Presiden Joko Widodo memproyeksikan nilai transaksi perdagangan secara digital meningkat jadi Rp 330,71 trilliun pada akhir 2021. Angka ini meningkat 30,71% dibanding nilai transaksi perdagangan digital sepanjang tahun lalu yang tercatat Rp 253 trilliun. "Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk  lokal dalam kompetisi global," tutur Presiden, Dalam Pidato Kenegeraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Senin (16/8)

"Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta, atau 22% UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik," tegasnya. Jokowi menjelaskan bahwa partisipasi dalam ekonomi digital sangat penting dilakukan karena potensinya besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok dan perdagangan global.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian dari integritas dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM pun menjadi agenda utama pemerintah. "Berbagai kemudahan dipersiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," tegas Presiden.

Bank Indonesia meluncurkan Standar Nasional Open Api Pembayaran (SNAP) serta uji coba sandbox QR Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara dengan Thailand (Thai QR Payment). Kegiatan peluncuran tersebut mempercepat akselerasi digital untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan nasional.  SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi  interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam  pemrosesan transaksi pembayaran. Penetapan SNAP bertujuan mencipatakan industri pembayaran sistem yang sehat , kompetitif dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Penyusunan SNAP dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran  Indnesia (ASPI) dengan membentuk Working Group nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, inisiatif yang dilakukan BI merupakan bentuk sinergi inovasi digitalisasi untuk kemajuan negeri sebagai hadiah untuk peringatan kemerdekaan RI. "Kita sedang menoreh sejarah, tidak hanya untuk masa sekarang, juga untuk masa yang akan datang. Semoga inovasi sinergi bagi negeri ini semakin nyata untuk mengisi kemerdekaan RI serta memajukan perekonomian Indonesia," tutur Perry secara virtual, bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI, Selasa (17/8). Demikian juga dengan pengguna dari Thailand kini dapat melakukan aplikasi pembayaran selular untuk memindai QRIS, untuk pembayaran barang dan jasa di merchant layanan ini untuk transaksi e-commerce lintas batas.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Bank Himpunan Nasional Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, penerapan standar nasional dalam digitalisasi sistem pembayaran dapat mendorong optimalisasi inovasi layanan perbankan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Implementasi SNAP merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mengakselerasi open banking di area sistem pembayaran. Layanan ini akan membantu bisnis e-commerce selama masa-masa sulit ini dan mendorong usaha di bidang pariwisata," Ujar Deputi Gubernur BOT Ronaldo Numnonda.(YTD)

Bukalapak mencatatkan saham perdana alias IPO dua pekan lalu (6/8). Sedangkan Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo. Investor dari kalangan modal ventura memperkirakan, IPO, merger dan akuisisi startup masih akan menjadi tren tahun depan. 

CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro memprediksi, banyak startup menjalankan exit strategy pada tahun depan. Exit strategy adalah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri investasi dengan cara yang berfokus memaksimalkan keuntungan dan/atau meminimalkan kerugian, seperti IPO, merger, dan akuisisi. "Banyak startup yang merasa bahwa IPO menjadi salah satu opsi menarik. Opsi ini bisa memberikan likuiditas ke investor atau pendiri," ujar Eddi kepada Katadata.co.id, Senin (16/8).

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani sepakat bahwa tren IPO akan berlanjut tahun depan. "Unicorn akan go public. Ini menjadi tren positif," ujar Edward

Ernst & Young (EY) mencatat bahwa perusahaan teknologi mendominasi IPO secara global selama semester I tahun ini. Volume IPO secara global meningkat 140% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1.070. Dari sisi nilai meningkat 215% yoy atau US$ 222 miliar. Sebanyak 27% di antaranya atau 284 IPO merupakan perusahaan teknologi. Nilainya US$ 90,2 miliar. “Sektor teknologi memimpin dari sisi jumlah transaksi sejak kuartal III 2020,” demikian dikutip dari keterangan resmi EY, pada Juli (28/7). Di Indonesia, Bukalapak sudah IPO. Harga saham emiten dengan kode BUKA ini melejit 24,71% menjadi menjadi Rp 1.060 saat melantai di bursa. 

Selain IPO, Edward memperkirakan bahwa merger dan akuisisi menjadi tren tahun depan. "Masih akan dilakukan oleh startup," ujarnya. Setelah Bukalapak, setidaknya ada lima startup yang berencana IPO yakni Kredivo, GoTo, Traveloka, Tiket.com, dan Tanihub. Penyelenggara teknologi finansial (fintech) Kredivo mempertimbangkan IPO di dua bursa yakni Amerika Serikat (AS) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Dadan, pemanfaatan energi tersebut bisa menurunkan pendapatan PT PLN (Persero) sebesar Rp 5,7 triliun atau 2,21 persen per tahun. Namun, di sisi lain, penambahan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt ini bisa menurunkan biaya pokok produksi listrik sebesar Rp 12,61 per kWh.

Namun Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabby Tumiwa, menyatakan pemasangan PLTS atap skala besar memerlukan dukungan regulasi. Dia mendorong pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan PLTS Atap oleh Pelanggan PLN. Dari naskah rancangan aturan yang beredar, pemerintah berencana mengubah nilai ekspor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen dengan skema net-metering. Fabby menyatakan aturan tersebut bisa membuat PLTS atap lebih menarik di mata investor, sehingga pasarnya bisa lebih berkembang.

Dia menuturkan kebijakan ini tak akan merugikan PLN. Fabby menyebutkan penurunan pendapatan PLN hanya 0,2 persen jika kapasitas PLTS atap mencapai 3 gigawatt dengan tingkat tarif saat ini. Nilai transfer yang akan berlaku juga dinilai tak akan merugikan PLN.

Badan Pengusaha (BP) Batam meraih komitmen investasi  energi baru terbarukan  untuk menyiapkan Batam memasuki era baru energi ramah lingkungan. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan sudah ada lima investor  untuk energi terbarukan yang menyatakan minat.  Namun sejauh ini baru dua perusahaan yang  menyampaikan proses awal  dengan total nilai investasi mencapai  Rp 36 trilliun. "Ada lima yang mau masuk. Kalau ada energi tenaga surya, akan menarik investasi masuk Batam,"kata Rudi, Senin (16/8)

Batam menjadi daya tarik bagi perusahaan EBT karena keberadaan industri berpotensi untuk menjadi konsuman. Kemudian memiliki jaringan distribusi energi ke pulau Bintan, yang juga masuk dalam daerah Free Trade Zone atau Kawasan Khusus (KEK). Atas kebutuhan energi tersebut, BP Batam menyambut rencana investasi  PT Toba Bara Energi dengen meneken MoU untuk rencana investasi  sekitar Rp 7 trilliun di waduk Tembessi.

Sehingga dua waduk di Batam, akan digunakan dua perusahaan energi terbarukan, untuk membangun panel surya. Perusahaan Sunseap Group Pte, Ltd dari Singarura  akan mendiverifikasi portofolio energi melalui model dan strategi biaya yang kompetitif. Dalam MoU ini, Sunseap akan menyediakan layanan satu atap untuk solusi energi bersih, yang mencakup beberapa elemen, seperti pendanaan, teknik, dan konstruksi tenaga surya dan pasokan listrik bersih. (YTD)

Kinerja positif Indonesia pada paruh pertama tahun ini diharapkan terus berlanjut dan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi sampai 5,5%, pada 2022. Meskipun tren ekspor Indonesia masih kokoh, kalangan pelaku usaha, tetap memberi sejumlah catatan terkait kinerja perdagangan pada masa pemulihan ekonomi. 

Wakil Ketua Umum Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta.W Kamdani mengatakan terdapat beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan soal kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meski harga komoditas bisa naik, Shinta mengatakan kenaikan tetap akan terbatas, "Bila ekspor komoditas yang mendominasi postur ekspor nasional memiliki volume yang sama dengan tahun lalu, besaran kontribusi  penghasilannya terhadap APBN 2022 kurang lebih akan sama dengan tahun ini," katanya Selasa (17/8)

Ekspor produk berbasis komoditas, lanjutnya, juga perlu ditingkatkan demi memastikan pertumbuhan ekspor bisa lebih tinggi dibanding dengan potensi pertumbuhan impor bahan baku atau penolong dan barang modal pada 2022. Pengalihan permintaan sendiri terjadi akibat keberhasilan pabrik di dalam negeri memenuhi permintaan meskipun terjadi pendemi.

Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gakindo) Jongkie Sugiarto mengingatkan peningkatan ekspor otomotif Indonesia hanya bisa terwujud selama  perusahaan prinsipal memberi izin bagi pabrik di Indonesia untuk memperluas ekspor.

Di sisi lain, target untuk menjadikan ekspor sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada 2022 beresiko menghadapi kendala jika  pola perdagangan luar negeri Indonesia tak berubah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, "Dari sisi tujuan, memang harus lebih banyak didorong keluar China. Sekarang masih didorong penyerapan China dan di luar itu masih terbatas. Kalau di China menurun, akan mempengaruhi ekspor kita sehingga dampaknya bisa terasa," katanya." (YTD)

Beleid terkait dengan relaksasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri tengah masuk ke tahap finalisasi. Direktur Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan resiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pemangkasan tarif pajak tersebut akan diundangkan dalam waktu dekat. Adapun, subtansi dari aturan itu adalah pengurangan tarif dari 15% menjadi 10%.

"Terkait PPh bunga obligasi untuk wajib pajak dalam negeri, saat ini RPP masih berada dalam pipeline dan kami harapkan dapat diundangkan dalam waktu tidak terlalu lama," kata Deni kepada Bisnis. Regulasi itu mencatat, PPh pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak luar negeri diturunkan dari 20% menjadi tinggal 10%. Traif baru ini mulai diimplementasikan setelah 6 bulan PP No.9/2021 berlaku.

"Ini untuk menciptakan level palying field untuk para investor," kata Deni. Selain menciptakan kesetaraan, tujuan lain dari penyesuain tarif  pajak ini adalah untuk pendalaman pasar keuangan (Financing deeping), khusus pengembangan intrusmen dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta obligasi korporasi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang. (YTD)

Bank Indonesia dan Bank of Tahiland (BOT) meluncurkan tautan pembayan quick response (QR) lintas batas antara kedua negara. Konsumen dan pedagang di kedua negara akan dapat melakukan dan menerima pembayaran QR lintas batas instan untuk barang dan jasa. Peluncuran ini adalah fase percontohan proyek, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran interkoneksi dan membuka jalan bagi pelanggan, pedagang dan operator untuk peluncuran komersial penuh tahun depan.

Pada tahap ini pengguna dari Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler mereka untuk memindai kode QR Thailand untuk melakukan pembayaran  ke merchant di seluruh Tahiland. Sebaliknya, pengguna dari Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran mobile untuk memindai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk membayar barang dan jasa serta transaksi e-commerce lintas batas.

Pada masa datang, layanan ini akan diperluas untuk memungkinkan pengguna kedua negara melakukan transfer dana secara real-time dengan mudah dengan merujuk nomor ponsel penerima. Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan milestone dari Cetak Biru System pembayaran Indonesia 2025, khususnya di pembayaran ritel. "Hasil signifilan yang diharapkan dari proyek pembayaran lintas batas pertama ini tidak hanya untuk memfasilitasi transaksi di sektor pariwisata tetapi juga untuk membantu UKM dikawasan wisata." kata Sugeng. (YTD)

Jakarta - Pemerintah masih mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022, ditengah ketidakpastian kapan berakhirnya Pandemi Covid-19. Namun, anggaran PEN menyusut drastis hingga 57% dari anggaran tahun ini. Alokasi PEN tahun depan, akan diprioritaskan untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, anggaran PEN tersebut bersifat responsif dan fleksibel. Secara terperinci, anggaran PEN untuk program kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun. Ini, sudah dialokasikan dalam pagu anggaran sebesar Rp 115,9 triliun dan pemerintah menambahkan Rp 32,2 triliun. 

Anggaran PEN untuk perlindungan masyarakat, sebesar Rp 153,7 triliun. Pemerintah bakal melanjutkan beberapa program perlindungan sosial 2022, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, kartu sembako bagi 18,8 juta KPM, Program Kartu Pekerja, program jaminan kehilangan pekerjaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST), kartu sembako, dan bantuan kuota internet. Alokasi program PEN tahun depan, bertujuan untuk mengatisipasi potensi risiko peningkatan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2022. 

Pemerintah memberi sinyal untuk mengubah tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan, setelah naik tinggi pada tahun ini. Rencana tersebut sejalan dengan kenaikan target penerimaan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada lima aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah atau menaikkan tarif cukai rokok tahun depan. Pertama, aspek kesehatan sebagai pengendalian prevalensi perokok anak. Kedua, aspek tenaga kerja. Ketiga, keberlangsungan para petani tembakau. Keempat, hitungan dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap penerimaan negara. Kelima, pemberantasan rokok ilegal.

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Sarmidi Husna berpendapat, kenaikan tarif cukai tiap tahun tidak hanya berdampak pada perusahaan, melainkan juga pada petani tembakau. Menurutnya, kenaikan tarif cukai rokok periode 2015-2020 menyebabkan penurunan produksi rokok 7,47%, dari 348,1 miliar batang menjadi 322 miliar batang.

(Oleh - HR1)