RUU KUP Kelar, Program Sunset Policy Siap Digelar

;

RUU KUP Kelar, Program Sunset Policy Siap Digelar

Sosial, Budaya, dan Demografi Hairul Rizal 15 Sep 2021 Kontan, 9 September 2021

Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. Program ini dilakukan, pasca pembahasan RUU KUP selesai yang targetnya selesai tahun ini dan dan berlaku tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan menimbang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika memberatkan, program pengampunan pajak berpotensi molor pelaksanaannya yakni awal tahun 2023.

Ada dua skema program pengampunan pajak yang akan dijalankan. Pertama, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh (WP) peserta Tax Amnesty tahun 2015-2016. Ini tertuang di pasal 37 B-37 D RUU KUP. Alumni Tax Amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final sebesar 12,5%. Kedua, pengungkapan aset bagi WP perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 20% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika WP perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Sementara, WP harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.