Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Bank Indonesia kembali membantu pemerintah mendanai APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian surat berharga negara (SBN), yang sebagian dilaksanakan dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Meski akan berpengaruh pada neraca BI, kebijakan ini dinilai tak akan mengurangi kemampuan bank sentral dalam menghadapi efek penarikan stimulus atau tapering off The Fed. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai, langkah burden sharing oleh Bank Indonesia memberi keuntungan bagi pemerintah. Hal ini terutama untuk menjamin ruang fiskal tetap lebar karena bunga utang yang harus dibayar pemerintah semakin kecil.  Meski Bank Indonesia akan menggelontorkan anggaran besar untuk memborong obligasi sementara bunga yang diterima rendah, ia menilai, bank sentral masih akan tetap menuai manfaat. Ini karena burden sharing bisa membantu menjaga stabilitas di pasar obligasi dan secara simultan berefek positif terhadap stabilitas rupiah. 

Meski Bank Indonesia akan menggelontorkan anggaran besar untuk memborong obligasi sementara bunga yang diterima rendah, ia menilai, bank sentral masih akan tetap menuai manfaat. Ini karena burden sharing bisa membantu menjaga stabilitas di pasar obligasi dan secara simultan berefek positif terhadap stabilitas rupiah.  "Obligasi yang diterbitkan pemerintah sebagian besar diserap Bank Indonesia, karena penyerapan dari asing terus turun yang dulu kepemilikannya di atas 30% sekarang sudah mendekati 20%," kata David. Burden sharing yang dilakukan BI, menurut dia, tak akan mempengaruhi kemampuannya menahan dampak tapering off yang kemungkinan dilakukan The Fed.
 

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik vaksin sedang dibangun di Indonesia. Tahun depan produksi vaksin akan dilakukan.

Dia mengatakan di bulan April 2022 akan ada produksi vaksin jenis mRNA yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan China. Namun, Luhut tak menyebutkan perusahaan apa saja.

"Industri vaksin sudah kita dorong dan dibangun di Indonesia. Akan ada satu produksi di bulan April (2022), kerja sama, mRNA, itu kerja sama dengan Indonesia dan Tiongkok. Merah Putih lagi jalan juga, produksi pada Mei atau Juni tahun depan," papar Luhut dalam Rakerkornas Apindo, Selasa (24/8/2021).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.

PALEMBANG - Tersisa satu daerah di Sumsel yang berstatus PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level IV. Kota Palembang. Meski diperpanjang hingga 6 September, namun ada kelonggaran untuk operasional usaha dan aktivitas masyarakat lainnya. Baik itu mall (pusat perbelanjaan), tempat wisata, resepsi dan lain sebagainya.

Ini tentu saja memberikan angin segar. Kemarin (24/8), langsung saja semua mall beroperasional kembali hingga pukul 20.00 WIB. Namun, belum seluruh tenant buka. Pantauan di Palembang Trade Center (PTC) Mall sekitar pukul 15.30 WIB, pengunjung belum terlalu ramai. Vice General Manager PTC Mall, Felice, mengatakan, kemarin pihaknya sudah buka penuh, mulai pukul 10.00 - 20.00 WIB dan sebagian besar tenant sudah buka.

"Sebelumnya dibatasi pemerintah, hanya boleh tenant tertentu yang buka, tapi sekarang sudah beroperasional menyeluruh dengan standar protokol kesehatan," tuturnya. Pihaknya menyiapkan petugas patroli yang akan menegur pengunjung jika tidak prokes. "Sesuai ketentuan jumlahnya 50% dari luas mall dan kapasitas area, jelasnya. Untuk sertifikat vaksin, ujarnya, sejauh ini belum diberlakukan, namun PTC Mall tetap menyiapkan scan barcode sertifikat vaksin yang disediakan di akses pintu mall.

General Manager OPI Mall yang juga Wakil Ketua APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) Sumsel, Agus Ekawani, mengatakan, pihaknya cukup senang pemerintah memberi kelonggaran pada PPKM Level 3 dan 4 kepada shopping center dan pelaku usaha lainnya.

"Prokes ketat pasti kita jalankan, namun akses exit permit masuk ke mall sudah vaksin melalui aplikasi Pedulilindungi saat ini rasanya belum cocok dilakukan, karena prosentase masyarakat sudah divaksin baru mencapai 17%. "Kami akan semakin sulit dan sepi sekali bila masyarakat tidak bisa masuk mall, karena masih banyak sekali masyarakat belum divaksin," tuturnya.

"Kami telah berikan stimulus atau insentif ke tenant. sejak awal pandemi hingga saat ini, berupa diskon biaya sewa dan service charge berkisar 25-75% hingga free rental," terangnya. Namun walaupun sekarang sudah boleh buka, ya masih tidak sedikit juga tenant tenant yang terpaksa tutup karena omzet tidak ada sama sekali atau sangat kecil selama ini, sedangkan fix cost (biaya gaji, biaya sewa, service charge, air dan listrik serta bahan baku/ produk) tetap harus dikeluarkan atau dibayar.

"Kami sudah berdarah darah, hampir 1,6 tahun lebih merugi. Hingga kini belum ada sama sekali stimulus atau insentif dari pemerintah pusat atau daerah," tuturnya. Walaupun tenant sudah boleh operasional full, tapi belum semua karyawan bisa dipekerjakan. "Saat mall tutup kebanyakan karyawan tenant dirumahkan tanpa digaji atau digaji separuh atau bahkan kurang dari separuh. Saat toko buka mereka baru akan dibayar secara proporsional atau harian," bebernya.

Diperkirakan, yang masih dirumahkan atau PHK dari 15 mall sekitar 15 ribuan pekerja. Belum termasuk para supplier dan vendor/rekanan yang kena imbas karena efisiensi. "Rata rata setiap mall dan tenant melakukan efisiensi sekitar 50%, artinya sebelum pandemi ada sekitar 30 ribuan karyawan bekerja. Sekarang yang masih bekerja tinggal separuhnya," tuturnya. Untuk pulih (recovery) pasca pelonggaran PPKM bagi pengelola mall atau tenant dibutuhkan waktu yang tak sedikit. Bisa setahun atau lebih, tergantung karakter usaha. Chief Markering dan Komersial Palembang Indah Mall (PIM), Ongky Prasetya, mengatakan, sekarang mall dan tenant bisa usaha lagi. pekerja yang dirumahkan dipanggil kembali.

"Operasional mall sangat membantu para pekerja dan berpengaruh besar bagi perekonomian. Kalau selama PPKM kemarin, banyak pegawai dirumahkan," tuturnya. Untuk surat vaksin masuk mall, pihaknya prinsipnya mengikuti aturan pemerintah, namun karena belum ada keputusan pihaknya belum menerapkan. 

Markom Palembang Square Mall, Intan, mengatakan pihaknya beroperasional sesuai keputusan pemerintah. "Untuk restoran atau rumah makan dan kafe skala kecil, sedang atau besar baik yang berada di lokasi sendiri maupun mal dapat melayani makan di tempat dan dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB, kapasitas pengunjung 25%, 2 orang per meja," tuturnya. General Manager Palembang Icon Mall, Coing, menambahkan operasional Picon juga berdasarkan aturan Mendagri dan menunggu surat edaran pemkot. "Operasional kami tetap prokes kapasitas 50%," tuturnya.

Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan memang ada beberapa kelonggaran dalam perpanjangan PPKM level IV kali ini. "Jadi silakan buka (tempat usaha), tapi tetap patuhi prokes dan aturannya," kata dia, kemarin.

Untuk mal boleh buka pukul 10.00-20.00 WIB, dengan kapasitas 50% dari kapasitas pengunjung Tempat wisata juga boleh buka. Resepsi sudah boleh digelar dengan tamu undangan 25% dari kapasitas tempat tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan, secara detail dirinya belum mempelajari perubahan aturan dalam perpanjangan PPKM. "Tadi baru lihat sekilas, tapi pada dasarnya jika memang sudah ada dilumendagri dan Perwali, kita mengacu aturan tersebut," tambahnya. Soal tempat wisata atau mall yang dibuka kembali, tentu akan kembali menggeliatkan perekonomian. "Sudah boleh buka, tapi prokes tetap harus dan jangan lalai," tegasnya.

Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin, menyambut baik adanya pelonggaran PPKM. "Alhamdulillah kami lega, artinya usaha dapat kembali berjalan," pungkasnya.

Terpisah, Ketua APJI Sumsel, Susi Sulatha, mengatakan, pihaknya bersyukur adanya pelonggaran meski masih status PPKM. "Artinya kita sedikit bisa bergerak dan bernapas untuk menggaji karyawan-karyawan kami," kata Susi.

Selama PPKM, kata dia, sektor usaha wedding dan katering sangat terimbas, terlebih lagi katering banyak kegiatan yang tadinya sudah dibooking malah diundur bahkan di cancel. "Kita tidak bisa apa-apa," katanya.

Kepala Operasional Amanzi, Melisa mengatakan pihaknya rencana buka lagi mulai 27 Agustus. "Saat ini kita masih mempersiapkan izin dari satgas maupun kepolisian," jelasnya Manajer Operasional Taman Wisata Punti Kayu, Raden mengatakan pihak sudah menggelar rapat dan berkordinasi dengan pihak kepolisian dan Satgas Covid-19. "Kita sudah siap buka. Jika tidak ada kendala, besok (hari ini, red) kita mulai buka," pungkasnya.

Ketua Forum Kedai/Kafe Palembang Bersatu Sumsel, Rudianto Widodo mengatakan saat ini kafe-kafe sudah mulai buka. Namun seiring waktu belum maksimal. "Kondisi masih sangat jauh dari sebelum pandemi, sangat tidak maksimal," ujar pemilik Kedaton Coffee ini.

Dia mengatakan, selama masa PPKM dilarangnya kedai atau kafe beroperasi dengan waktu terbilang lama sangat berdampak. "Kita juga pengelola kafe perlu beradaptasi kembali," ungkapnya. Di masa pandemi, banyak karyawan sudah dirumahkan bahkan mencapai 50 %.

M Langkawi Dicky Farisa, pemilik kedai Lapang Yee mengatakan mulai kemarin malam (24/8), pihaknya buka dari pukul 18.00 hingga pukul 00.00 WIB. "Namun belum ada pengunjung," ujarnya. Walau sudah diberi kelonggaran, pihaknya merasa masih susah, karena pengunjung masih merasakan ketakutan dibubarkan. "Adanya penyekatan di Jl Demang Lebar Daun berimbas, pengunjung turun drastis sampai 95 %, sesalnya.

Owner Guns Cafe, Didit, mengungkapkan, omzet usaha kafenya turun 90 % dibanding sebelum pandemi. Dari Rp 100-150 juta, kini paling Rp 10-15 juta per bulan. Diperparah dengan aturan dan kebijakan PPKM. "Bulan Ramadan kemarin, yang diharapkan dapat mendongkrak pemasukan kafe dengan banyak orang buka bersama, jadi sepi dengan adanya PPKM," ulas Didit. Dia terpaksa kurangi karyawan. Dari awalnya 27 orang, tinggal 10 orang. "Mereka dirumahkan dulu," ucapnya.

Perpanjangan PPKM level IV di Kota Palembang, merujuk Inmendagri No 36/2021 ditujukan ke Gubernur Sumsel. Berlaku 24 Agustus hingga 6 September. Wakil Gubernur Sumsel. Mawardi Yahya, mengatakan mal boleh dibuka. tapi akan ada pembatasan. Ada pengaturan dibuat pemda setempat.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengaku pemerintah bakal menambah empat juta penerima bantuan presiden produktif pada kuartal III 2021. Rinciannya, sebanyak tiga juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan satu juta pedagang kaki lima (PKL) yang akan mendapat bantuan Rp 1 juta.

"Kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari Presiden dengan total anggaran Rp 4,8 triliun," tutur Airlangga saat Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8). Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada 9,8 juta UMKM menerima BPUM dengan alokasi Rp 11,76 triliun.

Menko Perekonomian menambahkan, selain banpres, pemerintah telah memberikan bantuan untuk UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR dengan pagu Rp 42,17 triliun. Hingga saat ini, sekitar 4,45 juta UMKM memanfaatkan insentif ini. Insentif juga diberikan dengan subsidi pajak maupun sewa ruko bagi pelaku UMKM.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, anggaran pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 744,7 triliun. Hingga saat ini, serapan anggaran ini mencapai 43,8% atau sekitar Rp 326,16 triliun.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga mengaku pemerintah menargetkan investasi 2022 sebesar Rp 1.200 triliun di depan anggota Apindo. Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, target itu bisa di capai jika ada kerja sama pemerintah dengan Apindo atau stakeholder lain. "PR ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stakeholder utamanya Apindo dan Kadin," katanya. Dijelaskan, target itu bisa dicapai dengan memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi dan implementasi Omnibus Law Cipta Kerja.

JAKARTA - Setahun meramaikan pasar home appliances di Tanah Air dengan produk iconic chest freezer warna-warni, Artugo kembali membawa beragam inovasi produk baru di tahun keduanya. Mulai dari lini hot product dan cool product. Untuk hot product ada sederet jenis kompor, mulai dari gas hob, electric hob hingga freestanding cooker diluncurkan dalam berbagai ukuran.

"Ekspansi varian ini bukti Artugo tumbuh dinamis dalam menyediakan produk-produk pilihan," ujar Robert Widjaja, CEO PT Kreasi Arduo Indonesia, pemegang merek dagang Artugo, kemarin. Gas hob atau kompor tanam gas jadi pilihan utama konsumen, memiliki opsi paling kaya. Mulai dari builtin gas hob Artugo AH 273 FB, tiga tungku tipe AH 373 FB. "Thermocouple sebagai jaminan keamanan turut disematkan dalam kedua tipe premium ini," katanya. Kemudian AH 272 BB kompor dengan harga bersaing di kelasnya dan dilengkapi thermo couple. "Sedangkan pengguna yang ingin menggunakan kompor tanam gas dengan tipe paling ekonomis dapat memilih AH 2721 NB," tambahnya. Terbaru, kompor dengan sistem aliran gas top air dalam ukuran 30, 60, 70 hingga 90 sentimeter dengan berbagai keunggulan.

Kemudian jenis kompor freestanding cooker hadir dua tipe, AF 492 dan AF 5901 CB berukuran 90 sentimeter, keduanya tampil dengan desain stylish menyesuaikan kebutuhan dapur modern-minimalis. Penggemar kompor listrik, ada electric hob bertungku induksi ukuran 30, 60, hingga 70 sentimeter. Sedangkan tungku vitroceramic tersedia ukuran 30, 60 sentimeter. "Seluruh koleksi kompor tanam Artugo dapat disandingkan dengan alat pengisap asap dapur atau cooker hood dalam berbagai ukuran dan jenis demi kenyamanan memasak pengguna," katanya. Berbagai peranti perleng kapan ikut meramaikan, seperti produk Chopper CZ 5520 AS, Electric Oven CO 3510 AB dan duo Stand Mixer CM 6100 AV dan CM 6100. Produk kebersihan atau Hygene Product, koleksi lengkap mulai dari water heater listrik hingga gas berbagai kapasitas.

MEDAN - Telkomsel kembali hadirkan program TYES Chapter 2 bagi pelajar dan mahasiswa di Sumatera. Dalam pembukaan program Telkomsel Youth Entrepreneur Squad Chapter 2 ini, Telkomsel menggelar Inspiring Webinar dengan menghadirkan Merry Riana yang merupakan sosok entrepreneur, investor dan content creator di Indonesia.

Executive Vice President West Area Sales Telkomsel, Gilang Prasetya, mengatakan, lewat program TYES, Telkomsel berkomitmen selalu hadir dalam membuka semua peluang untuk membantu kemajuan pendidikan dan ekonomi digital di wilayah Sumatera. Di era digital seperti saat ini, para pelajar dan mahasiswa dituntut untuk inovatif dalam melihat semua peluang usaha.

"Kita ingin mengajak mereka untuk bersama-sama membuka peluang dan menjadi seorang Digipreneur dalam menciptakan usaha dan memulai bisnisnya sendiri," katanya. Dalam Program TYES ini, nantinya para pelajar dibekali berbagai skill wirausaha melalui serangkaian training dan kelas yang diisi para pembicaraan inspiratif. Dalam menambah keseruan dan tingkat kompetitif para peserta, Telkomsel juga memberikan beragam online challenge untuk mengasah kemampuan entrepreneur mereka. Selain itu, Telkomsel juga akan memberikan hadiah puluhan juta rupiah kepada para pelajar dan mahasiswa yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi di program TYES Season 2 ini. "Saat ini, TYES telah menjadi bagian dari program CSR edukasi Telkomsel yang dilaksanakan di wilayah operasional Sumatera," tuturnya. 

Di program TYES, pihaknya ingin mencetak para entrepreneur muda yang kreatif dan berbakat. Penggunaan platform digital seperti aplikasi dan medsos merupakan hal yang tak lagi asing di kalangan anak muda. Oleh karena itu Telkomsel ingin beri pelatihan memanfaatkan berbagai platform tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan dan memiliki nilai tambah. "Lewat kegiatan ini kami turut buka peluang untuk tumbuh bagi para mahasiswa dan pelajar agar terus mengembangkan kemampuan di bidang entrepreneur," ungkapnya.

PALEMBANG - Sudah bukan hal tabu lagi jika pelaku usaha banyak yang kesulitan saat ini. Tak ayal, sejumlah kemudahan diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Bagi yang menunggak pembayaran pajak, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) memberikan kelonggaran. Usaha Wajib Pajak (WP) dipastikan tak akan disegel.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin, mengatakan, sejak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Banyak usaha di Palembang tak bergerak banyak. Bahkan ada yang memilih tutup sehingga memengaruhi omzet.

"Pada masa pandemi saat ini ada usaha yang nunggak, uang pajak dipakai operasional bisa sampai puluhan dan ratusan juta tunggakan per setiap usaha," kata Sulaiman Amin, kemarin (24/8). 

Alhasil, jelas Sulaiman, piutang pajak terbilang cukup tinggi. Bahkan, ada tempat usaha yang hutangnya mencapai Rp 400 juta.
"Akibat pandemi ini tempat usaha jadi tidak sehat dan piutang pajak juga tinggi sehingga penerimaan kita tidak optimal," ujarnya.

Jika sesuai aturan, lanjutnya. Maka tempat usaha ini bisa disegel, tapi dalam penagihan pajak dimasa sulit seperti sekarang BPPD lebih bersifat persuasif. "Kita beri kelonggaran cicilan 3 kali dalam setahun. Jika tidak dibayar tetap harus dibayar dan ada dendanya," kata dia.

Sebab katanya, pajak ini uang masyarakat pembayaran dari kesadaran masyarakat. Jika ada dukungan tersebut, Sulaiman optimistis penerimaan bisa terdongkrak. Meski target realisasi sebesar 100 % masih terbilang sangat sulit dicapai. "Jangan sampai penggelapan pajak karena pajak masyarakat harus di sampaikan lagi ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, salah satu pemilik kafe di Kota Palembang, SN mengatakan, selama PPKM berlangsung memang membuatnya kesulitan. Dalam sebulan ini, dia harus menutupi biaya operasional yang rugi dari kantongnya sendiri.

SN, salah seorang pemilik Cafe Coffea di Kota Palembang mengungkapkan, jika dirinya selama PPKM level 4 hampir satu bulan harus menutupi biaya operasional yang rugi. "Kalau untuk bayar pajak harusnya akan dilihat dari berapa pendapatan kita, tapi ini saja banyak rugi," ujarnya.

Seharusnya, kata SN, pajak yang dikenakan itu ketika ada pelanggan melakukan transaksi. Jika usaha sepi, maka kafe juga tak dikenakan pajaknya. "Untuk perhitungannya misal harga kopi Rp 15 ribu per cup, kalau kami pungut pajak arti nya sekitar Rp 1,500 sampai Rp 2 ribu," contohnya.

Sebelumya, Ketua Apindo Kota Palembang, Gordon Butar-Butar juga meminta solusi terbaik atau kelonggaran- kelonggaran bagi pelaku usaha. "Kalau bisa kita minta kelonggaran karena banyak pelaku usaha kehilangan penghasilan sejak PPKM ini," tukasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data akhir pada Juli lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari sektor pajak baru mencapai sekitar 30,3 %. Dampak dari pandemi. Terutama di sektor- sektor usaha yang langsung berkaitan dengan sejumlah aturan pembatasan operasional penerimaannya terpengaruh cukup signifikan. Restoran, hotel, dan hiburan termasuk dalam pembatasan merupakan sektor yang terdampak langsung.

Pajak hotel penerimaan per Juli lalu baru sebesar Rp 3,4 miliar atau 3,72 % dari target, pajak restoran Rp 11,2 miliar atau 6,69 % dan pajak hiburan sebesar Rp 1,3 miliar atau 2,81 %.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, jika masih turunnya capaian pajak Kota Palembang karena pandemi Covid yang belum usai dan berlakunya PPKM. Kondisi pandemi membuat pendapatan turun, sehingga penerimaan pajak juga masih turun," tukasnya.

Pegiat media sosial atau influencer Dwidyawati Esther Mopeng bercerita kisahnya saat mengunjungi kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara. Baginya, Bumi Nyiur Melambai memiliki keunikan tersendiri karena menyimpan pemandangan pantai yang indah.

"KEK Likupang memiliki potensi geo-ekonomi cukup besar ditambah adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI)," ucap Esther saat webinar Diginas Bangga Wisata Indonesia (BWI), Senin (24/8).

Esther menilai Likupang pantas dijadikan destinasi dan murah. KEK Likupang perlu disosialisasikan untuk diketahui banyak wisatawan lokal maupun Wisatawan mancanegara. Menurutnya, rencana KEK Likupang menjadi tuan rumah G20 juga menjadi momentum penting agar Bumi Nyiur Melambai semakin dikenal luas.

Diharapkan adanya sosialisasi yang masif membuat Sulawesi secara keseluruhan semakin diminati masyarakat Asia ataupun Uni Eropa," urainya.

Esther mengatakan akses jalan menuju tempat pariwisata di Sulawesi Utara saat ini sudah tersedia. Ketersedian infrastruktur ini memudahkan para pelancong untuk dapat mencapai tujuan tanpa memakan durasi waktu lama.

"Hadirnya infrastruktur tol Manado-Bitung memudahkan mobilitas dari para turis. Dan melalui QRIS diharapkan transaksi wisatawan juga semakin mudah," pungkasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu menuturkan pengembangan infrastruktur KEK Likupang terus dimatangkan. Harapannya, ketika pandemi selesai atau paling tidak menjadi endemic fasilitas sudah terbentuk.

"Kalau kita lihat TTCI (Travel and Tourism Competitiveness Index) salah satu kekurangan Indonesia dari segi infrastruktur dan kebersihan. Saya kira ini perlu kita waspadai," ucap Odo.

Odo meyakinkan pelaku usaha pariwisata bahwa pemerintah selalu berada di belakang dalam kondisi sulit seperti sekarang. "Indonesia beruntung karena tidak terlalu bergantung terhadap wisatawan asing hanya sekitar 30 persen. Kuncinya adalah wisatawan lokal yang bisa memulihkan industri pariwisata ke depan," tambahnya.

Pemerintah mendorong wisatawan domestik untuk tetap berwisata di dalam negeri.

Hal ini, menurutnya, dapat menarik potensi uang yang biasanya dibelanjakan masyarakat Indonesia ke luar negeri. "Data sebelum pandemi lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 130 triliun uang yang dibelanjakan di luar negeri. Jumlah yang besar ini kita dorong untuk di dalam negeri. Saya kira ini PR besar," tutur Odo.