;

Produsen Semen Cetak Kenaikan Pendapatan

Mohamad Sajili 09 Aug 2021 Koran Tempo

Menurut Herditya, permintaan semen secara nasional pada semester I tahun ini naik 7,3 persen. Sepanjang semester pertama, kata dia, permintaan semen didominasi wilayah Jawa dan Sumatera. Proyek seperti Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung, serta pembangunan jalan tol Trans-Sumatera menyokong pertumbuhan industri semen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan kinerja industri semen tak lepas dari sektor konstruksi. Pada saat ekonomi membaik, kata dia, sektor konstruksi mulai bergerak setelah tahun lalu banyak proyek yang tertahan, termasuk yang berasal dari belanja pemerintah.

Sejak awal tahun, Bank Indonesia (BI) mencatatkan tren kenaikan indeks keyakinan konsumen (IKK). Pada Januari lalu, IKK mencapai 84,85 poin dan naik pada Juni menjadi 107,4 poin. Salah satu pendorong kenaikan IKK adalah pertumbuhan penjualan perumahan.

Pada semester pertama tahun ini, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) mencatatkan laba Rp 794,12 miliar atau tumbuh 29,7 persen dibanding pada semester pertama 2020. Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, mengatakan peningkatan laba ditopang oleh peningkatan volume penjualan serta pengelolaan utang.


BI Tambah Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal

Mohamad Sajili 09 Aug 2021 Koran Tempo

Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong penggunaan mata uang lokal alias local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan dan investasi. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, mengatakan bakal memperluas kerja sama pemakaian mata uang dengan negara lain. Saat ini, Bank Indonesia telah menyepakati kerja sama LCS dengan Jepang, Malaysia, Thailand, dan Cina.

BI menghadapi tantangan dalam pelaksanaan skema LCS. Menurut Doddy, tak mudah menarik minat pengusaha agar memanfaatkan fasilitas LCS. Selain itu, masih banyak pengusaha yang memiliki kewajiban impor bahan baku menggunakan dolar Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Donny Hutabarat, mengatakan bakal terus mendorong kerangka kerja sama LCS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Saat ini, lebih dari 90 persen perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra di Asia ataupun di luar Asia menggunakan dolar Amerika. Dominasi dolar Amerika sebagai settlement currency dalam transaksi perdagangan dan investasi menimbulkan ketergantungan tinggi. Dampaknya, kurs rupiah menjadi sangat sensitif. Setelah menerapkan LCS, kata Donny, dalam sebulan Indonesia bisa mengurangi pemakaian dolar Amerika hingga US$ 117,3 juta.


Pelindo I Siapkan Tiga Pelabuhan Jadi Gerbang Utama Logistik Global

Yuniati Turjandini 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021
PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I (Persero) menyiapkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, dan Dumai sebagai gerbang utama logistik global. Ketiga pelabuhan tersebut akan menyerap pasar pelayaran di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. 

Direktur Utama Pelindo I, Prasetyo mengungkapkan, Pelindo I mengelola 23 pelabuhan yang tersebar di empat provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Selat Malaka merupakan jalur yang menghubungkan Benua Eropa dan Asia yang setiap tahunnya rata-rata dilewati 120.000 kapal pertahun. Selat ini dikenal sebagai jalur lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia. Prasetyo menjelaskan, ada tiga pelabuhan kelolaan yang potensial untuk didorong dalam menyerap pasar pelayaran di Selat Malaka, yaitu Kuala Tanjung, Belawan dan Dumai. Ketiga pelabuhan itu memenuhi standar internasional terkait lokasi, kedalaman kolam, hingga suprastruktur. Pelabuhan Kuala Tanjung juga merupakan salah satu proyek strategis nasional. Saat ini, Pelindo I membuat kemasan penamaan Pelabuhan itu sebagai Kuala Tanjung Port And Industrial Estate. Dia mengungkapkan, saat ini Pelindo I bersama BPN Kabupaten Batu Bara dan BPN pusat sedang memverifikasi lahan kebutuhan Kuala Tanjung. Lahan seluas 300 ha itu akan dibebaskan secara bertahap hingga tahun depan. Pelindo I, menurut Prasetyo, sudah menerapkan sistem Indonesia Gateway Master Terminal yang merupakan sistem pengoperasian front end pelayanan jasa pelabuhan disetiap pelabuhan. "Alhamdulillah pencapaian pada semester 1 tahun ini lebih dari periode sama 2020. Misalnya jumlah kapal tumbuh 7%. Kemudian secara total volume bongkar muat atau GT naik sekitar 36%. Tahun lalu 77 juta , sekarang 105 juta." ucap Prasetyo. 

Sementara itu, pengamat Pelabuhan Saut Gurning yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan, Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung dan Dumai berpotensi besar menjadi gerbang logistik Indonesia. "Hal ini tidak akan hanya meningkatkan volume komersil jasa, namun juga meningkatkan kinerja, karena tuntutan kepuasan dan kepastian jasa lebih meningkat, " tegas dia. Prasetyo menilai, Kuala Tanjung juga sejauh ini belum bisa menggantikan Tanjung Priok. Sebab ikrought-nya masih terlalu rendah dan kargonya masih kurang, meski sudah ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. 

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Benny Soetrisno menjelaskan, untuk menjadikan Kuala Tanjung sebagai gerbang utama logistik global, infrastruktur yang menghubungkan kawasan Industri terdekat. "Kalau Industrinya sudah lengkap tinggal bangun rel KA Sei Mangkei ke Kuala Tanjung. Saat ini, rel KA hanya ada dari Sei Mangkei ke Belawan, sekitar 150 km. Padahal jalur Sei Mangkei-Kuala Tanjung lebih dekat," ucap dia. Benny Soetrisno menjelaskan PLTA Siguragura masih punya ruang untuk dikembangkan "Kalau Trans Sumatera selesai pada 2025 itu keren. Industri manufaktur itu kan urusannya hanya dua, yaitu tenaga listrik dan sumber daya manusia (SDM). Untuk SDM saya rasa cukup, karena penduduk di Sumatera Utara banyak, " Papar Benny. (YTD)

Mengukur Potensi Akselerasi Digital Keuangan Syariah

Yuniati Turjandini 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat secara adil dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai ekosistem keuangan syariah Indonesia yang diukur asset dan daya ekonomi untuk produk halal seperti sandang, pangan, rekreasi, hiburan, serta obat-obatan farmasi, sehingga ragam produk kecantikan halal, telah masuk ke dalam sepuluh besar industri halal dunia.

Sepanjang tahun 2020, kinerja aset industri keuangan syariah mampu mencapai pertumbuhan 21,48% atau di kisaran angka Rp 1.770.32 trilliun. Walaupun demikian, pangsa pasar perbankan syariah per Januari 2021 baru mencapai 6.55% dari total aset perbankan  Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan usaha syariah dihadapkan dengan tantangan skala ekonomi yang memerlukan dukungan integrasi program dan koordinasi strategis antarpemangku kepentingan untuk membangun dan semakin memperkuat infrastruktur ekonomi industri syariah.

Demikian pula indikator kesadaran pun menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia mengingat banyaknya upaya dalam memperkenalkan industri keuangan syariah setahun belakangan ini. Kemudian, indeks inklusi keuangan syariah pun masih di posisi 9,1%, dibandingkan dengan tingkat inklusivitas  keuangan nasional di angka 76,19%. Salah satu inisiatif yang kami luncurkan adalah penyelenggaraan ajang tahunan Shariah Thouhgt Leaders Forum, yaitu forum diskusi yang diselenggarakan sebagai sarana edukasi. Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata misi Maybank Indonesia dalam Humaniting Financials Sersres. Beberapa aspek yang perlu dilihat adalah insiatif untuk terus membangun supply side yang mumpuni. Upaya yang terus dilakukan adalah sinergi, kerja sama, harmonisasi di seluruh level pemangku kepentingan dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah. (YTD)


DJP akan Optimalkan Penerimaan Pajak Pasca-PPKM

Yuniati Turjandini 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak , Kementerian, Keuangan Nielmaldrin Noor mengatakan, dampak PPKM terhadap penerimaan pajak baru mulai terlihat pada Agustus 2021. Oleh karena itu, DJP akan mengoptimalkan penerimaan pajak setelah PPKM berakhir. “Pemerintah akan terus berupaya mempertahankan momentum perbaikan ekonomi sebelum PPKM untuk dapat kembali dipanjutkan pasca-PPKM. Evaluasi dari waktu ke waktu akan terus dilakukan, sehingga dapat memberikan gambaran dampaknya terhadap penerimaan pajak secara lebih akurat,” tutur dia kepada Investor Dayli, jumat (30/7).

Menurut Neil pembatasan akan berpengaruh terhadap kinerja atau produktivitas sektor-sektor ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan terdampak dengan pembatasan aktivitas ritel, berkurangnya mobilitas masyarakat yang diperkirakan juga menurun. “Apabila komsumsi masyarakat menurun, maka diperkirakan penerimaan PPN juga akan terdampak karena penerimaan PPN selaras dengan tingkat komsumsi masyarakat dan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi tahun berjalan,” ujar dia.

Apabila selama semester 1-2021 kata Neil, penerimaan pajak telah menunjukkan kinerja yang terus membaik, yang diharapkan dapat terus terjaga momentumnya sampai akhir 2021. Penerimaan pajak semester 1-2021, sebesar Rp 557,77 trilliun atau tumbuh 4,89,% (yoy) dan mencapai 45% dari target APBN 2021. “Nanti penerimaan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV kami akan terus melakukan (Pemantauan) bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.


Menteri LHK-Bank Dunia Bahas Mekanisme Perdagangan Karbon

Yuniati Turjandini 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Bank Dunia membahas mekanisme perdagangan karbon atau system perdagangan emisi. Mekanisme perdagangan karbon yang didorong untuk dapat dikembangkan melalui kerja sama antara Indonesia dengan Bank Dunia adalah cap-and-trade atau batasi-dan-dagangkan.

Menteri Siti mengatakan itu dalam pertemuan antara menteri LHK bersama Wakil Menteri LHK, Wakil Menteri, Wakil Menteri BUMN Luar Negeri , Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan (diwakili), serta Eselon 1 dari Kemenko Perekonomian, dan National Focal Point atau NFP UNFCCC Indonesia, dengan Bank Dunia, Kamis (5/8), membahas Carbon Cap and Trade System kebijakan carbon pricing Indonesia, dan hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia termasuk dari rezim Protokol Kyoto.

Country Directur Bank Dunia Satu Kahkonen beserta expertsenior Bank Dunia untuk kehutanan dana energy  medukung agenda tersebut. “Cukup jelas langkahnya dan bisa dipahami hal-hal yang dibutuhkan dalam mendukung ambisi Indonesia.” Ujar Kahkonen. Bank Dunia sangat mengapesiasi dan sangat siap mendukung program-program pembangunan di Indonesia termasuk dalam pengurangan emisi karbon. (YTD)


Bakrie & Brothers Peroleh Hak Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang

Yuniati Turjandini 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memutuskan untuk memberikan hak khusus pembangunan pipa transimis gas Cirebon-Semarang kepada Bakrie & Brothers Tbk. Anggota Komite BPH Migas Jugi Prayoga menuturkan, pihaknya telah mempelajari seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan Bakrie untuk memperolah hak khusus di Proyek Pipa Cirebon-Semarang. Dokumen ini mencakup surat kesanggupan  pembangunan pipa menggunakan  parameter lelang 2006 silam.

"Sidang komite akhirnya memutuskan untuk memberikan hak khusus kepada Bakrie & Brothers setelah mempelajari seluruh dokumen yang diserahkan," kata dia di Jakarta kemarin. Sebelum dia mengungkapkan , BPH Migas melanjutkan rencana pengerjaan Pipa Cirebon-Semarang oleh badan usaha, meski pemerintah sendiri menyebutkan skema  APBN untuk proyek ini. Menurut Jugi, Pipa Cierebon-Semarang ini harus segera tuntas. Pasalnya, pipa tersebut akan disambungkan dengan pipa Gresik-Semarang dan mengalirkan gas yang tidak terserap  di Jawa bagian timur ke bagian barat.

Lantaran belum tersambungnya pipa ini, masih terdapat  pasokan gas bertekanan tinggi (compressed natural gas/CNG) sebagai alternatif pasoka gas. "CNG sebagai bridging saja. Beberapa konsumen di Semarang sudah mulai menikmati gas dari PT Pertagas Niaga yang menggunakan ruas Gresik-Semarang,"  ungkap Judi. Sesuai ketentuan dalam lelang 2006, pipa Cirebon-Semarang direncanakan sepanjang 225 km dan diameter 28 inch, serta kapasitas alir gas 350-500 juta kaki kubik perhari. Nilai investasi proyek kala itu diperkirakan US$ 169,41 juta. Sementara ongkos angkut (toll free) sesuai penawaran Bakrie & Brothers yakni US$ 0,42 per juta british thermal unit. (YTD)

Grup Lion Klaim 90% Lessor Telah Sepakati Restrukturisasi

Rima armelia 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Corporate Communications Strategic Grup Lion Air Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, dalam situasi pandemi Covid-19 di luar kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Grup Lion melakukan adaptasi yang berdampak pada bisnis, salah satunya restrukturisasi dengan pihak atau mitra mereka. Kebijakan ini ditempuh untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki serta memaksimalkan kinerja yang dijalankan perusahaan.

“Grup Lion sangat perlu melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Grup Lion sudah melakukan negosiasi dengan semua mitra, 90% ada kesepakatan serta solusi terbaik di tengah masa waspada pandemi Covid-19,” kata Danang Mandala dalam pernyataan resmi dikutip Minggu (8/8). Danang mengungkapkan, salah satu keputusan yang disepakati dengan lessor atau penyedia sewa pesawat adalah mengirimkan enam armada ke Alice Spring. “Dari 299 armada yang dioperasikan baik skema finance lease maupun operating lease, terdapat enam armada yang dikirim ke Alice Spring, Australia yang jadi lokasi yang disepakati bersama lessor,” ujar Danang. Grup Lion Air, kata Danang, menilai restrukturisasi merupakan kebijakan tepat dan menjadi salah satu solusi terbaik mengingat kondisi pasar yang ada saat ini mengalami penurunan sehingga perlu mengurangi jumlah pesawat udara. Selain itu, pengurangan jumlah pesawat memberikan dampak lebih efisien serta mampu menyesuaikan kapasitas angkut penumpang dan kargo.

Sementara itu, Garuda Indonesia bersama lessor Aercap Ireland Limited meneken kesepakatan global side letter agreement pada 28 Juli 2021. Dalam keterbukaan informasi publik Garuda Indonesia, yang diakses pada Minggu (8/8), diungkapkan bahwa melalui penandatanganan global side letter tersebut, Garuda sepakat untuk menerbangkan dan merelokasi sembilan pesawat B737-800NG yang disewanya pada lokasi yang telah disetujui. Dari pantauan aplikasi radar online tertangkap belum lama ini pesawat-pesawat itu dikirim ke Alice Spring. Di sisi lain, dengan kesepakatan global side letter itu, Aercap setuju antara lain untuk menghentikan gugatan berupa gugatan pailit yang telah diajukan Aercap terhadap Garuda di mahkamah agung di New South Wales pada 21 Juni 2021. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Doni Oskaria menjelaskan, dengan ukuran pasar yang ada sekarang akibat terdampak pandemi Covid-19, Garuda cukup mengoperasikan 41 pesawat dari sebelumnya 142 armada. “Tapi kapasitas penumpang saat ini untuk size market hari ini, 41 pesawat cukup,” ungkap Doni Oskaria saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu. Dengan demikian, lanjut dia, Garuda menanggung beban 101 pesawat yang tidak diperlukan. Secara total, untuk biaya leasing, perawatan, dan lain-lain terkait pesawat, Garuda menanggung biaya sekitar US$ 80 juta setiap bulan. “Jadi ada US$ 80 juta yang wajib kami bayar secara buku, walau faktanya tak kita bayar,” ujar Doni. total Garuda bekerja sama dengan 31 lessor untuk 142 armada. Akan tetapi, untuk 41 pesawat yang digunakan saat ini tercatat dinaungi total 15 lessors. Adapun 16 lessors lainnya disebutkan sudah tak lagi dilakukan pembayaran sewa pesawat. “Sudah lama kami tidak bayar lessor. Kami punya 31 lessor. Dari 41 pesawat yang kami tangani ada 15 lessors. Sisanya, kami diamkan,” terang Irfan Setiaputra.


Menkeu Resmi Perpanjang Insentif PPN Properti Hingga Desember

Rima armelia 09 Aug 2021 Investor Daily, 9 Agustus 2021

Perpanjangan waktu tertuang dalam beleid PMK 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan pertimbangan dalam beleid yang mencabut PMK 21/2021 yang semula hanya berlaku hingga Agustus 2021. “Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Juli 2021),” bunyi beleid yang dikutip, Sabtu (8/8). Perpanjangan waktu ini ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Perlu melakukan penyesuaian kembali kebijakan mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021,”tutur beleid tersebut. 

Adapun PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Pada pasal 3 disebutkan PPN terutang ditanggung pemerintah atas penyerahan yang terjadi saat ditandatangani akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas. “Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima paling lambat 31 Desember 2021,”tuturnya. PPN ditanggung pemerintah memiliki kriteria serupa yakni insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Selain itu, insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. “PPN ditanggung pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 hingga dengan masa pajak Desember 2021,”tuturnya. Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Orang pribadi tersebut meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu, orang pribadi juga mencakup warga negara asing (WNA) yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan rumah.

Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan properti wajib membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi insentif PPN DTP. Faktur pajak tersebut harus diisi secara lengkap dan benar dengan memuat identitas pembeli berupa nama dan NPWP atau NIK serta dilengkapi informasi kode identitas rumah. Pada penyerahan properti yang telah memenuhi ketentuan tetapi dilakukan sebelum berlakunya PMK 103/2021, tetap diberikan insentif PPN DTP. Dalam hal ini, PKP harusmendaftarkan berita acara serah terima properti pada sistem aplikasi paling lambat 31 Agustus 2021.


Setoran Pajak Terganjal Pembatasan Sosial

Rima armelia 09 Aug 2021 Kontan

Target Penerimaan Pajak tahun ini sulit tercapai akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-4. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mobilitas dan kegiatan masyarakat yang turun akibat PPKM berimplikasi langsung ke penerimaan pajak terutama sektor perdagangan konvensional, transportasi, dan akomodasi. "Kami terus memantau penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani,

Menurut Menteri Keuangan ini pemerintah membidik target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,0 triliun. Hingga semester 1-2021, Kementerian Keuangan mencatat , realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 567,77 triliun atau sekitar 45,4% dari target. Perolehan tersebut juga tumbuh 4,9% secara year on year (yoy). Alhasil, aparat pajak harus mengejar Rp 671,83 triliun hingga akhir tahun ini agar bisa mencapai target. Meski memperkirakan setoran Pajak Seret , Menkeu Sri Mulyani memastikan defisit anggaran tahun 2021 tak melebar dari target yakni 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB). Pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19, dari realokasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ( K/L) yang sulit terealisasi di tahun ini.

Direktur Jenderai Pajak Suryo Utomo sudah mengantisipasi tren penerimaan pajak yang lambat akibat PPKM. Ditjen Pajak akan menjalankan tiga upaya agar setoran tahun ini tetap optimal.Pertama, memperkuat pelayanan online click, call, and counter (3C).

Pilihan Editor