Ketimpangan akses terhadap vaksin Covid-19 masih terjadi. Karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia menyerukan agar negara-negara dengan pasokan besar vaksin tersebut menunda pemberian booster atau dosis ketiga vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara dengan pasokan besar vaksin Covid-19 menahan diri untuk tidak memberikan suntikan booster hingga akhir tahun. Hal ini diperlukan untuk menyediakan dosis vaksin bagi masyarakat di negara-negara miskin yang lebih membutuhkan.Seruan ini disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pertemuan pers, Rabu (8/9/2021) waktu Geneva, Swiss, untuk menegaskan permintaan sebelumnya agar dilakukan moratorium atau penundaan booster (penguat) vaksin Covid-19. Tedros sebelumnya menyerukan moratorium booster hingga akhir September 2021. Akan tetapi negara-negara kaya, termasuk Israel, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Perancis, Yunani, Jerman, dan Spanyol, mulai atau mempertimbangkan rencana memberikan suntikan ketiga vaksin kepada orang-orang mereka yang rentan, seperti orang lanjut usia atau mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah.

Hanya dengan “ngemil” seluruh rantai ekonomi camilan dari hulu hingga hilir dapat terus bergerak. Inilah yang disebut dengan "snacking economy". Kendati terimbas pandemi Covid-19, snacking economy atau ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi, bisnis, dan perdagangan makanan ringan terus bertahan. Bisnis ini bahkan menjadi solusi pergerakan ekonomi rakyat di tengah intaian kenaikan pengangguran dan penurunan penghasilan masyarakat yang dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, atau mengalami pemutusan hubungan kerja.

Sebelum pandemi, tepatnya pada 2019, nilai pasar camilan (snack) global sebesar 491,4 miliar dollar AS. Pembatasan aktivitas ekonomi untuk mengendalikan pandemi, termasuk di sektor ritel grosir dan eceran camilan, menyebabkan nilai pasarnya turun cukup drastis menjadi 427,02 miliar dollar AS pada 2020. Statista, perusahaan Jerman yang bergerak di bidang jasa layanan data statistik, memproyeksikan, pada 2021 ini, nilai pasar camilan global akan kembali meningkat menjadi 448,96 miliar dollar AS. Kategori camilan itu antara lain mencakup makanan ringan manis, gurih, asin, seperti aneka keripik dan kerupuk, kue kering atau biskuit, dan aneka jenis kacang.Sepanjang 2021-2025, nilai pasar camilan global ini diperkirakan akan tumbuh rata-rata 2,85 persen per tahun. Khusus Indonesia, nilai pasarnya diperkirakan 6,7 miliar dollar AS pada 2021. Rata-rata pertumbuhan tahunannya sebesar 6,08 persen sepanjang 2021-2025.

Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para tokoh politik dan parpol menyiratkan langkah besar yang akan diambil pemerintah. Bahasan di forum elit itu memicu isu persoalan kebangsaan, termasuk amandemen UUD 1945. Ketua umum didampingi para sekretaris jenderal dari partai pendukung koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8/2021) lalu di Istana Merdeka. 

Sekjen partai Nasdem Johny G Plate maupun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait kerja pemerintah dan isu kebangsaan. Penjelasan mengenai pokok bahasan dalam diskusi elit yang diungkap ke muka publik itu menyisakan banyak pertanyaan. Terlebih, pembahasan wacana amandemen UUD 1945 pun kian menguat setelah pertemuan berakhir.

Selain PDIP dan Nasdem, ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai koalisi, yaitu Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra turut hadir dalam forum tersebut. Hal yang juga menjadi perhatian adanya kehadiran ketua umum dan sekretaris jenderal PAN. Seperti yang diketahui, partai belambang matahari tersebut sejauh ini memilih dalam posisi partai non pendukung pemerintah. Meskipun demikian, sikap PAN juga tak secara tegas sebagai bagian dari oposisi pemerintah. 

Selesai rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang dibahas presiden dan lembaga negara tersebut. Mulai dari situasi penanganan Covid-19, rencana pemindahan ibu kota negara, hingga sinergisitas dan kekompakan lembaga-lembaga dalam pemerintah yang semestinya terus dioptimalkan. Terkait amandemen UUD 1945, politisi PDIP itu pun mengatakan tak ada dalam bahasan. Deretan pertemuan presiden berlanjut dengan mengundang partai-partai koalisi non parlemen. Sekalipun gagal menduduki kursi parlemen nasional, beberapa partai politik seperti Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI masih eksis ambil bagian di barisan pendukung kebijakan pemerintah.

Harga bitcoin kembali tersungkur dalam dua hari terakhir. Padahal dua hari lalu bitcoin resmi menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador. Duit kripto dengan kapitalisasi ini per pukul 19.18 WIB kemarin turun 0,54% ke US$ 46.361 per BTC. Dalam sepekan, harga bitcoin turun 7,6%. Presiden Komisaris HFX International Berjangka Sutopo Widodo menambahkan, terjadi aksi jual besar-besaran ditengah penguatan dollar AS dalam dua hari terakhir. Co-founder Cryptowatch Christopher Tahir menilai koreksi ini akan membuat bitcoin stabil setelah menguat dalam sebulan terakhir. 

Peluang Indonesia untuk memperbesar ekspor produk oleokimia masih terbuka lebar seiring dengan berkurangnya hambatan di negara tujuan utama. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Asep Asmara menjelaskan bahwa sejumlah produk sawit telah diselamatkan dari hambatan perdagangan itu adalah penghentian pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) pada produk fatty alcohol oleh Uni Eropa. "Ada beberapa yang diselamatkan sehingga untuk prospek kedepannya, kami optimis masih bisa meningkat," katanya, Kamis (9/9)

Oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh hasil olahan oleokimia yaitu mentega, sabun dan minyak goreng. Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor oleokimia menunjukkan tren pertumbuhan positif 9,57% dari US$2,61 miliar pada 2021. 

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat mengemukakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan besar bagi ekspor produk oleokimia. Hambatan itu hanya untuk produk biodiesel dan dumping di Uni Eropa dan AS. Dia mengemukakan bahwa kebutuhan produk oleokimia sangat luas, mencakup kebutuhan industri kosmetik, industri kesehatan, pangan, dan pestisida. Kebutuhan yang luas ini diikuti pula dengan kemampuan produksi Indonesia yang meningkat. Dari kapasitas produksi yang tinggi ini, data Gapki menunjukkan bahwa sebagian besar oleokimia dikirim ke pasar ekspor. (YTD)

 

Meski diliputi keterbatasan infrastruktur, aktivitas pariwisata, perikanan, dan pertanian di Jawa Barat Bagian Selatan terus menggeliat. Sejumlah komoditas tengah diburu pasar mancanegara. Lima orang penerjun melompat dari sebuah pesawat latih, akhir pekan lalu di Batukaras, Pangandaran. Meliuk, mengembangkan parasut  dan mendarat mulus. Kebetulan angin dan cuaca tengah bersahabat, langit bersih biru  dan hujan baru saja turun malam sebelumnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaitkan dukungan pada Pangandaran terkait visinya menjadikan pariwisata lokomotif ekonomi Jabar.

Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIBJ) Salahudin Rafi mengatakan, jika dunia penerbangan kembali pulih Kertajati akan menjadi bagian ekosistem yang menopang Jabar Selatan. "Kita jangan lagi berpikir penerbangan itu point to point, tapi hub. Kertajati bisa jadi pusat pergerakan turis asing, mendarat di Kertajati, lalu melanjutkan tujuan ke Garut, Pangandaran, bisa," Dari hasil survei persebaran penumpang, wilayah jabar Selatan juga masuk dalam catchment area Bandara  Kertajati. Dari total potensi  penumpang yang berada dalam catchment Kertajati sebesar 6,45 juta orang.

Jabar Selatan juga memiliki potensi luar biasa di sektor perkebunan kelapa. Dinas Perkebunan Jabar mencatat selama masa pandemi komoditas kelapa dan produk turunannya menjadi buruan eksportir. Bahkan ada perusahaan di Jabar yang sudah melakukan ekspor sebelumnya ke Jepang dan Arab Saudi."Kelapa adalah  komoditas luar biasa, mulai dari sampai airnya bisa dimanfaatkan. Jadi sapulidi, ketupat, nata de coco, dan sebagainya," kata Kepala Dinas Perkebunan Jabar Hendy Jatnika.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah konglomerat disebut memiliki saham-saham di rumah sakit tanah air. Lalu siapa saja mereka? Pertama adalah Keluarga Riady dengan RS Siloam yang ada di bawah Grup Lippo, PT Siloam Internasional hospital Tbk (SILO). Selanjutnya ada Dato'Sri Tahir pemilik pengelola RS Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ). Ada juga Emiten pengelola RS Mitra Keluarga, PT Milik Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) milik pendiri PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya yang memiliki emiten investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) memiliki jaringan RS Primaya Hospital. Pengusaha Arfan Awaloeddin juga memiliki Awal Bros Group Hospital membawahi Primaya Hospital. Ada juga keluarga Sariaatmadja yang memiliki PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK). Emiten itu memiliki pengelola Omni Hospital, PT Sarana Meditama Metroploitan Tbk (SAME). Kabar terbaru, melalui SAME, EMTK akan mengakuisisi sebanyak 66% saham pengelola RS Grha Kedoya, PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK). Saham itu dikendalikan oleh Hungkang Sutedja, anak taipan the Ning King. "Kami sedang merencanakan dan dalam tahap negosiasi untuk membeli mayoritas saham atau 66% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RSGK. Kami juga dalam negosiasi mengambilalih pengendalian atas RSGK dengan beberapa syarat pendahuluan yang harus dipenuhi terlebih dahulu," kata Sekretaris Perusahaan SAME Rahmiyati Yahya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Kamis (9/9/2021). Rahmiyati menyebut rencana akuisisi itu untuk memperluas cakupan layanan kesehatan SAME di tanah air. Perluasan kegiatan usaha SAME dengan mebangun dan mengela rumah sakit. Sebelumnya pada 30 November 2020, EMTK mencaplok 71,88% saham SAME. Grup Emtek membeli 4,24 miliar saham emiten itu senilai RP137 per saham dan total Rp 581,01 miliar. Bisnis rumah sakit di Indonesia bisa dikatakan menjanjikan sebab ada dukungan dana dan komitmen pemerintah. Belum lagi demografi penduduk, tingginya kasus Covid-19, pentrasi industri kesehatan yang belum tinggi dan potensi pertumbuhan ekosistem kesehatan digital. Dari segi anggaran, pemerintah melalui Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 menganggarkan Rp 255,3 triliun. Dengan keadaan pandemi yang masih ada, kemungkinan jumlah tersebut akan naik lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp 326,4 triliun atau naik dari pagu awal Rp 169,77 triliun. Sementara anggaran kesehatan 2022 diperkirkan naik 22,7% dari sebelum pandemi tahun 2019 karena ada kenaikan alokasi iuran JKN dan anggaran reformasi sistem kesehatan.

Pemerintah akhirnya memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari 15% menjadi 10%. Relaksasi tarif ini terakomodasi di dalam peraturan pemerintah (PP) No.91/2021 tentang  Pajak Penghasilan Atas Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Yang Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. "Tarif PPh yang bersifat final sebagimana  dimaksud pada ayat(1) Sebesar 10% dari dasar pengenaan PPh," tulis pasal 2 PP No.91/2021 yang dikutip Bisnis, Minggu (5/9).

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan penurunan tarif ini merefleksikan upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaran dan keadilan bagi seluruh investor surat utang. Regulasi ini berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia yakni pada 30 Agustus 2021. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP N0.9/2021 yang berisi penuruan tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari 20% menjadi 10%. Relaksasi tarif atas bunga obligasi ini merupakan amanah dari UU N0.11/2021 tentang Cipa Kerja. (YTD)

Jakarta - Aliran masuk modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia selama periode 30 Agustus hingga 2 September 2021 tercatat Rp 11,63 triliun. Nilai ini melanjutkan tren peningkatan capital flow pada pekan-pekan sebelumnya yaitu dari Rp 3,49 triliun pada periode 16-19 Agustus 2021, menjadi lebih dari dua kali lipat pada periode 23-26 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp 7,67 triliun. Berbagai indikator di sektor keuangan terus membaik, di tengah berbagai langkah bauran kebijakan moneter dan dukungan sisi likuiditas yang dilakukan bank sentral.

Derasnya capital inflow yang utama disebabkan oleh faktor peningkatan harga saham emiten berbasis komoditas serta emiten teknologi. Sementara itu, terkait isu pengurangan likuiditas (tapering off) oleh bank sentral AS, investor sudah melakukan antisipasi sejak sinyal tapering off menguat di awal 2021. Sebagai contoh, porsi SBN yang dipegang asing sudah mengalami penurunan dari 30,17% per 30 Juni 2020, menjadi 22,88% pada 22 Juni 2021. Porsi penguasaan asing terhadap SBN juga terus turun menjadi 22,44% per 31 Agustus 2021 dengan nominal tercatat Rp 980,44 triliun. 

Jakarta - Ketua DPR RI saat memimpin Sidang Bersama DPR  RI dan DPD-RI, menyinggung soal kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Indonesia diminta cepat merealisasikan pembangunan pembangkit energi bertenaga nuklir. Dukungan terhadap penggunaan sumber daya energi nuklir juga pernah disampaikan saat mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menawarkan sumber energi yang besar, energi nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung. Khusus aplikasi nuklir pun mengalami kemajuan yang berarti, baik dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan/kedokteran, industri, maupun lingkungan hidup. Bahkan bibit padi unggul hasil teknologi nuklir. Jika aplikasi nuklir terasa ada perkembangannya, sebaliknya soal energi nuklir, khusus pembangunan PLTN, masih terus menjadi wacana sejak puluhan tahun silam. Pembangunan PLTN di berbagai negara mengacu pada negara-negara tersebut sebagai vendor.