Jakarta - Melihat prospek pertumbuhan kinerja PT Adi Sarana Armada (ASSA) yang cerah karena berkembangnya bisnis logistik saat pandemi. ASSA yang bergerak di bisnis mobilitas dan logistik, berhasil melanjutkan pertumbuhan kinerja positif di semester I-2021. Analis memproyeksikan segmen bisnis logistik Anteraja milik ASSA akan menyokong pertumbuhan kinerja ke depan. Segmen bisnis yang paling besar terhadap pendapatan ASSA adalah segmen logistik, melalui anak usaha PT Tri Adi Bersama (Anteraja). 

Bisnis antar cepat alias delivery express tersebut mengalami pertumbuhan kinerja yang signifikan, yakni naik hingga 269,9%. Segmen ini menyumbang pendapatan sebesar Rp 982,3% miliar, 46,6% dari total pendapatan ASSA. Belum lama ini, ASSA juga resmi menggandeng platform transportasi online PT Grab Teknologi Indonesia (Grab). Kerjasama ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan memberikan layanan pengiriman ke seluruh cakupan wilayah Anteraja di seluruh Indonesia melalui aplikasi Grab. 

Pemerintah akan membuka enam sektor yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam rangka hidup normal bersama Covid-19 dengan syarat wajib vaksin. Enam sektor ini adalah perdagangan, perkantoran/kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.Juru Bicara Menteri Koordintor bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, saat ini aturan terkait peta jalan (roadmap) hidup normal untuk enam sektor ini sedang disusun.

Tren berbelanja menggunakan platform digital untuk keperluan sehari-hari di masa pandemi COVID-19 kian meningkat.

Tren ini berbanding lurus dengan kinerja OVO sebagai salah satu platform pembayaran digital, rewards dan layanan finansial terdepan di Indonesia. OVO mencatat kenaikan sebesar 76 persen pada jumlah transaksi online merchant di semester I tahun 2021 ini.

Semua memahami pandemi ini memang menyulitkan, namun dukungan dan kepercayaan masyarakat, OVO tetap bisa mencatatkan kenaikan kinerja. OVO juga terus memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pengguna.

Hal ini sejalan dengan pengguna cenderung melakukan transaksi secara online. Misalnya, berbelanja kebutuhan sehari-hari, pembayaran digital atau tagihan dan hiburan. Hingga kini OVO melayani lebih dari 270 juta masyarakat.

Directorate General of Trade Remedies India pada 31 Juli lalu merekomendasi untuk tidak lagi mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap bahan baku pembuatan tekstil, yakni serat rayon atau viscose fiber, asal Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menilai India merupakan pasar yang sangat penting bagi serat rayon Indonesia.

Menurut dia, potensi besar produk serat rayon di India ditopang oleh kekurangan pasokan akibat ekspansi industri pemintaan. Dampaknya, kebutuhan serat rayon akan naik cukup besar, termasuk dari Indonesia. Redma menjelaskan, industri dalam negeri selalu menjunjung tinggi asas kejujuran dalam melakukan perdagangan dengan negara mana pun.

Direktur PT Asia Pacific Rayon, Basrie Kamba, berujar kapasitas produksi serat rayon di dalam negeri sebenarnya diprioritaskan untuk memasok kebutuhan dalam negeri yang meningkat setiap tahun. Namun mengamankan pasar ekspor juga sangat penting karena nilai ekspor serat rayon Indonesia setiap tahun sekitar US$ 400 juta.

Direktur Keuangan PT South Pacific Viscose, Rahadian Ratmawijaya, menyatakan India merupakan pasar yang sangat penting bagi rayon Indonesia, sehingga keputusan ini akan membantu produsen lokal mengamankan pasar ekspor. Kapasitas produksi pemintalan di India mencapai lebih dari 40 juta mata pintal atau 4 kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia.

Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mulai melakukan penyelidikan tindak lanjut atau sunset review antidumping terhadap barang impor polyester staple fiber (PSF) dengan nomor pos tarif 5503.20.00 asal India, Cina, dan Taiwan. Ketua KADI, Donna Gultom, mengatakan penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa bukti awal, seperti masih adanya dumping atau perbedaan harga barang yang merugikan industri dalam negeri.

Penerapan tarif bea masuk antidumping untuk PSF ini dikenakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2019 terhadap PSF dari Cina, India, dan Taiwan. Bea masuk antidumping berlaku sejak 19 Agustus 2019 hingga tiga tahun ke depan. Kebijakan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2016 yang telah habis masa berlakunya. Dalam temuan ketika itu, pemerintah melihat ada kelebihan kapasitas produksi PSF dari Cina.

Pemerintah waktu itu juga melihat harga jual ekspor produk PSF asal Cina, India, dan Taiwan lebih murah daripada rata-rata harga yang dijual kepada negara lain. Indikasi berikutnya ialah adanya pengenaan bea masuk terhadap produk PSF asal Cina, India, dan Taiwan oleh Amerika Serikat serta Pakistan. Diduga, penjualan produk asal Cina, India, dan Taiwan yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika atau Pakistan dialihkan ke Indonesia.

Sektor perbankan meningkatkan kewaspadaan akibat munculnya peningkatan risiko kredit segmen korporasi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, terus melanjutkan upaya pemberian keringanan atau restrukturisasi kredit kepada korporasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Jika hal tersebut belum cukup, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Atturidha, mengungkapkan, sebagai upaya mitigasi, perseroan telah membentuk pencadangan yang cukup sebagai salah satu opsi ketika terjadi penurunan kualitas kredit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi korporasi dalam negeri yang mengalami penurunan kinerja menjadi fokus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pasalnya, jika tidak segera diantisipasi, hal itu dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dia memastikan KSSK bakal terus memantau secara mendetail perkembangan segmen korporasi di berbagai level usaha.

Tak hanya itu, KSSK juga mendapat laporan adanya peningkatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada paruh pertama tahun ini tercatat ada 199 permohonan PKPU dan 36 permohonan kepailitan yang diajukan. "Kami senantiasa memperhatikan risiko-risiko yang muncul, termasuk saat ini yang diperhatikan adalah risiko dari restrukturisasi dan kenaikan PKPU serta kepailitan," ucap Sri Mulyani.

Aset Poly Network berbentuk mata uang kripto (cryptocurrency) pada kamis (12/8) telah dikembalikan sebagian,sekitar US$ 342 juta dari total yang dicuri para peretas senilai US$ 600 juta. Aksi para peretas misterius ini menarik perhatian para investor kripto sekaligus menimbulkan bermacam spekulasi terkait motifnya. Ada yang menduga mereka sengaja mencuri untuk mengungkapkan kelemahan keamanan yang berbahaya. Atau apakah mereka baru menyadari akan ditangkap. Aleksander, sebagai co-founder Coinfirm, mengatakan bahwa perusahaannya termasuk yang mengkhususkan diri mengikuti transaksi blockcain yang sangat rumit, serta membantu lembaga penegak hukum dan investor untuk melacak aset yang dicuri.

Beberapa penggemar kripto bahkan ada yang memuji aksi peretasan terhadap Poky dengan menyebut  sebagai pahlawan. Sementara itu, lainnya curiga bahwa para peretas mulai mengembalikan uang dikarenakan para detektif sedang mengejar mereka. "Sulit mengatakan apa niat awal  peretas itu. Para peretas mungkin hanya takut akan tindakan yang diambil terhadapnya." Yang paling terkenal, ketika ada peretas mencuri 850.000 bitcoin dari busa Jepang Mt Gox pada 2014. Saat itu, nilai bitcoin mencapai sekitar US$470 juta, dan hari ini secara  mengejutkan nilainya sudah US$ 38 milliar. Kemudian pada 2018, Coinchek, layanan pertukaran kripto di Jepang, diretas dan kehilangan US$ 500juta.

Namun, laporan itu mengingatkan bahwa terdapat lonjakan aksi peretas dan penipuan terkait keuangan terdesentralisasi (DeFi/ decentralized finance ), yakni suatu bentuk pembiayaan kripto, termasuk, pinjaman yang dirancang untuk memutus perantara seperti di perbankan. "Imajinasi penipu di industri ini terus berkembang," ujar Syedur Rahman, seorang pengacara Inggris yang khusus menangani kasus yang melibatkan mata uang kripto. Perjuangan para korban untuk mendapatkan kembali uang yang dicuri di Mt. Gox telah mandek selama bertahun-tahun dalam litigasi internasional. "Ketika ada konsumen yang kehilangan nominal, tidak banyak yang bisa dilakuan," Tambah Rahman. (YTD)

Alternatif skema pungutan untuk mengurangi efek dari emisi karbon selain pajak adalah Emission Trading Shceme (ETS) atau dikenal juga dengan nama Cap and Trade Scheme. Apa beda antara pajak karbon dan ETS?Dalam skema pajak karbon, pajak dikenakan atas karbon (CO2) yang dihasilkan jika melebihi ambang yang diperbolehkan. Misalnya, sebuah kilang minyak menghasilkan 1 juta ton CO2 dalam setahun. Berdasarkan kebijakan dari negara, CO2 yang boleh dihasilkan oleh kilang tersebut hanya 700 ribu ton. Maka, kilang minyak harus membayar 300 ribu ton CO2 dengan pajak, misalnya sebesar US$ 10/ton. Sehingga tiap tahun kilang itu harus membayar pajak karbon sebesar US$ 3 juta.

Berbeda dengan pajak karbon, ETS tidak menggunakan skema pinalti. Kilang minyak diberikan credit (kuota) CO2 sebesar 700 ribu ton per tahun. Kalau mereka menghasilkan CO2 sebesar 1 juta ton per tahun, mereka harus membeli kekurangan 300 ribu ton credit CO2 ke perusahaan lain yang punya tabungan CO2. Dengan cara ini, perdagangan antara yang membutuhkan kredit CO2 dan yang punya tabungan CO2 akan terjadi secara alami. Harga dari kredit CO2 ini akan bergantung supply dan demand atau bisa juga diatur oleh pemerintah.

Banyak negara belum menerapkan pajak karbon dan ETS, sementara ada Negara yang sudah atau akan memulainya. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi? Pertama, harga produk di Negara yang sudah menerapkan akan lebih mahal.  Kedua, kalau pajak karbon yang ditetapkan terlalu tinggi atau harga kuota karbon tidak terkontrol, akan banyak pengusaha yang tidak mau lagi berbisnis di bidang energi fosil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki mengatakan, per 30Juni 2021 baru 2,6 juta UMKM yang terdaftar di Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Disisi lain pemerintah terus melakukan sejumlah langkah agar UMKM tetap bertahan dan melakukan transformasi di tengah kondisi pandemi Covid-19. "Sebagai 99% dari populasi pelaku usaha di Indonesia, UMKM masih didominasi usaha mikro dalam skala kecil dan informal," ucap Teten dalam acara Puncak Peringatan Hari UMKM Nasional 2021 yang berlangsung secara virtual, kamis (12/8)

Menurut Teten, walaupun pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 mencapai 7,07%  (yoy) namun penerapan PPKM di kuartal III-2021 menghadirkan tantangan bagi aktivis usaha . Karena itu pemerintah berupaya meredam tantangan pandemi melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah mengalokasikan Rp161,2 trilliun atau 21% dari alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap dukungan UMKM dan korporasi. Kedua, melalui Peraturan Pemerintah Nomor.7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan  dan pemberdayaan UMKM, pemerintah memberikan kemudahan perizinan melalui OSS.  Ketiga, mengatur akses kemitraan rantai  pasok industri melalui kurasi produk oleh Smesco. Keempat, menghadirkan platform listing produk UMKM unggulan di spark trade, hingga akses dan pendampingan UMKM ekspor di BNI Xpora.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM. Namun pandemi juga membawa dampak positif salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM. "Namun digitalisasi UMKM harus diimbangi dengan 2 persyaratan yaitu peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM serta dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM." ujar Wapres. (YTD)

Impor baja pada semester 1-2021 mencapai sebesar US$ 5,36 milliar atau meningkat 51,18% dibandingkan periode sama 2020 sebesar US$3,55 milliar. Impor baja berada di posisi kedua komodiditi impor nasional. Volume impor baja semester 1 tahun ini mencapai 6,6 juta ton, naik dari semester II tahun lalu 5,5 juta ton. Ini menunjukkan pemerintah dinilai lambat melindungi baja dalam negeri. Hal ini berbeda dengan negara lain yang  langsung memberikan kebijakan trade remedies untuk melindung pasar dalam negeri.

Chairman Asosiasi Besi dan Baja Nasional Silmy Karim menerangkan, kenaikan impor baja dikhawatirkan akan terus berlanjut sepanjang 2021. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang cepat sebagai upaya antisipasi kemungkinan dampak negatif impor terhadap industri nasional. Berdasarkan dari data World Organization 2020 Indonesia belum banyak menggunakan instrumen trade remedies untuk melindung industri dalam negeri. Khususnya untuk melindung besi dan baja.

"Kajian LPEM Universitas Indonesia terbaru menyebutkan, pengenaan tarif BMAD dan safeguars atas impor produk-produk baja dapat meningkatkan PDB nasional sampe 0,15% atau setara dengan Rp2,3 trilliun dan memperbaiki neraca perdagangan nasional hingga Rp5,6 trilliun," Ujar Silmy, (YTD)