Setelah muncul kasus pungutan liar bantuan sosial, terkuak pula anggaran bahan pakaian wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang, Banten, naik dua kali lipat di tengah situasi pandemi Covid19.  Anggaran pengadaan bahan pakaian wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang tahun 2021 mencapai Rp 675 juta. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari tahun 2020 se besar Rp 312,5 juta. Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa 109 perusahaan ikut dalam tender pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp 675 juta.

Dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 238 juta hingga Rp 671 juta. Masih dilaman yang sama, pagu anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta. Tender diikuti 18 perusahaan dengan tawaran harga mulai dari Rp 230 juta hingga Rp 301 juta. "Saya tidak tahu penentuan pagu anggaran karena sistem lelang. Lelangnya bagaimana saya tidak tahu," ucap Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono, Rabu. Dia menyebutkan, anggaran sebesar itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Setiap anggota akan mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setelan yang terdiri dari satu setel pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian serta dua setel pakaian dinas harian."Spesifikasi setiap pakaian mengacu pada standar satuan harga dari pemerintah setem pat. Saya belum tahu spesifikasi dan harga setiap setelannya," ujarnya.

Pengadaan pakaian wakil rakyat itu berlangsung setahun sekali sesuai Peraturan Peme rintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Kota Tangerang mencapai 250 setel. 675 juta, satu setelan dikenai biaya Rp 2,7 juta. Misbah Hasan mengatakan, spesifikasi baju DPRD Kota Tangerang antara tahun 2020 dan 2021 perlu diperiksa. Demikian juga harga pasaran di tengah situasi pandemi Covid19 guna memastikan wajar atau tidak nya anggaran tersebut. Setiap tahun ada kenaikan harga, tetapi tidak wajar kalau sampai naik 100 persen. 2020 dan 2021. Jika spesifikasinya sama, cek harga di tengah pandemi karena jarang naik signifikan," katanya.

Sebelumnya, Kota Tangerang juga dikejutkan dengan pungutan liar yang mewarnai penyaluran bantuan sosial. Tangerang menerima 47 aduan melalui pesan teks ke nomor 08111500293. Aduan tersebut berasal dari sejumlah wilayah se Kota Tangerang. Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Deonijiu de Fatima mengatakan, penyidik sudah memeriksa tujuh orang yang terdiri dari enam warga dan satu pendamping sosial Program Keluarga Harapan di Karang Tengah. Belum ada tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan terhadap warga atau pendamping sosial lain nya. Dalam pemeriksaan diketahui, lima warga Karang Tengah itu menerima bansos tidak sesuai jumlah semestinya. Mereka menerima Rp 500.000 dari seharusnya Rp 600.000 sehingga mengadukan dugaan pungli oleh pendamping sosial di wilayah mereka.

Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Pandu Sjahrir, ”Di mata global, startup dari India, Indonesia, dan Amerika Latin dianggap punya potensi besar. Dari segi pasar, pasar di tiga negara ini sangat potensial. Dia lantas mencontohkan kasus Bukalapak yang akan resmi IPO pada 6 Agustus 2021. Hingga sekarang, jumlah orang yang mendaftar untuk membeli saham Bukalapak telah mendekati 1 juta orang. Diminati belasan hingga puluhan ribu investor ritel.

Pengacara teknologi di firma hukum global ”Withers”, Joel Shen, menambahkan, pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara telah melahirkan startup bervaluasi 1 miliar dollar AS atau unicorn generasi pertama. Nama-nama besar, seperti Gojek, Tokopedia, Ovo, Traveloka,dan Bukalapak, didirikan oleh generasi wirausaha bidang teknologi yang merupakan penentu transformasi digital di Indonesia

Senada dengan Pandu, Joel menilai, investor perusahaan modal ventura yang melakukan exit strategy sepanjang 2021 akan mempunyai modal baru guna ditempatkan kembali ke startup. Pada akhirnya, itu semua akan menggairahkan ekonomi digital.”Mantan pendiri dan eksekutif senior kemungkinan akan mencari petualangan baru, dan mungkin mendirikan bisnis baru,” katanya.Sejumlah perusahaan modal ventura di Singapura didirikan investor Indonesia, seperti East Ventures, Alpha JWC, Intudo Ventures, AC Ventures, dan Venturra Capital. Mereka berkontribusi terhadap lahirnya sejumlah startup baru.Ekonomi digital Indonesia yang hanya bernilai 8 miliar dollar AS pada 2015 meningkat lima kali lipat menjadi 44 miliar dollar AS pada 2020. Laporan”SEA E-Economy 2020” yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Co memprediksi ekonomi digital di Indonesia tumbuh tiga kali lipat menjadi 124 miliar dollar AS pada 2025.Golden Gate Ventures dalam laporan Southeast Asia Startup Ecosystem 2.0 memperkirakan total 468 perusahaan modal ventura melakukan exit strategy pada kurun 2020-2022. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan proyeksi yang ada di laporan edisi 2019.

Jakarta - Grup Salim terus mengepakkan sayap bisnisnya. Selain eksis di bisnis lama, Grup Salim kini ambil bagian di sejumlah sektor bisnis, mulai dari perbankan, energi, infrastruktur, data center hingga teknologi. Grup Salim memiliki 6,07% saham PT Bank Mega Tbk dan juga PT Medco Energi International Tbk (MEDC). Salim memiliki saham MEDC melalui Diamond Bridge Pte Ltd. Perusahaan ini merupakan holding company yang berbasis di Singapura serta dikendalikan oleh pemilik Grup Salim. Diamond Bridge menjadi pemilik saham MEDC sejak tahun 2019 lalu. 

Grup Salim melalui Diamond Bridge disebut-sebut sudah memperbesar kepemilikan sahamnya di MEDC menajdi lebih dari 60% sehingga berstatus sebagai pemilik saham mayoritas. Hal ini terjadi lantaran perusahaan itu mendanai Medco Daya Abadi Lestari untuk mengakuisisi Ophir Energy Plc. Selain di Medco dan Bank Mega, Grup Salim juga mempunyai kepemilikan saham di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK). Hingga kini, Salim masih setia memegang 9% saham Elang Mahkota Teknologi. EMTK terbuka bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kolaborasi usaha.

Jakarta - Wabah Covid-19 merontokkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Akibat wabah, angka kemiskinan dan penggangguran di Tanah Air berpotensi bertambah. Demi menekankan dampak buruk pandemi, sejumlah korporasi jumbo, dengan laba tahunan di atas Rp 2 triliun, turut membantu penanganan Covid-19, dengan mencuil sebagian dana alokasi corporate social responsibility (CSR).  Realisasi penyaluran program CSR tahun 2020 mencapai Rp 174.61 miliar (audited). Program CSR pada 2021 digunakan untuk mendukung pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan. BBNI juga menggulirkan program sosial untuk pengentasan kemiskinan seperti pembagian sembako hingga program penyediaan air bersih.

Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk (ASII) tidak membeberkan besaran dana CSR Astra setiap tahun. Namun dalam melakukan kegiatan sosial, Grup Astra berpegang pada empat pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan. Astra International berfokus pada penyediaan program pelatihan dan pendampingan ketimbang sekadar memberikan donasi. Sebab, ASII menilai program pelatihan dan pendampingan akan memiliki dampak lebih luas dan bersifat jangka panjang. Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN menyebutkan dalam menyusun program CSR, PLN mempertimbangkan sejumlah hal penting. DI antaranya adalah regulasi dan standar yang berlaku terkait CSR, strategi perusahaan, dan analisis risiko perusahaan. PLN menyusun program CSR yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. PLN juga membuat program yang memiliki creating share value.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Persoalan ini nyata dan bahkan sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia. "Sebelum 2045 kita akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini sudah menghangat," ungkap Sri Mulyani dalam webinar, Rabu (4/8/2021). "Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," tegasnya.

Masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi. "Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," papar Sri Mulyani.

Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang. Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," pungkasnya

Untuk itu, sejumlah aktivitas mulai dari percepatan proses dari reserves menjadi produksi hingga eksplorasi sejumlah cekungan yang belum dieksplorasi guna menemukan sumber migas menjadi hal yang harus dilakukan segera."Maka dari itu, SKK Migas membuat rencana jangka panjang agar mampu mencapai target yang kami nilai tidak terlalu agresif," ujar Fatar.Fatar menambahkan, , target tersebut memang penuh tantangan seperti investasi besar, regulasi tumpang tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi industri hulu migas.Selain itu, industri migas juga mendapat tekanan dari adanya target penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca hingga 29% pada 2030. Alhasil, KKKS harus bisa menyeimbangkan antara target produksi dengan target penurunan emisi karbon sehingga dapat memenuhi persyaratan kebijakan dekarbonisasi. Usaha mencapai keseimbangan tersebut jelas membutuhkan upaya yang besar."Saat ini sebanyak 60% lapangan migas di Indonesia sudah mature, sehingga perlu biaya yang tinggi. Beberapa lapangan migas juga memproduksi karbon cukup tinggi," ujarnya.Sementara itu, Direktur Repsol Indonesia Greg Holman mengungkapkan, investor migas tidak hanya melihat pada hal-hal yang klasik seperti bagaimana dan dimana mereka harus menempatkan investasinya.Secara umum, lanjut dia, keputusan menempatkan investasi akan memperhatikan beberapa hal, seperti prospek bisnis yang ada, rencana pembiayaan pembangunan, waktu yang diperlukan untuk pengembangan, akses terhadap pasar, dan kebijakan fiskal yang ada pada negara tersebut, hingga bagaimana peraturan yang ada dapat mendukung atau tidak terhadap investasi yang dilakukan."Sejauh ini Indonesia sudah banyak sesuai dengan hal-hal tersebut. Kami melihat pasar energi yang begitu besar di sini," pungkas Greg.artikel ini sudah tayang di KONTAN, dengan judul: Investasi migas masih jadi penopang, kebijakan penurunan karbon mesti dibuat lengkap

Sebagai negera dengan populasi muslim terbesar di dunia, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dirasakan masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki populasi muslim besar lainnya. Fakta tersebut dapat terlihat dari State Global of Islamic Economy indicator (GIEI) tahun 2020 yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Dilihat dari indikator ekonomi syariah, ternyata justru negara tetangga kita, Malaysia yang menempati posisi teratas, disusul Saudi Arabia dan United Arab Emirat (UAE), sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-4. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, dimana Indonesia memiliki peringakat ke-5. Dengan jumlah penduduk muslim 229 juta orang atau 84,8% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 270 jiwa, maka sudah sewajarnya apabila ekonomi dan keuangan syariah menjadi tuan rumah di Indonesia.

Peran dari industri perbankan syariah di negara tetangga kita. Malaysia bahkan telah mencapai 40%, padahal populasi muslim di negara tersebut hanya 61,3% dari seluruh penduduk yang jumlahnya 32,7 juta. Malaysia merupakan sebuah contoh sukses bagaimana industri perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang pesat di kawasan Asia. Industri makanan halal merupakan salah satu indikator ini melihat bagaimana peran industri makanan halal, berkembang mulai dari sisi suplai bahan makanan hingga restoran dan tempat-tempat penjualan maknanan halal, sampai proses sertifikasinya. Kemampuan Indonesia untuk memproduksi makanan halal sangat besar, sehingga  peluang tersebut perlu didukung dan dikawal oleh pemerintah agar Indonesia mampu menjadi pemasok makanan halal terbesar di dunia. Termasuk pasar busana muslim global sangat besar mengingat saat ini 22 milliar penduduk dunia merupakan populasi dengan latar belakang muslim.

Di Indonesia saat ini tidak ada satu pun produsen busana muslim yang besar dan mendominasi pasar, seperti halnya "The Modis" dari Dubai dan "Modanisa" dari Turki yang sudah terkenal di dunia. Bahkan produsen pakaian Uniqlo dari Jepang juga ikut memproduksi hijab dan busana muslim, sehingga produsen pakaian global non muslim melihat peluang besar untuk busana muslim. Potensi wisata berbasis syariah di Indonesia sangat besar apabila benar-benar digarap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bagi masyarakat muslim, kebutuhan untuk memperoleh obat-obatan dan kosmetik yang memiliki predikat halal sangat tinggi. Saat ini belum begitu banyak produsen obat-obatan  dan kosmetik halal di dunia. Malaysia menempati urutan pertama dalam hal penyediaan  obat-obatan dan kosmetik yang berpredikat halal. Semua itu tidak terlepas dari upaya pengembangan industri tersebut  sejak beberapa tahun lalu.

Melihat fakta diatas, sangat terbuka sekali peluang Indonesia menjadi ekonomi syariah sebagai gelombang baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan populasi muslim yang mencapai 229 juta jiwa , ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di Indonesia. Kita memerlukan lembaga khusus yang bisa melaksanakan, memonitor dan mengkoordinasikan semua kegiatan ekonomi syariah sampai level di bawah. Untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah perlu membentuk semacam Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional, atau dengan membentuk satu deputi baru di Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, serta pembentukan unit ekonomi syariah di kantor-kantor perekonomian di daerah. Pembentukan badan dan unit kerja tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu cara guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. (YTD)

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,77 trilliun untuk subsidi kuota internet yang terbagi Rp 2,3 trilliun oleh Kementerian Kebudayaan, Reset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Rp 470 milliar oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan subsidi kuota akan berlangsung selama tiga bulan dari September hingga November 2021. "Dengan adanya Covid-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh , maka kami memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini sudah dimulai sejak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konverensi pers secara virtual, rabu (4/8). 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, ) menyatakan, pemerintah harus melakukan tranformasi ekonomi untuk bisa keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Pasalnya, bila pertumbuhan ekonomi hanya 5%, Indonesia sulit keluar dari middle income trap sebelum 2045. "Covid-19 menyebabkan  setback dalam pembangunan, Inodnesia kembali menjadi low middle income economy. Dan untuk itu kita perlu tumbuh 6% jika ingin keuar dari middle income trap. Indonesia punya tugas besar ke depan." ucap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar daring, rabu (4/8) Menurut Amalia, Transformasi Ekonomi Indonesia secara konsisten mengangkat trajectory ekonomi Indonesia, "Satu-satunya cara, kita harus melakukan redesain transformasi ekonomi yang saat ini sedang dilakukan  Bappenas. Tetapi Transformasi ekonomi kedepan harus inklusif masuk ke green recovery dan tentunya harus berkelanjutan," ucap Amalia. Pemerintah sudah menerbitkan undang-undang No.11 tahun 2020 sebagai perwujudan reformasi tersebut. Regulasi tersebut untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembiayaan adaptasi perubahan iklim yang seimbang dengan mitigasi berpotensi menyelamatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 110,38-577,01 trilliun. "Yang kita sasar adalah bagaimana mengurangi potensi kehilangan PDB. Potensi kehilangan PDB karena perubahan iklim itu nilainya cukup besar Rp 110-570 trilliun lebih," kata Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Pendanaan  Direktorat Mobilitas Sumber Daya Sektoral dan regional di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Rusly dalam sesi Pojok Iklim untuk Peluang Pembiayaan Karbon Biru di Indonesia, Rabu (4/8)

Karena itu seperti yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 26 secara daring beberapa waktu lalu, diharapkan pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berimbang. Dia mengatakan, upaya adaptasi dalam NDC dilakukan sbegai upaya mempertahankan berkontribusi ekonomi, sosial, dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam (Lanskap) terhadap PDB. Adaptasi untuk ketahanan ekonomi  yang dilakukan, kata dia, antara lain melakukan pertanian dan berkebunan berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi lahan, pemanfaatan lahan,  terdegradasi untuk energi terbarukan, serta perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi. 

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan iklim KLKH Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, dampak perubahan iklim meningkat drastis dan mengerikan. Namun, kelihatannya Indonesia masih beruntung karena letak geografis yang menumpulkan dampak peningkatan kondisi perubahan iklim itu. Potensi penyerapan emisi karbon dari wilayah transisi antara terestrial dan laut, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian. Karena itu suatu gambaran tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini seharusnya bisa memacu semangat untuk masa depan, sekaligus tanggung jawab terhadap stabilitass iklim global. 

(YTD)