Jakarta - Wabah Covid-19 merontokkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Akibat wabah, angka kemiskinan dan penggangguran di Tanah Air berpotensi bertambah. Demi menekankan dampak buruk pandemi, sejumlah korporasi jumbo, dengan laba tahunan di atas Rp 2 triliun, turut membantu penanganan Covid-19, dengan mencuil sebagian dana alokasi corporate social responsibility (CSR).  Realisasi penyaluran program CSR tahun 2020 mencapai Rp 174.61 miliar (audited). Program CSR pada 2021 digunakan untuk mendukung pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan. BBNI juga menggulirkan program sosial untuk pengentasan kemiskinan seperti pembagian sembako hingga program penyediaan air bersih.

Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk (ASII) tidak membeberkan besaran dana CSR Astra setiap tahun. Namun dalam melakukan kegiatan sosial, Grup Astra berpegang pada empat pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan. Astra International berfokus pada penyediaan program pelatihan dan pendampingan ketimbang sekadar memberikan donasi. Sebab, ASII menilai program pelatihan dan pendampingan akan memiliki dampak lebih luas dan bersifat jangka panjang. Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN menyebutkan dalam menyusun program CSR, PLN mempertimbangkan sejumlah hal penting. DI antaranya adalah regulasi dan standar yang berlaku terkait CSR, strategi perusahaan, dan analisis risiko perusahaan. PLN menyusun program CSR yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. PLN juga membuat program yang memiliki creating share value.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Persoalan ini nyata dan bahkan sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia. "Sebelum 2045 kita akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini sudah menghangat," ungkap Sri Mulyani dalam webinar, Rabu (4/8/2021). "Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," tegasnya.

Masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi. "Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," papar Sri Mulyani.

Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang. Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," pungkasnya

Untuk itu, sejumlah aktivitas mulai dari percepatan proses dari reserves menjadi produksi hingga eksplorasi sejumlah cekungan yang belum dieksplorasi guna menemukan sumber migas menjadi hal yang harus dilakukan segera."Maka dari itu, SKK Migas membuat rencana jangka panjang agar mampu mencapai target yang kami nilai tidak terlalu agresif," ujar Fatar.Fatar menambahkan, , target tersebut memang penuh tantangan seperti investasi besar, regulasi tumpang tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi industri hulu migas.Selain itu, industri migas juga mendapat tekanan dari adanya target penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca hingga 29% pada 2030. Alhasil, KKKS harus bisa menyeimbangkan antara target produksi dengan target penurunan emisi karbon sehingga dapat memenuhi persyaratan kebijakan dekarbonisasi. Usaha mencapai keseimbangan tersebut jelas membutuhkan upaya yang besar."Saat ini sebanyak 60% lapangan migas di Indonesia sudah mature, sehingga perlu biaya yang tinggi. Beberapa lapangan migas juga memproduksi karbon cukup tinggi," ujarnya.Sementara itu, Direktur Repsol Indonesia Greg Holman mengungkapkan, investor migas tidak hanya melihat pada hal-hal yang klasik seperti bagaimana dan dimana mereka harus menempatkan investasinya.Secara umum, lanjut dia, keputusan menempatkan investasi akan memperhatikan beberapa hal, seperti prospek bisnis yang ada, rencana pembiayaan pembangunan, waktu yang diperlukan untuk pengembangan, akses terhadap pasar, dan kebijakan fiskal yang ada pada negara tersebut, hingga bagaimana peraturan yang ada dapat mendukung atau tidak terhadap investasi yang dilakukan."Sejauh ini Indonesia sudah banyak sesuai dengan hal-hal tersebut. Kami melihat pasar energi yang begitu besar di sini," pungkas Greg.artikel ini sudah tayang di KONTAN, dengan judul: Investasi migas masih jadi penopang, kebijakan penurunan karbon mesti dibuat lengkap

Sebagai negera dengan populasi muslim terbesar di dunia, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dirasakan masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki populasi muslim besar lainnya. Fakta tersebut dapat terlihat dari State Global of Islamic Economy indicator (GIEI) tahun 2020 yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Dilihat dari indikator ekonomi syariah, ternyata justru negara tetangga kita, Malaysia yang menempati posisi teratas, disusul Saudi Arabia dan United Arab Emirat (UAE), sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-4. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, dimana Indonesia memiliki peringakat ke-5. Dengan jumlah penduduk muslim 229 juta orang atau 84,8% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 270 jiwa, maka sudah sewajarnya apabila ekonomi dan keuangan syariah menjadi tuan rumah di Indonesia.

Peran dari industri perbankan syariah di negara tetangga kita. Malaysia bahkan telah mencapai 40%, padahal populasi muslim di negara tersebut hanya 61,3% dari seluruh penduduk yang jumlahnya 32,7 juta. Malaysia merupakan sebuah contoh sukses bagaimana industri perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang pesat di kawasan Asia. Industri makanan halal merupakan salah satu indikator ini melihat bagaimana peran industri makanan halal, berkembang mulai dari sisi suplai bahan makanan hingga restoran dan tempat-tempat penjualan maknanan halal, sampai proses sertifikasinya. Kemampuan Indonesia untuk memproduksi makanan halal sangat besar, sehingga  peluang tersebut perlu didukung dan dikawal oleh pemerintah agar Indonesia mampu menjadi pemasok makanan halal terbesar di dunia. Termasuk pasar busana muslim global sangat besar mengingat saat ini 22 milliar penduduk dunia merupakan populasi dengan latar belakang muslim.

Di Indonesia saat ini tidak ada satu pun produsen busana muslim yang besar dan mendominasi pasar, seperti halnya "The Modis" dari Dubai dan "Modanisa" dari Turki yang sudah terkenal di dunia. Bahkan produsen pakaian Uniqlo dari Jepang juga ikut memproduksi hijab dan busana muslim, sehingga produsen pakaian global non muslim melihat peluang besar untuk busana muslim. Potensi wisata berbasis syariah di Indonesia sangat besar apabila benar-benar digarap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bagi masyarakat muslim, kebutuhan untuk memperoleh obat-obatan dan kosmetik yang memiliki predikat halal sangat tinggi. Saat ini belum begitu banyak produsen obat-obatan  dan kosmetik halal di dunia. Malaysia menempati urutan pertama dalam hal penyediaan  obat-obatan dan kosmetik yang berpredikat halal. Semua itu tidak terlepas dari upaya pengembangan industri tersebut  sejak beberapa tahun lalu.

Melihat fakta diatas, sangat terbuka sekali peluang Indonesia menjadi ekonomi syariah sebagai gelombang baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan populasi muslim yang mencapai 229 juta jiwa , ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di Indonesia. Kita memerlukan lembaga khusus yang bisa melaksanakan, memonitor dan mengkoordinasikan semua kegiatan ekonomi syariah sampai level di bawah. Untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah perlu membentuk semacam Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional, atau dengan membentuk satu deputi baru di Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, serta pembentukan unit ekonomi syariah di kantor-kantor perekonomian di daerah. Pembentukan badan dan unit kerja tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu cara guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. (YTD)

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,77 trilliun untuk subsidi kuota internet yang terbagi Rp 2,3 trilliun oleh Kementerian Kebudayaan, Reset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Rp 470 milliar oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan subsidi kuota akan berlangsung selama tiga bulan dari September hingga November 2021. "Dengan adanya Covid-19 kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh , maka kami memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini sudah dimulai sejak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konverensi pers secara virtual, rabu (4/8). 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, ) menyatakan, pemerintah harus melakukan tranformasi ekonomi untuk bisa keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Pasalnya, bila pertumbuhan ekonomi hanya 5%, Indonesia sulit keluar dari middle income trap sebelum 2045. "Covid-19 menyebabkan  setback dalam pembangunan, Inodnesia kembali menjadi low middle income economy. Dan untuk itu kita perlu tumbuh 6% jika ingin keuar dari middle income trap. Indonesia punya tugas besar ke depan." ucap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar daring, rabu (4/8) Menurut Amalia, Transformasi Ekonomi Indonesia secara konsisten mengangkat trajectory ekonomi Indonesia, "Satu-satunya cara, kita harus melakukan redesain transformasi ekonomi yang saat ini sedang dilakukan  Bappenas. Tetapi Transformasi ekonomi kedepan harus inklusif masuk ke green recovery dan tentunya harus berkelanjutan," ucap Amalia. Pemerintah sudah menerbitkan undang-undang No.11 tahun 2020 sebagai perwujudan reformasi tersebut. Regulasi tersebut untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembiayaan adaptasi perubahan iklim yang seimbang dengan mitigasi berpotensi menyelamatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 110,38-577,01 trilliun. "Yang kita sasar adalah bagaimana mengurangi potensi kehilangan PDB. Potensi kehilangan PDB karena perubahan iklim itu nilainya cukup besar Rp 110-570 trilliun lebih," kata Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Pendanaan  Direktorat Mobilitas Sumber Daya Sektoral dan regional di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Agus Rusly dalam sesi Pojok Iklim untuk Peluang Pembiayaan Karbon Biru di Indonesia, Rabu (4/8)

Karena itu seperti yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/COP) 26 secara daring beberapa waktu lalu, diharapkan pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berimbang. Dia mengatakan, upaya adaptasi dalam NDC dilakukan sbegai upaya mempertahankan berkontribusi ekonomi, sosial, dan mata pencaharian, serta ekosistem dan bentang alam (Lanskap) terhadap PDB. Adaptasi untuk ketahanan ekonomi  yang dilakukan, kata dia, antara lain melakukan pertanian dan berkebunan berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi lahan, pemanfaatan lahan,  terdegradasi untuk energi terbarukan, serta perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi. 

Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan iklim KLKH Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, dampak perubahan iklim meningkat drastis dan mengerikan. Namun, kelihatannya Indonesia masih beruntung karena letak geografis yang menumpulkan dampak peningkatan kondisi perubahan iklim itu. Potensi penyerapan emisi karbon dari wilayah transisi antara terestrial dan laut, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian. Karena itu suatu gambaran tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini seharusnya bisa memacu semangat untuk masa depan, sekaligus tanggung jawab terhadap stabilitass iklim global. 

(YTD)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat system ketertelusuran (traceability system) pada industry perikanan nasional melalui implementasi system ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Sistem ketertelusuran Stelina tertuang dalam Permen KK No.29 tahun 2021 tentang Stelina. Masih maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated, (IUU) Fishing menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya perikanan. Terlebih praktik ini tertdampak pada ekosistem, keamanan pangan, dan mata pencaharian, dan ekonomi Negara-negara di dunia, khususnya Indonesia.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produak Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti menegaskan “Seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pada sector hilir mudik memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan tracebility system,” terang Artati pada Peringatan Ulang Tahun ke-8 Masyarakat dan Perikanan Indonesia, kemarin.

Direktur Eksekutif Yayasan MDPI Yasmin Simbolon mengapresiasi upaya tersebut. MDPI menilai, pemberantasan IUU Fishing tidak hanya terbatas pada pendekatan hukum, tetap juga pendekatan pasar. Contoh, kewajiban pemenuhan persyaratan dalam US Seafood Importing Monitoring Program. European Union Cacth Certificate, dan Japan Domestic Trade Spesific Marine Animals, and Plants Act yang akan dimulai pada Desember 2022. Persyaratan pasar diatas ingin memastikan  agar produk perikanan  yang di ekspor ke negara-negara tersebut wajib bebas dari atau tidak terkait dengan kegiatan IUU Fishing. (YTD)

Industri petrokimia menolak rencana pemerintah menerapkan pajak karbon mulai 2022.Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Aturan itu menyebutkan, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Sekretaris Jendral Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik Fajar Budiono berkata, “Di saat situasi pandemic ini yang serba sulit, pemerintah jangan lagi membebani sektor usaha dengan regulasi yang berat, karena beban pelaku usaha atau pengenaan pajak atas emisi karbon itu bakal memperburuk iklim usaha dan yang lebih ekstrim lagi akan terjadi banyak PHK,” ungkap Fajar di Jakarta, selasa (3/8)

“Pajak karbon akan membuat produk impor semakin menguasai pasar domestik. Negara Industri kuat seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tidak menerapkan kebijakan ini. Rencana penerapan pajak karbon ini ibaratnya membuat industri sudah jatuh tertimpa tangga,”tukas dia. Tahun ini saja, dia menerangkan, industri keramik sudah digempur barang impor. Selama Januari-Mei 2021, impor keramik melonjak 45%. Asaki tidak bisa membayangkan keadaan industri keramik ketika pajak karbon berlaku. Bisa-bisa, produk impor menguasai pasar domestik,” ujar Fajar lagi. (YTD)

Jakarta - Hypefast, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan Chief Marketing Officer Lazada akan melakukan investasi ke sepuluh brand lokal pada semester kedua 2021, dengan nilai hingga Rp 50 miliar untuk setiap brand. Sejak didirikan pada Januari 2020, Hypefast telah berinvestasi ke 20 brand di Indonesia pada kategori fesyen, kesehatan dan kecantikan, serta kebutuhan ibu dan anak. Selain modal dan tim, Hypefast juga terus mengembangkan ekosistem penunjang pertumbuhan brand yang efisien seperti gudang terpusat, toko offline, cross border facility, hingga berbagai solusi operasional bisnis.

Kriteria yang dicari saat ini adalah brand-brand di kategori fesyen dan aksesoris, kesehatan dan kecantikan, kebutuhan ibu dan anak serta perlengkapan rumah beromset minimal Rp 500 juta per bulan dengan lebih dari 50% omset datang dari kanal online. Hypefast memiliki ambisi untuk mengkolaborasikan brand-brand terbaik dibawah konsep house of brands dan bersama-sam menembus pagar global. Baru-baru ini Hypefast menandatangani nota kesepahaman dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersinergi dalam pengembangan pemasaran produk kreatif di Indonesia dan mengumumkan kolaborasi 12 brand bersama Disney.