;

Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Naik Menjadi Rp 119,74 Triliun

Mohamad Sajili 15 Sep 2021 Sinar Indonesia Baru

Pendapatan industri asuransi jiwa d tanah air meningkat 64 persen (year-on-year/yoy) sepanjang semester pertama 2021, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kenaikan pendapatan mencapai Rp 46,74 triliun menjadi Rp 119,74 trilliun.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Budi Tampubolon menyebut kenaikan ini menandai adanya sinyal pemulihan di industri. Salah satunya terlihat dari sisi pendapatan, di mana premi tumbuh sebesar 17,5 persen yoy.

Menurut Budi, besarnya pertumbuhan premi bisnis baru sangat ditopang oleh menguatnya peran penjualan Bancassurance. Saluran distribusi ini tumbuh 37,5 persen atau setara nilai premi Rp 37,96 triliun pada tahun ini.


BI Suntik Likuiditas Rp 118,35 T ke Perbankan per Agustus 2021

Mohamad Sajili 15 Sep 2021 Sinar Indonesia Baru

Bank Indonesia (BI) terus melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing di perbankan di 2021 ini. Total dana injeksi mencapai Rp 97,34 triliun pada semester pertama dan Rp 21 triliun hingga 31 Agustus 2021, di semester kedua.

Sementara pada 2020, suntikan likuiditas BI mencapai Rp 726,57 triliun. Sehingga secara total sejak 2020, BI telah melakukan injeksi likuiditas sebesar Rp 845 triliun atau setara 5,3 persen PDB.

Menurut Destry, kebijakan ekspansi moneter ini telah membuat kondisi likuiditas perbakan hingga Juli 2021 sangat longgar. Ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi yaitu 32,51 persen.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga telah beberapa kali menyinggung soal kebijakan injeksi likuiditas ini. Perry telah memberi sinyal bahwa injeksi likudiitas pada tahun 2022 bakal terus berkurang.


Nirwan dan Indra Bakrie Diminta Bayar Utang Rp 22,67 M

Mohamad Sajili 15 Sep 2021 Sinar Indonesia Baru

Perwakilan keluarga Bakrie sudah datang menemui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelesaian utang ke negara Rp 22,67 miliar. Perwakilan ini datang setelah ada pemanggilan terhadap PT Usaha Mediatronika Nusantara.

Juru bicara Keluarga Bakrie sudah menanggapi pengumuman Satgas BLBI. Terutama, mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp 22,67 miliar.

Menurut juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. "Bakrie tidak memiliki hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.

Merespons pernyataan juru bicara keluarga Bakrie, Rionald tetap bersikukuh dengan pemanggilan yang sudah dilakukan. "Usaha Mediatronika, dalam catatan kami, memang ada kewajibannya (utang)," kata Rionald.


Ukraina Berencana Melegalkan Pengaturan Kripto

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

Pemerintah Ukraina bakal menjadi negara kelima dalam beberapa pekan lagi, yang menetapkan beberapa aturan dasar untuk pasar mata uang kripto (cryptocurrency). Hal ini menjadi pertanda bahwa pemerintah di seluruh dunia menyadari bitcoin akan tetap ada. Dalam pemungutan suara yang hampir mencapai kata sepakat, Parlemen Ukraina mengadopsi hukum yang melegalkan dan mengatur mata uang kripto. Rancangan undang-undang (RUU) ini disebut mulai dijalankan pada 2020, dan sekarang berada di meja Presiden Volodymyr Zelensky. Sebagai informasi, sampai hari ini, penggunaan mata uang kripto di Ukraina masih berada di area hukum abu-abu. Di mana penduduk setempat diizinkan untuk membeli dan menukar mata uang virtual itu, tetapi perusahaan-perusahaan dan bursa yang berurusan dengan kripto sering kali mendapat pengawasan ketat oleh para penegak hukum. Menurut Kyiv Post, pihak berwenang cenderung mengambil sikap agresif dalam hal uang virtual. Dalam kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu, Presiden Zelensky berbicara mengenai pasar inovatif legal pemula untuk aset virtual Ukraina sebagai titik penjualan investasi. Sementara itu, Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengatakan negaranya sedang memodernisasi pasar pembayarannya sehingga Bank Nasional-nya dapat menerbitkan mata uang digital.

2024, Total Pengeluaran Layanan Makanan Daring Asean US$ 28 Miliar

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

Grab, merek pengantaran makanan online (daring) terkemuka di Asia Tenggara, merilis ‘Laporan Tinjauan Industri Pengiriman Makanan 2021’ dengan menggandeng Euromonitor International. Hasilnya, pada 2025, total pengeluaran layanan makanan online di Asia Tenggara (Asean) diprediksi tumbuh tiga kali lipat menjadi US$ 28 miliar. Laporan tersebut didasarkan pada penelitian yang diselesaikan pada kuartal II-2021. Tujuannya untuk memberikan pandangan mendalam tentang industri pengantaran makanan selama lima tahun ke depan, termasuk memaparkan selera konsumen di Asia Tenggara pasca-Covid-19. Bedasarkan laporan tersebut, jumlah pengeluaran pengantaran makanan online Asia Tenggara diperkirakan tumbuh lebih dari dua kali lebih cepat dari total pengeluaran jasa makanan selama lima tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,4% versus 12,1%.

Target Penerimaan Perpajakan Disepakati Rp 1.510 Triliun

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp 3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021. "Kami ingin mengambil keputusan untuk penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dari Rp 1.262,9 triliun menjadi Rp 1.265,0 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai dari Rp 244 triliun menjadi Rp 245 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.510 triliun. Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang disahuti pernyataan setuju dari anggota Banggar DPR dan pemerintah dalam rapat Banggar DPR RI di Jakarta, Kamis (9/9). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pendapatan perpajakan dari bea keluar dalam APBN 2022 hanya akan mencapai Rp 4,9 triliun atau turun 72,7% dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 18,0 triliun.

KLHK Mendorong Masuknya Karbon Biru ke Dokumen NDC

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah untuk mendorong masuknya karbon biru dalam dokumen kontribusi penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) mengingat potensinya dalam menyimpan karbon. Karbon biru (blue carbon) adalah istilah yang digunakan merujuk pada karbon yang disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun. 

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan, potensi karbon biru yang dimiliki Indonesia ada di wilayah laut yang luas yang mana 23% mangrove di dunia berada di Nusantara. Ini merupakan hamparan luasan yang sangat signifikan bila dikaitkan dengan kebutuhan atau potensi penyerapan iklim, tidak hanya di Indonesia tapi juga kontribusi di tingkat global. “Di dalam dokumen NDC belum masuk blue carbon sebagai bagian dari perhitungan target NDC mitigasi. Tapi saat ini KLHK sebagai national focal point UNFCCC sudah mengembangkan atau melaksanakan langkah-langkah untuk kemudian memasukkan perhitungan atau potensi blue carbon dalam konteks NDC," kata dia seperti dilansir Antara.

“Di dalam dokumen updated NDC telah diuraikan beberapa program yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim, program-program kelautan yang dikontekskan dengan adaptasi perubahan iklim," kata Laksmi, kemarin. Beberapa program itu seperti pengarusutamaan adaptasi dalam kebijakan dan program di wilayah pesisir dan laut. Dalam dokumen kontribusi penurunan emisi (NDC) dijelaskan, Indonesia akan mengambil aksi seperti implementasi adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan wilayah pesisir. Terkait pemanfaatan potensi karbon biru di pesisir RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan, perlu keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekosistem laut.

Astra Perkuat Digitalisasi, termasuk Dompet Elektronik

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Investor Daily, 10 September 2021

PT Astra International Tbk (ASII) terus memperkuat digitalisasi untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Astra juga melakukan inovasi terkait digitalisasi dengan melibatkan seluruh anak usaha melalui Moxa Financial dan Astrapay. Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, Astra fokus dalam memperkuat digitalisasi. Pasalnya, perusahaan menyadari digitalisasi ini yang mendukung kesuksesan perusahaan di masa mendatang. “Dalam memperkuat digitalisasi ini, kami melibatkan semua unit bisnis Astra karena perusahaan ini berbentuk konglomerasi dan harus menyesuaikan dengan karakteristik unit bisnis,” jelas dia dalam konferensi pers Public Expose Live 2021, Kamis (9/9). Dalam penguatan digitalisasi ini, Astra menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan modernisasi keseluruhan proses bisnis dan cara bekerja. Kemudian, Astra menekankan kolaborasi di dalam ekosistem. Djony menyebutkan, selama berpuluh tahun, Astra sudah membangun ekosistem offline melalui unit usahanya dan mitra usahanya. Ekosistem ini yang kemudian disatukan dalam satu platform di bawah Astrapay yang merupakan produk dompet digital dari Astra. Direktur Astra International Suparno Djasmin menambahkan, Astra memang memiliki ekosistem yang besar. Oleh karena itu, Astra akan memanfaatkan ekosistem itu untuk melakukan transformasi digital.

Ekonomi Daerah, Sektor Konstruksi Jatim Bertumbuh

Hairul Rizal 15 Sep 2021 Bisnis Indonesia, 10 September 2021

Kinerja sektor konstruksi di Provinsi Jawa Timur diperkirakan masih bisa tumbuh sekitar 5% pada akhir tahun seiring dengan melandainya kasus Covid-19 serta bergulirnya berbagai Proyek Strategis Nasional. Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aprok) Jatim, Aslak­hul Umam menga­ta­kan tren penu­runan kasus Covid-19 di Jatim akan memacu berbagai sektor per­ekonomian, termasuk konstruksi.“Ini juga sesuai planning pemerintah yang menggenjot vaksinasi untuk mengejar herd immunity, mulai Juli—Oktober diharapkan sudah 50% tervaksin, dengan harapan pada kuartal IV nanti ada kenaikan ekonomi termasuk di sektor konstruksi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9/9). Dia mengatakan bahwa sektor jasa konstruksi pada kuartal I/2021 masih stagnan, tetapi pada kuartal II/2021 ada kenaikan sekitar 1,35%. Belanja pemerintah pada kuartal kedua sebenarnya cukup bagus tetapi setelah Lebaran banyak proyek yang ditunda akibat lonjakan kasus Covid-19. Adapun pada kuartal III/2021, pengusaha jasa konstruksi lebih banyak menggarap proyek perumahan atau landed house milik swasta serta berbagai bangunan fasilitas penunjang layanan kesehatan.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim Budi Hanoto mengatakan sektor konstruksi pada kuartal II/2021 tumbuh 1,3% dibandingkan dengan kuartal I/2021 yang mengalami kontraksi 3,04%. “Realisasi investasi konstruksi mengalami perbaikan, selain itu akselerasi kinerja konstruksi juga sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek-proyek di Jatim dengan protokol kesehatan yang mendorong perbaikan kinerja,” ujarnya.


Purnomo: Butuh Kerja Keras Capai NDC Tahun 2030

Yuniati Turjandini 15 Sep 2021 Investor Daily, 13 September 2021

Menteri energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dibutuhkan kerja keras semua pihak dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. NDC adalah komitmen setiap negara pihak terkait Persetujuan Paris. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi  gas emisi rumah kaca (GRK) sebesar 29% melalui kerja sama internasional  pada tahun 2030, Sektor energy dengan target sebesar 11% merupakan sektor utama yang memegang peran penting dalam pencapaian NDC Indonesia, setelah sektor kehutanan, yaitu sebesar 17%.

"Yang menarik bahwa capaian NDC Indonesia untuk tahun 2030 memang dipertanyakan. Is it possible untuk kita capai? Saya kira ini membutuhkan kerja keras kita semua," kata Purnomo saat menjadi pembicara pada The Ensight Ketahanan Energi Nasional bertajuk  "Dimensi dan Indikator menuju transisi Energi Indonesia untuk Net Zero Emission 2060" yang diselenggarkan PYC secara daring, pada Sabtu (11/9). Setelah tahun 2030, juga ada pekerjaan rumah bagaimana targetnya dan bagaimana nanti road map-nya itu kedepan nanti perlu dikembangkan roadmap-nya.

Komite Nasional Indonesia-World Energy Council, Hardiv H. Situmeang mengatakan, Indonesia masih memiliki PR besar yang harus diselesaikan mengingat banyak pihak yang mempertanyakan pencapaian NDC Indonesia, pada tahun 2030 mendatang. "Kita sedang mempunyai gambaran yang jelas setelah tahun 2030. Bagaimana setelah itu. Ini sebuah PR besar," kata Hardiv. Disebutkan, kebijakan perubahan iklim harus sejalan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

"Dan, perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait ketahanan energi untuk Indonesia serta pentingnya peran ketahanan energi dengan target net zero emission," katanya. Disebutkan, pada umumnya ketahanan energi didefinisikan dengan  memperhatikan empat dimensi, yaitu terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, harga yang terjangkau, dan penerimaan masyarakat. (YTD)

Pilihan Editor