Ternyata pasokan bahan baku kepala sawit di Kalsel masih kurang. Karena itu guna memenuhi Kalsel masih mendatangkan kelapa sawit dari luar. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, drh Hj Suparmi mengakui, bahan baku kelapa sawit masih kurang dan baru terpenuhi sekitar 70 persen.

Oleh karena itu, Disbunnak Kalsel terus mendorong agar petani sawit meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun sawitnya melalui program PSR.

Melalui program PSR 2021, dikatakan Suparmi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pabrik sawit hingga 90 persen.

Pada 2021, ada lima daerah yang mengikuti program PSR yaitu Tanahlaut, Tanahbumbu, Kotabaru, Banjar dan Barito Kuala.

Sementara, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar berharap Dinas Perkebunan dan Peternakan menyiapkan langkah strategis guna meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Diduga Imbas oksigen lebih diutamakan untuk misi kemanusiaan, maka industri pengolahan besi juga ikut kesulitan dan akhirnya menaikkan harga besi. Harga besi pun dikabarkan naik, dan ini dibenarkan.

Dari pantauan, rata-rata naik harga besi di toko bangunan ini berkisar Rp 30 hingga 50 persen. Bahkan ada besi yang naiknya mendekati hampir 100 persen.

Selain di "Supermarket " bangunan, pada toko bangunan kecil juga meningkat. Contoh besi UNP ukuran lima sentimeter dengan panjang enam meter dulu harga Rp 120 ribu per batang sekarang Rp 213 ribu per batang.

Ini karena harga dari distributor di Surabaya naik, maka kami di penjual besi dan Las, juga ikut menaikkan harga.

Dijelaskan Ali Farikin, dia beli dari Surabaya sudah naik 35 hingga 50 persen, bahkan ada yang mendekati 100 persen, sehingga wajar jika dinaikkan.

Selain beson UNP juga ada besi strip. "Saya beli Rp 35 ribu sekarang Rp 50 ribu per batang strip. Untuk besi strip ini panjang 5 meter 30 senti," katanya.

Kepala Dinas Peridustrian Kalsel, Mahyuni menjelaskan, kenaikan harga besi ini diakibatkan industri pengolahan besi baja, rekayasa kontruksi yang kesulitan cari stok oksigen.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar 904,9 juta dollar AS atau setara Rp13,1 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dollar AS) pada semester I-2021.

Kerugian tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 728,15 juta dollar AS atau setara Rp10,5 triliun.

Dilansir dari laporan keuangan perusahaan dengan kode emiten GIAAitu, Selasa (31/8/2021), kenaikan rugi bersih perseroan selaras dengan merosotnya pendapatan usaha sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyampaikan, saat ini, pemerintah tengah merancang kebijakan komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan memfasilitasi inovasi sektor teknologi dan penyediaan talenta agar mendukung peningkatan ekonomi digital. Belanja pemerintah (government spending) akan menjadi stimulus penting untuk mengatasi kesulitan ekonomi nasional. 

Saat ini, proses pembahasan APBN tahun 2022 sedang berlangsung di DPR RI. Dengan kebijakan itu, Menkominfo mengakui adanya dampak terhadap pelaku industri, termasuk sektor jasa keuangan. Karena itu, pemerintah berupaya untuk mengintervensi, khususnya untuk investasi pada human capital. Ekonomi digital menjadi salah satu pilar sektor strategis dalam agenda transformasi digital nasional. Sektor ekonomi digital, termasuk sektor jasa keuangan, dapat berkontribusi memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Saat ini, perekonomian dunia mulai pulih setelah mengalami konstraksi pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi mencapai 5,6% tahun 2021. Pada tahun ini, perekonomian Indonesia diperkirakan pulih di angka pertumbuhan 4,4% dan diharapkan menguat 5% ke atas tahun 2022.

Jakarta - Meski pengunaan energi bersih dari sumber energi baru terbarukan tengah dikampanyekan di berbagai negara, nyatanya energi fosil masih menjadi pilihan dibanding EBT pada 2020. Tren ini bahkan diperkirakan masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Khusus untuk menggunakan energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Batubara tetap menjadi pilihan untuk menghasilkan listrik yang murah. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekitar Rp 600 - Rp 800 per kilowatt hour (kwh). Adapun, BPP PLN secara umum tercatat Rp 1.297 per kwh per Juni 2021. 

Penggunaan bahan tambang sebagai energi bersih merupakan sebuah keniscayaan. Namun, untuk saat ini masih cukup banyak hambatan dalam pengembangannya. Pertama, listrik yang dihasilkan oleh EBT masih cenderung intermiten sehingga masih perlu di backup oleh energi fosil. Kedua, harga listrik yang dihasilkan oleh EBT relatif masih lebih mahal dibandingkan dengan PLTU. Hal tersebut akan langsung berdampak pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ketiga, komponen penunjang pembangkit EBT masih terbatas. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang rendah, pengembangan pembangkit EBT dinilai belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional dalam waktu dekat. 

Sementara itu, untuk menyiasati risiko tingginya emisi dari PLTU, sudah ada teknologi yang dapat memitigasi hal tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan batu bara bisa jadi lebih ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) maupun ultra supercritical boiler.  

Tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel di kawasan Cianjur Jawa Barat melonjak signifikan pada akhir pekan lalu meskipun daerah tersebut masuk katagori PPKM level 4. Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Cianjur Jaw Barat mencatat kenaikan tingkat hunian hotel hingga mencapai 100% selama akhir pekan lalu yang didominasi oleh tamu asal Jabodetabek. 

Ketua PHRI Cianjur Nano Praja mengatakan okupansi mulai meningkat setelah pelonggaran PPKM diberlakukan di sejumlah wilayah meski Cianjur masih menerapkan PPKM level 4. Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, protokol kesehatan ketat termasuk kartu vaksinasi wajib dikantongi tamu yang datang. "Prokes ketat kami terapkan, sebab upaya membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Baru pekan ini, bahkan beberapa hotel anggota PHRI Cianjur terisi penuh. Semoga PPKM segera usai dan perekonomian kembali normal," katanya dikutip Antara, Minggu (29/8). Lonjakan okupansi hotel akibat dari pelonggaran kebijakan PPKM juga dialami oleh pengusaha hotel di kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).

Okupansi hotel saat ini tercatat 50% dibandingkan dengan saat PPKM level 4 yang hanya 40%. Tetapi okupansi  saat ini masih lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan PPKM pada Juni 2020 sebesar 60%. Peningkatan okupansi terjadi setelah syarat penginapan di hotel dipermudah dengan cukup menggunakan keterangan negatif Covid-19 dari rapid test antigen dan bukti vaksinasi pertama. "Sekarang okupansi menunjukkan tren kenaikan dibanding ketika PPKM level 4" jelas Yono, ketua Assosiasi Hotel Mataram.

Praktik penghindaran pajak yang melibatkan perbankan kian marak. Hal ini tercermin dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan transaksi jumbo yang dilakukan oleh 500.000 rekening 'gelap' atau tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak. Temuan ini menjadi penanda bahwa aktifitas keuangan dilingkar shadow economy masih belum tertangani dengan baik oleh otoritas fiskal dan pihak terkait lainnya. Pusat Peloparan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) dalam Laporan  semester 1 Tahun 2021 mencatat, shadow economy mencakup segala aktivitas  yang dapat memberikan nilai ekonomi baik legal maupun ilegal, akan tetapi tidak tercatat oleh negara. "Ditemukan lebih dari 500.000 rekening yang tidak dapat terindentifikasi kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan total nilai transaksi cukup besar," tulis PPATK dalam laporan yang dikutip Bisnis, Minggu (29/8).

Hanya saja, efektivitas dari kerjasama tersebut masih belum maksimal. Hal ini terefleksi dari rendahnya jumlah dana yang berhasil diamankan, yakni hanya hanya senilai Rpp76,40 milliar. "Kerja sama PPATK dengan Ditjen Pajak juga secara nyata berhasil peningkatan penerimaan negara sebesar Rp76,40 milliar selama periode Januari-Juni 2021," tulis PPATK. Sejalan dengan kiat ini, maka penyedia jasa keuangan wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi pembayaran perdagangan yang dilakukan para eksportir dan importir untuk ditindak lanjuti dengan analisis atau pemeriksaan PPATK.

Adapun, pengamat ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani menyarankan kepada otoritas pajak untuk melakukan tiga hal guna  meminimalisasi praktik penghindaran atau pencucian uang. Pertama, menegakkan regulasi yang ada, terutama pengetatan transaksi mencurigakan, underline project, dan identitas pemakai dana. Kedua, penghimpunan dana dari penyedia pertukaran data yang, mengingat selain perbankan, money changer juga bisa menjadi pintu masuk transaksi mencurigakan maupun pencucian uang di bidang perpajakan. Ketiga, adalah membentuk Single Identification Number yang valid dan terintegrasi akan makin terdeteksi dan menghindari shadow economy. (YTD)

Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon terus berupaya menggenjot penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) atau pembayaran berbasis barcode di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Penggenjotan penggunaan QRIS ini digunakan sebagai alat transaksi oleh kosumen dan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah merchant yang ada di kabupaten tersebut. 

Kepala KPw BI Cirebon Bakti Artanta mengatakan, layanan sektor keuangan dan pembayaran berbasis nontunai sangat bermanfaat bagi perekonomian. Berbagai manfaat di antaranya, efisiensi dan efekifvitas  layanan. Menurut Bakti, pembayaran menggunakan QR code menjadi salah satu inisiatif Indonesia dalam menyongsong ekonomi digital, lantaran banyak turunan transaksi digital lainnya yang dapat dikembangkan berdasarkan data transaksi costumer dari kode tersebut.

Menurut Bakti pelaku UMKM di wilayah tersebut sudah menyadari pentingnya transaksi secara digital ditengah masa pandemi Covid-19. Di targetkan, pada 2021 ini sebanyak 200.222 lebih UMKM di Ciayumajakuning sudah menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran. Menurutnya, metode tersebut mampu meningkatkan potensi perluasan penjualan. "Pelaku UMKM ini nanti tidak lagi memerlukan uang kembalian, sebagai uang penjualan langsung tersimpan di tabungan, resiko uang hilang/atau dicuri akan berkurang," kata Bakti. Bagi Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting bagi perekonomian di Indonesia, lantaran memberikan sumbangan siginifikan, terutama dalam membentuk produk domestik bruto dan penyerapan tenanga kerja. 

"Kami masih sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi terbaik melalui kebijakan pengambangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Pengembangan UMKM oleh BI punya tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan managerial SDM serta inovasi dari UMKM," kata Bakti. Selama pandemi, kata Bakti, banyak pelaku UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit. Padahal, UMKM ini merupakan sumber ekonomi terbesar di Indonesia, Kalau semua sudah memanfaatkan platform digital, pada 2025 UMKM akan menjadi sumber ekonomi baru," kata Bakti. (YTD)

Shanghai - Investor global lari dari China, dampak regulasi yang keras ke perusahaan teknologi Tiongkok. Tindakan keras regulator China ke perusahaan teknologi asal Tiongkok membawa berkah ke negara lain. Investor global mulai mencari tempat baru untuk menaruh duitnya di negara lain. Hal ini mulai terasa saat ada lonjakan rekor penawaran umum perdana beberapa negara di Asia dari India, Indonesia, hingga Korea Selatan. 

Pencapaian tersebut bisa menjadi lebih besar mengingat listing yang direncanakan oleh beberapa perusahaan seperti raksasa financial technology (fintech) India Paytm dan konglomerat internet Indonesia, GoTo. Beberapa bankir menyebutkan hal tersebut menjadi awal era baru untuk listing teknologi di Asia. Investor global sudah meningkatkan eksposur ke pasar luar China, dengan beberapa membeli IPO dari negara-negara seperti India dan Indonesia untuk pertama kalinya. Beberapa investor yang berbasis di Hong Kong yang sebelumnya fokus pada kesepakatan China sekarang berpartisipasi dalam IPO teknologi di negara Asia lain. Membanjirnya IPO teknologi di Asia Tenggara dan India akan bisa memberikan kekuatan baru.

Perusahaan rintisan (start-up) berstatus unicorn asal Indonesia yang bergerak di bidang ekspedisi, J&T Express, dikabarkan bakal mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Hong Kong. Sebelumnya, J&T Express berencana listing di Bursa Efek Amerika Serikat (AS). J&T Express akan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) tahun depan. Dari IPO tersebut, J&T Express disebut-sebut bisa menghimpun dana sekitar US$ 1 miliar.“J&T telah bekerja sama dengan Bank of America Corp, China International Capital Corp, dan Morgan Stanley terkait IPO itu,” ungkap sumber yang dikutip Bloomberg, Senin (30/8).Meskipun J&T Express berbasis di Indonesia, namun perusahaan ini beroperasi cukup signifikan di Tiongkok. Menurut sumber, Pemerintah Tiongkok berkemungkinan akan memberlakukan peraturan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang melakukan listing di luar negeri.

J&T Express dibentuk pada 2015 oleh mantan eksekutif OPPO, Jet Lee dan Tony Chen. Perusahaan melakukan bisnis pengiriman dalam kota, serta antar kota dan antar provinsi. J&T juga menyediakan layanan pergudangan dan solusi supply chain untuk toko e-commerce di Indonesia. J&T berkembang signifikan di kawasan Asia Tenggara, yakni Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.