;

Skema Pajak Pertambahan Nilai, Pungutan PPN Bahan Pokok Batal

Imam Dwi Baskoro 03 Sep 2021 Bisnis Indonesia, 1 September 2021

Bisnis, Jakarta - Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan skema pungutan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini dilandasi oleh desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan besarnya konsumsi untuk barang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan pokok tetap menjadi barang kena pajak (BKP) tetapi mendapatkan fasilitas dalam bentuk tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap jasa sektor pendidikan. 

Di sisi lain, dasar dari dijadikannya hampir seluruh jenis barang dan jasa sebagai BKP dan JPK karena C-Efficiency PPN di Tanah Air yang masih rendah yakni hanya 63,58%. Artinya, pemerintah hanya bisa memungut 63,58% dari total potensi PPN yang bisa ditarik di dalam negeri. Rencana pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah. Perluasan basis pajak PPN seperti yang diusulkan dalam RUU KUP dengan struktur tarif PPN tunggal 10% atau 12% dan mengecualikan bahan pokok dapat meningkatkan penerimaan lebih besar dan lebih adil. Pengenaan tarif tunggal tersebut juga memiliki dampak yang lebih kecil terhadap peningkatan kemiskinan masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan struktur PPN multitarif. 

Target Produksi Minyak 1 Juta BPH pada 2030 Optimistis Tercapai

Imam Dwi Baskoro 03 Sep 2021 Investor Daily, 2 September 2021

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 bakal tercapai. Optimisme itu seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan insentif guna meningkatkan investasi di sektor hulu migas eksisting hingga pengembangan lapangan baru. Peningkatan produksi minyak hingga menjadi 1 juta bph menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan temuan dari kegiatan survei seismik 2D terpanjang yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, masih ada prospek untuk mengejar target tersebut. 

Terdapat lima area fokus produksi minyak yang dihasilkan kegiatan seismik tersebut, yakni Timor, Seram, Buton, Warism, dan Play yang sejenis dengan Cekungan Salawati. Terdapat area fokus di Central Sumatra dan Kalimantan Timur, termasuk di area Blok Rokan. Proyeksi ini berasal dari produksi eksisting, penemuan yang belum dikembangkan, rencana pengembangan yang belum diimplementasikan, pengurasan minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery/EOR), hingga pengembangan migas nonkonvensional.

Kemkes-BSSN Klaim Data Pengguna eHAC Tak Bocor

Imam Dwi Baskoro 03 Sep 2021 Investor Daily, 2 September 2021

Jakarta - Kementrian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklaim bahwa 1,3 juta data pribadi pengguna di sistem aplikasi Indonesia electronic Health Alert Card (eHAC) tidak bocor. Berdasarkan investigasi Kemkes bersama BSSN, data pengguna eHAC tidak pernah mengalami kebocoran dan tetap aman. Saat VPN Mentor mengungkap ada potensi kebocoran 1,3 juta data, pihaknya telah mengambil tindakan dengan menelusurinya. Hasilnya, Kemkes tidak menemukan adanya celah keamanan pada mitra eHAC, yakni Google sebagai pembuat platform tersebut.

Yang terjadi bukanlah kebocoran data pengguna eHAC. Laporan adanya kerentanan sistem dari VPN Mentor lebih sebagai bagian dari proses trade information sharing. Informasi semacam itu disebut merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan. Saat ini, data-data pengguna yang ada juga masih tersimpan dengan baik di sistem aplikasi eHAC. Meski begitu, Kemkes tetap menindaklanjuti laporan VPN Mentor tersebut. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan BSSN serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

Bukalapak Catat Kenaikan TPV 54% dan Pangkas Kerugian

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Investor Daily, 2 September 2021

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatat pertumbuhan total processing value (TPV) sebesar 54% menjadi Rp 56,7 trilliun pada semester I-2021. Pertumbuhan TPV perseroan didukung oleh kenaikan jumlah transaksi sebesar 15% dan kenaikan avarage trasaction value (ATV) sebesar 34%. Perbaikan tersebut menjadikan rugi bersih perseroan bisa ditekan sebesar 25,7% menjadi Rp 763 milliar pada semester I-2021 dibanding sama periode tahun sebelumnya senilai Rp1,03 trilliun. "Sebesar 75% TPV perseroan pada semester I-2021 berasal dari luar daeah tier 1 di Indonesia, di daerah dimana penetrasi all-commerce dan tren digitalisasi warung-warung kecil ritel terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat," ungkap management Bukalapak dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Sedangkan pendapatan mitra Bukalapak pada kuartal II-2021 tumbuh sebesar 292% menjadi 145 miliar, dan pendapatan mitra sebesar 350% manjadi 290 miliar. Pada kuartal II-2021, Bukalapak berhasil menekan kerugian earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) menjadi Rp407 miliar. Sementara, kerugian EBITDA pada semester I-2021 membaik sebesar 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rasio kerugian EBITDA terhadap TPV membaik dari 3,1% pada kuartal II-2020 menjadi 1,4% pada kuartal II-2021.

Hal tersebut menjadikan Bukalapak mampu untuk menekan kerugian operasionalnya sebesar 24,9% menjadi Rp 776 miliar pada semester I-2021 dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,03 triliun. Adapun posisi kas perseroan sebesar Rp 2,7 trilliun per akhir Juni 2021, sebelum memperhitungkan dana hasil dari penawaran umum perdana (IPO) saham perseroan yang sebesar Rp 21,3 triliun pada Agustus lalu. (YTD)

Perdagangan Elektronik, Prospek Dagang-el UMKM di Luar Jawa Cerah

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Asosiasi UMKM Indonesia mencatat aktivitas perdagangan elektronik usaha mikro kecil dan menengah di luar Jawa tumbuh cukup pesat sehingga dampak membaiknya infrastruktur logistik. "Kalau per Agustus  2020, pertumbuhan di luar Jawa dipimpin oleh aktivitas dagang-el di Palembang, Medan, dan Bali. Sekarang di wilayah Sulawesi Selatan juga tumbuh," kata Ketua Umum UMKM Indonesia (Akindo) Ikhsan Ingratubun. Selama ini menurutnya, adopsi perdagangan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di dominasi di Pulau Jawa.

Dia mencatat sebagian besar UMKM yang masuk ekosistem dagang-el juga berbasis di Jawa. "Kontribusinya sekitar 75% sampai 80% di Pulau Jawa. Namun, bukan berarti yang 25% diluar Jawa tidak tumbuh pesat," kata Ikhsan. Selama 1,5 tahun pandemi Covid-19 imbuhnya, jumlah UMKM yang sudah mengadopsi perdagangan elektronik mencapai 15 juta unit, dari sekitar 8 juta unit sebelum pandemi. "Pemerintah masih perlu meningkatkan sistem ekosistem digital di sejumlah provinsi di Indonesia dan mengembangkan infrastuktur teknologi dan informasi yang merata  diseluruh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perdagangna Lutfi menyatakan bahwa perkembangan masih berpusat di Pulau Jawa.

Hasil survei Kadence menemukan sebesar 96% Responden Indonesia menganggap OVO merupakan platform pembayaran digital yang paling mereka kenal. "Hal ini didukung oleh pendekatan OVO yang terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak secara  open ecosystem strategy," katanya. Namun, OVO juga masih menemukan beberapa tantangan dan hambatan salah satunya masih banyak pengguna uang tunai. Namun Harumi Supit Head of Corporate Communication OVO mengatakan, bahwa dia yakin tantangan jadi peluang bisa diwujudkan melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. (YTD)

Dampak Pandemi COvid-19, Penutupan Hotel di Bali Didominasi Pengusaha Lokal

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Penutupan hotel secara permanen di kota Denpasar Bali selama pandemi Covid-19 sebagian besar dilakukan oleh pengusaha lokal. Berdasarkan Data Dinas Pariwisata Kota Denpasar, sedikitnya usaha akomodasi yang tutup permanen terdiri atas 11 hotel nonbintang, 2 pondok wisata, dan 3 villa. Secara total, ada 551 jumlah usaha akomodasi di Denpasaar yang terdiri atas 49 hotel bintang, 316 hotel nonbintang, 90 pondok wisata, dan 96 Villa. 

Kepala Dinas Pariwisata Denpasar A. Dezire Mulyani mengatakan hotel yang ditutup permanen tersebut memilik kemungkinan untuk dijual. Namun, tidak bisa memastikan presentase usaha akomodasi milik lokal maupun asing yang ditutup. Nantinya, ketika pariwisata dibuka kembali, hotel-hotel tersebut pun akan siap dibuka. "Semuanya menunggu pasar, kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri. Menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk membuka pintu bagi wisatawan." katanya kepada Bisnis, Rabu (1/9). Dezire menambahkan bahwa pembelian maupun penjualan hotel yang dilakukan pengusaha merupakan bagian dari rencana bisnis yang sudah sangat matang. Dari 48 hotel yang dijual tersebut, terbanyak berada di Badung dengan jumlah 41 hotel berada di Denpasar dan 3 hotel berada di Gianyar. Bali yang seblumnya menjadi Pilot Project pembukaan pintu gerbang internasional justru tidak kunjung pasti dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. "Ini ibarat pasar tidak percaya dengan kondisi pandemi di Bali, berlanjut dengan pengambilan kebijakan perjualan aset." katanya. (YTD)

Program Petani Milenial, Rintisan Usaha Bidang Perkebunan Diluncurkan

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Program Petani Millenial terus bergulir, dimana kali ini menyasar bidang perkebunan di Kabupaten Garut yang fokus pada sejumlah komoditas diantara kopi, gula aren, vanili. Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menekankan  pentingnya regenerasi petani di Jabar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mendukung produktivitas sektor pertanian di Jabar. "Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sedang mengambangkan Petani Milenial untuk menjawab permasalahan di bidang pertanian, khususnya regenerasi petani," kata Uu, Selasa (31/8)

Berdasarkan hasil survei Pertanian Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang. Dari jumlah tersebut, petani  petani yang berusia 25-40 tahun hanya 945.574 orang atau 29%. "Karena pertanian kali ini berbeda dengan zaman dulu, kondisi alamnya beda. Kalau dulu gejebur ke sawah, kalau sekarang harus memiliki kemampuan, termasuk teknologi pertanian harus dikuasai," katanya. Dalam proses seleksi Petani Milenial bidang perkebunan, telah meloloskan sebanyak 25 orang petani milenial. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 petani milenial memilih jenis rintisan usaha  pengolahan kopi, 4 orang merintis pengolahan gula aren, 2 orang merintis  komoditi vanila, 2 orang pembenihan tanaman perkebunan, serta dua orang lainnya memilih merintis usaha pengolahan limbah kelapa.

"Menurut para pelaku oftaker kami disana, ini peluang pasarnya belum bisa dipenuhi, baru 10%. Tentu 90% belum bisa dipenuhi," kata Uu. Asisten II Bagian Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Garut  Toni Tisna Somantri menuturkan, Petani Milenial adalah program yang tepat. Apalagi Kabupaten Garut memiliki potensi  pertanian yang luar biasa apabila dikelola dengan baik. "Tidak hanya kopi, ada juga jeruk Garut, dan produk pertanian lainnya yang luar biasa potensinya," katanya. (YTD)

DJP Atur Ulang Subjek dan Objek Bebas PPN

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Investor Daily, 3 September 2021

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor atau perolehan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. "Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang berlaku sejak 1 September 2021," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam siaran pers, kamis (2/9). Kontraktor  EPC mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diantaranya, yakni menambahkan subjek penerima fasilitas yaitu kontraktor engineering, procurement and constraction (EPC).

"Begitu pula dengan penambahan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN," ucap Neilmaldrin. Selain itu, Neilmaldrin menuturkan, terdapat perubahan mekanisme penerbitan SKB PPN yang semula manual menjadi otomatis, simplifikasi, dan terintegrasi dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM), serta Lembaga National Single Window. "Serta tata cara pembayaran PPN BKP tertentu bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN, yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan," pungkas dia. (YTD)

Lagi, Mitratel Ambil Alih 4.000 Menara Telekomunikasi dari Telkomsel

Yuniati Turjandini 03 Sep 2021 Investor Daily, 3 September 2021

PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kembali mengambil alih sebanyak 4.000 menara telekomunikasi dari PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi Mitratel sebagai pengusaha menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kesepakatan antar dua anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk terkait penandatanganan perjanjian jual beli (sale and purchase agreement/SPA) terjadi pada 31 Agustus 2021. Hal ini melengkapi aksi korporasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan atas 6.050 menara telekomunikasi pada tahun lalu. 

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menjelaskan, pihaknya konsisten dalam melakukan transformasi portofolio di bisnis digital melalui sejumlah langkah strategis. "Kelanjutan aksi korporasi dengan melakukan pengalihan kepemilikan menera telekomunikasi kepada Mitratel semakin menunjukkan keseriusan Telkomsel untuk lebih fokus dalam memperkuat eksistensi dan penetrasi dalam menggelar layanan digital," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9)

Direktur Strategi Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya menambahkan, aksi korporasi ini merupakan langkah Telkom dalam menata portfolio demi value cretion yang optimal. Telkom Group turut serta memantapkan langkah Mitratel sebagai pemain tower terbesar  di Indonesia. "Mitratel bersiap untuk mengoptimalkan value creation selanjutnya melalui aksi korporasi yang lebih besar lagi, tuturnya. 


Heboh, Istana Orang Kaya di Jakarta Dilelang Rp 50 M

Administrator 03 Sep 2021 CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia -  Fenomena rumah-rumah sangat mewah dilelang makin bermunculan di balai lelang. Antara lain rumah kawasan elite di Jakarta. Lelang itu dilakukan pada situs lelang.go.id dimiliki Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berakhir pada 9 September 2021 pukul 10.00. Pengumuman lelang juga sudah dilakukan pada media massa sejak 24 Agustus 2021. Dalam hal ini PT Bank CIMB Niaga yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, melalui jasa pra lelang PT Citra Lelang Nasional terhadap aset jaminan debitur Hariyanto. Adapun 4 bidang tanah berikut bangunan yang dijual dalam satu paket. Terdiri dari : - SHM No. 499/Cilandak Barat seluas 1.196 m2 atas nama insinyur Hariyanto di Jl Intan. RT. 001/02, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan - SHM No 7485/Cilandak Barat seluas 1.432 m2 atas nama Insinyur Hariyanto terletak di Kampung Cilandak Kulon, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. - SHM No. 7225/Cilandak Barat seluas 1.288 m2 atas nama nyonya Insinyur Raden Monica Armi Soraya, terletak di Jalan Intan RT. 007/02. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. - SHM No. 7760/Cilandak Barat seluas 619 m2 atas nama Insinyur Rade Monica Armi Soraya terletak di Jalan Intan Ujung RT.002/02, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun seluruh bidang tanah berikut bangunan di jalan Intan Ujung No.7B Kel Cilandak Barat, Jakarta selatan ini dilego dengan harga limit seluruhnya Rp 50.774.000.000, dengan setoran jaminan Rp 15.300.000.000, Sementara cara untuk melakukan penawaran dilakukan dengan Closed Bidding atau dengan mengakses alamat domain www.lelang.go.id . Dimana penetapan pemenang akan diumumkan pada 10.00 WIB (9/9/2021), dengan pelunasan 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Pilihan Editor