Infrastruktur Dahulu, Proyek Lintas Sektor Kemudian
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) terus memburu peluang investasi untuk jenis proyek selain jalan tol. Juru bicara LPI, Masyita Crystallin, mengatakan sasaran pendanaan sejumlah pemodal yang sudah bermitra dengan LPI masih akan terbatas pada bisnis infrastruktur, setidaknya hingga akhir kuartal ketiga 2021. “Tapi total ada sembilan area yang menjadi fokus penawaran LPI, dan masih terus kami kembangkan,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Setelah disuntik modal awal sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun dari pemerintah Indonesia, LPI sudah memancing peluang permodalan untuk proyek jalan tol hingga US$ 3,75 miliar dari tiga investor global. Tiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec asal Kanada, APG Asset Management dari Belanda, serta Abu Dhabi Investment Authority asal Uni Emirat Arab. Namun belum ada publikasi perihal rincian proyek yang akan didanai. Pada Mei lalu, LPI pun diketahui menjajaki kerja sama dengan beberapa BUMN, seperti Grup Telkom dan PT Pertamina (Persero).
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyarankan LPI tidak hanya berfokus menawarkan sektor yang tingkat persaingannya sudah menjenuhkan, seperti infrastruktur. Merujuk pada laporan InfraSAP, Bhima menilai proyek infrastruktur kurang diminati karena tingkat pengembalian investasinya kecil. Laporan InfraSAP merupakan analisis Bank Dunia mengenai sejumlah kendala yang menyebabkan pendanaan infrastruktur komersial dan swasta berkurang.
(Oleh - HR1)
Investasi Politik Bernama Penanganan Pandemi
Pemerintah tak bisa sendirian mengatasi pandemi Covid-19. Perlu kerja sama semua komponen bangsa untuk berperang melawan wabah, tak terkecuali para politisi dan kader partai politik.Kesadaran itu menjadi salah satu pendorong Muchamad Nabil Haroen, anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P), menghabiskan waktu reses pada 16 Juli-15 Agustus untuk membantu penanganan Covid-19 di daerah pemilihannya di Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia memfasilitasi vaksinasi untuk 350 warga Sukoharjo dan membagikan obat-obatan. Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga lebih mudah meminta bantuan penyediaan vaksin kepada Kementerian Kesehatan. Namun, tetap saja ia harus menyiapkan peralatan lain, seperti alat suntik, sarung tangan, boks pendingin, dan termometer untuk vaksinasi.
Upaya mendorong vaksinasi juga dilakukan PDI-P dengan menggelar pelatihan untuk tenaga kesehatan dan vaksinasi massal. Partai ini juga membuka dapur umum. ”Memang belakangan ini kami lebih berkonsentrasi dengan vaksinasi. Ini gotong royong membantu pemerintah mencapai target vaksinasi 2 juta per hari,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.Kegiatan sosial juga dilakukan Maman Immanulhaq, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI, ia menggelar vaksinasi di dapilnya di Subang, Majalengka, dan Sumedang, Jawa Barat. Di Jakarta, Relawan Muhaimin Peduli (RMP) juga melakukan aksi sosial dengan membagikan beberapa kebutuhan terhadap warga positif Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Koordinator RMP DKI Jakarta Badriyanto mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus untuk meringankan beban warga yang ditimpa kesulitan akibat pandemi Covid-19. Gerakan bansos itu juga akan dilakukan di daerah lain. ”Saat ini ada 13 kota dan kabupaten yang sudah terjadwal pada Agustus, antara lain, DKI Jakarta, Minahasa, Manado, Medan, Padang, Kupang, Jepara, Ciamis, Blitar, dan akan bergerak ke kota-kota lainnya,” imbuhnya.
Tarif Tes PCR Dipangkas, Pengusaha Minta Subsidi
Pemerintah akhirnya memutuskan memangkas tarif tes real time Polymerase Chain Reaction (RT PCR), setelah banjir masukan masyarakat dan ahli. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung perintah penurunan tarif tes PCR.Presiden Jokowi, Minggu (15/8) menyatakan sudah meminta Menteri Kesehatan agar biaya tes PCR turun menjadi di kisaran Rp 450.000 sampai Rp 550.000 per tes. Ini berarti harga tes PCR turun sekitar 39%-50% dari batas atas tarif tes PCR yang diatur Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 yakni Rp 900.000.Penurunan harga tes PCR tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggenjot angka tes di Indonesia. "Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan," tandas Presiden Jokowi. Pemerintah menargetkan tes Covid-19 sebanyak 400.000 per hari. Namun angka ini belum terealisasi, bahkan cenderung terus menurun. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid, angka rata-rata testing harian selama sepekan pada 2 Agustus-8 Agustus 2021 mencapai 135.000, tapi pada 9-15 Agustus 2021 turun jadi 125.700 per hari.
Menanggapi instruksi Presiden untuk menurunkan harga tes PCR, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Lia G. Partakusuma mengatakan, pemerintah berwewenang mengatur harga reagensia atau tes PCR.Menurut Lia, untuk menurunkan harga tes PCR, harga beli dari pemerintah harusnya ada harga khusus. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi ke pelaku usaha laboratorium agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000, sesuai instruksi Presiden Jokowi.Meskipun ada instruksi turun harga, Lia memastikan rumah sakit/lab tetap menjalankan pemeriksaan tes PCR seperti biasa sesuai kemampuan masing-masing rumah sakit dan laboratorium. "Mungkin perlu jeda waktu pemberlakuan karena terlanjur membeli dengan harga yang lama,” ucap Lia.
(Oleh - HR1)
Korporasi Korsel Kian Ekspansif di Indonesia
Jakarta - Nilai investasi perusahaan asal Korea Selatan masuk lima besar investasi asing di Indonesia. Bukan hanya Drama Korea alias Drakor yang semakin eksis di Indonesia, investor asal Korea Selatan juga masif membenamkan investasinya di Nusantara. Baru-baru ini, dua korporasi besar Korsel, yakni Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, menjalin kerjasama untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi Hyundai dan LG ditaksir mencapai US$ 1,1 miliar.
Ekspansi Hyundai dan LG menambah panjang daftar korporasi asal Korsel yang menggarap pasar Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi (BKPM) mengungkapkan, berdasarkan tren negara asal penanaman modal asing (PMA), yakni dalam kurun 2016 hingga Juni 2021, Korsel masuk peringkat kelima negara menanamkan modalnya di Indonesia. Korporasi Korsel yang masuk Indonesia merupakan perusahaan konglomerasi yang memiliki anak dan cucu usaha cukup banyak.
Perusahaan elektronik dan teknologi, Samsung meski investasinya di Vietnam lebih besar, Samsung Indonesia memegang pangsa pasar terbesar kedua setelah Oppo dengan 19% market share. Samsung Electronic juga berekspansi di sektor home appliance dan menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor. Kementrian Investasi juga akan terus mendorong ekspansi Samsung mengingat pasar smartphone Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN.
Korlantas Polri Siapkan Pergantian Warna TNKB
Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana mengganti warna tanda nomor kendaraan (TNKB) pribadi. Saat ini warna dasar pelat nomor kendaraan berwarna hitam dengan tulisan putih dan ke depan akan diubah menjadi berwarna putih dengan tulisan huruf berwarna hitam. Kebijakan pergantian itu akan dilakukan secara bertahap.
Kasubdit STNK Korlantas Polri menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa pertimbangan dalam menerapkan peraturan tersebut. Salah satunya mempertimbangkan anggaran negara untuk pengadaan material pelat nomor kendaraan yang baru. Pertama, mengikuti prinsip keuangan negara. Kedua, menghabiskan stok TNKB lama yang masih tersedia. Ketiga, karena TNK Batau nomor pelat kendaraan tersebut memiliki nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga masyarakat wajib membayar untuk mendapatkannya.
Pekan Lalu Modal Asing Hengkang Rp 5 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri pada pekan kedua Agustus 2021. Pada periode 9 hingga 12 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto (net sell) mencapai Rp 5,49 triliun."Angka itu terdiri dari jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,33 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 1,16 triliun," kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, akhir pekan lalu.Lalu, rupiah melemah ke level Rp 14.389 per dollar AS pada tanggal 12 Agustus 2021 dan sedikit terangkat ke posisi Rp 14.388 per dollar AS pada 13 Agustus 2021.Meski asing hengkang dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi atau premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke level 73,89 per 12 Agustus 2021 dari periode sebelumnya, yakni 77,66 per 6 Agustus 2021.
(Oleh - HR1)ISAT Mendapatkan Proyek Aplikasi OSS di BKPM
Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk (ISAT) untuk mengerjakan proyek Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau OSS Risk Based Management (RBA). Perlu diketahui, OSS RBA merupakan aplikasi atau portal satu pintu perizinan yang mencakup perizinan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga (K/L) dan Kementerian Investasi.
PT Indosat Tbk, Steve Saerang mengatakan, Indosat Ooredoo merupakan mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan sistem OSS Berbasis Risiko atau OSS RBA. Dalam hal ini, pengelolaan sistem OSS RBA sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian Investasi/BKPM. Pengembangan sistem OSS RBA merupakan proyek yang bernilai strategis bagi indosat Ooredoo. Oleh karenanya, kami melakukan pengembangan sistem dan menyiapkan infrastuktur yang diperlukan agar sistem OSS RBA bisa digunakan dengan baik di seluruh Indonesia, kata dia kepada KONTAN, Rabu (11/8). ISAT berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional.
(Oleh - HR1)
Peraturan Ketat Dapat Memicu Big Tech Bubar
Perusahaan-perusahaan informasi teknologi informasi AS yang disebut Big Tech sedang menghadapi tekanan yang meningkat seiring penerapan aturan yang ketat di Washington dan tempat lain. Hal ini memungkinkan dapat memicu resiko bubarmya platform-platform terbesar itu. Bahkan, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberikan tanda tentang regulasi yang lebih agresif dengan menunjuk kritikus Big Tech di Komisi Perdagangan Federal. Sebagai informasi, para kritikus Big Tech di AS dan Uni Eropa menginginkan Apple dan Google melonggarkan cengkraman pasar aplikasi daring (online) mereka, lebih banyak persaingan di pasar periklanan digital yang di dominasi oleh Google dan Facebook, dan akses yang lebih baik ke platform e-comemerce Amazon oleh penjual pihak ketiga.
Tercatat bahwa keempat perusahaan telah mencapai valuasi pasar di atas US$ 1 trilliun. Sementara itu, Apple memiliki valuasi pasar lebih dari US$ 2 trilliun. Saham Alpabhet juga naik sekitar 80% dari tahun lalu. Sedangkan Facebook naik sekitar 40% dan Apple naik hampir 30%. Ada pun pasar saham Amazon secara kasar setara dengan level tahun lalu setelah memecah record pada bulan Juli. Namun para analisis mengatakan setiap tindakan agresif, baik ranah hukum atau legislatif, bisa memakan wakktu bertahun-tahun untuk dimainkan dan menghadapi tantangan.
"Pembubaran hampir mustahil," ujar analisi Daniel Newman di Futurum Research, ketika menanggapi perlunya perubahan legislatif yang kontroversial terhadap undang-undang antimonopoli. Faktor lain yang mendukung Big Tech, termasuk pergeseran besar-besaran ke komputasi awan dan aktivitas daring yang memungkinkan para pemain terkuat diuntungkan, serta tindakan tegas di Tiongkok terhadap perusahaan teknologi besarnya. "Tindakan tegas dari peraturan Tiongkok memiliki skala dan ruang lingkup yang begitu besar sehingga mendorong para investor dari teknologi Tiongkok menuju teknologi AS. Meskipun ada resiko regulasi di AS, itu berarti jika dibandingkan tindakan keras yang kami lihat dari Beijing," Kata Dan Ives dari Wedbush Security. (YTD)
Alternatif Go Public melalui SPAC
Saat ini Special Acqiusition Company (SPAC) banyak digunakan oleh sponsor yang berpengalaman untuk membawa perusahaan ke publik. SPAC merupakan perusahaan cangkang yang didirikan oleh sponsor dan kemudian menggalang modal melalui Intial Public Offering (IPO) dengan tujuan mengakuisisi perusahaan target, yang merupakan perusahaan privat. Selanjutnya, perusahaan privat tersebut merger atau di akuisisi oleh SPAC dan menjadi perusahaan publik. SPAC sudah dikenal di AS sejak awal tahuan 1990-an. Namun demikian, SPAC mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2020 dan 2021.
Perkembangan SPAC tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi yang dilakukan private equity. Pada umumnya private equity mengakuisisi perusahaan target, merestrukturisasi dan jika perlu mengganti manegementnya, dan jika sudah masuk kinerjanya kemudian mendorongnya jadi perusahaan publik. SPAC merupakan bentuk publik dari private equity fund dikarenakan menawarkan efeknya melalui IPO untuk mendanai akuisisi perusahaan target yang belum diidentifikasikan. SPAC mempermudah perusahaan untuk go publik di bursa efek luar negeri. Perusahaan Grab, yang kini berkantor pusat di Singapura, saat ini dalam proses merger dengan SPAC di AS dan merencanakan tercatat di bursa.
Di samping memiliki keunggulan, go public melalui SPAC juga memiliki kekurangan. Proses merger SPAC dengan perusahaan target akan menghasilkan perusahaan gabungan menjadi perusahaan publik. Perusahaan start-up, finance tecnology atau pun perusahaan kecil yang mengalami kesulitan untuk pendanaan dari pasar modal melalui proses IPO dapat memanfaatkan SPAC untuk memperoleh dana tanpa harus melakukan IPO sendiri. Meskipun demikian, kebijakan untuk mengimplementasikan SPAC, selain memperhatikan kepentingan dari perusahaan target, juga perlu memperhatikan kepentingan dari investor, sponsor dan infrastruktur pengawasannya. (YTD)
KKP Bangun Shrimp Estate di Kebumen
Kementerian Kelautan dan Perikanan ((KKP) menggandeng Pemerintah kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan budi daya udang terintegrasi (shrimp estate) di wilayah tersebut. Shrimp estate tersebut merupakan yang pertama dibangun di KKP Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan shrimp estate tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (12/8). Penandatanganan dilakukan Dirjen Perikanan Budidaya KKP tb Haeru Rahayu dengan Bupati Kebumen Arif Sugiono dan disaksikan langsung oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Perjanjian kerja sama antara KKP dan Kabupaten Kebumen terkait pengembangan shrimp estate ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Dengan adanya satu bentuk model shrimp estate maka kedepannya pembangunan kawasan budidaya udang dapat dikelola secara modern dan baik, lalu ada satu standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, kualitas kawasan pesisirnya, disepannya (lokasi shrimp estate) harus dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi. "Saya yakin jika model ini berhasil maka dapat dikembangkan di wilayah lain yang menggunakan modal yang sama dengan model pengembangan potensi budidaya dimasing-masing wilayah. Harusnya jadi inspirasi bahwa pembangunan bisa dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat-daerah seperti ini. Terlebih di pesisir nanti kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," ujar Trenggono.
Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang vaname melalui skema kawasan budidaya tambak udang terintegrasi. Kabupaten Kebumen menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi karena adanya campur tangan teknologi dan perencanaan bisnis yang matang. "Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Kebumen. Kami akan berkomitmen dalam pembangunan shrimp estate ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat," Ucap Bupati Kebumen Arif Sugiono. YTD)









