Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2021 mencapai Rp 647,7 trilliun, tumbuh 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini melanjutkan tren pertumbuhan penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam tiga bulan terakhir, setelah pada Mei lalu berhasil mengakhiri kontraksi yang telah berlangsung sejak awal pandemi Covid-19. Hingga akhir April 2021, penerimaan pajak mencapai Rp 374,91 trilliun dan tercatat masih mengalami kontraksi 0,46% dibandingkan periode sama 2020. Sebulan kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp 456,57 trilliun  dan berhasil mengakhiri kontraksi dengan pertumbuhan 3,37% (yoy). Selanjutnya, hingga akhir Juni 2021, peneriamaan pajak tercatat Rp557,77 trilliun, tumbuh 4,89% dibandingkan periode sama 2020.

Menurut Sri Mulyani, penerimaan per jenis pajak juga terus membaik dengan mayoritas tumbuh positif, khususnya pajak penghasilan (PPh) 21 dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang masing-masing memberikan kontribusi 13,5 dan sebesar 23,1%. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang mengalami perbaikan. Kemudian, Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan PPh badan sepanjang Januari-Juli 2021 masih terkontraksi  4,4%, namun jauh lebih baik ketimbang periode sama 2020 yang terkontraksi 24,9%. Khusus periode Juli 2021, penerimaan badan sudah tumbuh positif hingga 30,3% dengan kontribusi  15,4%.

“Ini menunjukkan perbaikan ekonomi yang mulai tumbuh. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dengan adanya Covid, mudah sekali terjadi pembalikan-permbalikan,” tandasnya. Hal tersebut, jelas Menkeu, disebabkan pemerintah lebih mengandalkan menggunakan Silpa yang membuat posisi hingga Juli tercatat Rp110,9 trilliun atau lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercacat Rp.172,9 trilliun. “Kita liat Silpa alami penurunan, sekarang posisinya Rp 110 trilliun, sebab digunakan untuk pembiayaan,” pungkas dia. (YTD)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak perencanaan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1% dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Kedua aturan itu dianggap hanya akan merugikan konsumen dan industri ritel dalam negeri. Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey menerangkan, pengenaan PPN pada sejumlah bahan pokok  hanya akan membebani daya beli konsumen dan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Roy menilai, perbedaan tarif PPN antara ritel modern dan tradisional untuk barang yang sama tidak  membuat konsumen lebih memilih pasar tradisional. Hal yang terjadi justru perbedaan. "Selain itu, akan sering terjadi  dispute dalam pengawasan dan pemeriksaan berbagai jenis barang pada ritel yang jumlah unit penjaga stok besar dan keragaman yang signifikan. 

Sementara itu, Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H. Maming mengatakan, jika pengusaha kuat, negara pasti akan kuat hampir semua negara bangsa percaya dengan kalimat ini. "Kami berharap, kebijakan RUU KUP tidak bertentangan dengan semangat menumbuhkan wirausaha muda Inodnesia. Kita semua tahu, pendemi Covid-19 menjadi pukulan bagi pengusaha. Sebanyak 80% merasakan dampak negatif pendemi," kata Maming. Beliau menerangkan, sebanyak 58% pengusaha melaporkan penurunan pendapatan hingga 81%. Lalu sebanyak 91% pengusaha muda belum menyadari bantuan dari pemerintah, termasuk sosialisasi pengurangan pajak dan insentif lainnya. (YTD)

Pemerintah bertekad untuk melakukan reformasi perpajakan guna mengatasi kesenjangan (gap) dari sisi kebijakan pemerintah dan administrasi perpajakan yang selama ini memicu rendahnya kinerja tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama 20 tahun sebelum pandemi Covid-19, tax ratio Indonesia tidak tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 5%. Di banyak negara dimana pun kita lihat, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita selalu diikuti dengan kenaikan tax ratio. Kita enggak, jadi ini bagian reformasi yang kita kerjakan," Ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam acara "Sarasehan Virtual 100 Ekonomi 2021: Menjawab Tantangan Ekonomi di Tengah Pandemi" pada Kamis (25/8).

"Di DJP (Direktorat Jendral Pajak) sekarang ada core tax yang diharapkan akan menjadi basis data yang kuat dan mengumpulkan informasi yang semakin lengkap dan kuat, untuk mendorong peningkatan perbaikan administrasi perpajakan," imbuh Febrio. Dalam RAPBN, pemerintah menargetkan  penerimaan perpajakan akan tumbuh 10,5% dari outlook APBN 2021 menjadi RRP1.506,9 trilliun. Mneurut Febrio, targert ini akan tercapai apabila perekonomian nasional sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19. "Kalau ekonomi tumbuh positif. Kalau tidak berarti itu ada yang salah," kata dia.

Pada acara yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pajak bukan hanya sekedar upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara semaksimal mungkin, tetapi juga menjadi intrusment penting unutk membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Suahasil menuturkan, "Sekarang, dengan logika kita bahwa pajak adalah intrusment menangani perekonomian. DJP bahkan mengatakan 'Kalau perlu kami kasih insentif, kita kurangi bebannya," kata dia. (YTD)

Sekretaris Jendral Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemakai Jasa Angkatan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan meroketnya ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tidak terkendali lagi di seluruh rute pelayaran utama, sehingga menghambat ekspor nasional yang mulai menggeliat. Dalam hal ini, kata Toto, Presiden Joko Widodo bisa menginstruksikan kepada jajaran Kementerian dan Lembaga terkait segera menangani kelangkaan peti kemas tujuan ekspor yang telah meresahkan pebisnis tersebut. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur, karena tidak tersedia peti kemas. 

Namun Ketua Indonesia national Shipowners Assosiation Carmelita Hartono menegaskan operator kapal internasional sudah berusaha menyediakan kapal dan container baru. Dengan sejumlah proyeksi yang ada, namun menyebutkan pada akhir kuartal 1/2020 level freight akan mulai kembali normal seiring berkurangnya dampak pandemi. Persoalan krisis container juga menjadi pembelajaran supaya Indonesia tidak hanya bergantung pada operator kapal asing. Untuk itu, pendiri Indonesian SEA yang mampu berekspansi ke luar negeri menjadi agenda mendesak. 

Disisi lain Direktur Eksekutif National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengatakan isu kelangkaan peti kemas yang menaikkan biaya pengapalan harus menjadi perhatian bersama. Dia mengusulkan operator pelabuhan BUMN yang berencana merger juga perlu dilibatkan guna mencari solusi pemenuhan peti kemas tujuan ekspor. (YTD)

Sejumlah perusahaan rintisan yang didanai BUMN mulai menunjukkan pertumbuhan valuasi, ditopang pendanaan berkelanjutan dari perusahaan pelat merah. CEO BRI Ventures Nicko Widjaya mengatakan beberapa perusahaan rintisan startup yang telah didanai terus mengalami pertumbuhan. Bahkan, beberapa diantaranya tengah tumbuh untuk manyandang gelar centaur atau perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai US$100 juta. Sebagai investornya, Nicko mengatakan BRI Ventures tidak hanya melihat perusahaan dari sisi valuasi, misalnya unicorn, dan lain sebagainya.”Sebagai CVC BUMN, kami wajib memperhitungkan segala resiko yang ada dan mengambil langkah mitigasi sesuai dengan keadaan yang ada.”kata Nicko. Tidak hanya itu, katanya, BRI Ventures juga memiliki kerangka kerja 5P framework yang merupakan turunan dari 5C framework di analisis perbankan. 

CEO PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) Eddi Danusaputro juga menyatakan ada beberapa startup yang di danai MCI terus mencatatkan pertumbuhan. “Semua investasi kami baik unicorn atau bukan, kami harapkan bisa membawa manfaat financial juga energy. Pada November 2020, MCI telah berinvestasi dengan total nilai mencapai Rp 1 trilliun kepada 14 perusahaan rintisan. 

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNJ Dianta Sebayang menilai perusahaan rintisan calon unicorn masih terbuka peluang untuk gagal. “Stabilitas operasionalnya tetapi belum untung. Banyak unicorn pun masih bakar uang terus dan merugi,” kata Dianta. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah menghentikan ekspor nikel mentah. Kini Indonesia mulai mengeskpor bahan jadi nikel yakni baja. Nilai ekspornya mencapai U$ 10,5 miliar setara Rp 151 triliun (kurs Rp 14.391).

Kira-kira ekspor besi baja kita dalam 1,5 tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih US$ 10,5 miliar," ujar Jokowi. dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari tiga strategi besar dalam memulihkan ekonomi. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Jokowi membeberkan hari ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Jokowi ingin mendorong ada 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali melepas ekspor 250 ton kacang hijau ke Filipina. Hingga bulan ini, sudah enam kali ekspor kacang hijau dari petani Gresik untuk memenuhi kebutuhan warga di Filipina.

Puluhan kontainer kacang hijau yang akan berangkat menuju Filipina di gudang milik PT Agrotani Sukses Sejahtera. Orang nomor satu di Gresik ini berharap ke depan tidak hanya kacang hijau, tetapi komoditi pertanian lain bisa mengikuti. Sektor pertanian lainnya ke depan harus terus digenjot.

Hari ini melepas kacang hijau yang diekspor ke Filipina. Hari ini 250 ton dari total 1.000 ton yang akan dikirim. Dunia pertanian harus kita support. Di tengah pandemi kita masih mampu mengekspor dengan 25 kontainer.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rahmat Manggabarani menilai bisnis warkop dan cafe memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Tribun Business Forum yang digelar oleh Tribun Timur dengan tema Peran HIPMI Bantu Pulihkan Perekonomian Sulsel.

Andi Rahmat menilai bisnis cafe atau warkop menjadikan pergerakan ekonomi di Sulsel tetap tumbuh. Sebab, warkop dan cafe tetap ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivasnya di masa pandemi.

"Kenapa di Sulsel ekonomi tumbuh, karena tempat-tempat nongkrong tetap ramai dikunjungi konsumen," jelasnya.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu (25/8) mengatakan pihaknya akan menemukan cara baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Tiongkok. Ia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang dipersengketakan. Dan ia kedua kalinya dalam dua hari terakhir mengatakan hal itu. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan AS akan terus menantang tuntutan dan klaim maritim berlebihan oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). “Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, secara terang-terangan, terhadap Tiongkok untuk mematuhi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” tukasnya, Rabu (25/8).

Kedatangan pemerintah AS ke Vietnam dalam tur Asia telah memicu kritik setelah evakuasi yang tidak berjalan mulus di Afghanistan, membandingkannya dengan trauma eksodus Saigon 1975. Saat itu, helikopter AS mengangkut pengungsi terakhir dari atap kedutaan di hari-hari terakhir Perang Vietnam. Harris menghindari terulangnya peristiwa bersejarah di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City. Sebagai gantinya ia menekankan komitmen pemerintah AS terhadap kawasan itu, saat ia membuka cabang Kontrol Pusat Penyakit AS (CDC) di Hanoi.

Princeton Digital Group (PDG), perusahaan penyedia layanan pusat data (data center) yang berbasis di Singapura, mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pusat data baru (greenfield) di Kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PDG akan menginvestasikan dana senilai US$ 150 juta, atau sekitar Rp 2,15 triliun. Pembangunan data center tersebut merupakan salah satu rencana PDG dalam meningkatkan jumlah infrastruktur pusat data. Tujuannya untuk melayani para pelanggan guna mendukung kebutuhan layanan ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. 

Chairman dan CEO PDG Rangu Salgame mengatakan, selama empat tahun terakhir, melalui tiga strategi, yaitu akuisisi bisnis, pengambilalihan dan peningkatan, dan pembangunan greenfield, pihaknya membangun portofolio pusat data yang masif. Portofolio data center-nya pun sudah tersebar di pasar utama Asia, yakni Tiongkok, Singapura, Indonesia, India, dan Jepang. Khusus di Indonesia, selain di Cibitung, PGC saat ini telah mengoperasikan data center di Pekan Baru (Sumatra), Bintaro, Bandung, dan Surabaya

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, penyedia dan operator cloud global, antara lain Alibaba, AWS, Google, Microsoft, dan Tencent, bersaing untuk memperkuat jaringannya di Indonesia, terutama di Jabodetabek sebagai pasar utamanya. Sementara itu, operator dan pengembang data center lokal maupun asing, di antaranya DCI Indonesia, Telkom Indonesia, NTT, Keppel DC, dan Princeton Digital Group, juga telah meluncurkan fasilitas pusat datanya di Tanah Air. “Demikian pula, STT GDC, Digital Edge, dan LOGOS, belum lama ini, yang bermitra dengan Pure Data Center, telah mengumumkan rencana untuk membangun pusat data di Indonesia,” tutur Yunus.