Impor Sumut Dari Tiongkok Terbesar, Diikuti Malaysia dan Australia
Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara mencatat, nilai impor melalui Sumatera Utara Juni 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 480,23 juta dolar AS atau naik sebesar 13,41 % dibanding bulan Mei 2021 yang mencapai 423,43 juta dolar AS. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 53,84 %.
la mengatakan, nilai impor menurut golongan penggunaan barang bulan Juni 2021 dibanding bulan Mei 2021, barang modal turun sebesar 1,59 %, bahan baku/penolong naik sebesar 15,26 % dan barang konsumsi naik sebesar 10,51%. Pada Juni 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar yakni bahan kimia anorganik sebesar 15,55 juta dolar AS (69,14%).
Nilai impor bulan Juni 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu 136,23 juta dolar AS dengan perannya mencapai 28,37 % dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar 62,13 juta dolar AS (12,94%) dan Australia sebesar 37,83 juta dolar AS (7,88%).
Pemerintah Stop Ekspor Puluhan Produsen Batubara
Di tengah harga batubara yang memanas dan terus capai rekor, pemerintah memilih menegakkan aturan kewajiban memasok batubara domestik atau domestic market obligation (DMO). Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi larangan ekspor batubara ke 34 perusahaan yang tak memenuhi kewajiban DMO sesuai kontrak dengan Grup PLN periode 1 Januari-31 Juli 2021. Dari salinan surat yang diperoleh KONTAN, Kementerian ESDM minta ketiga lembaga tadi, sesuai kewenangan masing-masing, membekukan Eksportir Terdaftar (ET), menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk penjualan batubara ke luar negeri kepada 34 perusahaan. Sanksi itu tetap berlaku hingga terpenuhinya kebutuhan batubara sesuai kontrak penjualan.
Ditjen Minerba Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri tertanggal 4 Agustus 2021.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, keputusan larangan ekspor adalah kewenangan pemerintah. Kata dia, aturan ini untuk memastikan perusahaan batubara melaksanakan komitmen pasokan ke PLN. Dari 34 perusahaan yang ada di daftar itu, Hendra menyebut tak semuanya produsen batubara. Beberapa di antaranya trader.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Dileep Srivastava menyatakan, BUMI segera menyelidiki dan menuntaskan persoalan ini. "Jangan berspekulasi. Kami sedang menyelidiki hal ini untuk diselesaikan secepatnya dan melanjutkan ekspor," kata dia, kemarin. Ini karena, PT Arutmin Indonesia, anak usaha BUMI, masuk daftar perusahaan batubara yang kena sanksi larangan ekspor. Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman memilih mengklarifikasi masuknya anak usaha GEMS yakni PT Borneo Indobara yang masuk daftar 34 perusahaan yang kena sanksi larangan ekspor. Kata dia, sebelumnya memang terjadi keterlambatan kapal PLN akhir Juli 2021.
(Oleh - HR1)
Inves Rp 381 Miliar, Surya Toto Modernisasi Teknologi Produksi Keramik
Budidaya Lebah Klanceng, Hasilkan Madu yang Dapat Dikonsumsi Penderita Diabetes Mellitus
Kemudahan Izin Usaha Bergantung pada Derajat Risiko
Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko diyakini efektif untuk membuat proses perizinan dunia usaha semakin sederhana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berujar, OSS berbasis risiko membagi tingkat perizinan menjadi tiga level, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap level memiliki risiko yang berbeda. Analisis risiko akan dilakukan transparan, akuntabel, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan atau penilaian profesional.
Salah satu contoh analisis risiko yang diterapkan adalah penilaian tingkat bahaya yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya. Khusus untuk usaha berisiko tinggi akan mengacu pada pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur teknis perizinan. Seluruh proses analisis itu harus menghasilkan keputusan dalam waktu paling lama 20 hari.
Jika dalam kurun waktu tersebut pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terkait belum mengeluarkan izin padahal seluruh berkas dan syarat telah dipenuhi, secara otomatis OSS akan mengeluarkan izin.
Marak Video Review Saldo Bank di Medsos, Ini Kata Ditjen Pajak
Produsen Semen Cetak Kenaikan Pendapatan
Menurut Herditya,
permintaan semen secara nasional pada semester I tahun ini naik 7,3 persen.
Sepanjang semester pertama, kata dia, permintaan semen didominasi wilayah Jawa dan
Sumatera. Proyek seperti Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung,
serta pembangunan jalan tol Trans-Sumatera menyokong pertumbuhan industri semen.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan kinerja industri semen tak lepas dari sektor konstruksi. Pada saat ekonomi membaik, kata dia, sektor konstruksi mulai bergerak setelah tahun lalu banyak proyek yang tertahan, termasuk yang berasal dari belanja pemerintah.
Sejak awal tahun, Bank Indonesia (BI) mencatatkan tren kenaikan indeks keyakinan konsumen (IKK). Pada Januari lalu, IKK mencapai 84,85 poin dan naik pada Juni menjadi 107,4 poin. Salah satu pendorong kenaikan IKK adalah pertumbuhan penjualan perumahan.
Pada semester pertama tahun ini, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) mencatatkan laba Rp 794,12 miliar atau tumbuh 29,7 persen dibanding pada semester pertama 2020. Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, mengatakan peningkatan laba ditopang oleh peningkatan volume penjualan serta pengelolaan utang.
BI Tambah Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal
Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong penggunaan mata uang lokal alias local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan dan investasi. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, mengatakan bakal memperluas kerja sama pemakaian mata uang dengan negara lain. Saat ini, Bank Indonesia telah menyepakati kerja sama LCS dengan Jepang, Malaysia, Thailand, dan Cina.
BI menghadapi tantangan dalam pelaksanaan skema LCS. Menurut Doddy, tak mudah menarik minat pengusaha agar memanfaatkan fasilitas LCS. Selain itu, masih banyak pengusaha yang memiliki kewajiban impor bahan baku menggunakan dolar Amerika Serikat.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Donny Hutabarat, mengatakan bakal terus mendorong kerangka kerja sama LCS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Saat ini, lebih dari 90 persen perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra di Asia ataupun di luar Asia menggunakan dolar Amerika. Dominasi dolar Amerika sebagai settlement currency dalam transaksi perdagangan dan investasi menimbulkan ketergantungan tinggi. Dampaknya, kurs rupiah menjadi sangat sensitif. Setelah menerapkan LCS, kata Donny, dalam sebulan Indonesia bisa mengurangi pemakaian dolar Amerika hingga US$ 117,3 juta.
Pelindo I Siapkan Tiga Pelabuhan Jadi Gerbang Utama Logistik Global
Mengukur Potensi Akselerasi Digital Keuangan Syariah
Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat secara adil dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai ekosistem keuangan syariah Indonesia yang diukur asset dan daya ekonomi untuk produk halal seperti sandang, pangan, rekreasi, hiburan, serta obat-obatan farmasi, sehingga ragam produk kecantikan halal, telah masuk ke dalam sepuluh besar industri halal dunia.
Sepanjang tahun 2020, kinerja aset industri keuangan syariah mampu mencapai pertumbuhan 21,48% atau di kisaran angka Rp 1.770.32 trilliun. Walaupun demikian, pangsa pasar perbankan syariah per Januari 2021 baru mencapai 6.55% dari total aset perbankan Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan usaha syariah dihadapkan dengan tantangan skala ekonomi yang memerlukan dukungan integrasi program dan koordinasi strategis antarpemangku kepentingan untuk membangun dan semakin memperkuat infrastruktur ekonomi industri syariah.
Demikian pula indikator kesadaran pun menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia mengingat banyaknya upaya dalam memperkenalkan industri keuangan syariah setahun belakangan ini. Kemudian, indeks inklusi keuangan syariah pun masih di posisi 9,1%, dibandingkan dengan tingkat inklusivitas keuangan nasional di angka 76,19%. Salah satu inisiatif yang kami luncurkan adalah penyelenggaraan ajang tahunan Shariah Thouhgt Leaders Forum, yaitu forum diskusi yang diselenggarakan sebagai sarana edukasi. Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata misi Maybank Indonesia dalam Humaniting Financials Sersres. Beberapa aspek yang perlu dilihat adalah insiatif untuk terus membangun supply side yang mumpuni. Upaya yang terus dilakukan adalah sinergi, kerja sama, harmonisasi di seluruh level pemangku kepentingan dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah. (YTD)









