Indonesia Property Watch (IPW) mencatat penjualan rumah di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Banten menanjak pada kuartal II 2021.

Pasar perumahan menunjukkan pertumbuhan landai sejak akhir tahun 2020. Memasuki Q2-2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen.

Berdasarkan harga rumah kenaikan tertinggi terjadi pada rumah segmen di atas Rp2 miliar yaitu hingga 125 persen. Lalu, segmen harga Rp500 juta-Rp1 miliar naik sebesar 26,2 persen. Sementara, penjualan untuk rumah sampai Rp500 juta-an turun 24 persen.

Adapun mayoritas komposisi penjualan rumah di Jabodebek-Banten adalah segmen Rp500 juta-Rp1 miliar sebesar 31,9 persen. Lalu, segmen di bawah Rp300 jutaan mengekor 29,9 persen.

Berikutnya, terjadi pergeseran yang cukup tinggi di segmen harga Rp300 juta-Rp500 jutaan dari 25,3 persen menjadi 16,7 persen. Sebaliknya, peningkatan komposisi terjadi pada segmen harga di atas Rp2 miliar yang naik dari 1,3 persen menjadi 9,7 persen.

Indonesian Resources Studies (IRESS) menyatakan selain sejumlah hal penting yang dinyatakan dalam rencana perubahan Permen ESDM terkait dengan PLTS Atap, ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pembahasan Rancangan UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terus bergulir di Senayan. Salah satunya mengatur soal penggunaan PLTS Atap sebagai bagian bauran energi di Indonesia. Namun, biaya produksi jenis pembangkit ini diperkirakan banyak pengamat melonjakkan anggaran yang ditanggung negara.

Menurut Marwan, tarif ekspor-impor 0,65:1 sesuai dengan Permen Nomor 49/2018 sudah cukup memadai dan menguntungkan konsumen. Pada saat yang sama, masyarakat dapat meraih gaya hidup sebagai pengguna energi bersih sekaligus membayar tagihan listrik yang lebih murah.

Diketahui, pengembangan pemanfaatan energi surya melalui PLTS, baik untuk pemasangan di atap maupun di atas tanah (ground-mounted), telah masuk ke dalam Rencanan Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2028 untuk pengembangan energi baru terbarukan.

Selain PLTS, strategi pengembangan EBT melingkupi PLT Panas Bumi, PLTA, PLTM, PLT Angin, PLT Bio Mass atau Sampah, Laut, dan Biofuel.

Mengacu data Kementerian ESDM, jumlah pelanggan PLN yang memasang PLTS Atap telah mencatatkan lonjakan signifikan dengan grafik yang konsisten bertumbuh sepanjang tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan kementerian jumlah pelanggan PLTS Atap PLN per Januari 2018 mencapai 351 pelanggan.

Pada Juni 2021, jumlah pelanggan PLTS Atap PLN telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat menjadi 3.913 pelanggan. Grafik kenaikan tersebut terutama terlihat sejak pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 49/2018 pada November 2018.

Istilah tapering off terus berdengung akhir-akhir ini, seiring kuatnya sinyal dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mengetatkan kebijakan moneter Negeri Paman Sam. Tapering off sendiri merujuk pada keputusan The Fed mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan likuiditas. Likuiditas bisa diberikan dalam bentuk pemangkasan acuan suku bunga bank ke level sangat rendah, bahkan mendekati 0 persen guna mendorong pelaku usaha mengambil pinjaman agar peredaran uang terjaga. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut tapering off bakal terjadi ketika The Fed menilai ekonomi AS telah mengalami perbaikan dan tidak lagi membutuhkan uluran tangan negara. Adapun indikator pengukur kapan tapering off dilaksanakan adalah stabilitas inflasi, tingkat pengangguran menuju normal, hingga pemulihan tingkat kredit atau pinjaman yang menandakan ekonomi mulai bergairah. 

Morgan Stanley mengelompokkan 5 negara dalam kelompok The Fragile Five atau 5 ekonomi rentan karena tingginya ketergantungannya terhadap dana asing. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Masuk dalam kategori riskan, maka tidak heran dampak tapering off sangat signifikan dirasakan oleh Indonesia.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, aturan main terhadap bank digital akan ditentukan lebih lanjut setelah diterbitkannya Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum bersamaan dengan dua POJK lainnya. OJK juga akan memberi panduan bank digital agar ke depan dapat mengelola risikonya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan cyber security. Cyber security menjadi sangat penting di zaman serba digital seperti ini. Sebab, di era digital perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang wajib jadi prioritas.

Karena itu, ke depan, OJK akan memberi panduan untuk bank digital seperti tata kelola, layanan cyber security, hingga penyelenggaraan produk digital. Dalam panduan tersebut juga akan diatur soal data nasabah bank, agar data tidak disalahgunakan.  Dalam POJK 12/2021 dijelaskan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan transaksi secara elektronik dan tidak perlu mempunyai cabang yang banyak. Bank digital boleh beroperasi hanya dengan satu kantor pusat, atau menjalankan bisnis dengan kantor fisik dalam jumlah yang terbatas. Pada POJK 12/2021 juga diatur mengenai modal inti pendirian bank baru, yakni sebesar Rp 10 triliun. Sementara modal inti bank yang sudah eksis dan bertransformasi menjadi bank digital harus sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Untuk produk bank dasar, bank hanya melaporkan kepada OJK tanpa proses perizinan. Dengan demikian bank boleh langsung melakukan pembuatan produk dasar. Perubahan regulasi ini akan berdampak pada penghematan waktu lebih cepat. Diketahui, belakangan isu keamanan digital marak terjadi. Misalnya kebocoran data 2 juta nasabah dan dijual hacker di Raid Forum beberapa waktu lalu yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Begitu juga dengan 279 juta data peserta layanan kesehatan mengalami kebocoran dan juga dijual di Raid Forum. Kemkominfo sendiri telah memblokir Raid Forum. Kominfo juga turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mencairkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 92,2 triliun pada semester kedua tahun ini. Anggaran suntikan modal negara tersebut, ditujukan untuk sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi lain milik negara. Pertama, PT Hutama Karya sebesar Rp 25,2 triliun. Kedua, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,3 triliun. Ketiga, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 1 triliun. Keempat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku khawatir banyak pengusaha yang mengajukan penundaan pembayaran hingga pailit karena omzet merosot selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Relaksasi kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha tidak selamanya diberikan. Sehingga, diminta kepada pemerintah untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial saat membuat keputusan PPKM. 

Sektor usaha yang sudah mulai dibuka dan beroperasi pekan lalu bisa terus diperluas. Pasalnya, berbagai langkah dilakukan pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis di tengah PPKM seperti vaksinasi karyawan hingga cek sertifikat vaksin bagi pengunjung. Sebagai informasi, sejak perpanjangan PPKM pemerintah mengizinkan sektor usaha tertentu untuk membuka usahanya di wilayah PPKM Level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Selain itu, sektor industri esensial berbasis ekspor boleh menerapkan work from office (WFO) sepenuhnya, dengan syarat dibagi minimal menjadi dua shift.  Di sisi lain, Kadin Indonesia sendiri tengah berupaya agar percepatan vaksin di masyarakat dapat digenjot dengan mengirimkan tim untuk memperluas akses vaksin. Diharapkan agar upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih terus berjalan antara DPR dan pemerintah. Beleid yang telah dibahas sejak tahun 2020 lalu ini memuat sejumlah poin penting seperti jenis data yang perlu dilindungi, pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran, penghapusan data oleh pengendali data bila pemilik data meminta data dihapus atau data sudah tak lagi berguna, kewajiban pengendali data untuk mengumumkan bila terjadi kebocoran data dan upaya pemulihannya, serta rencana membentuk lembaga otoritas pengawasan perlindungan data pribadi.

Ada enam unicorn di Indonesia yakni Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, J&T Express, dan Online Pajak. Selain itu, satu decacorn, Gojek. Ini dinilai menjadi alasan raksasa teknologi membangun pusat data (data center) dan menyediakan solusi komputasi awan (cloud) di Tanah Air. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) Cisco dan Boston Consulting Group (BCG) menjelaskan, banyaknya unicorn serta tingginya pengeluaran teknologi informasi (IT) dari perusahaan di Indonesia menjadi peluang. President Cisco ASEAN Naveen Menon mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan banyak startup. Selain itu, “ada banyak unicorn dan superapp seperti Tokopedia dan Gojek. Mereka menghasilkan banyak data," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Google Cloud meminta Indonesia untuk menjadi hub pusat data di Asia. "Saya berbicara dengan Google Cloud. Mereka akan minta Indonesia menjadi hub Google Cloud di Asia. Saya kira ini permintaan yang sangat wajar," kata Luhut dalam webinar bertema ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)’, Juni tahun lalu (23/6/2020).

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengajak berbagai pihak memanfaatkan potensi sumber daya sektor kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan di laut Indonesia, yang mencapai senilai Rp132 triliun."Dari potensi 10,2 juta ton, JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) yang kita miliki, yang dimanfaatkan baru sekitar 6,7 juta ton. Maka, kira-kira ada 3,5 juta ton lagi peluang yang bisa dimanfaatkan, yang nilainya itu kira-kira sebesar Rp132 triliun," katanya dalam webinar mengenai arah kebijakan tata kelola perikanan berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Selasa. Zaini menegaskan angka Rp132 triliun itu bukanlah nilai keseluruhan dari produksi perikanan yang bisa ditangkap di kawasan perairan Indonesia, tetapi sisa peluang sumber daya ikan yang masih bisa dimanfaatkan.

Sumber daya tembaga dengan mineral ikutan emas, dan perak, di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI) diperkirakan masih tersedia hingga tahun 2050 mendatang. Selain itu, ada pula potensi cadangan sumber daya yang masih dapat dieksplorasi.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan tambang bawah tanah yang saat ini dikelola Freeport Indonesia masih menyimpan potensi sumber daya, setidaknya sampai puluhan tahun ke depan.

Ia menjabarkan PTFI membutuhkan waktu sekitar 12 tahun membangun infrastruktur tambang bawah tanah yang saat ini dioperasikan. Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan tersebut mencapai US$ 8 miliar.

Tambang bawah tanah tersebut dioperasikan dengan menggunakan teknologi modern. Seluruh peralatan berat tambang bawah tanah, termasuk kereta bawah tanah yang digunakan PTFI dikendalikan secara remote dari jarak sekitar 10 kilometer. Sistem tersebut, kata dia, mengurangi potensi kecelakaan terhadap para pekerja.