Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemkeu) kembali menambah enam perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual pada Indonesia. Keenam pelaku usaha itu, yakni Shutterstock, Inc., Shutterstock Ireland Ltd., Fenix International Limited, High Morale Developments Limited dan Avecille Pte Ltd. 

Dengan penambahan enam perusahaan tersebut, maka pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh pemerintah menjadi 81 badan usaha. Adapun hingga akhir Juli 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp 2,2 triliun. Kedepan, Direktorat Jenderal Pajak terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri kepada konsumen di Indonesia. 

Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)atas jasa sewa ruangan untuk pedagang eceran. Insentif inidiberikan dalam rangka meringankan beban pedagang ditengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 102/PMK.010/2021 dan mengamanatkan pemerintah menanggung PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang Agustus-Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus-November 2021. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, Rabu (4/8/2021),mengatakan, pedagang yang dimaksud merupakan pengusaha yang semua atau sebagian usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah berhasil menjalin kesepakatan dengan beberapa negara penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan maupun investasi. Adalah Malaysia, Thailand dan Jepang serta China. Selanjutnya ada tiga negara lagi yang menjadi incaran BI. "Ke depan, terdapat 3 negara yang akan dijajaki untuk melakukan kerjasama LCS yaitu India, Korea Selatan dan Filipina," kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat kepada CNBC Indonesia. Dengan LCS maka kedua negara yang bekerja sama bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sehingga kedua mitra dagang, tidak perlu menukar dolar AS terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Transaksi melalui LCS ini mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut dan rupiah. Selain itu ada juga sharing informasi dan diskusi secara berkala antar otoritas. Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan LCS dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang mencapai US$ 117,3 juta rata-rata setiap bulannya atau setara dengan Rp 1,68 triliun (kurs Rp 14.400/US$). Indonesia juga sudah sepakat dengan China dan akan diimplementasikan pada bulan ini. "Pada awal Agustus 2021, terdapat penyempurnaan aturan untuk LCS Indonesia-Malaysia dan LCS Indonesia Jepang, serta implementasi LCS Indonesia-Tiongkok," jelas Donny. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan lebih dari 90% perdagangan Indonesia dengan negara mitra, baik di kawasan Asia maupun luar Asia menggunakan dolar Amerika Serikat (USD). "Dominasi USD sebagai settlement currency dalam transaksi perdagangan dan investasi menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap USD di pasar valas domestik," kata Erwin. Sehingga, lanjut Erwin penggunaan dolar AS yang tinggi menyebabkan tingginya sensitivitas pergerakan rupiah terhadap global shock seperti pandemi saat ini. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang berlebihan, kata Erwin berdampak negatif terhadap stabilitas harga atau inflasi dan dapat mengganggu kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban utang luar negeri atau perdagangan. "Oleh karena itu, dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pendalaman pasar keuangan non USD domestik, BI terus mengupayakan peningkatan penggunaan mata uang non-USD dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan luar negeri," jelasnya.

Harga gabah di tingkat petani dan harga beras eceran turun pada Juli 2021 dibanding pada sebulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat harga gabah kering panen (GKP) bulan lalu sebesar Rp 4.311 per kilogram. Harga itu turun 5,17 persen dibanding pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 4.546 per kilogram. Adapun gabah kering giling (GKG) dihargai Rp 4.874 per kilogram, turun 1,81 persen dibanding pada Juni yang senilai Rp 4.964 per kilogram. 

Ketua Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, menuturkan musim kemarau basah yang terjadi pada tahun ini memicu musim gadu atau musim tanam kedua pada April lalu, lebih cepat dari jadwal semula pada Mei. Implikasinya, puncak musim panen, yang biasanya baru terjadi pada akhir Agustus atau awal September, menjadi tiba lebih awal. “Ketika produksi cukup baik pada musim pertama dan kedua ini, seharusnya pemerintah mengusahakan untuk memperbesar cadangan pangan,” tutur Said kepada Tempo, kemarin.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, berujar, ketersediaan pasokan beras memang sedang tinggi. Penyebabnya ialah terjadi surplus 3,8 juta ton pada musim panen raya pertama lalu (Oktober 2020-Maret 2021), yang bertepatan dengan musim hujan. Pada saat itu, Sutarto mengatakan, pemerintah tidak menyerap dengan optimal. “Pada saat normal, serapan pemerintah bisa mencapai 3 juta ton. Namun saat ini tidak sampai 1 juta ton. Pasar juga sedang lesu akibat pandemi, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” tutur Sutarto.

Kementerian Keuangan membebaskan pajak sewa toko untuk sektor retail. Insentif pajak dengan skema pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah tersebut berlaku selama tiga bulan, yaitu dari Agustus hingga Oktober 2021.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.10/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah. Pedagang eceran yang berhak mendapat keringanan ini adalah pengusaha yang kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahwa keringanan itu cukup memberikan angin segar bagi sektor retail yang tengah berada dalam masa sulit akibat pembatasan operasi dan penutupan toko, khususnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membuat perusahaan induk (holding) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) yang tak lagi menguntungkan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan holding tersebut dibentuk untuk memudahkan ekspansi PLN ke energi baru dan terbarukan.

Bahkan terbuka peluang bagi holding tersebut untuk menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di bursa saham. Dengan melepas aset yang menjadi beban, kata Arya, keuangan PLN bisa lebih prima untuk berekspansi pada pengembangan energi bersih.

Menurut Arya, saat ini pemerintah bersama PLN tengah mengidentifikasi aset yang akan dialihkan pada holding. PLTU tersebut harus memenuhi dua dari tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu sudah berusia tua, memiliki faktor kapasitas lebih rendah dari 80 persen selama lima tahun terakhir, atau memiliki faktor kapasitas lebih rendah dari 50 persen pada lima tahun ke depan.

Arya optimistis aset-aset yang tak efisien tersebut masih dilirik investor. Meski memasuki masa senja, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini masih bisa dioperasikan hingga 20 tahun ke depan.

Rencana pembentukan holding ini juga diungkapkan oleh Serikat Pekerja PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power, serta Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Menurut mereka, pembentukan holding ini merupakan bagian dari rencana IPO 14 perusahaan pelat merah dan anak usahanya. Holding yang diberi nama PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap itu akan terdiri atas PT Indonesia Power serta PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Jakarta, CNBC Indonesia -  Kementerian Perdagangan sedang menuntaskan permasalahan hambatan dagang di Uni Eropa soal aturan pajak produk Indonesia yang memiliki carbon footprint tinggi. Hal ini satu dari berbagai 'hambatan' pasar Indonesia di Uni Eropa. Persoalan ini berpotensi menambah panjang perselisihan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, sebelumnya soal hambatan sawit dan larangan ekspor nikel. "Kita ini sekarang berhadapan dengan yang disebut Cross Border Carbon Tax , yang dimajukan Uni Eropa, meski ini belum menjadi hukum di Eropa tapi movement ini sudah jalan. Ini dikenakan pada produk yang memiliki carbon footprint yang tinggi," jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam konferensi pers, Kamis (5/8). Carbon footprint   atau jejak karbon adalah nilai emisi karbon dihasilkan dari organisasi, peristiwa, produk, dan aktivitas manusia yang menghasilkan karbon ke alam. Pihak Kemendag saat ini memastikan aturan ini tidak akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia ke depannya. Lutfi juga meyakini aturan ini bertentangan dengan kaidah aturan WTO. "Jadi kalau kita merasa ini mengganggu, saya dengan Ketua Umum Kadin berbincang bersama dengan industri untuk kita tuntut di jalur hukum dan ini tantangan yang besar," jelasnya. Selain itu Lutfi mengatakan Indonesia saat ini sedang berevolusi dalam industri dan perdagangan, menjual barang mentah setengah jadi, menjadi barang industri berteknologi tinggi. Pihaknya sedang menggalakkan ekspor ke negara non tradisional, yang selama ini terkonsentrasi di Eropa dan Amerika. "Kemendag saat ini sedang men- shifting , pada kepentingan negara non tradisional saya menutup atase perdagangan di Denmark, dan dipindahkan ke Turki, saya juga sudah menutup International Trade Promotion Center (ITPC) di Milan akan dipindahkan ke Karachi, ini perubahan dimana kita mencari non tradisional market," jelasnya. Hal ini dilakukan supaya Indonesia dapat mendorong ekspor dari barang jadi dan berteknologi tinggi.  Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-201 mencapai 7,07%. Kontribusi ekspor yang tumbuh mencapai 31%, menjadi salah satu faktor Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ini. Selain dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemulihan ekonomi yang semakin kuat dari pandemi Covid-19 membuktikan bahwa dunia masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energy yang juga terus meningkat. Hal ini terjadi pada saat sepajang 2021 ini pembahasan mengenai sumbu darurat iklim dan transisi energy berlangsung gencar. Disisi lain, dunia tampaknya belum mencapai puncaknya permintaan batubara. Hal ini, terutama berlaku di Tiongkok, India, dan sebagian besar wilayah di Asia. Dimana ribuan pembangkit listrik tenaga batubara telah mencapai tingkat penggunaannya dalam menghadapi gelombang panas di musim panas ini.

Sementara itu, harga batubara berjangka global dilaporkan mencapai catatan tertinggi baru pada Mei akibat persediaan yang menipis. Harga batubara Australia, sebagai pemasok internasional utama ke Tiongkok, juga dilaporkan mencapai US$ 150 per ton pada Juli atau yang tertinggi sejak 2008. Lonjakan permintaan dan penggunaan batu bara tersebut disebut berada jauh dari terbatas untuk Asia. Surat kabar Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada awal Juli, bahwa penggunaan listrik berbahan bakar batubara di Negara-negara Eropa. Seperti Jerman dan Prancis, pun ikut melonjak. Padahal kedua Negara ini selama bertahun-tahun dengan lantang sesumbar dengan rencananya untuk menghilangkan penggunaan batubara dari profil Negara mereka.

Menurut Kathryn Porter, pendiri Firma konsultasi energy Watt-Logic, situasi itu memperlihatkan keadaan yang gambling dan realistis. “Ketika pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk tidak memasok listrik, atau menggunakan batubara, mereka akan menggunakan batubara,” tuturnya.                                                                      

Negara-negara yang sedang dalam proses memperluas penggunaan batubara, dapat dipastikan tidak melihat hari dimana energi terbarukan dapat menggantikan kebutuhan batubara dalam waktu dekat. Pemintaan berkelanjutan batubara yang besar serta perluasan armada pembangkit listrik tenaga batubara yang berkelanjutan di seluruh Asia. Dan sebagian besar negara berkembang lain telah memperlihatkan salah satu kelemahan utama dalam tujuan pengurangan emisi yang dinyatakan dalam kesepakatan Paris.

Sedangkan AS sudah mampu mengurangi emisi karbonnya sendiri ketingkat yang belum dicapai sejak awal 1990-an, terutama dengan mengganti pembangkit listrik tenaga batubara yang sudah pensiun dengan pembangkit listrik dari gas alam. AS memiliki pesokan  gas alam yang sangat melimpah sehingga mampu mengembangkan sektor bisnis yang kuat untuk ekspor gas alam cair (LNG). Negeri Paman Sam itu kini berada diantara tiga pengekspor LNG teratas bersama Qatar dan Australia. Sayangnya kekhawatiran komunitas perubahan iklim yang sama telah memaksa negara-negara maju untuk mencoba melepaskan diri dari tenaga berbahan bakar batubara dan juga memilih untuk menjelekkan gas alam. Alih-alih bertindak mendorong Tiongkok, India dan negara-negara haus batubara lainnya untuk mengganti dengan tenaga gas alam yang benar-benar layak dan terukur pada decade berikutnya. Para pendukung ini memilih mendorong Pemerintah AS dan Eropa untuk memberlakukan subsidi tambahan trillunan dollar untuk tenaga surya dan angin yang tidak terukur. (YTD)

Perusahaan yang berkantor pusat di Beijing ini, ingin menjadi destinasi bagi kaum muda untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan game. JD mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan seperti, produsen personal coomputer Tiongkok, Lenovo dan raksasa game Tencent guna mengembangkan ponsel pintar dengan meningkatan kemampuan pada game mobile. Sedangkan bagian kedua dari strateginya adalah berkisar pada e-sports atau pertandingan video game. Tahun lalu, mereka meluncurkan tim game mobile bernama JD Esports.

Vmware, perusahaan Information Communication Technology (ICT) global melakukan riset tentang kompetisi layanan finansial di Indonesia. Berdasarkan VMware Digital Frontiers 3.0 Study, peta pertarungan industri layanan finansial telah beralih ke daring (online). Sebanyak 9 dari 10 (90%) responden Indonesia menyatakan lebih memilih beralih dari sistem pembayaran tunai ke nirkontak. Angka ini tertinggi dari pada negara-negara Asia Tenggara lain yang disurvei, Singapura (88 %), Filipina (76%), Malaysia (87%), dan Thailand (85%). Pasalnya, sektor industri layanan keuangan di Indonesia telah mengambil loncatan besar sejak merebaknya pandemi tahun lalu. Meski demikian, menurut riset ini, masih terdapat kesenjangan yang perlu segera dibenahi dalam membangun fondasi digital yang kokoh dan tepercaya di tengah sengitnya kompetisi di sektor ini. “Industri layanan finansial di Indonesia gesit beralih ke dunia digital selama pandemi ini. Mereka mengembangkan inovasi-inovasi dalam menghadirkan digital experience mutakhir yang mulus berbasis pada teknologi masa depan. Kini nasabah telah mahfum dengan teknologi-teknologi tersebut dalam mendukung interaksi mereka dengan layanan bank,” kata Cin Cin Go, Country Manager VMware Indonesia melalui siaran pers, Selasa, (3/8/2021).

Sementara itu, Group Chief Information Officer and Head of Technology & Operations DBS Jimmy Ng menuturkan, DBS menjadi yang terdepan dalam menghadirkan solusi-solusi invisible banking yang cerdas dan intuitif bagi nasabah di pasar-pasar utama kami. Pandemi Covid-19 lanjut dia, menjadi pemicu semakin cepatnya pengadopsian perilaku digital. Hal ini menjadi alasan utama bagi DBS untuk meluncurkan teknologi-teknologi dan solusi-solusi perbankan digital sepanjang tahun lalu. “Ini termasuk peluncuran layanan-layanan khusus yang sangat personal, dengan teknologi AI dan biometrik wajah untuk mendukung proses autentikasi informasi yang cepat dan aman,” ucap Jimmy

(Oleh - HR1)