Sebagai negera dengan populasi muslim terbesar di dunia, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dirasakan masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki populasi muslim besar lainnya. Fakta tersebut dapat terlihat dari State Global of Islamic Economy indicator (GIEI) tahun 2020 yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu. Dilihat dari indikator ekonomi syariah, ternyata justru negara tetangga kita, Malaysia yang menempati posisi teratas, disusul Saudi Arabia dan United Arab Emirat (UAE), sedangkan Indonesia menduduki posisi ke-4. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, dimana Indonesia memiliki peringakat ke-5. Dengan jumlah penduduk muslim 229 juta orang atau 84,8% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 270 jiwa, maka sudah sewajarnya apabila ekonomi dan keuangan syariah menjadi tuan rumah di Indonesia.

Peran dari industri perbankan syariah di negara tetangga kita. Malaysia bahkan telah mencapai 40%, padahal populasi muslim di negara tersebut hanya 61,3% dari seluruh penduduk yang jumlahnya 32,7 juta. Malaysia merupakan sebuah contoh sukses bagaimana industri perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang pesat di kawasan Asia. Industri makanan halal merupakan salah satu indikator ini melihat bagaimana peran industri makanan halal, berkembang mulai dari sisi suplai bahan makanan hingga restoran dan tempat-tempat penjualan maknanan halal, sampai proses sertifikasinya. Kemampuan Indonesia untuk memproduksi makanan halal sangat besar, sehingga  peluang tersebut perlu didukung dan dikawal oleh pemerintah agar Indonesia mampu menjadi pemasok makanan halal terbesar di dunia. Termasuk pasar busana muslim global sangat besar mengingat saat ini 22 milliar penduduk dunia merupakan populasi dengan latar belakang muslim.

Di Indonesia saat ini tidak ada satu pun produsen busana muslim yang besar dan mendominasi pasar, seperti halnya "The Modis" dari Dubai dan "Modanisa" dari Turki yang sudah terkenal di dunia. Bahkan produsen pakaian Uniqlo dari Jepang juga ikut memproduksi hijab dan busana muslim, sehingga produsen pakaian global non muslim melihat peluang besar untuk busana muslim. Potensi wisata berbasis syariah di Indonesia sangat besar apabila benar-benar digarap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bagi masyarakat muslim, kebutuhan untuk memperoleh obat-obatan dan kosmetik yang memiliki predikat halal sangat tinggi. Saat ini belum begitu banyak produsen obat-obatan  dan kosmetik halal di dunia. Malaysia menempati urutan pertama dalam hal penyediaan  obat-obatan dan kosmetik yang berpredikat halal. Semua itu tidak terlepas dari upaya pengembangan industri tersebut  sejak beberapa tahun lalu.

Melihat fakta diatas, sangat terbuka sekali peluang Indonesia menjadi ekonomi syariah sebagai gelombang baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan populasi muslim yang mencapai 229 juta jiwa , ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di Indonesia. Kita memerlukan lembaga khusus yang bisa melaksanakan, memonitor dan mengkoordinasikan semua kegiatan ekonomi syariah sampai level di bawah. Untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah perlu membentuk semacam Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional, atau dengan membentuk satu deputi baru di Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, serta pembentukan unit ekonomi syariah di kantor-kantor perekonomian di daerah. Pembentukan badan dan unit kerja tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu cara guna menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. (YTD)