Produk kreatif Indonesia mencetak potensi transaksi sebesar US$ 13 juta atau sekitar Rp185,41 miliar dalam ajang pameran gim terbesar di dunia yaitu Gamescom Global 2021 di Berlin, Jerman.  Potensi transaksi tersebut diraih oleh 28 peserta /studio selama pameran yang berlangsung pasa 23-29 Agustus 2021. "Produk kreatif Indonesia semakin dilirik banyak peminat. Melalui pameran ini, diharapkan produk kreatif Indonesia dapat meningkatkan transaksi ekonomi di pasar global. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung promosi gim lokal ke berbagai pameran, diantara pameran terbesar gim di dunia saat ini," Kata Atase perdagangan Berlin Nurlisa Arfani dalam keterangan resminya, Rabu (8/9).

Pada pagelaran kali ini, paviliun Indonesia menampilkan 39 peserta yang dikurasi oleh Kemenparekraf dan AGI. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 15 diantaranya difasilitasi Kemenparekraf, 10 oleh KBRI Berlin, dan 5 peserta oleh ITPC Hamburg. Nurlisa mengungkapkan, konten gim juga bisa digunakan sebagai sarana promosi bagi sektor pariwisata maupun perdagangan. Beberapa gim Indonesia terbaru juga menampilakn detil grafik yang menampilkan destinasi wisata, budaya maupun produk Indonesia antara lain kopi dan makanan khas Indoensia. 

"Selain capaian potensi transaksi pada ajang ini, gim Indonesia terpilih sebagai gim yang paling diminati oleh wilayah Asia Tenggara  versi virtual SEA and Southeast Asian Game Developers. Beberapa diantaranya adalah Nusantara Fighter, Fallen Elysium, Dusk at War, and Fading Star, dan Project Unseek," ungkap Nafisa. Pada 2020, dari keseluruhan ekonomi kreatif di Indonesia, subsektor aplikasi dan gim menempati posisi ke-7 dari 16 sebagai penyumbang PDB ekonomi kreatif Indonesia. Transaksi gim mencatat nominal Rp24,88 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 2,19%, merupakan kontribusi subsektor Aplikasi Game Developer untuk PBD nasional. (YTD)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on Electronic Commerce/AAEA) menjadi undang-undang pada Selasa (7/9). "Prioritas utama yang perlu difokuskan oleh Indonesia adalah menjadikan persetujuan PMSE se-Asean ini sebagai alat untuk mendorong kinerja perekonomian Indonesia dan penyesuain kebijakan di dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pemanfataan teknologi digital, khususnya melalui PMSE," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan resmi, Rabu (8/9). AAEC juga diharapkan dapat memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah Asean, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, serta meningkatkan kerja sama antar negara anggota. "Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR bersama pemerintah telah membentuk payung hukum kerja sama pada sektor niaga elektronik antar pemerintah di Asean untuk meningkatkan nilai perdagangan dan jasa, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalan negeri, dan memperluas kerjasama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean," Tutur Mendag Lutfi. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan agar setelah RUU AAEC ini disahkan, pemerintah diharapkan segera menyusun program kerja nasional jangka pendek, menengah dan panjang untuk mempersiapkan Indonesia, khususnya sektor UMKM, agar dapat memanfaatkan PMSE. Saat ini, tercatat kontribusi PMSE mencapai 7% dari total produk domestik bruto di Asean. Perdaganagn niaga elektronik di Asean diperkirakan tumbuh menjadi US$ 200 miliar pada 2025. (YTD)

Beberapa perusahaan rintisan sektor pertanian berpotensi menjadi unikorn, seiring dengan besarnya potensi pasar produk pertanian di Indonesia. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta Dianta Sebayang mengatakan bahwa proyeksi ini dilihat dari potensi ekonomi dan lapangan usaha pertanian. "Prosperknya akan tetap positif, dari sisi penjualan akan alami peningkatan." katanya, Rabu (8/9)

Dianta mengatakan prospek pasar perusahaan rintisan sektor pertanian hingga akhir tahun ini tetap positif di tengah pandemi Covid-19. Untuk mempersiapkan startup menjadi unikorn, Dianta menyatakan ada dua hal yang  perlu diantisipasi yaitu pemberlakuan PPKM dan resiko pemanasan global yang bisa mengakibatkan gagal panen. Oleh karena itu, dia menyarankan startup menguatkan asuransi dan pemodalan.

Handito menyebutkan Tani Hub adalah contoh startup yang berpeluang besar menjadi unikorn. Startup agritech itu mendapatkan pendanaan seri B senilai US$65,5 juta atau sekitar Rp932 miliar.  Dengan prestasinya tersebut, bukan tidak mungkin membuat Tani Hub menata ulang model bisnisnya. "Perlu peningkatan valuasi perusahaan dan tata ulang bisnis model sangat penting agar startup pertanian lebih siap unikorn," (YTD)

Zipmex, platform jual beli aset kripto, meraih dana sebesar US$41 juta atau sekitar Rp584,6 miliar melalui putaran investasi seri B. Dana tersebut diperoleh dari Krungsari Finnovate Co Ltd, modal ventura korporasi yang merupakan anak usaha Bank of Ayudha, dan perusahaan multimedia terbuka, yaitu Plan B Media dan Master Ad (MACO) dari Thailand. "Moment ini menjadi penanda pertama kalinya bank papan atas dan perusahaan media multinasional yang telah melantai di bursa berinvestasi dalam platform aset digital. Melalui pendanaan ini, Zipnex bersama investor strategis baru akan berusaha menjangkau jutaan pelanggan di Asia Tenggara dan Australia. Diharapkan dalam tiga bulan mendatang, jumlah pelanggan di ekosistem Zipmex akan bertambah hingga lebih dari 400 ribu," kata CEO&Co-founder Zipmex Marcus Lim dalam keterangan tertulis.

Marcus menambahkan, dalam beberapa bulan mendatang, Zipmex akan meluncurkan Z Lunch, sebuah platform yang ditujukan bagi pemegang token ZMT, untuk mendapatkan bonus token baru dari berbagai proyek token atau koin berpotensi tinggi. "Bukan cuma itu, kami juga telah meluncurkan versi beta Zipworld di Thailand, dan tahun depan akan diluncurkan di Indonesia. Kami juga berencana mengintegrasikan ZipWorld dengan non-fungible tokens (NFT) yang saat ini sedang booming. Use Case inilah yang nantinya akan mendorong permintaan ZMT menjadi standar baru dalam berinovasi di dunia kripto," pungkas

Program pendanaan II, Accelerating Asia akan meningkatkan jumlah investasi hingga US$ 250 ribu per start-up. Pada program ini, investasi akan mengincar lebih banyak perusahaan start-up dengan model bisnis yang layak dan memberikan solusi inovatif serta layak secara komersial. Dalam kurun waktu satu tahun selama penyelesaian program akselerator Accelerating Asia, sebesar 80% start-up portfolio telah menerima pendanaan lanjutan dari para perusahaan modal ventura di wilayah sekitar, termasuk D4V, Chiba Dojo Fund, Headline Asia.(YTD)

Aliran masuk modal asing (capital flow) ke pasar keuangan Indonesia selama periode 30 Agustus hingga 2 September 2021 tercatat Rp 11,63 miliar. Nilai ini melanjutkan tren peningkatan capital inflow pada pekan-pekan sebelumnya yaitu dari Rp 3,49 trilliun pada periode 16-19 Agustus 2021, menjadi lebih dari dua kali lipat pada periode 23-26 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp 7,67 triliun. BI memaparkan, berdasarkan data transaksi  nonresiden di pasar keuangan domestik, capital inflow Rp11,63 triliun itu meliputi beli neto Rp 10,57 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto di pasar saham Rp 1,06 triliun. "Sehingga, berdasarkan data setelmen selama 2021 atau year to date (ytd), nonresiden beli neto mencapai Rp27,24 trilliun," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan, pekan lalu.

"Penyebab aliran modal asing masuk (inflow) adalah berkurangnya supply SBN sebagai akibat dari SKB III, di mana proses  pembelian SBN dilakukan via private placement. Akibatnya, harga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terus naik dan yield-nya turun ke level 6,02%," jelas Haryadi kepada Investor Daily, akhir pekan lalu . Menurut dia, rupiah yang menguat dan derasnya aliran modal asing itu di topang oleh hasil ekspor dan tambahan alokasi dari special drawing rights (SDR) serta pinjaman program. Semua ini akan menopang peningkatan cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 yang diperkirakan akan berada diatas US$ 140 miliar atau meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa Juli 2021 yang tercatat US$137,3 miliar.

Sementara itu, terkait isu pengurangan likuiditas (tapering off) oleh bank sentral AS, The Fed, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan bahwa investor sudah melakukan antisipasi sejak sinyal tapering off menguat di awal 2021. Sebagai contoh, porsi SBN yang dipegang asing sudah mengalami penurunan dari 30,17% per 30 Juni 2020, menjadi 22,88% pada 22 Juni 2021. Di pasar modal terdapat kecenderungan investor asing justru masuk disaat rencana tapering off The Fed menguat,"Pungkas Bhima. (YTD)

Agresivitas pemerintah dalam meminimalisasi praktik penghindaran pajak tidak hanya menyasar korporasi. Rencanyanya, otoritas pajak akan melakukan pungutan terhadap pemberi kenikmatan atau natura(fringe benefit) dari wajib pajak badan kepada wajib pajak orang pribadi. Pasalnya, natura sering digunakan sebagai alat oleh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi untuk melakukan penghindaran perpajakannya. Hal ini diatur oleh pemerintah melalui RUU tentang perubahan Kelima Atas UU No.6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengenaan Pajak atas natura.

Sesungguhnya dalam penerapan PPh, natura dan/atau kenikmatan memenuhi definisi penghasilan dalam UU PPh, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat dipakai untuk komsumsi atau menambah kekayaan bagi penerimanya. Sekedar informasi, tarif PPh Badan yang saat ini berlaku adalah sebesar 22%, sedangkan tarif PPh Orang Pribadi berkisar antara 5%-30%. "Berdasarkan kajian kami, terdapat potensi tax gain yang cukup besar dari rencana penerapan anti-tax planning ini," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmardin Noor menjelaskan kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

"Pemberian natura dari perusahaan tidak bisa dibiayakan. Bagi penerima bisa juga ini bukan penghasilan, supaya beban pajak di perusahaan rendah dan wajib pajak orang pribadi tidak harus membayar pajak," jelasnya. Tak hanya itu, kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi juga tidak termasuk  kedalam penghasilan. Ditjen Pajak menghitung, kebijakan penetapan natura sebagai objek PPh akan mengakibatkan redistribusi penerimaan PPh Badan dan PPh orang pribadi. Secara rata-rata, potential gain PPh pasal 21 dari adanya kebijakan ini mencapai Rp4,40 trilliun pertahun. (YTD) 

Jakarta - Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Dari berbagai pernyataan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR serta pemerintah, ada nada serupa mendukung kehadiran PLTN di Indonesia yang secara konkret rumusannya akan dimasukkan dalam RUU tersebut. Tren dunia kini mulai mengarah ke pemakaian energi bersih, sehingga penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai ditinggalkan. Demikian pula Indonesia, akan meninggalkan pemakaian batu bara sebagai pembangkit listrik. Energi fosil saat ini menjadi musuh bersama dunia. Oleh karena itu, pemerintah segera mengambil langkah mempensiunkan PLTU berbasis batu bara.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklaim rancangan reaktor nuklir generasi keempat lebih murah dari harga sekarang. BATAN telah mendesain reaktor dengan teknologi tersebut dan tinggal menunggu pemerintah untuk memberi lampu hijau penggunaan energi nuklir. Reaktor generasi keempat atau lebih dikenal High Temeperature Gas Reactor (HTGR) tidak lagi menggunakan air sebagai sistem pendingin yang menggunakan gas. BATAN memutuskan untuk mendesain sendiri reaktor nuklir generasi keempat karena mahalnya harga reaktor yang ditawarkan produsen di luar negeri. 

Reaktor ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Terlebih, BATAN sudah melakukan studi terkait di mana saja lokasi yang aman untuk mendirikan PLTN. BATAN sudah studi di Bangka, Semenanjung Muria Jepara, dan Kalimantan Barat. Dari studi tersebut, PLTN sangat layak dibangun di Bangka. Demikian pula di Kalbar, yang saat ini masih impor listrik dari Malaysia. Kini tinggal keputusan Pemerintah akan memilih Jepara, Bangka atau Kalbar.  Keberhasilan proyek ini pasti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam penguasaan teknologi nuklir. Apabila Indonesia mampu menjadi pemain dalam industri nuklir dan produsen reaktor nuklir untuk tujuan damai, maka proyek ini menjadi salah satu jaminan terwujudnya Indonesia maju dan memberi arti konkret dalam ruang persaingan dengan negara-negara industri lainnya. 

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan undang-undang (UU) baru yang akan memperketat regulasi layanan pembayaran digital atau dompet digital oleh raksasa teknologi, seperti Apple dan Google Alphabet. Menteri Keuangan (Menkeu) Australia Josh Frydenberg mengatakan akan mempertimbangkan hal itu dengan hati-hati, serta rekomendasi-rekomendasi lain dari laporan yang ditugaskan pemerintah sehubungan dengan apakah sistem pembayaran telah mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan konsumen. 

Layanan seperti Apple Pay, Google Pay, dan WeChat Pay Tiongkok – yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini tidak ditetapkan sebagai sistem pembayaran dan berada di luar sistem regulasi. “Pada akhirnya, jika kita tidak melakukan apa pun untuk mereformasi kerangka kerja saat ini, hanya Lembah Silikon (Silicon Valley) yang menentukan masa depan sistem pembayaran kita, bagian penting dari infrastruktur ekonomi kita,” ujar Frydenberg dalam halaman opini yang diterbitkan di surat kabar Australian Financial Review, yang dikutip CNBC. Laporan Australia merekomendasikan pemerintah diberi kekuasaan untuk menunjuk perusahaan teknologi sebagai penyedia pembayaran, mengklarifikasi status regulasi dompet digital.

Pemerintah berencana untuk memungut pajak dari korporasi merugi melalui kebijakan pajak minimum alternatif alias Alternative Minimum Tax (AMT). Namun, pemerintah akan memberikan pengecualian kepada beberapa kelompok wajib pajak (WP) dari kebijakan tersebut. Rencana AMT ini tertuang dalam Pasal 31F Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU tersebut kini tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersama dengan Komisi XI DPR.Dalam RUU tersebut, pemerintah mengusulkan tarif AMT 1% dari penghasilan bruto. Adapun AMT, menyasar WP badan yang memiliki pajak penghasilan (PPh) terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyarankan pengenaan AMT hanya kepada perusahaan merugi yang memanfaatkan sumber daya alam. Cara ini sesuai dengan saran dari Organisation for Economic Co-operation dan Delevopment (OECD).

Adapun Ketua Bidang Ekonomi Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pemerintah harus menyiapkan skema yang tepat agar kebijakan AMT tidak berujung pada kaburnya investasi asing.

Imbal hasil investasi yang menurun mulai menggerus daya tarik produk unitlink. Hal ini terlihat dari masyarakat yang melakukan pembatalan polis sebelum waktunya atau nilai tebus (surrender). 

Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan menceritakan beberapa nasabah yang mengajukan surrender. Hal ini membuat adanya penurunan pemegang polis unitlink. Sampai dengan Juli 2021, pemegang polis unitlink ada sebanyak 114.560 polis atau turun 4,83%. Untuk pendapatan premi dari produk unitlink mencapai Rp 867 miliar sampai Juli 2021 ini. "Kondisi pandemi saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat penghasilan dari usahanya maka untuk kelangsungan hidup mereka biasanya mencairkan dananya," ujar Eben kepada KONTAN, Senin (30/8). 

Adapun, hingga akhir tahun BNI Life menargetkan pendapatan premi unitlink bisa mencapai sebesar Rp 1,58 triliun. Namun, produk tradisional BNI Life masih memberikan kontribusi sebesar 67% dari total pendapatan premi.