Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat potensi ekonomi dari komoditas porang dan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serius mengembangkan komoditas tersebut karena diprediksi akan menjadi makanan sehat masa depan.

Selain bermanfaat untuk kesehatan, porang juga bisa diolah menjadi produk lain yang menghasilkan nilai tambah (value added) secara ekonomi.

Berdasarkan data otomasi Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST) Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, volume ekspor porang pada semester I 2020 lalu mencapai 14,8 ribu ton.

Angkanya naik 9.000 ton atau 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor porang antara lain China, Vietnam dan Thailand.

Kementerian Pertanian menyatakan peningkatan ekspor ini menjadi salah satu yang penyumbang kenaikan ekspor pertanian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor pertanian naik 9,6 persen pada Januari hingga Juni 2020 dibanding periode yang sama pada 2019.

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp131,96 triliun. Jumlah itu terhitung sejak awal tahun ini hingga 16 Agustus 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pembelian SBN ini dilakukan lewat lelang utama sebesar Rp56,5 triliun dan lelang tambahan (green shoe option/GSO) sebesar Rp75,46 triliun.

Selain itu, BI juga menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp114,15 triliun. Hal ini terhitung sejak awal Januari 2021 hingga 16 Agustus 2021.

Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

Perry mengatakan bukti likuiditas perbankan longgar terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 32,51 persen secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan DPK sebesar 10,43 persen secara tahunan.

Sementara itu, likuiditas perekonomian juga terlihat meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang naik 14,9 persen dan uang beredar dalam arti luas (M2) naik 8,9 persen pada Juli 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia saat ini tengah berevolusi dari negara pengekspor barang mentah setengah jadi menjadi eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi. Hal ini terlihat dari 5 besar ekspor Indonesia  pada tahun 2020-2021 yang didominasi oleh produk industri yang berteknologi tinggi. Menurut Mendag,  itupun sebenarnya sudah dikenakan ancaman oleh Tiongkok karena 69% dari besi stainless steel Indonesia kembali ke Tingkok. Artinya, barang Indonesia terutama komoditas pertambangan yang dikerjakan dengan disiplin, menadikan komoditas tersebut mempunyai struktur harga yang sangat kompetitif.

"Perlu diketahui, Filipina adalah negara pasar ekspor mobil. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa indonesia dapat merajai pasar Filipina. Itu artinya barang Indonesia bisa karena kita mampu," ucap Lutfi. Pada kesempatan itu, dia juga membantah adanya banjir barang import ditengah pandemi. Justru yang terjadi adalah penurunan impor. Lutfi menerangkan, pada 2020 impor terus turun secara serentak. Berdasarkan data BPS, secara tahun berjalan, impor bahan baku atau penolong naik tinggi.  "Barang komsumsi kalau kita lihat antara semester 1-2021 dibanding semester 1-2020 justru turun dari 10,6% menjadi 9,4%," tutur Mendag.

Dalam acara yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, pihaknya juga berusaha untuk mengurangi impor melalui kebijakan subtitusi impor 35% hingga tahun 2022. Untuk mencapai itu, Kementerian Perindustrian berusaha memperbanyak dan memperluas investasi di sekitar manufaktur. "Kebijakan itu merupakan wujud keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Semua negara pasti menggunakan berbagai intrusmen untuk melindungi industrinya dan membentengi sektor produksinya," pungkas Agus. (YTD)

Jakarta - Ada dua krisis global yang saat ini sedang menantang para pemimpin dunia. Yang pertama adalah krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan yang kedua, dan sesungguhnya lebih besar, adalah krisis ekologi yang bermuara pada pemanasan global. Kedua krisis sedang terjadi, memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dengan signifikansi dan urgensi yang kurang lebih sebanding. Oleh karena itu, banyak pemimpin dunia yang mencoba melakukan solusi efisien, menembakkan satu peluru untuk kedua sasaran, yakni memulihkan ekonomi sekaligus bertransformasi menuju ekonomi hijau (green economy). 

Dunia sudah mencoba melakukan aksi bersama untuk mengatasi krisis iklim melalui Perjanjian Paris. Intinya, semua negara sepakat bahwa sepanjang abad 21 kenaikan suhu bumi tidak boleh melebihi 1,5C. Dalam perspektif lingkungan, pandemi Covid-19 sesungguhnya memiliki dampak positif. Banyak kota metropolitan melaporkan kualitas udara membaik seiring dengan kebijakan pembatasan pergerakan manusia. Karena itu muncul kecemasan baru, apa yang akan terjadi setelah pandemi berakhir. Dunia usaha pasti akan kembali beroperasi dengan skala penuh, bahkan lebih besar lagi untuk mengompensasi aneka kerugian selama krisis. 

Kegiatan ekonomi ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan hutan menyerap karbon, sementara pertanian (dengan pupuk kimia dan pestisidanya) dan peternakan industri menambahi atmosfer dengan gas metana. Belum lagi eksploitasi atas sumberdaya mineral yang tak terbarukan, termasuk dan terutama untuk kebutuhan energi, dan ini menjadi penyumbang terbesar (65%) terhadap pemanasan global.

Pemerintah mematok anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 sebesar Rp 384,8 trilliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Anggaran ifrastruktur ini akan di fokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian proyek pritoritas dan strategis. "Kita selanjutnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis dan ini terkait dengan pelayanan dasar untuk mendukung produktivitas," Kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi Strategis dan outlook Perekonomian dan Kesejahteraaan, Rabu (18/8)

Lebih lanjut Febrio, anggaran infrastruktur ini akan dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan pelayanan infrastruktur dasar seperti pembangunan rumah khusus 2,250 unit. Anggaran ini turut juga digunakan untuk menyediakan infrastruktur energi dan anggaran yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan seperti pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 10 ribu SR seta pembangunan 105 ribu hektar jaringan irigasi.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyebutkan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus mengalami kemajuan yang terlihat dari indeks pembangunan IP-TIK Indonesia pada 2019-2020."IP-TIK Indonesia pada 2020 mencapai 5,59 meningkat dibanding IP-TIK 2019 sebesar 5,23," Kata dia saat konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu. Peningkatan IP-TIK 2020 ini didorong oleh pencapaian ketiga subindeksnya yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK yang mencerminkan kesiapan TIK Indonesia mencapai 5,67. Subsindeks penggunaan yang mencerminkan tingkat penggunaan di Indonesia mencapai 5,34. Subsindeks keahlian yang mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam TIK di Indonesia mencapai 5,92. (YTD)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pajak yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dalam pengadministrasian perpajakan, untuk mendorong implementasi sistem administrasi pajak baru di 2024. Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo mengatakan, perkembangan adopsi teknologi digital yang dilakukan DJP sejauh ini sudah berada dijalur yang benar dengan terus melakukan transformasi perpajakan.

Di sisi lain, ia menyebutkan perubahan dari konvensional menuju digital merupakan keniscayaan, namun juga memiliki tantangan  untuk mengejar penerimaan. Namun, DJP berkomitmen untuk terus menerus  melakukan reformasi pajak melalui teknologi digital. Tak hanya itu, Suryo menyebutkan perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah ke digitalisasi dengan melakukan transaksi non tunai cashless menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak karena dapat menimbulkan celah-celah kecurangan, sehingga menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak dan potensi menggerus penerimaan.

"Oleh karen itu, apabila DJP tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan kehilangan potensi pajak yang akan berujung pada kurangnya penerimaan negara," tuturnya. Pengembangan teknologi digital menjadi bagian penting dalam transformasi perpajakan di DJP. Untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, kata, Suryo, penggalian potensi ke depan akan berbasis pada data digital dan data mining. Kemudian, kapasitas SDM dimana ada banyak kompetensi rumit seperti artificial intelegence, teknik statistika, ilmu matematika, mesin learning. (YTD)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan mandatory biodiesel melalui campuran 30 persen atau (B30) sudah memperlihatkan manfaatnya untuk petani. Airlangga menuturkan, kebijakan ini membuat Indonesia justru tidak bergantung pada negara lain untuk menjual CPO. Di saat yang sama, kebijakan B30 justru membuat konsumsi sawit di dalam negeri meningkat. Hal ini berdampak pada keuntungan petani sawit.

Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), petani mendapatkan harga tinggi untuk tandan buah sawit (TBS) mereka. Hal ini akibat kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Januari 2021 kemarin. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat itu menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. Yakni, pemenuhan target peremajaan sawit rakyat seluas 180 hektare dengan alokasi anggaran Rp 5.567 triliun.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengaku, dalam sejarahnya Republik Indonesia berdiri, baru tahun ini petani menikmati manisnya harga TBS sawit. Ia menyebut dari 22 provinsi dan 136 kabupaten, harga TBS menunjukkan tren positif. Biasanya harga TBS di bawah Rp 1.000/kg di sejumlah provinsi. Namun, tahun ini rerata harga TBS berada di atas Rp 1.000/kg, Misalnya, di Provinsi Banten, harga TBS sempat menembus Rp 1.800/kg. Di Kalimantan Selatan, harga TBS juga menyentuh angka Rp 2.100/kg berdasarkan penetapan provinsi. Sementara di Kalimantan Barat, penetapan harga TBS provinsi mencapai Rp 2.542/kg. Harga tinggi TBS juga ditunjukkan di Provinsi Jambi yang menyentuh angka Rp 2.620/kg pada periode 13-19 Agustus kemarin. Bahkan, di Riau dan Sumatra Utara, harga TBS mencapai masing-masing Rp 2.730 dan Rp 2.769 per kilogram.

Konglomerat seperti Elang Mahkota Teknologi (Emtek), Djarum, Salim Group, dan Sinar Mas sudah berinvestasi di startup dalam beberapa tahun terakhir. Namun kini mereka mulai memperkuat ekosistem lewat integrasi layanan dengan para unicorn dan decacorn seperti Grab, Bukalapak, Gojek, Tokopedia.

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyampaikan, setiap konglomerasi mempunyai potensi layanan yang bisa disinergikan. Tren kedepan, sinergi demand dan supply melalui masing-masing platform.

Menurut Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nainul Huda, masuknya Emtek, Sinar Mas, dan Djarum dalam penawaran PIPE IPO Grab menunjukkan kepercayaan terhadap bisnis decacorn, khususnya di Indonesia.

Itu juga menguntungkan konglomerasi. Sebab, perusahaan yang bersedia membeli saham publik Grab melalui PIPE akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga jual perdana di bursa saham.

Keuntungan bagi Grab yakni kepastian penjualan saham dari Djarum dan Sinar Mas. Sedangkan konglomerasi mendapatkan saham Grab dengan harga yang lebih murah.

Kalangan pengusaha mendukung langkah-langkah yang di tempuh pemerintah untuk menaikkan target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.506,9 trilliun. Namun, mereka meminta agar kebijakan perpajakan pada 2022 mengutamakan prinsip keadilan dan jujur. Sebab hingga tahun depan, sebagian besar sektor usaha diperkirakan belum pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi di gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (16/8), penerimaan perpajakan tahun depan ditergetkan Rp1.506,9 trilliun, naik 4,32% dari target APBN 2021 sebesar Rp1444,5 trilliun dan naik, 9,5% dari outlook tahun ini sebesar Rp1,375,8 trilliun. Target penerimaan perpajakan 2022 terdiri atas penerimaan pajak Rp1.262,9 trilliun serta bea dan cukai Rp244 trilliun.

Menurut Arsyad Rajis, pemerintah sebagai regulator perlu memilah antara industri yang meraih keuntungan dan yang merugi. Terhadap industri yang merugi, pemerintah sebaiknya menerapakan kebijakan tersendiri agar tidak kolaps. Sebaliknya industri yang meraup keuntungan wajar memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Kalangan pengusaha, kata Arsyad, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan memberikan insentif sesuai sektor industri, sebab setiap pelaku industri berbeda-beda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok penerimaan pajak (di luar bea dan cukai) pada 2022 sebesar Rp 1.262,9 triliun naik 10,5% dibanding outlook tahun ini Rp1.124,5 trilliun. Meski naik target penerimaan pajak tahun depan belum menunjukkan level optimal seperti sebelum pandemi Covid-19. Di pihak lain, ekonom Center of Economics and Law Studies (celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ada inkosistensi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5% dan target penerimaan pajak yang naik 9,5% pada 2022. Bima menjelaskan "Kalau target pajak tinggi, padahal perangkat UU-nya belum matang, saya khawatir pemerintah hanya akan mengejar basis pajak yang sudah ada,"ujarnya.

Pengamat pajak Center for Indonesian Taxation Analysis Fajry Akbar, mengatakan, rencana pemerintah dibidang perpajakan, seperti perluasan basis pemajakan, perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dan evaluasi pemberian insentif sejalan dengan pemulihan ekonomi. Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani juga mengemukakan, perlu ada penetapan  lapisan persentase pajak agar terjangkau dan rasional sesuai perkembangan skala usaha. dengan demikian, UMKM tidak kaget atau keberatan menanggung beban pajak usaha normal ketika skala usahanya membesar. (YTD)