Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Naik Menjadi Rp 119,74 Triliun
Pendapatan industri asuransi jiwa d tanah air meningkat 64 persen (year-on-year/yoy) sepanjang semester pertama 2021, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kenaikan pendapatan mencapai Rp 46,74 triliun menjadi Rp 119,74 trilliun.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Budi Tampubolon menyebut kenaikan ini menandai adanya sinyal pemulihan di industri. Salah satunya terlihat dari sisi pendapatan, di mana premi tumbuh sebesar 17,5 persen yoy.
Menurut Budi, besarnya pertumbuhan premi bisnis baru sangat ditopang oleh menguatnya peran penjualan Bancassurance. Saluran distribusi ini tumbuh 37,5 persen atau setara nilai premi Rp 37,96 triliun pada tahun ini.
BI Suntik Likuiditas Rp 118,35 T ke Perbankan per Agustus 2021
Bank Indonesia (BI) terus melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing di perbankan di 2021 ini. Total dana injeksi mencapai Rp 97,34 triliun pada semester pertama dan Rp 21 triliun hingga 31 Agustus 2021, di semester kedua.
Sementara pada 2020, suntikan likuiditas BI mencapai Rp 726,57 triliun. Sehingga secara total sejak 2020, BI telah melakukan injeksi likuiditas sebesar Rp 845 triliun atau setara 5,3 persen PDB.
Menurut Destry, kebijakan ekspansi moneter ini telah membuat kondisi likuiditas perbakan hingga Juli 2021 sangat longgar. Ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi yaitu 32,51 persen.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga telah beberapa kali menyinggung soal kebijakan injeksi likuiditas ini. Perry telah memberi sinyal bahwa injeksi likudiitas pada tahun 2022 bakal terus berkurang.
Nirwan dan Indra Bakrie Diminta Bayar Utang Rp 22,67 M
Perwakilan keluarga Bakrie sudah datang menemui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelesaian utang ke negara Rp 22,67 miliar. Perwakilan ini datang setelah ada pemanggilan terhadap PT Usaha Mediatronika Nusantara.
Juru bicara Keluarga Bakrie sudah menanggapi pengumuman Satgas BLBI. Terutama, mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp 22,67 miliar.
Menurut juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. "Bakrie tidak memiliki hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.
Merespons pernyataan juru bicara keluarga Bakrie, Rionald tetap bersikukuh dengan pemanggilan yang sudah dilakukan. "Usaha Mediatronika, dalam catatan kami, memang ada kewajibannya (utang)," kata Rionald.
Ukraina Berencana Melegalkan Pengaturan Kripto
Pemerintah Ukraina bakal
menjadi negara kelima dalam beberapa
pekan lagi, yang menetapkan beberapa
aturan dasar untuk pasar mata uang
kripto (cryptocurrency). Hal ini menjadi
pertanda bahwa pemerintah di seluruh
dunia menyadari bitcoin akan tetap ada.
Dalam pemungutan suara yang
hampir mencapai kata sepakat, Parlemen Ukraina mengadopsi hukum yang
melegalkan dan mengatur mata uang
kripto. Rancangan undang-undang
(RUU) ini disebut mulai dijalankan
pada 2020, dan sekarang berada di
meja Presiden Volodymyr Zelensky.
Sebagai informasi, sampai hari ini,
penggunaan mata uang kripto di Ukraina masih berada di area hukum abu-abu.
Di mana penduduk setempat diizinkan
untuk membeli dan menukar mata uang
virtual itu, tetapi perusahaan-perusahaan dan bursa yang berurusan dengan
kripto sering kali mendapat pengawasan
ketat oleh para penegak hukum.
Menurut Kyiv Post, pihak berwenang
cenderung mengambil sikap agresif
dalam hal uang virtual.
Dalam kunjungan kenegaraan resmi
ke Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu,
Presiden Zelensky berbicara mengenai
pasar inovatif legal pemula untuk aset
virtual Ukraina sebagai titik penjualan investasi. Sementara itu, Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov,
mengatakan negaranya sedang memodernisasi pasar pembayarannya sehingga
Bank Nasional-nya dapat menerbitkan
mata uang digital.
2024, Total Pengeluaran Layanan Makanan Daring Asean US$ 28 Miliar
Grab,
merek pengantaran makanan online (daring)
terkemuka di Asia Tenggara, merilis ‘Laporan Tinjauan Industri Pengiriman
Makanan 2021’ dengan
menggandeng Euromonitor International. Hasilnya,
pada 2025, total pengeluaran layanan makanan
online di Asia Tenggara
(Asean) diprediksi tumbuh tiga kali lipat menjadi
US$ 28 miliar.
Laporan tersebut didasarkan pada penelitian
yang diselesaikan pada
kuartal II-2021. Tujuannya untuk memberikan
pandangan mendalam tentang industri pengantaran
makanan selama lima tahun ke depan, termasuk
memaparkan selera konsumen di Asia Tenggara
pasca-Covid-19.
Bedasarkan laporan
tersebut, jumlah pengeluaran pengantaran makanan online Asia Tenggara diperkirakan tumbuh
lebih dari dua kali lebih cepat dari total pengeluaran
jasa makanan selama lima
tahun ke depan dengan
tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR)
sebesar 24,4% versus 12,1%.
Target Penerimaan Perpajakan Disepakati Rp 1.510 Triliun
Badan Anggaran
DPR dan pemerintah menyepakati penerimaan perpajakan
sebesar Rp 1.510 triliun dalam
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RUU APBN)
2022. Nilai ini naik Rp 3,1 triliun
dari penerimaan perpajakan
dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden
Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.
"Kami ingin mengambil keputusan untuk penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dari Rp
1.262,9 triliun menjadi Rp 1.265,0
triliun, penerimaan kepabeanan
dan cukai dari Rp 244 triliun
menjadi Rp 245 triliun, sehingga
total penerimaan perpajakan
menjadi Rp 1.510 triliun. Setuju?"
kata Ketua Banggar DPR RI
Said Abdullah yang disahuti
pernyataan setuju dari anggota
Banggar DPR dan pemerintah
dalam rapat Banggar DPR RI di
Jakarta, Kamis (9/9).
Dalam kesempatan tersebut,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
Askolani mengatakan bahwa
pendapatan perpajakan dari bea
keluar dalam APBN 2022 hanya
akan mencapai Rp 4,9 triliun
atau turun 72,7% dibandingkan
outlook APBN 2021 sebesar Rp
18,0 triliun.
KLHK Mendorong Masuknya Karbon Biru ke Dokumen NDC
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah untuk mendorong masuknya karbon biru dalam dokumen kontribusi penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) mengingat potensinya dalam menyimpan karbon. Karbon biru (blue carbon) adalah istilah yang digunakan merujuk pada karbon yang disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan, potensi karbon biru yang dimiliki
Indonesia ada di wilayah laut
yang luas yang mana 23% mangrove di dunia berada di Nusantara. Ini merupakan hamparan
luasan yang sangat signifikan
bila dikaitkan dengan kebutuhan atau potensi penyerapan
iklim, tidak hanya di Indonesia
tapi juga kontribusi di tingkat
global. “Di dalam dokumen
NDC belum masuk blue carbon
sebagai bagian dari perhitungan target NDC mitigasi. Tapi
saat ini KLHK sebagai national
focal point UNFCCC sudah
mengembangkan atau melaksanakan langkah-langkah
untuk kemudian memasukkan
perhitungan atau potensi blue
carbon dalam konteks NDC,"
kata dia seperti dilansir Antara.
“Di dalam dokumen
updated NDC telah diuraikan
beberapa program yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim, program-program
kelautan yang dikontekskan
dengan adaptasi perubahan
iklim," kata Laksmi, kemarin.
Beberapa program itu seperti
pengarusutamaan adaptasi
dalam kebijakan dan program
di wilayah pesisir dan laut. Dalam dokumen kontribusi penurunan emisi (NDC) dijelaskan,
Indonesia akan mengambil
aksi seperti implementasi
adaptasi berbasis ekosistem
dalam pengembangan wilayah
pesisir.
Terkait pemanfaatan potensi karbon biru di pesisir
RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan Kemenko
Kemaritiman dan Investasi
Nani Hendiarti mengatakan,
perlu keseimbangan antara
konservasi dan pemanfaatan
ekosistem laut.
Astra Perkuat Digitalisasi, termasuk Dompet Elektronik
PT Astra International Tbk (ASII)
terus memperkuat digitalisasi untuk meningkatkan
kemajuan perusahaan. Astra juga melakukan inovasi
terkait digitalisasi dengan melibatkan seluruh anak
usaha melalui Moxa Financial dan Astrapay.
Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro
menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, Astra fokus dalam memperkuat
digitalisasi. Pasalnya, perusahaan
menyadari digitalisasi ini yang mendukung kesuksesan perusahaan di
masa mendatang.
“Dalam memperkuat digitalisasi ini,
kami melibatkan semua unit bisnis Astra karena perusahaan ini berbentuk
konglomerasi dan harus menyesuaikan dengan karakteristik unit bisnis,”
jelas dia dalam konferensi pers Public
Expose Live 2021, Kamis (9/9).
Dalam penguatan digitalisasi ini,
Astra menggunakan tiga pendekatan.
Pendekatan pertama adalah dengan
melakukan modernisasi keseluruhan proses bisnis dan cara bekerja.
Kemudian, Astra menekankan
kolaborasi di dalam ekosistem.
Djony menyebutkan, selama berpuluh tahun, Astra sudah membangun
ekosistem offline melalui unit usahanya dan mitra usahanya. Ekosistem
ini yang kemudian disatukan dalam
satu platform di bawah Astrapay
yang merupakan produk dompet
digital dari Astra.
Direktur Astra International Suparno Djasmin menambahkan, Astra
memang memiliki ekosistem yang
besar. Oleh karena itu, Astra akan
memanfaatkan ekosistem itu untuk
melakukan transformasi digital.
Ekonomi Daerah, Sektor Konstruksi Jatim Bertumbuh
Kinerja sektor konstruksi di Provinsi Jawa Timur diperkirakan masih bisa tumbuh sekitar 5% pada akhir tahun seiring dengan melandainya kasus Covid-19 serta bergulirnya berbagai Proyek Strategis Nasional. Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aprok) Jatim, Aslakhul Umam mengatakan tren penurunan kasus Covid-19 di Jatim akan memacu berbagai sektor perekonomian, termasuk konstruksi.“Ini juga sesuai planning pemerintah yang menggenjot vaksinasi untuk mengejar herd immunity, mulai Juli—Oktober diharapkan sudah 50% tervaksin, dengan harapan pada kuartal IV nanti ada kenaikan ekonomi termasuk di sektor konstruksi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9/9). Dia mengatakan bahwa sektor jasa konstruksi pada kuartal I/2021 masih stagnan, tetapi pada kuartal II/2021 ada kenaikan sekitar 1,35%. Belanja pemerintah pada kuartal kedua sebenarnya cukup bagus tetapi setelah Lebaran banyak proyek yang ditunda akibat lonjakan kasus Covid-19. Adapun pada kuartal III/2021, pengusaha jasa konstruksi lebih banyak menggarap proyek perumahan atau landed house milik swasta serta berbagai bangunan fasilitas penunjang layanan kesehatan.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim Budi Hanoto mengatakan sektor konstruksi pada kuartal II/2021 tumbuh 1,3% dibandingkan dengan kuartal I/2021 yang mengalami kontraksi 3,04%. “Realisasi investasi konstruksi mengalami perbaikan, selain itu akselerasi kinerja konstruksi juga sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek-proyek di Jatim dengan protokol kesehatan yang mendorong perbaikan kinerja,” ujarnya.
Purnomo: Butuh Kerja Keras Capai NDC Tahun 2030
Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dibutuhkan kerja keras semua pihak dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. NDC adalah komitmen setiap negara pihak terkait Persetujuan Paris. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas emisi rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui kerja sama internasional pada tahun 2030, Sektor energy dengan target sebesar 11% merupakan sektor utama yang memegang peran penting dalam pencapaian NDC Indonesia, setelah sektor kehutanan, yaitu sebesar 17%.
"Yang menarik bahwa capaian NDC Indonesia untuk tahun 2030 memang dipertanyakan. Is it possible untuk kita capai? Saya kira ini membutuhkan kerja keras kita semua," kata Purnomo saat menjadi pembicara pada The Ensight Ketahanan Energi Nasional bertajuk "Dimensi dan Indikator menuju transisi Energi Indonesia untuk Net Zero Emission 2060" yang diselenggarkan PYC secara daring, pada Sabtu (11/9). Setelah tahun 2030, juga ada pekerjaan rumah bagaimana targetnya dan bagaimana nanti road map-nya itu kedepan nanti perlu dikembangkan roadmap-nya.
Komite Nasional Indonesia-World Energy Council, Hardiv H. Situmeang mengatakan, Indonesia masih memiliki PR besar yang harus diselesaikan mengingat banyak pihak yang mempertanyakan pencapaian NDC Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. "Kita sedang mempunyai gambaran yang jelas setelah tahun 2030. Bagaimana setelah itu. Ini sebuah PR besar," kata Hardiv. Disebutkan, kebijakan perubahan iklim harus sejalan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.
"Dan, perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait ketahanan energi untuk Indonesia serta pentingnya peran ketahanan energi dengan target net zero emission," katanya. Disebutkan, pada umumnya ketahanan energi didefinisikan dengan memperhatikan empat dimensi, yaitu terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, harga yang terjangkau, dan penerimaan masyarakat. (YTD)









