Empat emiten besar telah berinvestasi lebih dari US$ 1,1 miliar (Rp15,6 triliun) diseluruh perusahan rintisan (start-up) teknologi. Empat emiten itu adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Astra Internasional Tbk (ASII). PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau Emtek, dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Proses digitalisasi yang tengah berkembang pesat di Indonesia menjadi pendorong utama aliran dana segar dari perusahaan-perusahaaan besar tersebut. Tren Investasi ini diperkirakan terus berlangsung, setidaknya hingga tiga tahun kedepan.

Adapun satu perusahaan lagi akan menyusul menjadi unicorn pada tahun ini. "Valuasinya sudah mencapai US$ 900 juta. Jadi, sudah sangat dekat dan seharusnya bisa tahun ini," kata Kenneth kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia juga memprediksi bakal ada banyak lebih banyak portfolio yang menjadi unicorn. Sebab, saat ini terdapat 15 portfolio yang berstatus centour atau memiliki valuasi di atas US$ 100 juta sampai di bawah US$ 1 miliar. Selanjutnya, Emtek juga aktif berinvestasi di start-up. Tahun ini, Emtek sudah menyuntikkan dana  Rp 3,08 triliun atau setara US$ 210 juta kepada PT Grab Teknologi Indonesia (GTI). 

Terbaru, Saratoga Sedaya Investama berpartisipasi dalam putaran pendanaan Sirclo, perusahaan e-commerce enabler, senilai US$ 36 juta. Selain Saratoga, terdapat East Ventures, Traveloka, Sinar Mas Land, dan investor lainnya yang turut berpartisipasi dalam pendanaan tersebut. Menanggapi hal itu, Associate Director of Research and Investment PT Pilarmas  Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, perubahan cara pandang pelaku bisnis yang lebih mengedepankan digitalisasi karena gaya hidup konvensional sudah tidak bisa digunakan lagi. (YTD) 

Nyatanya, tak perlu serangan siber canggih untuk membobol bank di era digital. Di tengah euforia bisnis bank digital, dugaan pembobolan dana nasabah kembali terjadi. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa keuangan (OJK), Anto Prabowo bilang, regulator mendorong bank bersangkutan menjelaskan kepada para pihak terkait. Juga melakukan penggantian dana bila bank terbukti bersalah. 

Pengusaha properti asal Makassar, Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai Rp 45 miliar di Bank BNI. Nasabah BNI Emerald ini mengalihkan tabungannya di BNI ke dalam bentuk deposito sejak Juli 2020 dengan total Rp 70 miliar. Andi menerima bilyet giro layaknya deposan lain. Adapun suku bunga 3,5% hingga 6,6%, tergantung program yang sedang ditawarkan BNI Februari 2021, Andi berniat mencairkan depositonya Rp 30 miliar. Namun, ia hanya memperoleh Rp 25 miliar. Tak sesuai orderan, ia mendapati penjelasan manajemen BNI Makassar, deposito miliknya tak terdata di sistem BNI. "Andai saya hanya mencairkan Rp 20 miliar, saya tak pernah tahu dana deposito saya tak tercatat dalam sistem BNI," kata pemilik PT Anugerah Aset Utama ini, kepada KONTAN, Sabtu (11/9).

Bank punya pengawasan internal, penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai atas SOP adalah tanggung jawab internal bank. Sementara, bank dirugikan oknum pegawai yang melakukan tindakan melanggar ketentuan internal mereka. Sehingga termasuk ini yang dilaporkan, ujar Anto, kepada KONTAN. Nakalnya oknum bank bukan baru kali ini. Citibank, Maybank, Bank Mega pernah dibobol karyawan sendiri. Modus pembobolan hampir sama; memanfaatkan lengahnya pengawasan internal. Ada baiknya bank memperbaiki ini, mengingat bisnis bank adalah kepercayaan. Seperti rutin melakukan mutasi relationship manager dan melakukan pemeriksaan mendadak. 

(Oleh - HR1)

Pemerintah dan DPR sepakat mengerek target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Hal ini juga sejalan dengan batas bawah target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang lebih optimistis. Rapat panitia kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Kementerian Keuangan (Kemkeu) pekan lalu menyepakati target penerimaan perpajakan 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Angka ini lebih tinggi dari usulan pemerintah di dalam Nota Keuangan tahun 2022 yang sebesar Rp 1.506,9 triliun. Anggota Banggar Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam menilai, seharusnya penerimaan perpajakan bisa melonjak karena pemerintah sangat optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan mampu mencapai 5,2%-5,5%. Tapi perlu juga mengevaluasi belanja perpajakan 2022 agar tepat sasaran dan dikurangi seiring pemulihan ekonomi. Walhasil, kas negara akan lebih efisien. 

Di lain kesempatan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani menyampaikan, kebijakan umum perpajakan 2022 diarahkan untuk inovasi penggalian potensi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan, pengawasan yang efektif, dan manajemen kepatuhan berbasis risiko. Selain itu juga, perluasan basis pajak dengan menambah objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. "Insentif fiskal akan lebih terarah dan terukur, efisien dan efektif, diutamakan untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier effect kuat," kata Oka, (10/9).  

(Oleh - HR1)

Persaingan dompet digital bakal semakin semarak. Apalagi, transaksi dompet digital meningkat pesat selama pandemi. Beberapa kali survei dari berbagai lembaga memang menunjukkan bahwa persaingan ketat terjadi diantara para pemain. Tiga pemain, yakni Ovo, Shopee dan Gopay, memang menjadi tiga besar penguasa pasar. Di tengah persaingan ini, para pemain terus menggenjot kinerja dengan berbagai strategi. Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit menjelaskan, saat ini, salah satu fokus strategi mereka adalah perluasan ekosistem dan peningkatan pemakaian untuk mendukung transformasi digital masyarakat. Selain itu, Ovo terus berupaya meningkatkan akses masyarakat kepada layanan finansial melalui produk baru mereka. 

Gopay juga sedang fokus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital serta memberikan solusi untuk mitra UMKM dan konsumen dengan menggandeng seluruh ekosistem GoTo. "Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat tiga kali lipat dan total transaksi juga meningkat hampir enam kali lipat dibanding sebelum pandemi, ujar Winny Triswandhani sebagai Head of Corporate Communications GoPay. ShopeePay populer karena biaya top up rendah, hanya Rp 500. Kini, ShopeePay populer di kalangan konsumen e-commerce. 

(Oleh - HR1)

Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang membuat banyak sektor industri bergejolak, sejumlah komoditas tambang justru mengalami kenaikan harga. Mengutip IDX Channel, harga batubara yang mengalami kenaikan 24,09%, timah naik 45,22%, nikel naik 5,86%, dan kenaikan harga tembaga 31,86%. Meskipun fluktuatif, kenaikan harga emas juga diperkirakan lanjut sepanjang 2021 dan bisa mencapai lebih dari Rp1 juta per gram atau mendekati US$ 2.000 per ons troi. Kenaikan beragam komoditas tambang ini turut mendongkrak kinerja sejumlah perusahaan pertambangan. 

Pada semester pertama 2021, holding BUMN Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,7 triliun. Nilai ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yang sempat mengalami rugi bersih Rp1,8 triliun. Net profit margin juga mengalami peningkatan menjadi 12% dibandingkan semester pertama 2020 pada minus 6%. MIND ID mencatat pendapatan sebesar Rp39,2 triliun atau meningkat 34% dibandingkan periode yang sama pada 2020, yang senilai Rp29,3 triliun. Di samping itu, nilai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar Rp10,9 triliun. Angka ini meningkat 198% dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp3,6 triliun.

Terkait dengan PNBP, Orias menargetkan kontribusi MIND ID akan meningkat pada periode 2021 ini. Pada 2019, PNBP MIND ID mencapai Rp6,5 triliun. Namun, sempat turun menjadi Rp5,80 triliun pada 2020 karena pengaruh dari pandemi covid-19 terhadap bisnis MIND ID dan juga dari transisi tambang bawah tanah di PTFI. Mengingat sejumlah strategi efisiensi, perluasan eksplorasi, digitalisasi pertambangan, dan fokus pada hilirisasi komoditas dari holding tambang telah diterapkan dan menghasilkan kenaikan laba yang signifikan, Orias optimis kontribusi MIND ID untuk negara bertumbuh pada 2021 ini.

 (Oleh - HR1)

Pandemi seolah menjadi amunisi ekonomi digital. Aktivitas yang memaksa dirumah saja memaksa digitalisasi datang lebih cepat. the future is now. Walhasil, keuangan digital tumbuh kian subur. peluang dan ceruk bisnis ini masih besar untuk digarap. Industri e-commerce, uang elektronik dan dompet elektronik hingga layanan digital banking tumbuh pesat. Banyak pebisnis atau korporasi mencari peluang baru. Grup Astra misalnya, setelah melepas Bank Permata meninjau peluang bisnis baru di sektor keuangan. PT Astra International Tbk (ASII) mulai melirik bisnis dompet elektronik. "Kami melihat kebutuhan sangat tinggi dilayanan e-payment ekosistem Astra. Ini bisa menjadi e-payment yang dipercaya dan menjadi smart wallet bagi pelanggan." ungakapan Direktur Astra International Suparno Djasmin. 

Pandemi Covid-19 turut mengangkat pamor bisnis rumah sakit. Sejumlah pengelola rumah sakit terus menambah jaringan, baik dengan membangun sendiri maupun melalui akuisisi. Kabar terbaru, pengelola jaringan Omni Hospital PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) berniat mengakuisisi 66% saham PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK), pemilik RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100. Rencana ekspansi SAME turut meramaikan persaingan bisnis layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit memang rutin menggelar ekspansi usaha dengan menambah kapasitas tempat tidur saban tahun. Mereka antara lain RS Hermina, RS Siloam, RS Mitra Keluarga, Mayapada Hospital hingga Pertamedika, yang merupakan Holding BUMN Rumah Sakit. Peluang bisnis rumah sakit nyatanya masih sehat. Bed to population ratio di Indonesia hanya 1,2:1.000. Artinya, hanya ada 1,2 tempat tidur di rumah sakit  untuk setiap 1.000 penduduk Indonesia.

Lembaga pendidikan nantinya tidak lagi bebas pajak. Ini setelah pemerintah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi jasa pendidikan sebesar 7%. Walhasil, jasa pendidikan tidak lagi dikecualikan dalam lingkup non jasa kena pajak (JKP). Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, pemerintah dengan DPR sangan berhati-hati dalam pembahasan wacana PPN atas jasa pendidikan. Sejauh ini, pemerintah sudah mendengarkan saran dari pemangku kepentingan. Hasil sementara yang didapat pemerintah adalah seluruh jasa pendidikan merupakan objek PPN terutang pajak atas konsumsi pendidikan.

Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. Program ini dilakukan, pasca pembahasan RUU KUP selesai yang targetnya selesai tahun ini dan dan berlaku tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan menimbang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika memberatkan, program pengampunan pajak berpotensi molor pelaksanaannya yakni awal tahun 2023.

Ada dua skema program pengampunan pajak yang akan dijalankan. Pertama, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh (WP) peserta Tax Amnesty tahun 2015-2016. Ini tertuang di pasal 37 B-37 D RUU KUP. Alumni Tax Amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final sebesar 12,5%. Kedua, pengungkapan aset bagi WP perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 20% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika WP perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Sementara, WP harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.

Para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam beberapa asosiasi pengusaha kembali meminta tambahan insentif ke pemerintah. Permintaan pengusaha tersebut berdasarkan kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Permintaan tersebut disampaikan beberapa asosiasi pengusaha saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (8/9). Pada pertemuan tersebut, pengusaha meminta pemerintah memberikan tambahan insentif kepada pelaku usaha. Salah satunya insentif Pajak Penghasilan (PPh).