MEDAN - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto melakukan uji coba penyaluran bantuan tunai ke PKL (pedagang kaki lima) dan warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Airlangga mengatakan bantuan ini akan dilakukan melalui TNI dan Polri.

"Dalam bentuk tunai, yang rencana distribusinya lewat TNI-Polri. Dan saya ditugaskan Bapak Presiden bersama ibu Menteri Keuangan melihat operasionalisasi di lapangan dan uji coba sistem. Alhamdulillah bisa direalisasikan hari ini (kemarin, red)," kata Airlangga di Polrestabes Medan, Kamis (9/9).

Airlangga menyebut bantuan ini untuk pelaku usaha di wilayah PPKM Level 4. Lantaran adanya pengurangan penghasilan yang dialami pelaku usaha, akibat pengurangan mobilitas masyarakat. "Ini disediakan 1 juta paket dengan Rp 1,2 juta bantuan setara Banpres Produktif, BPUM (Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebutnya.

Dia mengatakan penyerahan bantuan ini akan dilakukan melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Airlangga berharap bisa bermanfaat bagi pelaku usaha. "Dengan ini diharapkan pengusaha UKM, PKL dan warteg terdampak Covid tadi disampaikan. Tentu ini bisa dilanjutkan dengan TNI dan Polri di wilayah. Dan operasionalisasi di lapangannya oleh Babinsa dan babinkamtibmas. Mereka yang terkena mendapat bantuan untuk modal hidup dan modal kerja mereka masing-masing," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan masing-masing 500 ribu paket bantuan akan disalurkan lewat TNI dan Polri. Dengan alasan tugas penegakan protokol kesehatan di lapangan yang sering membuat ketegangan dengan masyarakat. "TNI dan Polri bekerja luar biasa di lapangan dan itu menimbulkan suasana ketegangan. Untuk itu Bapak Presiden memutuskan TNI Polri memiliki kewenangan menyalurkan langsungke PKL," kata Sri.

Dia menjelaskan bantuan ini kelanjutan bantuan ke pelaku usaha tahun yang lalu. Ada Rp 15,8 triliun disiapkan untuk bantuan ini. "Bapak Presiden, dengan meningkatnya varian delta memutuskan bantuan untuk usaha kecil diberikan lagi tahun ini," tuturnya.

PALEMBANG - Era industri 4.0 mendorong perusahaan-perusahaan harus melakukan transformasi digital. Apalagi kondisi pandemi Covid-19, mobilitas menurun masyarakat banyak di rumah, tatap muka dengan customer berkurang, memaksa perusahaan berinovasi ke arah digital. Semua layanan praktis lewat gengaman. Termasuk perencanaan keuangan masa depan.

Kini sudah hadir Moxa by Astra Financial. Aplikasi yangg bisa dowloand di PlayStore ini menawarkan berbagai layanan keuangan, mulai dari pembiayaan kendaraan, perjalanan religi, pinjaman multiguna, pembiayaan gawai, elektronik, furnitur, hingga persiapan dana pendidikan.

"Aplikasi yang sangat membantu dan gesit, pengajuan cukup cepat. Yang butuh pinjaman dadakan, aplikasi ini sangat cocok. Terima kasih Moxa, tulis akun Syukir Official di kolom komentar Moxa di PlayStore. Saat ini, Moxa sudah di download lebih dari 1 juta dengan rating 4.1.

Menurut Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin, saat ini gaya hidup konsumen bergeser ke layanan nonfisik, ditambah adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19. "Kami menyikapi perubahan perilaku dengan senantiasa berinovasi lewat platform digital Moxa. Saya harap masyarakat menjadikan Moxa sebagai pendamping setiap perjalanan kehidupan," ungkap Suparno.

Setiap users mengakses Moxa, semua fitur layanan yang ada terkoneksi dengan unit bisnis Astra Financial. Misalnya mau pembiayaan kendaraan bisa hitung cicilan dan terhubung langsung dengan ACTAF atau FIFGroup. Mau pinjaman multiguna tanpa jaminan bisa ajukan ke Maucash, mau "dilindungi" bisa ajukan proteksi ke Asuransi Astra atau Astra Life. "Moxa bahkan sediakan layanan investasi bisnis untuk hari tua, sewa mobil bus, layanan antar jemput bandara," tuturnya.

Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan akselerasi transformasi digital bagian dalam pengembangan ekosistem jasa keuangan sebagaimana Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. "Moxa itu bagian dari transformasi digital perusahaan, yang diluncurkan Astra Financial. Aplikasi ini menawarkan beberapa produk dan layanan jasa keiangan," imbunnya.

PALEMBANG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Sumsel TA 2021 mulai dibahas secara tertutup. Rencananya, RAPBD-P berkisar sekitar Rp 600 miliar dari APBD Induk Sumsel TA 2021 sebesar Rp 10,2 triliun. Artinya, besarannya menjadi Rp 10,8 triliun.

"Besaran RAPBD-P untuk pendapatan proyeksinya di kisaran Rp 500 miliar - Rp 600 miliar. Terbesar bersumber dari penambahan pajak BBMKB (Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor) yang lebih kurang Rp 300 miliar. Di luar itu ada pula dari pendapatan lain-lain, seperti dari dana PEN," kata Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki SE usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Forum Banggar pertama untuk pembahasan RAPBDP Sumsel TA 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumsel, kemarin.

Menurutnya, dalam rapat yang digelar maraton selama tiga hari terakhir ini porsi terbesar alokasi RAPBDP 2021 ini sama seperti sebelumnya, meliputi bidang pendidikan sebesar 20 %, kesehatan 10 % dan lain dengan fokus utama tetap pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Setelah dari rapat pertama di forum banggar ini akan dibawa ke komisi-komisi guna dibahas detail programnya. Baru setelah itu dikembalikan lagi ke forum rapat banggar kedua guna dilakukan sinkronisasi. Diharapkan bulan ini juga akan segera diselesaikan, harapnya. Hal senada disampaikan anggota banggar DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli, ST,MM yang menyebut telah menyelesaikan pembahasan pos pendapatan dan belanja.

Pembahasan RAPBD-P TA 2021 menurutnya akan memakan waktu hingga seminggu. "Betul, porsi pendapatan terbesar diproyeksikan ada di pajal BBMKB hampir Rp 300 miliar. Artinya Pemprov masih punya waktu lebih kurang 75 hari efektif lagi untuk dapat merealisasikan hal ini" ucap Syaiful di ruang kerja Fraksi PKS DPRD Sumsel, kemarin (9/9).

Dijelaskannya pula, pada RAPBD-P TA 2021 pinjaman tahap kedua yang sebesar Rp 289 miliar lebih ini dimasukkan. "Artinya total pinjaman Pemprov Sumsel di PT SMI ini Rp 590 miliar dan itu tahap pertama Rp 300 miliar tidak dikenakan bunga karena ada program dari pusat untuk membantu penanganan Covid-19 di daerah dan pinjaman kedua ini dikenakan bunga di bawah 5 %,” pungkasnya.

LAHAT- Memasuki musim penghujan, petani sawah tadah hujan dan irigasi di Lahat dihantui ancaman gagal panen. Hampir setiap tahun, jika musim hujan areal persawahan di pinggiran air sungai tergenang air. Ini terjadi karena irigasi tak mampu menampung air yang masuk secara berlebih ke sawah.

Kapala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Lahat, Ety Listina SP MM melalui Kabid Tanaman Pangan Dian Iskandar menjelaskan, beberapa wilayah yang menjadi langganan gagal tanam dan gagal panen diantaranya Mulak Ulu, Mulak Sebingkai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang dan Kikim. "Rata-rata irigasinya tak mampu menampung air dari sungai. Selanjutnya luapan air masuk ke sawah," ujar Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan, untuk antisipasi melakukan perbaikan irigasi. Kemudian untuk penanganan jika terjadi luapan air disiapkan pipa penyedot. "Juga disiapkan bantuan bibit dan asuransi pertanian," katanya.

Ditambahkan Kabid Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Alfatah Dwi Putra STP melalui Kasi Lahan dan Irigasi Muhaimin SE MM, lahan sawah irigasi seluas 11.808,5 ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 687 ha.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lahat, Mirza ST melalui Kabid Sumber Daya Air Feri Wisnu ST MT mengatakan PUPR Lahat telah melakukan perbaikan irigasi. "Saat ini dalam perbaikan di Lematang lanjung Payang yang sebelumnya jebol. Progresnya 55%. Juga ada perbaikan saluran irigasi lainnya," katanya.

Jakarta, Kompas - Perubahan skema pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB perikanan tangkap menuai sorotan. Pemerintah diminta mengkaji ulang perhitungan PNBP itu agar tidak membebani nelayan kecil dan buruh nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan PNBP perikanan tangkap tahun ini sebesar Rp 1 triliun dan pada 2024 diharapkan mencapai Rp 12 triliun. Penerapan PNBP pascaproduksi memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan perangkat teknis di seluruh pelabuhan serta skema pendataan dan cara penghitungan.

Terkait rumusan penghitungan PNBP, tidak ada yang berubah, hanya ketentuan ukuran kapal yang berbeda. Komponen ukuran kapal yang menentukan pungutan memicu banyaknya manipulasi ukuran kapal menjadi ukuran lebih kecil (markdown). Secara terpisah, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengemukakan, peningkatan PNBP terbukti mulai naik sejak 2016, sejalan dengan perbaikan data ukuran kapal yang dipercepat, dan pendataan mulai baik.

Jakarta - Kepastian perusahaan minyak dan gas bumi (migas) untuk membayar pajak penghasilan (PPh) saat melakukan pengalihan usaha atau interes di kegiatan di hulu migas menjadi jelas. Kontraktor menjadi pihak yang diwajibkan untuk memotong, membayar serta melaporkan PPh atas pengalihan partisipasi interes. Adapun aturan detilnya bakal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut aturan tersebut bisa menjadi membantu restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat mendorong kegiatan usaha migas.

Selain mengatur perhitungan tarif PPh Final Usaha hulu migas, definisi partisipasi interes di aturan itu juga diubah dari aturan sebelumnya yakni PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dalam beleid tersebut participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Diharapkan beleid ini juga akan mendukung reformasi perpajakan melalui administrasi perpajakan yang lebih baik. 

Jakarta - Pasar mobil listrik di Indonesia bakal semakin ramai. Selain Toyota, Hyundai dan Nissan, kini berancang-ancang Vinfast (Vietnam), Chery (China) dan Honda e. Mobil listrik mempunyai potensi besar untuk masuk pasar Indonesia. Semakin hari pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat sehingga konsumen berpeluang membeli mobil listrik dengan kisaran harga RP 400 juta hingga Rp 500 juta. Harga mobil listrik bisa lebih murah lagi dengan rencana pemerintah memproduksi baterai mobil listrik di dalam negeri. 

Saat ini Honda memiliki beberapa opsi teknologi mobil listrik dan mereka terus mempelajari berbagai regulasi dan kebutuhan konsumen agar dapat menentukan teknologi yang paling sesuai untuk pasar Indonesia. Sedangkan Nissan melihat potensi pasar mobil listrik yang besar dan akan terus bertumbuh di Indonesia karena didukung regulasi. Nissan meluncurkan mobil listrik terbarunya, All New Nissan Leaf yang menawarkan dua varian, one tone dan two tone dengan harga berkisar Rp 649 juta hingga Rp 652 juta. Pabrikan Toyota juga mulai memperhitungkan pasar Indonesia melihat teknologi elektrifikasi makin diterima dengan baik oleh para pelanggan di Indonesia. 

Terkait mobil listrik yang paling diminati, teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) masih menjadi kontributor penjualan terbesar. Selain lebih awal masuk Indonesia, teknologi ini menjadi pilihan lantaran modelnya lebih banyak. Beberapa mobil listrik Toyota adalah All New Corolla HEV, All New Corolla Altis HEV dan All New C-HR HEV.

Jakarta - Prospek bisnis menara telekomunikasi semakin menjulang. Setidaknya ada dua transaksi besar yang dilakukan operator menara dalam waktu berdekatan. Pertama, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), akan menuntaskan akuisisi 90% saham PT Solusi Tuntas Pratama Tbk (SUPR), yang memiliki 6.433 menara telekomunikasi dengan nilai aset Rp 12 triliun. Kedua, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) mengambil alih 4.000 menara milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). 

Praktis, dua transaksi jumbo tersebut semakin mengukuhkan para jawara menara telekomunikasi di Indonesia. Kini, Grup Telkom merajai bisnis menara telekomunikasi dengan menguasai lebih dari 30.000 menara, melalui kepemilikan Mitratel dan Telkomsel. Prospek bisnis menara masih terbuka lebar untuk pengembangan pasar oleh perusahaan telekomunikasi lainnya. Saham-saham sektor telekomunikasi sangat menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Pasalnya, saham di sektor ini memiliki prospek fundamental menjanjikan. 

Persaingan bisnis di industri layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer lending yang makin terbuka mendorong pelaku usaha untuk memperluas dan menjaga kualitas layanan untuk mempertahankan pendana dan peminjam, terutama di segmen UMKM. Secara umum, Industry Financial Technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending terbagi dalam kluster produktif, komsumtif, dan syariah. Namun pertarungan branding dan ciri khas yang paling kentara, terutama berasal dari pemain kluster produktif, karena menyasar peminjam dari segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbeda-beda.

Chief Marketing Officer Koin Works Jonathan Bryan menjelaskan hal ini memiliki fenomena masih banyaknya calon borrower UMKM yang masih menggunakan rekening bisnis bercampur rekening pribadi. "Ini salah satu problem besar, karena biasanya mereka berpikir selama ini bisnis jalan baik-baik saja. Padahal, kedepan, ini akan berpengaruh ke credit scoring berkaitan pengelolaan bisnis. Kita lebih sulit melihat pendapatan dan labanya, sehingga platform P2P pun sulit menawarkan  fundrising ke para pendana (lender)," jelasnya dalam wawancara khusus pada Bisnis, Senin (6/9)

Oleh karena itu, Koin Works berencana meluncurkan salah satu layanan yang menggandeng perbankan digital bertajuk Koin Works Neo yang akan menyediakan layanan rekening bank digital instan, debit, dan kartu kredit yang dikhususkan untuk para pelaku bisnis UMKM. Kedepannya juga, platform Amartha Plus juga berencana menggelar layanan horizontal untuk membawa browser 'emak-emak' Amartha bisa berbelanja borongan secara digital, membantu mereka berkenalan dengan investasi dan proteksi lewat asuransi, sampai memiliki credit score  untuk membantu penilaian kredit bagi lembaga keuangan lain yang ingin terjun ke pelaku usaha wanita  mikro di pedesaan. (YTD)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) menyatakan, konsorsium LG Chem dan Hyundai akan melakukan ground breaking pembangunan pabrik untuk pengembangan ini dilakukan dari hilir yaitu melalui pembangunan pabrik baterai agar dapat peningkatan nilai tambah bagi produk ekspor Indonesia. "Pada 15 September besok kita sudah mulai ground breaking pembangunan pabrik LG yang kami teken diawal 2021 sebesar US$9,8 miliar. Kita mulai dari hilir, karena kalau dari smelter-nya tidak menutup kemungkinan barang setengah jadi kita kirim," ucap Menteri Investas/Kepada BKPM Bahlil Lahadalia dalam seminar daring, Rabu (8/9).

Untuk tahap awal nilai investasi yang akan dijalankan sebesar US$ 1,2 miliar untuk membangun pabrik baterai sudah dibangun maka akan ada komponen pabrik lain misalnya pabrik katoda dan prokursor yang rencananya dibangun dibatang, Jawa Tengah. Bahlil mengatakan, kedepan pemerintah akan melakukan industriallisasi sesuai dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Pembangunan pabrik baterai mobil ini merupakan pemanfaatan dari nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel dunia hingga 22%. dengan perubahan tren dari bahan bakar fosil menjadi energy terbarukan maka pemerintah bisa mengoptimalkan pemanfaatan nikel untuk bahan bakar baterai listrik, "Kita ingin Indonesia masuk menjadi produsen terbesar untuk membangunan baterai mobil," kata Bahlil. (YTD)