Jakarta - Ada dua krisis global yang saat ini sedang menantang para pemimpin dunia. Yang pertama adalah krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan yang kedua, dan sesungguhnya lebih besar, adalah krisis ekologi yang bermuara pada pemanasan global. Kedua krisis sedang terjadi, memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dengan signifikansi dan urgensi yang kurang lebih sebanding. Oleh karena itu, banyak pemimpin dunia yang mencoba melakukan solusi efisien, menembakkan satu peluru untuk kedua sasaran, yakni memulihkan ekonomi sekaligus bertransformasi menuju ekonomi hijau (green economy). 

Dunia sudah mencoba melakukan aksi bersama untuk mengatasi krisis iklim melalui Perjanjian Paris. Intinya, semua negara sepakat bahwa sepanjang abad 21 kenaikan suhu bumi tidak boleh melebihi 1,5C. Dalam perspektif lingkungan, pandemi Covid-19 sesungguhnya memiliki dampak positif. Banyak kota metropolitan melaporkan kualitas udara membaik seiring dengan kebijakan pembatasan pergerakan manusia. Karena itu muncul kecemasan baru, apa yang akan terjadi setelah pandemi berakhir. Dunia usaha pasti akan kembali beroperasi dengan skala penuh, bahkan lebih besar lagi untuk mengompensasi aneka kerugian selama krisis. 

Kegiatan ekonomi ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan hutan menyerap karbon, sementara pertanian (dengan pupuk kimia dan pestisidanya) dan peternakan industri menambahi atmosfer dengan gas metana. Belum lagi eksploitasi atas sumberdaya mineral yang tak terbarukan, termasuk dan terutama untuk kebutuhan energi, dan ini menjadi penyumbang terbesar (65%) terhadap pemanasan global.

Pemerintah mematok anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 sebesar Rp 384,8 trilliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Anggaran ifrastruktur ini akan di fokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian proyek pritoritas dan strategis. "Kita selanjutnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis dan ini terkait dengan pelayanan dasar untuk mendukung produktivitas," Kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi Strategis dan outlook Perekonomian dan Kesejahteraaan, Rabu (18/8)

Lebih lanjut Febrio, anggaran infrastruktur ini akan dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan pelayanan infrastruktur dasar seperti pembangunan rumah khusus 2,250 unit. Anggaran ini turut juga digunakan untuk menyediakan infrastruktur energi dan anggaran yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan seperti pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 10 ribu SR seta pembangunan 105 ribu hektar jaringan irigasi.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyebutkan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus mengalami kemajuan yang terlihat dari indeks pembangunan IP-TIK Indonesia pada 2019-2020."IP-TIK Indonesia pada 2020 mencapai 5,59 meningkat dibanding IP-TIK 2019 sebesar 5,23," Kata dia saat konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu. Peningkatan IP-TIK 2020 ini didorong oleh pencapaian ketiga subindeksnya yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK yang mencerminkan kesiapan TIK Indonesia mencapai 5,67. Subsindeks penggunaan yang mencerminkan tingkat penggunaan di Indonesia mencapai 5,34. Subsindeks keahlian yang mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam TIK di Indonesia mencapai 5,92. (YTD)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pajak yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dalam pengadministrasian perpajakan, untuk mendorong implementasi sistem administrasi pajak baru di 2024. Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo mengatakan, perkembangan adopsi teknologi digital yang dilakukan DJP sejauh ini sudah berada dijalur yang benar dengan terus melakukan transformasi perpajakan.

Di sisi lain, ia menyebutkan perubahan dari konvensional menuju digital merupakan keniscayaan, namun juga memiliki tantangan  untuk mengejar penerimaan. Namun, DJP berkomitmen untuk terus menerus  melakukan reformasi pajak melalui teknologi digital. Tak hanya itu, Suryo menyebutkan perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah ke digitalisasi dengan melakukan transaksi non tunai cashless menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak karena dapat menimbulkan celah-celah kecurangan, sehingga menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak dan potensi menggerus penerimaan.

"Oleh karen itu, apabila DJP tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan kehilangan potensi pajak yang akan berujung pada kurangnya penerimaan negara," tuturnya. Pengembangan teknologi digital menjadi bagian penting dalam transformasi perpajakan di DJP. Untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, kata, Suryo, penggalian potensi ke depan akan berbasis pada data digital dan data mining. Kemudian, kapasitas SDM dimana ada banyak kompetensi rumit seperti artificial intelegence, teknik statistika, ilmu matematika, mesin learning. (YTD)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan mandatory biodiesel melalui campuran 30 persen atau (B30) sudah memperlihatkan manfaatnya untuk petani. Airlangga menuturkan, kebijakan ini membuat Indonesia justru tidak bergantung pada negara lain untuk menjual CPO. Di saat yang sama, kebijakan B30 justru membuat konsumsi sawit di dalam negeri meningkat. Hal ini berdampak pada keuntungan petani sawit.

Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), petani mendapatkan harga tinggi untuk tandan buah sawit (TBS) mereka. Hal ini akibat kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Januari 2021 kemarin. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat itu menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. Yakni, pemenuhan target peremajaan sawit rakyat seluas 180 hektare dengan alokasi anggaran Rp 5.567 triliun.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengaku, dalam sejarahnya Republik Indonesia berdiri, baru tahun ini petani menikmati manisnya harga TBS sawit. Ia menyebut dari 22 provinsi dan 136 kabupaten, harga TBS menunjukkan tren positif. Biasanya harga TBS di bawah Rp 1.000/kg di sejumlah provinsi. Namun, tahun ini rerata harga TBS berada di atas Rp 1.000/kg, Misalnya, di Provinsi Banten, harga TBS sempat menembus Rp 1.800/kg. Di Kalimantan Selatan, harga TBS juga menyentuh angka Rp 2.100/kg berdasarkan penetapan provinsi. Sementara di Kalimantan Barat, penetapan harga TBS provinsi mencapai Rp 2.542/kg. Harga tinggi TBS juga ditunjukkan di Provinsi Jambi yang menyentuh angka Rp 2.620/kg pada periode 13-19 Agustus kemarin. Bahkan, di Riau dan Sumatra Utara, harga TBS mencapai masing-masing Rp 2.730 dan Rp 2.769 per kilogram.

Konglomerat seperti Elang Mahkota Teknologi (Emtek), Djarum, Salim Group, dan Sinar Mas sudah berinvestasi di startup dalam beberapa tahun terakhir. Namun kini mereka mulai memperkuat ekosistem lewat integrasi layanan dengan para unicorn dan decacorn seperti Grab, Bukalapak, Gojek, Tokopedia.

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyampaikan, setiap konglomerasi mempunyai potensi layanan yang bisa disinergikan. Tren kedepan, sinergi demand dan supply melalui masing-masing platform.

Menurut Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nainul Huda, masuknya Emtek, Sinar Mas, dan Djarum dalam penawaran PIPE IPO Grab menunjukkan kepercayaan terhadap bisnis decacorn, khususnya di Indonesia.

Itu juga menguntungkan konglomerasi. Sebab, perusahaan yang bersedia membeli saham publik Grab melalui PIPE akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga jual perdana di bursa saham.

Keuntungan bagi Grab yakni kepastian penjualan saham dari Djarum dan Sinar Mas. Sedangkan konglomerasi mendapatkan saham Grab dengan harga yang lebih murah.

Kalangan pengusaha mendukung langkah-langkah yang di tempuh pemerintah untuk menaikkan target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.506,9 trilliun. Namun, mereka meminta agar kebijakan perpajakan pada 2022 mengutamakan prinsip keadilan dan jujur. Sebab hingga tahun depan, sebagian besar sektor usaha diperkirakan belum pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi di gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (16/8), penerimaan perpajakan tahun depan ditergetkan Rp1.506,9 trilliun, naik 4,32% dari target APBN 2021 sebesar Rp1444,5 trilliun dan naik, 9,5% dari outlook tahun ini sebesar Rp1,375,8 trilliun. Target penerimaan perpajakan 2022 terdiri atas penerimaan pajak Rp1.262,9 trilliun serta bea dan cukai Rp244 trilliun.

Menurut Arsyad Rajis, pemerintah sebagai regulator perlu memilah antara industri yang meraih keuntungan dan yang merugi. Terhadap industri yang merugi, pemerintah sebaiknya menerapakan kebijakan tersendiri agar tidak kolaps. Sebaliknya industri yang meraup keuntungan wajar memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Kalangan pengusaha, kata Arsyad, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan memberikan insentif sesuai sektor industri, sebab setiap pelaku industri berbeda-beda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok penerimaan pajak (di luar bea dan cukai) pada 2022 sebesar Rp 1.262,9 triliun naik 10,5% dibanding outlook tahun ini Rp1.124,5 trilliun. Meski naik target penerimaan pajak tahun depan belum menunjukkan level optimal seperti sebelum pandemi Covid-19. Di pihak lain, ekonom Center of Economics and Law Studies (celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ada inkosistensi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5% dan target penerimaan pajak yang naik 9,5% pada 2022. Bima menjelaskan "Kalau target pajak tinggi, padahal perangkat UU-nya belum matang, saya khawatir pemerintah hanya akan mengejar basis pajak yang sudah ada,"ujarnya.

Pengamat pajak Center for Indonesian Taxation Analysis Fajry Akbar, mengatakan, rencana pemerintah dibidang perpajakan, seperti perluasan basis pemajakan, perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dan evaluasi pemberian insentif sejalan dengan pemulihan ekonomi. Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani juga mengemukakan, perlu ada penetapan  lapisan persentase pajak agar terjangkau dan rasional sesuai perkembangan skala usaha. dengan demikian, UMKM tidak kaget atau keberatan menanggung beban pajak usaha normal ketika skala usahanya membesar. (YTD)

Presiden Joko Widodo memproyeksikan nilai transaksi perdagangan secara digital meningkat jadi Rp 330,71 trilliun pada akhir 2021. Angka ini meningkat 30,71% dibanding nilai transaksi perdagangan digital sepanjang tahun lalu yang tercatat Rp 253 trilliun. "Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk  lokal dalam kompetisi global," tutur Presiden, Dalam Pidato Kenegeraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Senin (16/8)

"Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta, atau 22% UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik," tegasnya. Jokowi menjelaskan bahwa partisipasi dalam ekonomi digital sangat penting dilakukan karena potensinya besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok dan perdagangan global.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian dari integritas dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM pun menjadi agenda utama pemerintah. "Berbagai kemudahan dipersiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," tegas Presiden.

Bank Indonesia meluncurkan Standar Nasional Open Api Pembayaran (SNAP) serta uji coba sandbox QR Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara dengan Thailand (Thai QR Payment). Kegiatan peluncuran tersebut mempercepat akselerasi digital untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan nasional.  SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi  interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam  pemrosesan transaksi pembayaran. Penetapan SNAP bertujuan mencipatakan industri pembayaran sistem yang sehat , kompetitif dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Penyusunan SNAP dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran  Indnesia (ASPI) dengan membentuk Working Group nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, inisiatif yang dilakukan BI merupakan bentuk sinergi inovasi digitalisasi untuk kemajuan negeri sebagai hadiah untuk peringatan kemerdekaan RI. "Kita sedang menoreh sejarah, tidak hanya untuk masa sekarang, juga untuk masa yang akan datang. Semoga inovasi sinergi bagi negeri ini semakin nyata untuk mengisi kemerdekaan RI serta memajukan perekonomian Indonesia," tutur Perry secara virtual, bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI, Selasa (17/8). Demikian juga dengan pengguna dari Thailand kini dapat melakukan aplikasi pembayaran selular untuk memindai QRIS, untuk pembayaran barang dan jasa di merchant layanan ini untuk transaksi e-commerce lintas batas.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Bank Himpunan Nasional Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, penerapan standar nasional dalam digitalisasi sistem pembayaran dapat mendorong optimalisasi inovasi layanan perbankan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Implementasi SNAP merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mengakselerasi open banking di area sistem pembayaran. Layanan ini akan membantu bisnis e-commerce selama masa-masa sulit ini dan mendorong usaha di bidang pariwisata," Ujar Deputi Gubernur BOT Ronaldo Numnonda.(YTD)

Bukalapak mencatatkan saham perdana alias IPO dua pekan lalu (6/8). Sedangkan Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo. Investor dari kalangan modal ventura memperkirakan, IPO, merger dan akuisisi startup masih akan menjadi tren tahun depan. 

CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro memprediksi, banyak startup menjalankan exit strategy pada tahun depan. Exit strategy adalah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri investasi dengan cara yang berfokus memaksimalkan keuntungan dan/atau meminimalkan kerugian, seperti IPO, merger, dan akuisisi. "Banyak startup yang merasa bahwa IPO menjadi salah satu opsi menarik. Opsi ini bisa memberikan likuiditas ke investor atau pendiri," ujar Eddi kepada Katadata.co.id, Senin (16/8).

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani sepakat bahwa tren IPO akan berlanjut tahun depan. "Unicorn akan go public. Ini menjadi tren positif," ujar Edward

Ernst & Young (EY) mencatat bahwa perusahaan teknologi mendominasi IPO secara global selama semester I tahun ini. Volume IPO secara global meningkat 140% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1.070. Dari sisi nilai meningkat 215% yoy atau US$ 222 miliar. Sebanyak 27% di antaranya atau 284 IPO merupakan perusahaan teknologi. Nilainya US$ 90,2 miliar. “Sektor teknologi memimpin dari sisi jumlah transaksi sejak kuartal III 2020,” demikian dikutip dari keterangan resmi EY, pada Juli (28/7). Di Indonesia, Bukalapak sudah IPO. Harga saham emiten dengan kode BUKA ini melejit 24,71% menjadi menjadi Rp 1.060 saat melantai di bursa. 

Selain IPO, Edward memperkirakan bahwa merger dan akuisisi menjadi tren tahun depan. "Masih akan dilakukan oleh startup," ujarnya. Setelah Bukalapak, setidaknya ada lima startup yang berencana IPO yakni Kredivo, GoTo, Traveloka, Tiket.com, dan Tanihub. Penyelenggara teknologi finansial (fintech) Kredivo mempertimbangkan IPO di dua bursa yakni Amerika Serikat (AS) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Dadan, pemanfaatan energi tersebut bisa menurunkan pendapatan PT PLN (Persero) sebesar Rp 5,7 triliun atau 2,21 persen per tahun. Namun, di sisi lain, penambahan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt ini bisa menurunkan biaya pokok produksi listrik sebesar Rp 12,61 per kWh.

Namun Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabby Tumiwa, menyatakan pemasangan PLTS atap skala besar memerlukan dukungan regulasi. Dia mendorong pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan PLTS Atap oleh Pelanggan PLN. Dari naskah rancangan aturan yang beredar, pemerintah berencana mengubah nilai ekspor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen dengan skema net-metering. Fabby menyatakan aturan tersebut bisa membuat PLTS atap lebih menarik di mata investor, sehingga pasarnya bisa lebih berkembang.

Dia menuturkan kebijakan ini tak akan merugikan PLN. Fabby menyebutkan penurunan pendapatan PLN hanya 0,2 persen jika kapasitas PLTS atap mencapai 3 gigawatt dengan tingkat tarif saat ini. Nilai transfer yang akan berlaku juga dinilai tak akan merugikan PLN.