Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang membuat banyak sektor industri bergejolak, sejumlah komoditas tambang justru mengalami kenaikan harga. Mengutip IDX Channel, harga batubara yang mengalami kenaikan 24,09%, timah naik 45,22%, nikel naik 5,86%, dan kenaikan harga tembaga 31,86%. Meskipun fluktuatif, kenaikan harga emas juga diperkirakan lanjut sepanjang 2021 dan bisa mencapai lebih dari Rp1 juta per gram atau mendekati US$ 2.000 per ons troi. Kenaikan beragam komoditas tambang ini turut mendongkrak kinerja sejumlah perusahaan pertambangan. 

Pada semester pertama 2021, holding BUMN Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,7 triliun. Nilai ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yang sempat mengalami rugi bersih Rp1,8 triliun. Net profit margin juga mengalami peningkatan menjadi 12% dibandingkan semester pertama 2020 pada minus 6%. MIND ID mencatat pendapatan sebesar Rp39,2 triliun atau meningkat 34% dibandingkan periode yang sama pada 2020, yang senilai Rp29,3 triliun. Di samping itu, nilai Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar Rp10,9 triliun. Angka ini meningkat 198% dibandingkan Juni 2020 sebesar Rp3,6 triliun.

Terkait dengan PNBP, Orias menargetkan kontribusi MIND ID akan meningkat pada periode 2021 ini. Pada 2019, PNBP MIND ID mencapai Rp6,5 triliun. Namun, sempat turun menjadi Rp5,80 triliun pada 2020 karena pengaruh dari pandemi covid-19 terhadap bisnis MIND ID dan juga dari transisi tambang bawah tanah di PTFI. Mengingat sejumlah strategi efisiensi, perluasan eksplorasi, digitalisasi pertambangan, dan fokus pada hilirisasi komoditas dari holding tambang telah diterapkan dan menghasilkan kenaikan laba yang signifikan, Orias optimis kontribusi MIND ID untuk negara bertumbuh pada 2021 ini.

 (Oleh - HR1)

Pandemi seolah menjadi amunisi ekonomi digital. Aktivitas yang memaksa dirumah saja memaksa digitalisasi datang lebih cepat. the future is now. Walhasil, keuangan digital tumbuh kian subur. peluang dan ceruk bisnis ini masih besar untuk digarap. Industri e-commerce, uang elektronik dan dompet elektronik hingga layanan digital banking tumbuh pesat. Banyak pebisnis atau korporasi mencari peluang baru. Grup Astra misalnya, setelah melepas Bank Permata meninjau peluang bisnis baru di sektor keuangan. PT Astra International Tbk (ASII) mulai melirik bisnis dompet elektronik. "Kami melihat kebutuhan sangat tinggi dilayanan e-payment ekosistem Astra. Ini bisa menjadi e-payment yang dipercaya dan menjadi smart wallet bagi pelanggan." ungakapan Direktur Astra International Suparno Djasmin. 

Pandemi Covid-19 turut mengangkat pamor bisnis rumah sakit. Sejumlah pengelola rumah sakit terus menambah jaringan, baik dengan membangun sendiri maupun melalui akuisisi. Kabar terbaru, pengelola jaringan Omni Hospital PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) berniat mengakuisisi 66% saham PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK), pemilik RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100. Rencana ekspansi SAME turut meramaikan persaingan bisnis layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit memang rutin menggelar ekspansi usaha dengan menambah kapasitas tempat tidur saban tahun. Mereka antara lain RS Hermina, RS Siloam, RS Mitra Keluarga, Mayapada Hospital hingga Pertamedika, yang merupakan Holding BUMN Rumah Sakit. Peluang bisnis rumah sakit nyatanya masih sehat. Bed to population ratio di Indonesia hanya 1,2:1.000. Artinya, hanya ada 1,2 tempat tidur di rumah sakit  untuk setiap 1.000 penduduk Indonesia.

Lembaga pendidikan nantinya tidak lagi bebas pajak. Ini setelah pemerintah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi jasa pendidikan sebesar 7%. Walhasil, jasa pendidikan tidak lagi dikecualikan dalam lingkup non jasa kena pajak (JKP). Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, pemerintah dengan DPR sangan berhati-hati dalam pembahasan wacana PPN atas jasa pendidikan. Sejauh ini, pemerintah sudah mendengarkan saran dari pemangku kepentingan. Hasil sementara yang didapat pemerintah adalah seluruh jasa pendidikan merupakan objek PPN terutang pajak atas konsumsi pendidikan.

Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. Program ini dilakukan, pasca pembahasan RUU KUP selesai yang targetnya selesai tahun ini dan dan berlaku tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan menimbang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika memberatkan, program pengampunan pajak berpotensi molor pelaksanaannya yakni awal tahun 2023.

Ada dua skema program pengampunan pajak yang akan dijalankan. Pertama, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh (WP) peserta Tax Amnesty tahun 2015-2016. Ini tertuang di pasal 37 B-37 D RUU KUP. Alumni Tax Amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final sebesar 12,5%. Kedua, pengungkapan aset bagi WP perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 20% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika WP perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Sementara, WP harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.

Para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam beberapa asosiasi pengusaha kembali meminta tambahan insentif ke pemerintah. Permintaan pengusaha tersebut berdasarkan kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Permintaan tersebut disampaikan beberapa asosiasi pengusaha saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (8/9). Pada pertemuan tersebut, pengusaha meminta pemerintah memberikan tambahan insentif kepada pelaku usaha. Salah satunya insentif Pajak Penghasilan (PPh).  

Dugaan peretasan dikabarkan "The Record". Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China. Mereka membuat private ransomware yang sangat berbahaya, dinamakan Thanos. Semua kementerian/lembaga diharapkan mengaudit sistem keamanan siber masing-masing menyusul dugaan peretasan jaringan internal 10 kementerian/lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara. Penguatan sistem pun diperlukan, mulai dari sumber daya manusia hingga keamanan sistem. Dugaan peretasan tersebut dikabarkan media internasional The Record pada Jumat (10/9/2021). Peretasan ditemukan oleh Insikt Group, divisi riset ancaman siber dari Recorded Future. Recorded Future merupakan perusahaan keamanan siber di Amerika Serikat. Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China yang dikenal dengan berbagai aksi spionase dan menargetkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, peneliti Insikt Group menemukan peretasan itu terjadi pada April 2021 ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) PlugX malware, yang dioperasikan Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan Pemerintah RI.

Menurut Direktur Eksekutif Communication & Information System Security Research Center Pratama Persadha, kebenaran dari peretasan belum bisa dipastikan. Detail 10 instansi yang diretas pun tidak jelas. Untuk itu, semua pihak perlu menunggu bukti sebelum menilai peretasan ada atau tidak. “Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. Namun, bila ini spionase antarnegara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas,” ujar Pratama. ”Ransomware ini dapat mengakses data dan credential login pada device PC (personal computer) yang kemudian mengirimkannya ke C&C, bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target. Thanos memiliki 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus sehingga sangat berbahaya,” tutur Pratama. Sekalipun kabar peretasan tersebut belum dapat dipastikan, ia meminta semua kementerian/lembaga mengaudit sistem keamanan siber masing-masing. Salah satunya, perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki instansi pemerintahan. ”Perlu juga penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan,” ujar Pratama.

Studi menunjukkan, antrean di gerbang tol menyebabkan kerugian 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,4 triliun per tahun. Sistem transaksi tol nontunai nirsentuh tanpa berhenti atau multilane free flow diharapkan dapat diterapkan di seluruh ruas tol di Indonesia pada September 2023. Sistem berbasis digital yang akan memudahkan pengguna jalan tol itu perlu ditopang infrastruktur yang andal agar tidak menimbulkan masalah baru.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengemukakan, transformasi digital menuju sistem transaksi tol nontunai nirsentuh dilaksanakan bertahap dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada September 2023. Penggunaan sistem itu akan terintegrasi dengan aplikasi. Danang memastikan tidak ada biaya tambahan bagi pengguna jalan tol saat migrasi dari sistem transaksi tol berbasis uang elektronik saat ini ke sistem nontunai nirsentuh berbasis multilane free flow (MLFF).  Solusi teknologi yang akan diterapkan berbasis sistem satelit navigasi global (global navigation satelite system/GNSS). GNSS disebut sebagai teknologi paling mutakhir dalam sistem transaksi nontunai nirsentuh. Dengan sistem ini, tidak akan ada lagi gerbang pintu tol.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 27 Januari 2021 telah menetapkan perusahaan asal Hongaria, Roatex Ltd, sebagai pemenang lelang pengadaan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh. Sebelumnya, pada Februari 2019, Roatex dipercaya sebagai badan usaha pemrakarsa studi kelayakan. Selama ini, volume kemacetan menjadi salah satu pemicu kecelakaan, di samping panjang jalan dan kecepatan kendaraan. Pada 2024, jumlah kecelakaan ditargetkan bisa ditekan menjadi di bawah 2.026 kasus dengan tidak ada lagi korban jiwa. Tahun 2020, jumlah kecelakaan di jalan tol tercatat 2.528.

Perbankan terus meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer atau P2P lending untuk menjangkau pembiayaan ke nasabah ritel serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Data OJK hingga Juli 2021 mencatat terdapat 109 rekening pemberi pinjaman yang bersumber dari perbankan. dengan outstanding Rp3,12 triliun. Jumlah rekening bertambah dibandingkan dengan Januari 2021 yang tercatat 78 rekening. 

Menariknya, penyaluran pembiayaan bank melalui tekfin konsiten tumbuh disaat sektor jasa keuangan lainnya terkoreksi. Porsi pendanaan ke tekfin  hingga Juli 2021 mencapai 17,09% terhadap outstanding pinjaman oleh lender dalam negeri. Porsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2021 di kisaran 15%. Direktur Retail Banking PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Djumariah Tenteram mengatakan perseroan turut meramaikan penyaluran pendanaan  melalui platform tekfin dengan cukup selektif memilih perusahaan teknologi keungan yang dapat menjalin kolaborasi pembiayaan.

Menurut Direktur Penelititan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Mohammad Miftah, pelaku UMKM dapat memaksimalkan pendanaan melalui tekfin sejalan dengan upaya regulator memperkuat ekosistem keuangan digital. "Perbankan semakin aktif berkolaborasi dengan fintech karena buat mereka bekerja sama dengan fintech itu lebih mudah," katanya. Disisi lain, biaya dana atau cost of fund dari perbankan yang lebih murah tentu akan dirasakan manfaatnya oleh peminjam. (YTD)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin mengatakan saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur penggunaan logam tanah jarang. "Pemerintah membentuk tim pengembangan  berbagai logam tanah jarang dan penyusunan inpres percepatan hilirisasi industri logam tanah jarang,"katanya akhir pekan lalu. Ridwan menerangkan bahwa ini berpotensi menjadi bahan baku teknologi  pertahanan, kesehatan, hingga, energi listrik. Sejumlah BUMN pun saat ini berpotensi terlihat dalam pemanfaatan logam tanah jarang.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan mineral logam tanah jarang belum dimanfaatkan sebagai sumber energi di Indonesia. "Memang tugas Badan Geologi menginventarisasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan mendukung pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan,"katanya. Sementara itu pemerintah dinilai masih belum serius memanfaatkan potensi energi nuklir sebagai alternatif pembangkit listrik meski dapat menghasilkan tenaga listrik minim emisi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset dan Teknologi Bahan Galian Nuklir Yarianto Sugeng Budi Susilo memperkirakan mineral radioaktif akan menjadi salah prospek untuk dikembangkan termasuk di Indonesia. "Sehingga masa depan kita tidak lagi akan menggunakan energi berbasis fosil, maka nuklir adalah opsi yang potensi untuk Indonesia selain karena itu kita memiliki cukup banyak bahan bakunya," katanya. Adapun saat ini pemerintah terus mempertimbangkan pengembangan energi nuklir sebagai salah satu upaya untuk mengejar netral karbon pada 2050 hingga 2060. (YTD)