Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan biaya pemeriksaan RT-PCR. Kebijakan ini harus dilakukan agar sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pengetesan Covid-19 di Indonesia. "Salah satu cara-cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR ini berada di kisaran harga antara Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (15/8). Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi  pemeriksaan RT-PCR.

Batasan tarif tersebut berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya  mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta semua laboratorium untuk mendaftarkan diri dalam sistem jejaring laboratorium nasional dan melaporkan data pada National All Record, sehingga terpantau sesuai standar dan kualitasnya.

Terkait payung hukum penetapan harga swab PCR, Nadia menyebutkan, pemerintah telah mengatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19. Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama Assosiasi Penerbangan Nasional (inaca) tengah menjajaki kerja sama impor alat test Covid-19 dengan berbagai produsen di luar negeri, salah satunya India. "Kita sedang mencari beberapa produsen di luar negeri supaya bisa dapat harga test PCR yang murah. Kita sudah coba kontak produsen di Mumbai, India. Mungkin minggu depan sudah ada informasi lebih lanjut karena kita perlu pelajari lebih lanjut," kata Denon Ketua Umum Inaca saat dihubingi Beritasatu.com, Minggu (15/8). (YTD)

Setiap perusahaan di industri asuransi syariah didorong untuk menyukseskan program unit usaha (spinof) pada 2024 agar bisa fokus dan inovatif dalam mengembangkan usaha. Hal itu juga berkaitan  dengan upaya ansipasi persaingan usaha yang terjadi dalam Asean Framework Agreement on Servis (AFAS) tahun 2025. Wakil President Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan, tantangan terbesar sekaligus peluang untuk tumbuh lebih cepat bagi industri asuransi syariah adalah menjalankan kewajiban spinoff pada 2024. "Berdasarkan laporan OJK, dari 59 perusahaan asuransi syariah, 43 diantaranya adalah unit usaha syariah. Sehingga dalam tenggat waktu sampai tahun 2024, unit usaha syariah ini harus menjadi perusahaan asuransi syariah," kata Maaruf pada acara milad ke 18- ASSI.

Menurut Wapres, industri asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap industri keuangn nonbank (IKNB). Merujuk data OJK, sampai dengan bulan Mei 2021 jumlah aset industri asuransi nasional sebesar Rp1.547 trilliun atau sekitar 50% dari total aset IKNB. Meskipun ditengah krisis, aset industri asuransi masih  tetap tumbuh sebesar 6,07% pada 2020 dan sampai semester 1-2021 tumbuh  4,15%. "Hal ini menunjukkan industri asuransi syariah  cukup terdampak selama masa pandemi, terutama penurunan yang sangat besar pada sektor asuransi jiwa syariah yakni minus 8,21 pada Mei 2021 terhadap Desember 2019," terang Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, setiap perusahaan asuransi perlu terus membangun kepercayaan msayarakat  dimulai dari agen-agen asuransi  yang profesional, jujur, dan transparan terhadap produk-produk asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi bersama agen harus mengambil peran untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang asuransi, termasuk tentang asuransi syariah. Hal senada disampaikan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbih Santoso yang menilai, pelaku asuransi syariah diharapkan terus berperan aktif dalam mengoptimalkan perannya bagi pengembangan dan keuangan ekonomi syariah. (YTD)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sejumlah Rp255,3 triliun, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19, pada tahun depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran tersebut setara 9,4% terhadap nilai RAPBN 2022 senilai Rp2.708,7 triliun. Alokasi tersebut lebih besar dari yang dimandatkan Undang-Undang Kesehatan yaitu 5%. "Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2022 dan Nota Keuangan, Senin (16/8/2021). Jokowi menuturkan arah kebijakan fiskal tahun depan masih akan melanjutkan upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Menurutnya, upaya pengendalian Covid-19 dilakukan dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Di bidang kesehatan, lanjutnya, pemerintah tetap menyediakan anggaran dengan fokus antara lain antisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, dan treatment. Lalu, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Menurut presiden, momentum pandemi harus dimanfaatkan untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan di Indonesia. Misal, membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Pemerintah juga akan membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, dan peningkatan ketahanan kesehatan. Pembenahan juga harus dilakukan pada peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan. "Pemerintah juga akan menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN," ujar Jokowi. (rig)

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Merdeka Ekspor yang diinisiasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada 17 pintu di 17 Provinsi Indonesia. Jokowi kegiatan tersebut penting, sebab sektor pertanian adalah sektor tangguh dan punya potensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jokowi mengatakan ekspor pertanian pada semester pertama tahun 2021, yakni dari Januari sampai Juli juga cukup membanggakan, yaitu mencapai Rp 282,86 triliun atau naik 14.05% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang hanya Rp 202,05 triliun.

Peningkatan ekspor pertanian dinilai cukup memuaskan karena sejauh ini mampu berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari angka Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 99,60% pada Juni 2020 dan secara konsisten meningkat hingga Desember 2020 sebesar 103. 25% serta Juni 2021 mencapai 103,59%.

Adanya larangan ekspor batubara bagi 36 perusahaan dari Kementerian Energi Sumber Daya Minerba (ESDM) yang satu di antaranya menerpa anak perusahaan PT BUMI Resources Tbk yaitu PT Arutmin Indonesia (Arutmin). Hal ini membuat produsen batu bara terbesar di Indonesia itu buka suara mengenai larangan ekspor yang dikenakan Kementerian ESDM kepada anak usaha, PT Arutmin Indonesia, tersebut.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT BUMI Resources Tbk, Dileep Srivastava menjelaskan, pada dasarnya Arutmin telah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) lebih dari 25 persen sampai dengan bulan Juli. Berdasarkan penilaian Minerba, Arutmin belum memenuhi kontrak penjualan batu bara dengan PLN sesuai dengan alokasi tahunan. Dileep mengatakan, dengan pelarangan ekspor ini, PT Arutmin tidak bisa mengirimkan batu bara kalori tinggi (HCV) yang sudah terikat kontrak dengan pembeli luar negeri. Batu bara tersebut tidak dapat dijual di dalam negeri karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan PLN dan pembeli dalam negeri lainnya. Dampaknya Arutmin akan kehilangan pendapatan, potensi denda dan klaim dari pembeli.

Kemudian, menurut Dileep, Kredibilitas Arutmin sangat dipertaruhkan di mata pembeli luar negeri hingga penjualan batu bara lainnya di kemudian hari. Arutmin juga akan terganggu kredibilitasnya di mata pembeli luar negeri dan akan berdampak pada penjualan batubara di kemudian hari. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan ekspor batu bara kepada 34 perusahaan. Sanksi itu sendiri dijatuhkan lantaran perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban pasokan batu bara yang sesuai dengan kontrak penjualan dengan PT PLN (Persero) dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut memberikan tanggapan terkait dengan adanya perbedaan harga pelayanan test swab PCR yang cukup tinggi antara di Indonesia dengan beberapa negara lain, termasuk India. Menurut Wakil Ketua Umum IDI Slamet Budiarto, yang menjadi faktor utama mahalnya harga test PCR di Indonesia adalah karena pajak barang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Perbandingan harga di Indonesia dengan negara lain tak hanya berlaku pada test PCR, melainkan juga segala keperluan obat-obatan dan laboratorium. Padahal pemberian pajak pada alat kesehatan maupun obat-obatan itu tidak tepat karena keperluannya untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Sedangkan pemberian pajak diberlakukan untuk masyarakat yang menerima kenikmatan seperti halnya pembelian barang atau kendaraan.

Pihak IDI sendiri telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar untuk sedianya memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin berobat. Sebab banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan perawatan ke luar negeri atau bahkan negara tetangga karena harga berobatnya lebih terjangkau. Kendati begitu kata Slamet, belum ada tindakan dari pelayangan surat yang diberikan pihaknya terkait hal tersebut. Atas dasar itu dirinya mewakili IDI mendesak pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak masuk khususnya alat kesehatan dan obat-obatan ke Indonesia.

Senyum Tarmuji mengembang, Petani asal Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang itu merasakan manisnya panen buah semangka yang ditanamnya musim kemarau ini dan tumbuh subur di masa pandemi Covid-19. Semangka golden menjadi pilihan Tarmuji untuk lahan miliknya seluas kurang lebih 7.000 m2. Semangka itu merupakan jenis semangka dengan kulit warna kuning cerah dan bertekstur goretan serta daging buahnya dikenal renyah dan manis. Hampir dua bulan Tarmuji merawat semangka ini, mulai dari penanaman bibit. Usahanya berbuah manis. Dihargai Rp 40 juta oleh tengkulak. Hasilnya bagus. Buahnya besar dan sangat manis.

Untuk modal awal, Tarmuji menyebutkan, tak lebih dari Rp 4 juta, dari awal musim tanam hingga masa panen. Modal itu untuk membeli bibit, pupuk dan obat-obatan. Selain Tarmuji, rekannya. Radi menikmati hal sama. Hanya saja, Radi lebih memilih menanam semangka 'Inul' yang bentuknya agak lonjong dengan daging warna kuning Entah darimana istilah Inul yang disematkan itu. Semangka Inul ditanam di atas lahan setengah hektare. Musim ini meraup keuntungan besar. Radi mengantongi Rp 17 juta dari dua lahan miliknya. Radi bersyukur dengan hasil panen tahun ini.

Tingginya ekspor menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis oleh BPS Sulsel pada 5 Agustus 2021, mencatat ekonomi Sulsel pada triwulan II tahun 2021 tumbuh dengan angka 7,66 persen (y-on-y). 

Total nilai ekspor Sulsel selama semester l atau periode bulan Januari hingga Juni tahun 2021 sebesar US$ 614 juta. Dibandingkan tahun 2020 pada semester 1, maka nilai ekspor semester 1 tahun 2021 naik 13,28 persen. Untuk Januari-Juni 2020 total ekspor senilai US$ 542,03 juta. 

Sebagian besar Ekspor Juni 2021 ditujukan ke negara Jepang, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Australia. Terpisah, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman merasa bersyukur atas pencapian ekspor yang kian meningkat. Khususnya komoditi hasil pertanian. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat Sulsel kaya akan hasil pertanian. Menurutnya, ekspor pertanian memberikan dampak positif bagi para petani, salah satunya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Terbaru, pada 14 Agustus 2021 Sulsel kembali melakukan ekspor dalam kegiatan Ekspor Merdeka yang dilepas oleh Presiden RI , Jokowi. Sulsel melepas ekspor komoditi unggulan pertanian senilai Rp98 Miliar ke 6 negara.

Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air atau lebih dikenal sebagai maskapai SAM Air menang tender penerbangan perintis di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini. Wagus Hidayat, pria Bugis Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan, selaku Owner PT Semuwa Group, mengatakan dirinya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena pihaknya telah berhasil memenangkan tender untuk melayani penerbangan perintis di Kaltara.

Sebelum bertolak ke Kaltara, pihaknya melakukan pengecatan ulang di beberapa bagian badan pesawat dan juga memasang stiker logo pemerintah daerah setempat. Minggu, 15 Agustus ini bertolak ke Kalimantan Utara. Tetapi, nanti kami lihat kondisinya lagi. Yang jelas dalam waktu dekat kami akan bertolak ke sana. Selain melakukan pengecatan dan menempelkan logo pemerintah daerah setempat, kata Dayat, di bodi pesawat juga terpampang logo PON XX 2021 Papua. Ini sebagai bentuk dukungan dalam mempromosikan event PON Papua di Kalimantan Utara.

Provinsi Sumatra Barat menyimpan potensi besar terkait dengan pasar keuangan syariah karena seirama dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu rencana Bank Nagari melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah jadi momentum yang tepat untuk berkembang.Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki potensi yang besar untuk ekonomi syariah. Pengembangan perekonomian syariah nasional memang tidak terlepas dari keaktifan dan konsistensi program-program pengembangan ekonomi syariah.“Kita di Sumbar, bisa sejalan dengan ekonomi syariah ini,” kata Mahyeldi dalam webinar pekan lalu.Dari segi instrumen ekonomi, Sumbar bisa menjadi sumber penguatan ekonomi keuangan syariah, diantaranya adanya Pemerintahan Nagari, Koperasi Syariah, BPR Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Nagari Syariah.

Semenjak Mahyeldi dilantik jadi Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy, rencana konversi Bank Nagari jadi perbankan syariah makin mencuat sehingga banyak pihak pun mendukung agar Bank Nagari segera menjadi perbankan syariah.Pengamat ekonomi dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang Syafruddin Karimi mengatakan konversi Bank Nagari menjadi bank umum syariah adalah langkah yang tepat.“Perbankan dunia syariah bakal melirik Bank Nagari, bila resmi berkonversi menjadi perbankan syariah. Ini peluang, dan Bank Nagari perlu segera menjadi perbankan syariah,” katanya kepada Bisnis. Rencana konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada November 2019 lalu.

(Oleh - HR1)