Di tengah kucuran insentif untuk sektor properti, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah Tahun Anggaran 2020.Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2020.Selain itu, belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah (KPR) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Lembaga itu mencatat, dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang tersimpan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dan rekening penampung tidak tersalurkan kepada debitur.Hal ini kemudian menyebabkan alokasi anggaran tidak terserap dengan maksimal.Tidak tersalurkannya SBUM tersebut juga menyebabkan adanya utang subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Kementerian PUPR dalam Laporan Kinerja 2020 menuliskan bahwa penyaluran SBUM pada tahun lalu terkendala lesunya ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.Terlebih, pada tahun lalu pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah selama beberapa bulan yang berimplikasi pada macetnya roda perekonomian.

(Oleh - HR1)

Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan , perseroan resmi mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia. Di sisi lain, Pemprov Riau juga berharap agar Pertamina segera menyelesaikan proses pengalihan parcipating interest sebesar 10% di blok tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM. 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan berkomitmen mempertahankan produksi migas Blok Rokan pasca alih kelola dengan melakukan pengeboran sumur baru secara masif. " Pemerintah telah memberikan amanah kepada Pertamina untuk mengelola Blok Rokan, blok yang berkontribusi 24% dari produksi migas nasional." Dari data Kementerian ESDM, pada akhir Juli 2021 rata-rata produksi Blok Rokan sekitar 160.000 barel minyak per hari untuk minyak bumi dan 41 juta kaki kubik per hari untuk gas bumi. Dalam kaitan itu, kalangan pengamat perminyakan mengatakan sesuai dengan skala blok yang dikelolanya, Pertamina memerlukan mitra kerja yang mumpuni dan profesional di bidangnya.

Sementara itu, praktisi Migas Tumbur Parlindungan berpendapat pengambilalihan pengelolaan Blok Rokan membawa tantangan tersendiri, karena sepanjang menjadi operator wilayah kerja migas, perusahaan pelat merah itu belum pernah menggandeng mitra. Menurut Tumbur, kemitraan dalam mengelola Blok Rokan sangat diperlukan untuk mewujudkan pengalihan teknologi dan tidak sekadar memberikan bantuan keuangan. 

Kembalinya pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina juga membuat Pemprov Riau ingin secepatnya mendapatkan berkah, terutama participating interest sebesar 10%. "Pertamina berkomitmen BUMD berhak atas 10% participating interest Blok Rokan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Artinya, proses pengalihan proses PI 10% Blok Rokan agar segera dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujar Gubernur Riau Syamsuar. Sebelumnya, dia mengatakan Pemprov Riau telah menyiapkan badan usaha milik daerah untuk menggarap Blok Rokan bersama dengan PHR. Selain PI, permintaan daerah lainnya adalah komitmen untuk berkontribusi positif terhadap pendapatan negara dan pendapatan bagi hasil daerah dengan biaya operasional yang efisien. 

Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengungkapkan nilai akuisisi PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara yang menjadi pemasok listrik di Blok Rokan sebesar US$45 juta. MCTN merupakan perusahaan yang mengelola pembangkit listrik di Blok Rokan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas North Duri Cogen berkapasitas 300 megawatt dan uap 265 MBSPD.

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mendukung upaya pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Adapun, melalui penerbitan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri, pemerintah akan menerapkan sanksi berupa larangan ekspor hingga pengenaan denda bagi perusahaan batu bara yang tidak memenuhi ketentuan DMO.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan asosiasi berpendapat sanksi larangan ekspor merupakan kewenangan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan perusahaan-perusahaan agar melaksanakan komitmen pasokan batu bara ke PT PLN . "Sebagai asosiasi, kami dari awal juga mendukung upaya pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pihak yang wanprestasi, tidak hanya bagi pemasok yang merupakan produsen batu bara, tetapi juga pemasok yang merupakan perusahaan trader," ujar Hendra. Hendra menjabarkan, beberapa kesulitan yang dihadapi penambang dalam memenuhi kewajiban DMO adalah spesifikasi batu bara yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, kesulitan pengadaan kapal, terms kontrak, dan sarana jetty yang tidak memadai sehingga menyulitkan loading batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan pihaknya telah memberikan sanksi berupa larangan ekspor ke 34 perusahaan batu bara karena tidak memenuhi kewajiban pasokan DMO.

PT PLN (Persero) mulai mengalirkan listrik dan uap ke wilayah kerja Blok Rokan terhitung 9 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB. Pasokan listrik ini mengalir setelah alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Perusahaan listrik negara itu mulai masuk ke Blok Rokan setelah 97 tahun dikelola Chevron, perusahaan asal Amerika Serikat. Sebab sejak 1951 Blok Rokan dikelola Chevron hingga akhirnya blok migas terbesar di Indonesia tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Untuk menjamin pasokan listrik dan uap dalam operasional wilayah kerja Rokan, PLN dan PHR sudah menyepakati untuk menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dan uap pada 1 Februari 2021 lalu. Dalam melayani kebutuhan listrik dan uap di wilayah kerja Rokan, PLN merencanakan lewat 2 tahap yakni pada masa transisi dan masa permanen.

Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun. PLN sendiri telah mengakuisisi saham perusahaan pembangkit eksisting yang selama ini melistriki wikayah kerja Rokan, yaitu PLTG North Duri Cogen 300 MW (meggawat) dan didukung PLTG Minas dan Central Duri sebesar 130 MW.

Di tahap kedua, masa layanan permanen akan mengandalkan pembangkit dan jaringan PLN yang dimulai pada 2024. PLN akan melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera, dengan kapasitas 400 MW.

Selain itu, PLN memastikan penyediaan pasokan listrik yang andal dari Sistem Sumatera ke Blok Rokan dilakukan dari tiga sumber.

Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara mencatat, nilai impor melalui Sumatera Utara Juni 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 480,23 juta dolar AS atau naik sebesar 13,41 % dibanding bulan Mei 2021 yang mencapai 423,43 juta dolar AS. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 53,84 %.

la mengatakan, nilai impor menurut golongan penggunaan barang bulan Juni 2021 dibanding bulan Mei 2021, barang modal turun sebesar 1,59 %, bahan baku/penolong naik sebesar 15,26 % dan barang konsumsi naik sebesar 10,51%. Pada Juni 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar yakni bahan kimia anorganik sebesar 15,55 juta dolar AS (69,14%).

Nilai impor bulan Juni 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu 136,23 juta dolar AS dengan perannya mencapai 28,37 % dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar 62,13 juta dolar AS (12,94%) dan Australia sebesar 37,83 juta dolar AS (7,88%).

Di tengah harga batubara yang memanas dan terus capai rekor, pemerintah memilih menegakkan aturan kewajiban memasok batubara domestik atau domestic market obligation (DMO). Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjatuhkan sanksi larangan ekspor batubara ke 34 perusahaan yang tak memenuhi kewajiban DMO sesuai kontrak dengan Grup PLN periode 1 Januari-31 Juli 2021. Dari salinan surat yang diperoleh KONTAN, Kementerian ESDM minta ketiga lembaga tadi, sesuai kewenangan masing-masing, membekukan Eksportir Terdaftar (ET), menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk penjualan batubara ke luar negeri kepada 34 perusahaan. Sanksi itu tetap berlaku hingga terpenuhinya kebutuhan batubara sesuai kontrak penjualan.   

Ditjen Minerba Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri tertanggal 4 Agustus 2021. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, keputusan larangan ekspor adalah kewenangan pemerintah. Kata dia, aturan ini untuk memastikan perusahaan batubara melaksanakan komitmen pasokan ke PLN. Dari 34 perusahaan yang ada di daftar itu, Hendra menyebut tak semuanya produsen batubara. Beberapa di antaranya trader.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Dileep Srivastava menyatakan, BUMI segera menyelidiki dan menuntaskan persoalan ini. "Jangan berspekulasi. Kami sedang menyelidiki hal ini untuk diselesaikan secepatnya dan melanjutkan ekspor," kata dia, kemarin. Ini karena, PT Arutmin Indonesia, anak usaha BUMI, masuk daftar perusahaan batubara yang kena sanksi larangan ekspor.   Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman memilih mengklarifikasi masuknya anak usaha GEMS yakni PT Borneo Indobara yang masuk daftar 34 perusahaan yang kena sanksi larangan ekspor. Kata dia, sebelumnya memang terjadi keterlambatan kapal PLN akhir Juli 2021.

(Oleh - HR1)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis DestryawanTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu di antara tujuh pabrik keramik milik PT Surya Toto Indonesia (STI) tengah dimodernisasi dengan tambahan investasi senilai Rp 381 miliar.Industri keramik milik PT Surya Toto Indonesia Tbk (STI) tengah memodernisasi salah satu dari tujuh pabrik keramiknya di Cikupa, Tangerang, Banten, dengan nilai investasi sebesar Rp381 miliar.Presiden Direktur STI Hanafi Atmadireja mengatakan pabrik yang dalam proses modernisasi tersebut, merupakan pabrik 'umur' tertua."Nanti akan diubah untuk mengekspor 216.000 buah produk saniter per tahun," ujar Hajafi di Pabrik STI, Tangerang, Banten, Selasa (10/8/2021).Baca juga: Dirjen IKTF: Protokol Kesehatan Jadi Kunci Kembangkan Industri di Masa PandemiToto berujar modernisasi, dilakukan untuk memenuhi pasar Indonesia. Menurut Hanafi, pabrik Toto menghasilkan 2 juta unit produk saniter. Namun, sempat mengalami penurunan 20 persen selama pandemi virus corona atau Covid-19.Baca juga: Kemenperin Monitoring Impementasi IOMKI di Industri Keramik dan Sepatu"Dari total itu, 70 persen produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 30 perseb, diekspor ke 33 negara," imbuh Hanafi.Sementara Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam mengatakan penerapan protokol kesehatan dari hulu hingga hilir dinilai sebagai kunci pengembangan industri."Selama hampir lebih dari dua tahun, mereka (sektor industri) menerapkan protokol kesehatan dengan lebih detail. Protokol kesehatan menjadi kunci pengembangan industri. Dalam kondisi (industri) yang fit, maka akan membawa produktivitas yang tinggi," tutur Khayam saat berkunjung ke Pabrik PT Surya Toto Indonesia (STI), Tangerang, Banten.Di pabrik ini Khayam melakukan monitoring dan evaluasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) di Kabupaten Tangerang, Banten.Khayam melihat penerapan protokol kesehatan di pabrik. Terutama penggunaan masker, jaga jarak antar para karyawan, dan disiplin mencuci tangan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius JyesthaTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernahkah Anda mendengar madu klanceng? Madu yang dihasilkan oleh lebah Klanceng atau yang dalam bahasa latin disebut levicep Trigona ini diklaim memiliki sejumlah keunggulan.Pimpinan Cabang Kabupaten Bekasi PT Mahakarya Berkah Madani (MBM) Bangbang Alex mengatakan madu klanceng kaya nutrisi, vitamin, mineral dan enzim yang sangat membantu memulihkan stamina serta perbaikan sel tubuh.Madu ini juga diklaim memiliki fungsi sebagai anti bakteri,antibiotik dan anti peradangan, juga mampu mengurangi kolestrol LDL, hipertensi.Selain itu, madu dari lebah Klanceng Trigona ini sangat disarankan bagi para penderita diabetes mellitus atau kencing manis."Kandungan propolis dan bee pollen madu klanceng sangat tinggi, bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan terapi berbagai penyakit berat. Selain itu, madu klanceng dipercaya sebagai antioksidan kuat yang bisa melawan radikal bebas di dalam tubuh," ujar Bangbang, Selasa (10/8/2021).Baca juga: 4 Cara Menghilangkan Komedo secara Alami, Bisa Pakai Madu dan LemonDia menjelaskan bahwa Wagiyanto Angkasa Wijaya selaku pemilik dari perusahaan PT MBM yang bergerak di bidang budidaya ternak lebah Klanceng ini awalnya merupakan peternak madu mandiri biasa.Baca juga: 9 Kombinasi Makanan yang Mempercepat Penurunan Berat Badan, Termasuk Madu dan LemonSeiring berjalannya waktu, yang bersangkutan akhirnya membuat program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk masyarakat.Madu Klanceng sendiri, kata Bangbang banyak dipergunakan oleh industri obat-obatan dan kosmetik. Kandungan 100 gram madu tersebut setara dengan energi yang dihasilkan bila mengkonsumsi 50 butir telur ayam.Baca juga: Bibir Gelap dan Hitam? Coba 5 Cara Alami Ini untuk Mencerahkan, dari Madu hingga Baking SodaDengan beragam dan banyaknya manfaat, Bangbang mengatakan harga madu klanceng pun cukup tinggi. Permintaan madu ini pun semakin meningkat, terlebih dalam masa pandemi Covid-19.

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko diyakini efektif untuk membuat proses perizinan dunia usaha semakin sederhana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berujar, OSS berbasis risiko membagi tingkat perizinan menjadi tiga level, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap level memiliki risiko yang berbeda. Analisis risiko akan dilakukan transparan, akuntabel, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan atau penilaian profesional.

Salah satu contoh analisis risiko yang diterapkan adalah penilaian tingkat bahaya yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya. Khusus untuk usaha berisiko tinggi akan mengacu pada pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur teknis perizinan. Seluruh proses analisis itu harus menghasilkan keputusan dalam waktu paling lama 20 hari.

Jika dalam kurun waktu tersebut pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terkait belum mengeluarkan izin padahal seluruh berkas dan syarat telah dipenuhi, secara otomatis OSS akan mengeluarkan izin.

JAKARTA, DDTCNews - Fenomena pamer saldo rekening bank kembali muncul di media sosial beberapa hari terakhir. Akun media sosial Ditjen Pajak (DJP) pun ikut berkomentar terhadap beberapa unggahan warganet. Unggahan video Ganteng, Review Saldonya Dong marak bermunculan di Tiktok dan Instagram. Banyak pengguna media sosial tersebut yang mengunggah saldo rekening. Terlepas dari benar atau tidaknya nilai saldo tersebut, akun media sosial DJP memberikan respons. Salah satunya pada unggahan akun @danikhsan di Tiktok yang menunjukkan struk penarikan uang Rp700.000 dan sisa saldo sekitar Rp11 triliun. Unggahan itu direspons DJP dengan komentar “Gantengnyaaa”. Komentar DJP itu mendapat respons hampir 5.000 balasan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor pada ranah media sosial, DJP berupaya memberikan edukasi dan informasi kepada wajib pajak. Komentar taxmin akun Tiktok DJP saat marak video Ganteng, Review Saldonya Dong bagian dari upaya tersebut. Menurutnya, komentar yang disampaikan taxmin sebagai upaya untuk mengingatkan adanya kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang didapatkan. Selain itu, harta yang dimiliki juga wajib disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak. “Di media sosial, peran yang kami jalankan adalah memberikan edukasi dan informasi kepada wajib pajak, di antaranya dari hal-hal rutin seperti mengingatkan kewajiban pelaporan SPT dan juga termasuk pelaporan atas harta yang mereka miliki di dalam SPT sebagaimana diamanatkan undang-undang," jelas Neilmaldrin, dikutip pada Selasa (10/8/2021). Neilmaldrin menyatakan proses bisnis tersebut merupakan hal biasa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan pajak. Dia menyebutkan akun medsos resmi DJP yang aktif berkomentar juga berlaku pada platform lainnya seperti Twitter dan Instagram. Dia juga menegaskan tidak ada proses bisnis khusus yang dilakukan DJP saat memberikan komentar pada beberapa topik pembicaraan atau akun tertentu. Proses bisnis pengawasan, lanjutnya, dilakukan berdasarkan derajat risiko wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. "Hal itu tentunya juga kami lakukan di platform media sosial lainnya seperti di Twitter. Jadi such an ordinary task, bukan hanya khusus kepada warganet tertentu di media sosial," terangnya. Neilmaldrin menambahkan kegiatan pengawasan pajak tidak menyasar spesifik pada platform sosial media tertentu. DJP melakukan pengawasan secara holistik pada pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat sebagai pembayar pajak. "Pada dasarnya salah satu tugas pokok dan fungsi DJP adalah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta perluasan basis pajak," imbuhnya. (kaw)