Komponen ukuran kapal yang menentukan pungutan memicu banyaknya manipulasi ukuran kapal menjadi ukuran lebih kecil (markdown). Secara terpisah, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengemukakan, peningkatan PNBP terbukti mulai naik sejak 2016, sejalan dengan perbaikan data ukuran kapal yang dipercepat, dan pendataan mulai baik.

Jakarta - Kepastian perusahaan minyak dan gas bumi (migas) untuk membayar pajak penghasilan (PPh) saat melakukan pengalihan usaha atau interes di kegiatan di hulu migas menjadi jelas. Kontraktor menjadi pihak yang diwajibkan untuk memotong, membayar serta melaporkan PPh atas pengalihan partisipasi interes. Adapun aturan detilnya bakal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut aturan tersebut bisa menjadi membantu restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat mendorong kegiatan usaha migas.

Selain mengatur perhitungan tarif PPh Final Usaha hulu migas, definisi partisipasi interes di aturan itu juga diubah dari aturan sebelumnya yakni PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dalam beleid tersebut participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Diharapkan beleid ini juga akan mendukung reformasi perpajakan melalui administrasi perpajakan yang lebih baik.