Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 trillun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Temuan itu, meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undanganan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektifitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, agar pemerintah menetapkan grand design, rencana kerja satuan tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

Tak hanya itu, Agung mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap PC-PEN selama tahun 2021 berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI terus mengejar para debitur dan obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk memulihkan aset yang diketahui telah merugikan negara senilai Rp138 triliun.

Keluarga Bakrie, ada Nirwan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie yang masuk daftar panggilan. Adik dari Aburizal Bakrie itu diminta menemui Satgas pada Jumat (17/9) lusa. Upaya penagihan terhadap keluarga konglomerat Bakrie itu diketahui dari pengumuman yang disampaikan oleh Satgas BLBI melalui Harian Kompas pada Selasa (14/9) kemarin.

Nirwan, Indra, dan para obligor lainnya itu dipanggil ke Gedung Syarifuddin Prawiranegara Lantai 4, Kementerian Keuangan pada Jumat (17/9) pukul 09.00-11.00.

Mereka diminta menghadap ke Ketua Kelompok Kerja Penagihan dan Litigasi Tim C Satgas BLBI. Satgas BLBI menegaskan akan melakukan tindakan apabila para pihak yang dipanggil tersebut mangkir dari panggilan itu.

Pemain fintech lending makin gencar mendapatkan suntikan dana baru. Tak main-main, mereka mendapatkan suntikan dana hingga jutaan dolar baik dari investor asing maupun lokal.

Sepanjang 2021, beberapa fintech yang meraih pendanaan seperti Amartha, Danacita dan AwanTunai. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan, alasan investor berinvestasi ke perusahaan fintech karena melihat potensi bisnis yang besar di Indonesia.

Fintech berkembang sejak tahun 2016, dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemudian memperlihatkan pertumbuhan yang tetap tinggi

Pada tahun lalu saja, bisnis fintech tumbuh 25% walau menghadapi pandemi. Dengan realisasi, diperkirakan bisnis fintech tahun ini bisa melebihi angka 25% karena kesenjangan kredit di Indonesia masih tinggi.

Dengan potensinya yang besar, investor semakin gencar berinvestasi pada perusahaan fintech. Dari kerja sama tersebut, investor mendapatkan untung dari kenaikan harga saham fintech jika bisnis dan ekspansi perusahaan yang semakin besar.

Ooredoo QPSC dan CK Hutchison Holdings Limited menandatangani kesepakatan transaksi definitif untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk (ISAT) dan PT Hutchison 3 Indonesia. Nilai transaksi merger yang menghasilkan perusahaan gabungan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ini mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 85,5 triliun. Ooredoo Group saat ini memiliki 65% saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Asia. Penggabungan Indosat dan Hutchison 3 akan menyebabkan HC Hutchison memperoleh saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indoensia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6% saham.  PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memilki 10,8% saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14% saham. Penyelesaian transaksi ini bergantung pada persetujuan dari pemegang saham Ooredoo Group, CK Hutchison, Indosat Ooredoo, persetujuan reguler, serta berbagai syarat dan ketentuan. Jika semua persetujuan berhasil didapatkan, penggabungan ini diperkirakan selesai pada akhir maret 2021.

Aziz Aluthman Fakhroo, managing director of Ooredoo Group mengatakan, kesepakatan ini adalah suatu langkah besar untuk  melahirkan perusahaan nomor dua yang lebih kuat di Indonesia. "Kami sekarang bisa fokus untuk menyelesaikan transaksi dan bekerja sama dengan CK Hutchison untuk membangun perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia di Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9). Sementara itu, Canning Fok, group co-managing director of CK Hutchison Holdings, mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah kesempatan besar untuk membangun perusahaan telekomunikasi yang lebih kuat dan inovatif di Indonesia. (yetede) 

Pendapatan industri asuransi jiwa d tanah air meningkat 64 persen (year-on-year/yoy) sepanjang semester pertama 2021, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kenaikan pendapatan mencapai Rp 46,74 triliun menjadi Rp 119,74 trilliun.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Budi Tampubolon menyebut kenaikan ini menandai adanya sinyal pemulihan di industri. Salah satunya terlihat dari sisi pendapatan, di mana premi tumbuh sebesar 17,5 persen yoy.

Menurut Budi, besarnya pertumbuhan premi bisnis baru sangat ditopang oleh menguatnya peran penjualan Bancassurance. Saluran distribusi ini tumbuh 37,5 persen atau setara nilai premi Rp 37,96 triliun pada tahun ini.

Bank Indonesia (BI) terus melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing di perbankan di 2021 ini. Total dana injeksi mencapai Rp 97,34 triliun pada semester pertama dan Rp 21 triliun hingga 31 Agustus 2021, di semester kedua.

Sementara pada 2020, suntikan likuiditas BI mencapai Rp 726,57 triliun. Sehingga secara total sejak 2020, BI telah melakukan injeksi likuiditas sebesar Rp 845 triliun atau setara 5,3 persen PDB.

Menurut Destry, kebijakan ekspansi moneter ini telah membuat kondisi likuiditas perbakan hingga Juli 2021 sangat longgar. Ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi yaitu 32,51 persen.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga telah beberapa kali menyinggung soal kebijakan injeksi likuiditas ini. Perry telah memberi sinyal bahwa injeksi likudiitas pada tahun 2022 bakal terus berkurang.

Perwakilan keluarga Bakrie sudah datang menemui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelesaian utang ke negara Rp 22,67 miliar. Perwakilan ini datang setelah ada pemanggilan terhadap PT Usaha Mediatronika Nusantara.

Juru bicara Keluarga Bakrie sudah menanggapi pengumuman Satgas BLBI. Terutama, mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp 22,67 miliar.

Menurut juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. "Bakrie tidak memiliki hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.

Merespons pernyataan juru bicara keluarga Bakrie, Rionald tetap bersikukuh dengan pemanggilan yang sudah dilakukan. "Usaha Mediatronika, dalam catatan kami, memang ada kewajibannya (utang)," kata Rionald.

Pemerintah Ukraina bakal menjadi negara kelima dalam beberapa pekan lagi, yang menetapkan beberapa aturan dasar untuk pasar mata uang kripto (cryptocurrency). Hal ini menjadi pertanda bahwa pemerintah di seluruh dunia menyadari bitcoin akan tetap ada. Dalam pemungutan suara yang hampir mencapai kata sepakat, Parlemen Ukraina mengadopsi hukum yang melegalkan dan mengatur mata uang kripto. Rancangan undang-undang (RUU) ini disebut mulai dijalankan pada 2020, dan sekarang berada di meja Presiden Volodymyr Zelensky. Sebagai informasi, sampai hari ini, penggunaan mata uang kripto di Ukraina masih berada di area hukum abu-abu. Di mana penduduk setempat diizinkan untuk membeli dan menukar mata uang virtual itu, tetapi perusahaan-perusahaan dan bursa yang berurusan dengan kripto sering kali mendapat pengawasan ketat oleh para penegak hukum. Menurut Kyiv Post, pihak berwenang cenderung mengambil sikap agresif dalam hal uang virtual. Dalam kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu, Presiden Zelensky berbicara mengenai pasar inovatif legal pemula untuk aset virtual Ukraina sebagai titik penjualan investasi. Sementara itu, Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengatakan negaranya sedang memodernisasi pasar pembayarannya sehingga Bank Nasional-nya dapat menerbitkan mata uang digital.

Grab, merek pengantaran makanan online (daring) terkemuka di Asia Tenggara, merilis ‘Laporan Tinjauan Industri Pengiriman Makanan 2021’ dengan menggandeng Euromonitor International. Hasilnya, pada 2025, total pengeluaran layanan makanan online di Asia Tenggara (Asean) diprediksi tumbuh tiga kali lipat menjadi US$ 28 miliar. Laporan tersebut didasarkan pada penelitian yang diselesaikan pada kuartal II-2021. Tujuannya untuk memberikan pandangan mendalam tentang industri pengantaran makanan selama lima tahun ke depan, termasuk memaparkan selera konsumen di Asia Tenggara pasca-Covid-19. Bedasarkan laporan tersebut, jumlah pengeluaran pengantaran makanan online Asia Tenggara diperkirakan tumbuh lebih dari dua kali lebih cepat dari total pengeluaran jasa makanan selama lima tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,4% versus 12,1%.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp 3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021. "Kami ingin mengambil keputusan untuk penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dari Rp 1.262,9 triliun menjadi Rp 1.265,0 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai dari Rp 244 triliun menjadi Rp 245 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.510 triliun. Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang disahuti pernyataan setuju dari anggota Banggar DPR dan pemerintah dalam rapat Banggar DPR RI di Jakarta, Kamis (9/9). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pendapatan perpajakan dari bea keluar dalam APBN 2022 hanya akan mencapai Rp 4,9 triliun atau turun 72,7% dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 18,0 triliun.