Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan moratorium terhadap aktivitas pinjaman online (pinjol), seiring kian maraknya praktik ilegal yang sangat merugikan masyarakat.

Tiap hari kita disodori berita yang menyedihkan dari masyarakat yang terbelit masalah akibat praktik tidak sehat dari pengelola pinjaman online. Bahkan ada yang bunuh diri karena tidak bisa membayar cicilan utang mereka yang membengkak secara luar biasa.

Tak hanya itu, ada nasabah pinjam satu hingga dua juta namun nilai pengembaliannya naik sampai puluhan juga. Menurutnya, hal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan meminta otoritas menghentikan izin baru ke perusahaan fintech.

Gobel mengakui, ide awal kelahiran fintech untuk meningkatkan inklusi di sektor keuangan. Namun dalam praktiknya, terlihat ada ketidaksiapan dari berbagai lembaga terkait. Inilah yang kemudian membuat munculnya praktik tidak sehat, bahkan menjamurnya pengelola fintech ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai USS 21,42 miliar atau naik 20,95 persen dibanding ekspor pada bulan Juli 2021 Sedangkan dibanding Agustus 2020 nilai ekspor naik 64,10 persen.

Dia menuturkan ekspor non- migas Agustus 2021 mencapai US$ 20,36 millar, naik 21,75 persen dibanding Juli 2021, dan naik 63.43 persen dibanding ekspor nonmigas Agustus 2020.

Secara kumulatif, nilai ekspor indonesia Januari hingga Agustus 2021 mencapai US$ 142,01 millar atau naik 37,77 persen dibanding periode yang sama 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 134,13 millar atau naik 37,03 persen.

Menurut provinsi asal barang, kata dia, ekspor indonesia terbesar pada Januari hingga Agustus 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 21,56 miliar (15,18 persen), diikuti Jawa Timur US$ 14,87 miliar (10,47 persen) dan Kalimantan Timur US$ 13,33 miliar (9,39 persen).

"Saat ini, tren industri otomotif dunia semakin mengarah pada pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, ketersediaan sumber daya minyak dan gas sebagai bahan bakar kendaraan konvensional semakin menipis. Karenanya, butuh partisipasi semua pihak untuk mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik," ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Saat menerima General Manager Motor Listrik Gesit Bali, Sari Suryati dan Komunitas Kendaraan Listrik Dewata EVi Association (DEVA) di Bali, Rabu (15/9/21), Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum ini menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), hingga akhir tahun 2020 sedikitnya terdapat 143,75 juta unit motor berbahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan, jumlah kendaraan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil angkutan barang berbahan bakar minyak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2018 lalu sudah mencapai 19,8 juta unit.

"Akibatnya, subsidi BBM terus meningkat. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," tambah Bamsoet.

Pelaku pasar menunggu hasil kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Kehadiran lembaga yang berperan sebagai sovereign wealth fund (SWF) tersebut dinilai tidak lagi menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham-saham BUMN karya. Hal ini karena INA  belum menunjukkan progres signifikan seperti harapan awal para pelaku pasar saat lembaga tersebut didirikan. Pembentukan INA merupakan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua regulasi turunan UU Cipta Kerja yang menjadi payung hukum pembentukan INA yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, kehadiran INA ketika pertama didirikan memang sempat menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham BUMN karya dengan asumsi akan ada kucuran dana bagi emiten tersebut. Nico menjelaskan, sentimen apapun sebenarnya berpotensi menggerakkan pasar "Bisa jadi kehadiran INA kembali menjadi sentimen positif, misalnya tiba-tiba disebutkan INA mengucurkan dana untuk emiten untuk BUMN karya, tapi untuk saat ini tidak ada sentimen itu, jadi semua kembali melihat kinerja fundamental perusahaan," ujar Nico.

Ekonom Ryan Kiryanto mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja INA belum optimal untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Ditengah kondisi pandemi, banyak lembaga keuangan, termasuk perbankan, fokus terhadap pembiayaan dengan ticket size lebih kecil. "Kita sebut saja UMKM, makanya pertumbuhan kredit UMKM dibandingkan segmen korporasi. Karena, ticket sizenya lebih besar yaitu segmen korporasi, sedang menahan diri untuk ekpansi." ucap Ryan INA fokus pada investasi di sektor yang memiliki dampak pada pertumbuhan tinggi dan mitra investasi.

Selain itu INA juga akan memperhatikan standar Environmental and Social Goverment, "Untuk saat ini kita fokus awal infrastruktur, dan selain jalan tol tentu ada pelabuhan dan bandara dan infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya dan kesehatan ada 11 sektor kami lihat dan semuanya itu cukup penting untuk melanjutkan dan mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi." tuturnya. Apalagi saat kondisi pandemi sudah teratasi, pemerintah juga sudah bisa mengikuti pembiayaan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional, Pemerintah memiliki sejumlah PNS, itu bisa didanai sumber dana dari LPI," lanjut Ryan.(YTD)

Riset IDC Indonesia menyebutkan bahwa pasar komputer (personal computer/PC) Indonesia (RI), termasuk laptop, netbook, membaik pada semester 1-2021. Penjualan komputer meningkat 50% menjadi 2,06 juta pada semester pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Analis pasar senior IDC Indonesia Stallon Hangewa mengatakan, belanja komputer di Indonesia pada semester 1-2021 membaik karena pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dapat dikendalikan serta perusahaan menggabungkan antara bekerja dari rumah dan kantor (hybrid).

"Dengan pandemi Covid-19 yang masih belum sepenuhnya terkendali, pengaturan kerja hybrid terus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga penyebab permintaan perangkat tetap tinggi," ujar Hangewa, dikutip Minggu, (12/9). Hal tersebut terjadi pada Chromebook, sesuai rencana pemerintah mengalihkan pembelian komputer ke perangkat berbasis sistem operasi Chrome untuk mendukung pendidikan secara digital.

Sementara itu, IDC juga menyampaikan, merk PC yang populer di Indonesia pada semester 1-2021, Asus, merek dari Taiwan, bertahan di posisi teratas dengan pangsa pasar 25% ditopang performa yang menonjol di segmen konsumer dan komersial. Masih dari Tiongkok, merek Lenovo berada di urutan ketiga. Namun, berbeda dengan dua vendor sebelumnya, Lenovo tidak memasukkan data penjualan Chromebook pada semester pertama tahun ini. (YTD)

Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga pendanaan yang bertugas untuk mengumpulkan dana atau pooling fund bencana (PFB) guna mengurangi resiko yang harus ditanggung  APBN terkait bencana alam maupun nonalam. Pooling Fund ini akan dibentuk tahun depan dengan alokasi dana untuk pendirian lembaga dianggarkan dalam APBN 2022. "Pada 2022 sebagai modal awal akan dialokasikan dari APBN sebesar Rp3 triliun. Setelah dikelola lau disiapkan untuk kegiatan penanggulangan bencana," analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kristiyanto dalam diskusi virtual pada akhir pekan lalu.

Lembaga tersebut akan mengelola dana dari hibah, trust fund, dan bantuan dari pihak lain. Krisyanto mengatakan, untuk penyaluran dana penanganan bencana ini akan dilakukan sinergis antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas). BNPB adalah lembaga yang menjadi focal point dari kegiatan penanggulangan bencana.

Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau Pooling Fund bencana melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahuin 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021." PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap tersebut akan mempercepat proses penanganan bencana. Saat ini PFB akan memiliki dana kelolaan awal sebesar kurang lebih Rp 7,3 triliun. Dengan demikian PFB, akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dana APBD," tutur Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kemenkeu. (YTD)

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penyusunan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah harus memperhatikan wajib pajak  sebab dalam dua tahun ke depan pemerintah sedang berada dalam proses transisi pemulihan ekonomi. Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan perpajakan ini diterapkan dalam momentum yang kurang tepat. Misalnya, pengecualian dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikeucalikan justru akan menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang dikenakan pajak. 'Momentum kepada pos-pos yang akan diubah ketentuan perpajakan menjadi penting untuk memastikan bahwa KUP ini bisa berjalan dan bisa diterima oleh semua golongan." kata Yusuf. Jangan dilupakan UMKM justru sebenarnya membutuhkan pendampingan untuk memberikan mereka kesempatan naik kelas ke usaha yang lebih besar. Pengenaan pajak justru akan sedikit bertolak belakang untuk UMKM naik kelas.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, pada Senin (13/9) akan ada rapat kerja Komisi XI dan DPD dengan Menteri Keuangan. Diharapkan seminggu kemudian semua fraksi DPR dan semua kelompok DPD (Menyerahkan daftar inventarisasi Masalah/DIM) Untuk RUU hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Setelah itu baru pembicaraan tingkat 1. Hendrawan memperkirakan pembahasan baru dimulai pada pekan ketiga September. "RUU KUP kemungkinan bisa selesai lebih cepat dibanding RUU HKPD, The sooner, the better. Tetapi semua tergantung dinamika dan intensitas pembahasan," kata Hendrawan. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan tentang RUU KUP. "Belum mulai pembahasan lagi, menunggu DIM dari fraksi-fraksi, baru (kemudian) pembahasan," ucap Yunus. (YTD)

PALEMBANG - Harga mobil low cost green car (LCGC) yang selama ini dijual di range harga Rp 90 - Rp 150 juta bakal mengalami kenaikan pada 16 Oktober 2021 mendatang. Ini seiring berlakunya PP Nomor 73/2019, Pasal 25 bahwa LCGC dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 % dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 20 % dari harga jual.

Secara sederhana, mobil LCGC seperti Toyota Agya-Cayla, Daihatsu Ayla-Sigra, Honda Brio Satya, Suzuki Karimun, Nissan Datsun dan sejenisnya akan kena pajak barang mewah 3 %. Operation Manager PT Encartha Indonesia (Encar Daihatsu), David Susilo, mengatakan adanya pengenaan PPnBM 3 % untuk mobil LCGC sudah pasti bakal berimbas pada harga dan penjualan dua model milik Daihatsu, Ayla dan Sigra. "Pasti ada imbasnya, seperti kenaikan harga dan penurunan permintaan, tinggal besarannya yang belum bisa diprediksi," ujar David, kemarin. Menurutnya, setiap ada kenaikan harga, di awalnya pasti ada "Customer jadi menunda beli," katanya. Namun untuk meningkatkan minat dan menstimulus market, pihak diler akan semakin gencar mengeluarkan promo. Pihaknya bahkan mengambil momen sebelum harga naik atau dikenakan PPnBM. 

"Biasanya customer jadi keburu beli sebelum harga naik, artinya ada peningkatan demand. Momen ini yang kami manfaatkan," ungkapnya lagi. Dengan pengenaan PPnBM sekitar 3 %, maka plus minus harga mobil LCGC Daihatsu bakal naik kisaran Rp 5 juta. Padahal sejauh ini, model LCGC itu mendominasi pasar Encar Daihatsu, yakni 65 persen dikontribusikan Sigra dan 35 % Ayla.

"Secara total, 2 model LCGC ini memberikan kontribusi penjualan 40 %, sisanya model lain seperti Xenia, Terios, Gran Max, dan lainnya, tegasnya. Adapun mengantisipasi kenaikan harga imbas PPnBM LCGC tersebut, pihaknya menyiapkan promo DP ringan, bunga dan kredit murah, dan lainnya. Walau belum bisa memprediksi penurunan sales, pihaknya minimal 1 mengantisipasi supaya penurunan tidak terlalu dalam. "Mobil LCGC masih tetap yang paling murah dan di Daihatsu ketertarikan dengan mobil LCGC masih tinggi," tambahnya.

Namun, pihaknya pun beruntung dengan adanya insentif PPnBM yang bulan September ini masih dikenakan sebesar 25 % untuk model Xenia, Terios, dan Luxio. "Secara stok memang terbatas, tapi berapa pun jumlah yang ada pasti habis. Kita juga masih tetap berupaya memenuhi kebutuhan indent bulan kemarin," katanya.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Plaju, Gusyandri mengatakan pihaknya belum bisa bicara banyak mengenai PPnBM untuk mobil LCGC, pasalnya belum ada informasi resmi dari kantor pusat, termasuk potensi kenaikan harga. "Jadi kalau soal kenaikan harga atau apa pun yang berkaitan itu belum ada informasinya. Kami memang baru tahu dari eksternal, saat ini kami masih menunggu," ucap dia.

Yang jelas, ungkapnya, untuk penjualan Daihatsu pada Agustus turut meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya. "Tren penjualan meningkat, tapi kalau normal belum," sebutnya. Penjualan tinggi didorong mobil Sigra dan Gran Max PU (pick up) karena ekonomi mulai bergulir dan masyarakat butuh kendaraan untuk usaha, tetapi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Sigra dan pick up Daihatsu pun menjadi pilihan, dengan harga mulai Rp 120 jutaan.

Cuma selama PPKM kemarin, sempat terkendala stok. Tapi sekarang stok sudah mulai lancar. Untuk Toyota sendiri, Branch Manager Auto 2000 Veteran, Said Ali mengatakan pihaknya masih harus menghitung angka kenaikan bagi mobil Cayla dan Agya, setelah PPnBM LCGC berlaku. "Cayla dan Agya kan banyak tipenya, masing-masing harganya pun berbeda," jelas Said.

Tapi intinya, pihaknya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kendati begitu, pihaknya meyakini walaupun PPnBM 3 % diberlakukan serentak pada 16 Oktober mendatang, tidak akan memengaruhi pasar kendaraan. Sekarang dengan adanya insentif PPnBM 25 % pun, konsumen pun masih tetap membeli walaupun sebelumnya insentif yang dikenakan lebih besar 100 %. Memang volume penjualan sedikit berkurang, cuma bukan berarti market Toyota turun. "Sewaktu insentif PPnBM 100 %, orang sudah banyak yang membeli duluan," tegasnya.

Di bulan selanjutnya, tetap ada konsumen yang beli. Setelah perhitungan harga keluar, dalam waktu dekat pihaknya Segera menyampaikan berapa besaran kenaikan harga mobil LCGC dengan PPnBM 3 %. Terpisah, Area Manager Dealer Suzuki Nusa Sarana Citra Bakti, Darwin Wijaya mengatakan pihaknya memiliki mobil LCGC Karimun. Tetapi Darwin belum mau bicara lebih banyak. "Saya belum bisa mengomentari masalah itu (pengenaan PPnBM 3 %, red), karena belum mendapatkan informasi yang resmi, bebernya.

Sementara baik Isuzu mau- pun Mitsubishi sejauh ini tidak memiliki mobil LCGC. Isuzu mayoritas memasarkan commercial car, seperti truk, double cabin atau pick up, dan passenger car di kelas SUV. "Kalau kita tidak memasarkan mobil LCGC" ujar Branch Manager Astra Isuzu Palembang, Dimas Ariananta, kemarin.

Demikian pula diakui Alex Mardinus, Branch Manager PT Berlian Maju Motor (BBM), main dealer Mitsubishi Sumsel. "Kita juga tidak punya mobil LCGC. Kalau pun ada mobil yang lebih murah, seperti Mitsubishi Mirage dengan harga di atas Rp 150 jutaan itu sudah masuk kelas City Car," ungkapnya.

Alex menerangkan untuk penjualan Mitsubishi sendiri, kata dia, sejauh ini sudah lebih baik, bahkan melampaui penjualan normal sebelum pandemi dengan kenaikan 25-30 %. "Ini didorong dengan adanya insentif PPnBM 100 %. Beberapa proyek fleet untuk kendaraan double cabin (Strada Triton)," tuturnya. Proyek fleet itu berasal dari perusahaan tambang migas, dan kelapa sawit. Ditambah adanya pertumbuhan di kelas medium pick up (L300). Sementara, lantaran menurunnya insentif PPnBM menjadi 25 % membuat customer wait and see lagi.

PALEMBANG - Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan produk lebih beragam guna memberikan alternatif produk bagi nasabah. Salah satu andalannya Gadai Emas dan Cicilan Emas. Area Manager BSI Palembang, Luthfi Bukhori mengatakan bila di banding tahun lalu, tahun ini ada peningkatan Gadai Emas,tapi untuk Cicilan Emas kondisinya masih kurang baik dibanding tahun lalu.

"Penurunan Cicilan Emas ini mungkin karena nasabah punya kebutuhan lain di masa pandemik ini sehingga menunda mencicil emas. Penurunannya cukup signifikan, tetapi sebaliknya produk Gadai Emas justru mengalami kenaikan yang cukup baik," jelas Luthfi, kemarin (15/9).

Untuk menyerap pangsa pasar emas yang sampai saat ini masih jadi salah satu pilihan investasi, BSI akan tetap fokus menggarap sektor ini, baik dari gadai maupun cicil emas. "Bentuk keseriusan ini diwujudkan dengan melakukan penambahan outlet, dari sebelumnya 10 outlet menjadi 13 outlet di wilayah Sumsel dan Bangka Belitung," terangnya lagi.

la menambahkan, untuk Gadai Emas per Agustus 2021 tumbuh sekitar 8 persen dibanding Desember 2020. Meski tumbuh tidak signifikan, tapi setidaknya gadai bisa mendongkrak penjualan dari sisi produk gadai dan cicil emas. "Nilainya gadai emas tumbuh Rp6,67 miliar atau sekitar 15 persen dari tahun lalu," lanjutnya.

Jika tahun lalu gadai emas menyentuh angka Rp43,76 miliar, maka per Agustus kemarin sudah menyentuh Rp50,4 miliar. Sedangkan cicilan emas mengalami penurunan, dari Rp26,4 miliar menjadi Rp21,1miliar atau turun Rp4,43 miliar di tahun ini. Kendati demikian, secara keseluruhan target gadai dan cicil emas tumbuh Rp23 miliar, dari Rp69 miliar menjadi Rp71 miliar di tahun ini. "Kita masih optimis, meski cicil emas turun tapi di sisi gadai emas kita justru menggalami peningkatan. Ya saling tutupi antara kedua produk tersebut," tegasnya.

la menambahkan, gadai emas masih menjadi proyeksi di tahun ini, karena masyarakat masih banyak berpikir emas masih menjadi instrumen investasi yang mudah diuangkan. "Sampai akhir tahun kami target volume gadai dan cicil emas sebesar Rp100 miliar untuk oustanding tahun ini,” tutupnya.

PALEMBANG - Kelompok Wanita Tani (KWT) Borang Indah di Jalan Jepang Rt 06 Rw 10 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang, bisa dikatakan sangat kreatif. Mengapa? Jika kelompok tani lainnya, berkisar dalam menanam bibit, memelihara hingga panen dan hasilnya dijual, lain hal dengan KWT Borang Indah yang memproses hasil panen mereka menjadi makanan dalam bentuk kemasan.

Beragam hasil panen yang dikemas oleh KWT yang dimotori Stiti Hardiani (30), seorang ibu rumah tangga. Antara lain kemasan keripik, keripik ubi, emping, kemasan tepung tapioca serta beragam makanan lainnya.

"Kita dibantu oleh Dinas Pertanian serta Perindustrian. Dimana kita juga diberikan peralatan mesin untuk mengemas semua makanan yang kita buat," ujarnya.

Disamping itu, untuk tanaman sayur mayur KWT Borang Indah sendiri langsung dijual dalam bentuk segar. "Ketika kita panen, tak hanya anggota yang membeli hasil kebun kita. Tetapi, warga luar juga ikut memborong dan datang untuk membeli hasil tanaman sayur," ujarnya. KWT Borang Indah sendiri tidak hanya memiliki demplot center. Sebanyak 30 anggota yang bergabung juga memiliki tanaman sendiri di rumah mereka masing-masing. "Jadi setiap anggota kita berikan bantuan rak untuk menata tanaman mereka. Selain itu, juga kita berikan bibit agar dapat ditanam di halaman rumah masing-masing jelasnya.

Camat Sako Dr Amiruddin Shandy, SSTP, MSi, melalui Sekretaris Camat Jufriansyah, SSTP mengatakan pihak kecamatan sendiri terus memberikan sumbangsih pikiran dan support penuh. "Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, memberikan pelatihan kepada anggota KWT. Sehingga mereka terampil dan tahu bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar ujarnya.

Dipillihnya KWT Borang Indah, lantaran motivasi warga ditempat ini sangat tinggi. "Mereka sangat antusias untuk melakukan peningkatan ekonomi dengan cara kreativitas, secara tidak langsung juga ikut membantu tugas suami mereka mencari nafkah tambahan," jelasnya