Dugaan peretasan dikabarkan "The Record". Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China. Mereka membuat private ransomware yang sangat berbahaya, dinamakan Thanos. Semua kementerian/lembaga diharapkan mengaudit sistem keamanan siber masing-masing menyusul dugaan peretasan jaringan internal 10 kementerian/lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara. Penguatan sistem pun diperlukan, mulai dari sumber daya manusia hingga keamanan sistem. Dugaan peretasan tersebut dikabarkan media internasional The Record pada Jumat (10/9/2021). Peretasan ditemukan oleh Insikt Group, divisi riset ancaman siber dari Recorded Future. Recorded Future merupakan perusahaan keamanan siber di Amerika Serikat. Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China yang dikenal dengan berbagai aksi spionase dan menargetkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, peneliti Insikt Group menemukan peretasan itu terjadi pada April 2021 ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) PlugX malware, yang dioperasikan Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan Pemerintah RI.

Menurut Direktur Eksekutif Communication & Information System Security Research Center Pratama Persadha, kebenaran dari peretasan belum bisa dipastikan. Detail 10 instansi yang diretas pun tidak jelas. Untuk itu, semua pihak perlu menunggu bukti sebelum menilai peretasan ada atau tidak. “Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. Namun, bila ini spionase antarnegara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas,” ujar Pratama. ”Ransomware ini dapat mengakses data dan credential login pada device PC (personal computer) yang kemudian mengirimkannya ke C&C, bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target. Thanos memiliki 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus sehingga sangat berbahaya,” tutur Pratama. Sekalipun kabar peretasan tersebut belum dapat dipastikan, ia meminta semua kementerian/lembaga mengaudit sistem keamanan siber masing-masing. Salah satunya, perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki instansi pemerintahan. ”Perlu juga penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan,” ujar Pratama.

Studi menunjukkan, antrean di gerbang tol menyebabkan kerugian 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,4 triliun per tahun. Sistem transaksi tol nontunai nirsentuh tanpa berhenti atau multilane free flow diharapkan dapat diterapkan di seluruh ruas tol di Indonesia pada September 2023. Sistem berbasis digital yang akan memudahkan pengguna jalan tol itu perlu ditopang infrastruktur yang andal agar tidak menimbulkan masalah baru.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengemukakan, transformasi digital menuju sistem transaksi tol nontunai nirsentuh dilaksanakan bertahap dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada September 2023. Penggunaan sistem itu akan terintegrasi dengan aplikasi. Danang memastikan tidak ada biaya tambahan bagi pengguna jalan tol saat migrasi dari sistem transaksi tol berbasis uang elektronik saat ini ke sistem nontunai nirsentuh berbasis multilane free flow (MLFF).  Solusi teknologi yang akan diterapkan berbasis sistem satelit navigasi global (global navigation satelite system/GNSS). GNSS disebut sebagai teknologi paling mutakhir dalam sistem transaksi nontunai nirsentuh. Dengan sistem ini, tidak akan ada lagi gerbang pintu tol.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 27 Januari 2021 telah menetapkan perusahaan asal Hongaria, Roatex Ltd, sebagai pemenang lelang pengadaan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh. Sebelumnya, pada Februari 2019, Roatex dipercaya sebagai badan usaha pemrakarsa studi kelayakan. Selama ini, volume kemacetan menjadi salah satu pemicu kecelakaan, di samping panjang jalan dan kecepatan kendaraan. Pada 2024, jumlah kecelakaan ditargetkan bisa ditekan menjadi di bawah 2.026 kasus dengan tidak ada lagi korban jiwa. Tahun 2020, jumlah kecelakaan di jalan tol tercatat 2.528.

Perbankan terus meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer atau P2P lending untuk menjangkau pembiayaan ke nasabah ritel serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Data OJK hingga Juli 2021 mencatat terdapat 109 rekening pemberi pinjaman yang bersumber dari perbankan. dengan outstanding Rp3,12 triliun. Jumlah rekening bertambah dibandingkan dengan Januari 2021 yang tercatat 78 rekening. 

Menariknya, penyaluran pembiayaan bank melalui tekfin konsiten tumbuh disaat sektor jasa keuangan lainnya terkoreksi. Porsi pendanaan ke tekfin  hingga Juli 2021 mencapai 17,09% terhadap outstanding pinjaman oleh lender dalam negeri. Porsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2021 di kisaran 15%. Direktur Retail Banking PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Djumariah Tenteram mengatakan perseroan turut meramaikan penyaluran pendanaan  melalui platform tekfin dengan cukup selektif memilih perusahaan teknologi keungan yang dapat menjalin kolaborasi pembiayaan.

Menurut Direktur Penelititan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Mohammad Miftah, pelaku UMKM dapat memaksimalkan pendanaan melalui tekfin sejalan dengan upaya regulator memperkuat ekosistem keuangan digital. "Perbankan semakin aktif berkolaborasi dengan fintech karena buat mereka bekerja sama dengan fintech itu lebih mudah," katanya. Disisi lain, biaya dana atau cost of fund dari perbankan yang lebih murah tentu akan dirasakan manfaatnya oleh peminjam. (YTD)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin mengatakan saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur penggunaan logam tanah jarang. "Pemerintah membentuk tim pengembangan  berbagai logam tanah jarang dan penyusunan inpres percepatan hilirisasi industri logam tanah jarang,"katanya akhir pekan lalu. Ridwan menerangkan bahwa ini berpotensi menjadi bahan baku teknologi  pertahanan, kesehatan, hingga, energi listrik. Sejumlah BUMN pun saat ini berpotensi terlihat dalam pemanfaatan logam tanah jarang.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan mineral logam tanah jarang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di Indonesia. "Memang tugas Badan Geologi menginventarisasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan,"katanya. Sementara itu pemerintah dinilai masih belum serius memanfaatkan potensi energi nuklir sebagai alternatif pembangkit listrik meski dapat menghasilkan tenaga listrik minim emisi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir Yarianto Sugeng Budi Susilo memperkirakan mineral radioaktif akan menjadi salah prospek untuk dikembangkan termasuk di Indonesia. "Sehingga masa depan kita tidak lagi akan menggunakan energi berbasis fosil, maka nuklir adalah opsi yang potensi untuk Indonesia selain karena itu kita memiliki cukup banyak bahan bakunya," katanya. Adapun saat ini pemerintah terus mempertimbangkan pengembangan energi nuklir sebagai salah satu upaya untuk mengejar netral karbon pada 2050 hingga 2060. (YTD)

Jawa Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya untuk meningkatkan industri digital. Selain jumlah penduduk yang mencapai 50 juta orang juga potensi alamnya yang sangat beragam untuk terus dikembangkan. "Bicara potensi Jawa Barat, pertama berbatasan dengan Ibu Kota Negara,  penduduknya paling banyak sekitar 50 juta, tersebar di pegunungan, hutan, pantai, persawahan." Kata kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Setidji, Minggu (12/9). 

"Bagaimana teknologi bisa meningkatkan taraf hidup mereka yang ada di desa. Kami punya program desa digital, yang kami kemas kedalam tematik pertanian, pariwisata, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan lain-lain."katanya. Setiadji menyatakan, dengan teknologi Jabar dapat menghadirkan apa yang sebelumnya sulit dilakukan. Ia mencontohkan masyarakat masyarakat bisa bekerja dimana saja dan kapan saja. "Lalu bagaimana blogger atau youtuber desa dengan potensi desanya bisa memberikan informasi menarik. Sekarang orang sudah bosan menjual konten perkotaan," kata Setiadji.

Penetrasi internet yang besar modal besar bagi Indonesia yang mengembangkan e-commerce dan bisnis berbasis teknologi digital di Tanah Air. Presiden Jokowi telah mendeklarasikan visi Indonesia Digital Nation 2025 dengan salah satu target  transformasi digital yaitu mencetak 5.000 startup. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan para penggerak ekosistem digital, menginisiasi Gerakan Nasional 1.000 startup Digital dengan tujuan meningkat jumlah kewirausahaan ekonomi digital di Indonesia. (YTD)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana pemberlakuan alternative minimum tax (AMT) atau pajak minimum terhadap wajib pajak merugi  hanya akan berlaku pada wajib pajak (WP) badan tertentu. Rencana pajak penghasilan (PPh) minimum 1% dari penghasilan bruto itu tidak diberlakukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Kita perlu untuk melihat AMT ini tetap terbatas pada WP Badan dengan kriteria tertentu. Hal ini tentu akan bisa mengakomodasi concern dari banyak  masyarakat mau pun dunia usaha," kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9)

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas kebutuhan pokok dilakukan secara terbatas. Artinya penggunaan PPN hanya dilakukan untuk barang kebutuhan pokok dengan kualitas khusus dan harga mahal. "Misalnya (PPN dikenakan) untuk beras dan daging berkualitas khusus yang biasanya berharga mahal,"kata Menkeu. Ia menjelaskan, pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok harus diperjelas pengaturannya serta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Menkeu juga menjelaskan, pemerintah berencana akan mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan termasuk sekolah secara terbatas. Artinya hanya sekolah-sekolah dengan bayaran mahal yang akan dikenakan PPN. Mengenai rencana pemungutan pajak karbon, Menkeu memastikan pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati menunggu kesiapan dunia industri. Terkait dengan reformasi perpajakan, Sri Mulyani menjelaksan bahwa Indonesia  telah melakukan reformasi perpajakan  hingga 4 periode.

Sementara itu, Anggota Panja RUU KUP Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyampaikan, fraksi PKS menolak penerapan PPN atas sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa pelayanan keagamaan. Sebab, kelima rencana perluasan basis pajak tersebut merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Fabyanthy juga mengatakan hal yang sama, fraksi Demokrat menolak terhadap tiga pengenaan pajak sembako, kesehatan, serta pendidikan, itu menjadi perhatian kami," tegasnya. (YTD)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan penerimaan pajak global per tahun hilang 3.360 triliun akibat penggerusan basis pajak atau (base erosion and profit shifting/BEPS). Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penggerusan basis pajak dialami semua negara dan menjadi kekhawatiran bagi para pemimpin G-20. Pasalnya, penggerusan basis pajak disebabkan maraknya transaksi lintas negara (cross border transaction) dan transaksi ekonomi digital. Bahkan, berdasarakan penelitian pada 2008 menunjukkan praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank dan isu perbedaan tarif PPh Badan di banyak negara atau yuridiksi.

Kendati begitu, Menkeu menyebutkan isu BEPS bukan menjadi satu-satunya isu dalam tren perpajakan global. Saat ini dunia dihadapkan pada isu pembagian hak pemajakan yang adil atas laba usaha perusahaan berbasis digital dan beroperasi di multiple yuridiksi seperti Indonesia "Beragam isu tersebut membuat para pemimpin G-20 dan OECD untuk merumuskan dan menyepakati 15 BEPS Action Plan di 2015," tuturnya. Lebih lanjut, pada dekade terakhir, lanskap perpajakan internasional juga diwarnai dorongan  kepada seluruh negara untuk bisa meningkatkan sumber daya domestik dalam pelaksanaan dan pencapaian sustainable development. (YTD)

Selama pandemi Covid-19, serangan siber semakin tinggi. Sepanjang Januari-Agustus 2021, ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber, termasuk peretasan pada lembaga pemerintah. Ancaman keamanan siber di Tanah Air semakin besar seiring dengan kian tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Maraknya peretasan belakangan ini semestinya dijadikan peringatan untuk mempersiapkan diri terhadap segala potensi serangan siber. Selain menyiapkan manajemen krisis, strategi keamanan siber juga perlu segera dibangun.Data yang dihimpun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang Januari-Agustus 2021 ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber. Sebagian besar serangan berbentuk malware, denial of service atau mengganggu ketersediaan layanan, serta aktivitas trojan.Ransomware atau malware yang meminta tebusan dan kebocoran data menjadi tren serangan siber belakangan ini. Kebocoran data akibat malware pencuri informasi paling banyak ditemukan di sektor pemerintah, yakni 45,5 persen, diikuti sektor keuangan 21,8 persen, telekomunikasi 10,4 persen, penegakan hukum 10,1 persen, transportasi 10,1 persen, dan BUMN lain 2,1 persen.

Struktur pajak dan retribusi daerah dinilai tidak efisien karena jenisnya banyak. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan desainnya untuk mendongkrak pendapatan daerah. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah guna mendorong kepatuhan serta mendukung peningkatan pendapatan daerah. Perubahan desain kebijakan tersebut akan ditempuh melalui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau RUU HKPD.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mendesak dilakukan untuk mendorong pendapatan daerah. Pasalnya,saat ini struktur pajak dan retribusi daerah tidak efisien karena banyaknya jenis pajak dan retribusi yang ada di daerah.”Perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. Penyederhanaan penting untuk memangkas biaya transaksi, administrasi, dan layanan menjadi lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR,Senin (13/9/2021).Saat ini, lanjut Sri Mulyani,ada 16 jenis pajak daerah dan 32 jenis retribusi daerah. Namun,dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut,tingkat kepatuhan justru menjadi rendah karena biaya yang ditimbulkan menjadi lebih besar bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Hingga kini, BI masih meneliti sebelum melakukan uji coba. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyiratkan, Indonesia belum akan melakukan pengujian CBDC dalam waktu dekat. Hal ini mempertimbangkan berbagai kondisi dalam negeri. "Indonesia ini tidak seaktif negara-negara lain karena, memang konteks kebutuhannya sangat berbeda," kata Erwin secara daring, Senin (13/9). "Indonesia sedang menuju pada uji coba itu. Kemungkinan joint dengan bank-bank sentral, atau menggunakan lembaga international seperti IMF, World Bank, dan ADB bahkan tertarik juga dengan eksperimen tadi. namun, sekali lagi konteks kepentingan satu negara dan lainnya berbeda," tandas Erwin. Yang jelas, jika mulai diterbitkan, CBDC tidak akan menggantikan posisi uang kartal. "Ini hanya komplemen," tambahnya. 

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengapresiasi upaya ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Namun, ia melihat belum ada urgensi untuk menerapkan CBDC dalam waktu dekat. Sebab saat ini BI masih menghadapi tantangan. Utamanya pemulihan ekonomi yang masih belum maksimal. Menurutnya, waktu yang lebih ideal untuk implementasi CBDC adalah saat permintaan sudah mulai pulih yang ditandai dengan kenaikan inflsi. 

(Oleh - HR1)