Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pajak yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dalam pengadministrasian perpajakan, untuk mendorong implementasi sistem administrasi pajak baru di 2024. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, perkembangan adopsi teknologi digital yang dilakukan DJP sejauh ini sudah berada di jalur yang benar dengan terus melakukan transformasi perpajakan. “Ini akan terus kami lakukan reformasi perpajakan yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dengan terus memperbaiki sistem administrasi perpajakan, sekaligus menyiapkan diri mengimplementasikan sistem perpajakan baru di 2024,” kata Suryo dalam pembukaan DJP IT Summit 2021, Rabu (18/8). Di sisi lain, ia menyebut perubahan dari konvensional menuju digital merupakan keniscayaan, namun juga memiliki tantangan untuk mengejar penerimaan. Namun, DJP berkomitmen untuk terus menerus melakukan reformasi pajak melalui teknologi digital. “Perubahan suatu keniscayaan, transformasi proses bisnis ke digital merupakan suatu tantangan sendiri bagi kami yakni mengejar penerimaan, namun kami lihat sebagai semangat untuk beradaptasi dengan perubahan melalui perbaikan terus menerus,”ungkapnya. 

Tak hanya itu, Suryo menyebut perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah ke digitalisasi dengan menggunakan transaksi non tunai cashless menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak karena dapat menimbulkan risiko celah-celah kecurangan (fraud), sehingga menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak dan berpotensi menggerus penerimaan. "Oleh karena itu, apabila DJP tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan kehilangan potensi pajak yang akan berujung pada kurangnya penerimaan negara," tuturnya. 

Pengembangan teknologi digital menjadi bagian penting dalam transformasi perpajakan di DJP. Untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, kata Suryo, penggalian potensi ke depan akan berbasis pada data digital dan data mining. Kemudian, kapasitas sumber daya manusia dimana ada banyak kompetensi rumit seperti artificial intelligence, teknik statistika, ilmu matematika, mesin learning.

Pandemi Covid-19 terbukti memberikan dampak terhadap nilai perdagangan dunia, tidak terkecuali produk perikanan. Pada 2020, total nilai ekspor produk perikanan global mencapai US$ 152 miliar atau menurut 7% jika dibandingkan tahun 2019. 

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Artarti Widiarti, seluruh eksportir utama produk perikanan mengalami penurunan pada tahun lalu. Tapi kabar baik justru datang dari ekspor produk perikanan Indonesia yang mengalami peningkatan dan Indonesia naik 2 peringkat dan berada di posisi ke-8 sebagai eksportir utama produk perikanan dunia pada tahun 2020, kata dia di Jakarta, Rabu. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh ITC Trademap, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai US$ 5,2 miliar atau tumbuh positif 5,7% jika dibandingkan tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, tren impor Amerika Serikat dan Tiongkok cenderung positif dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,5% dan 15,5%. Sedangkan impor Jepang mengalami penurunan sebesar 1,4% dan pangsa pasar produk perikanan Indonesia di ketiga pasar utama tersebut mengalami peningkatan 4,6%, 1,%, dan 6,2%. 

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, udang masih menjadi komoditas unggulan yang diikuti oleh tuna-cakalang dan cumi-sotong-gurita , rajungan-kepiting, dan rumput laut. Selama tahun 2020, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US$ 2,04 miliar atau 8,8% terhadap nilai impor total udang dunia. Sedangkan TCT sebesar US$ 724 juta, CSG sebesar US$ 509 juta, rajungan kepiting sebesar US$ 368 juta, dan rumput laut sebesar US$ 280 juta. 

Adapun negara tujuan ekspor komoditas perikanan pada Januari-Juni 2021 di antaranya Amerika Serikat sebesar US$ 1,1 miliar atau 44,4% dari total nilai ekspor yang disusul Tiongkok sebesar US$ 382,9 juta dan Jepang sebesar US$ 278,9 juta. Udang masih menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Nilai ekspor komoditas ini mencapai US$ 1 miliar atau 40,1% terhadap total nilai ekspor. Kemudian tuna-cakalang-tongkol sebesar US$ 334,7 juta, cumi-sotong-gurita sebesar US$ 268,6 juta. KKP melalui Ditjen PDSPKP aktif mengikuti perundingan penurunan hambatan tarif dan nontarif dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS meminta Kementerian ESDM harus menimbang secara matang rencana mengubah aturan mengenai PLTS Atap, kendati alasannya demi meningkatkan kapasitas penggunaan PLTS Atap secara masif. Kekhawatiran terhadap aturan pengganti akan menjadi celah bagi pengusaha nakal untuk terjun ke sektor ketenagalistrikan melalui cara yang tidak tepat dan pada akhirnya hanya merugikan keuangan negara. Jika pemerintah ingin mendorong energi baru dan terbarukan (EBT) dan menggerakan minat masyarakat, maka pemerintah harus memfasilitasi, seperti ada insentif atau regulasi yang mendukung. 

Rancangan permen ESDM soal PLTS Atap dinilai bagus untuk mendorong produksi listrik EBT. Namun bila yang menikmati regulasi ini pelanggan di wilayah Jawa-Bali-Sumatera yang surplus listrik, apalagi di perumahan mewah di kota besar, selain PLN akan semakin buntung juga melukai rasa keadilan. Pengembangan PLTS Atap di wilayah yang surplus dinilai tidak ada urgensinya dan tidak tepat. Pemerintah diminta melihat secara objektif kewajaran produksi listrik di setiap tempat. Besaran itu ditentukan oleh kewajaran kebutuhan dimana listrik itu diproduksi. 

Ke depan energi baru dan terbarukan (EBT) harus menjadi sumber energi bagi masyarakat. Diakui investasi di EBT mahal, dikarenakan dalam mencapai target bauran energi, pemerintah harus ambil bagian apakah melalui APBN atau BUMN. Sepanjang belum ada UU bisa menjadi aturan pelaksanaan penggunaan energi berbasis PLTS Atap. Jika regulasi itu berdampak negatif bagi BUMN, kembali lagi kepada pemerintah. 

Jakarta - MDI Ventures, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), menargetkan tiga perusahaan portofolionya akan menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar pada tahun ini. Adapun sedikitnya empat start-up yang disponsori MDI Ventures akan melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dalam rentang dua tahun ke depan. Sejauh ini sudah ada dua perusahaan start-up MDI Ventures yang menjadi unicorn, yakni Nium dan Kredivo. Sementara, satu perusahaan lagi akan menyusul menjadi unicorn pada tahun ini. 

Adapun saat ini MDI Ventures memiliki lebih dari 50 portofolio dengan 15 di antaranya berstatus centaur atau memiliki valuasi di atas US$ 100 juta sampai di bawah US$ 1 miliar. Terhadap perusahaan itu, MDI Ventures sudah menggelontorkan investasi tak kurang dari US$ 100 juta. MDI Ventures telah mendapatkan dana segar senilai US$ 500 juta, yang berasal dari kas internal Telkom untuk beberapa tahun ke depan. Pendanaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ambisi menjadi perusahaan modal ventura pertama di Indonesia yang memiliki dana kelolaan investasi lebih dari US$ 1 miliar. 

Dana tersebut akan difokuskan pada pendanaan perusahaan teknologi di beberapa sektor, yang pada prinsipnya bisa mendukung ekosistem digital Telkom. Langkah tersebut bisa memicu MDI Ventures meraih pendapatan US$ 5-10 juta per tahun. MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 44 start-up dari 12 negara, Investasi ini dikelola di bawah beberapa perusahaan ventura seperti MDI Ventures, TMI, Centauri dan Arise dengan investor, yang berasal dari internal Telkom maupun eksternal investor. Di Indonesia, MDI Ventures berperan penting dalam pertumbuhan sejumlah perusahaan rintisan antara lain Kredivo, Cermati, Tanihub, Nium, Alodokter, Fabelio, Bahaso, dan Paxel.

Penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung dengan pembukaan rute-rute pengiriman baru. Upaya menghadang penyelundupan diperlukan untuk membangkitkan budidaya lobster di Indonesia.Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri masih terus terjadi. Modus penyelundupan benih diduga menggunakan jalur-jalur baru untuk mengecoh aparat pengawas. 

Sejak 23 Desember 2020 hingga 18 Agustus 2021 tercatat 52 kasus penyelundupan benih bening lobster digagalkan aparat.Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, 52 kasus yang berhasil digagalkan aparat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), TNI-Polri dan Bea Cukai tersebar di 13 wilayah. Wilayah itu meliputi Jambi, Jawa Timur, Palembang, Banten, Jakarta, Batam, Mataram, Lampung, Kepulauan Riau, Bandung, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Cirebon.Total benur yang diselamatkan dari kasus-kasus ini mencapai 3.873.775 ekor. Ini terdiri dari benih bening lobster jenis pasir 3.710.838 ekor dan jenis mutiara 162.937 ekor. Perkiraan nilai benih bening lobster yang diselamatkan Rp 159,93 miliar.

Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Riza Priyatna mengemukakan, modus operasi penyelundup benih bening lobster itu terus berkembang. Sebagian penyelundup juga membuka jalur-jalur baru pengiriman untuk mengecoh aparat.

(Oleh - HR1)

Tren surplus neraca perdagangan Indonesia memang terus berlanjut lantaran ditopang kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor. Kendati begitu, Indonesia perlu mewaspadai penurunan ekspor secara bulanan sebagai imbas lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri ataupun sejumlah negara.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total nilai ekspor migas dan nonmigas Indonesia pada Juli 2021 sebesar 17,7 miliar dollar AS, sedangkan impornya 15,11 miliar dollar AS. Dengan demikian, neraca perdagangannya surplus 2,59 miliar dollar AS, melanjutkan tren surplus selama 15 bulan berturut-turut.Ekspor dan impor nonmigas Indonesia secara tahunan tumbuh cukup signifikan, tetapi secara bulanan justru turun. Nilai ekspor nonmigas pada Juli 2021 mencapai 16,71 miliar dollar AS atau tumbuh 28,26 persen dari Juli 2020. Namun, jika dibandingkan Juni 2021, nilai ekspor nonmigas justru turun 3,46 persen. Ekspansi China melambat sejak Juli 2021, sedangkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melambat karena gelombang Covid-19 yang dipicu varian Delta. Indonesia perlu mewaspadai penurunan ekspor.

Ekonom Moody’s Analytics, Sonia Zhu, Rabu (18/8/2021), mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2021 cukup positif, terutama ditopang oleh harga komoditas yang tinggi. Namun, jika dicermati secara bulanan, ekspor dan impor Indonesia turun lantaran lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan virus korona baru varian Delta. Indonesia, lanjut Sonia, juga perlu mewaspadai negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia yang juga tengah menghadapi kebangkitan Covid-19 tersebut, terutama China dan Amerika Serikat. Ekspansi China mulai melambat sejak Juli 2021, sedangkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan melambat karena tengah menghadapi gelombang Delta.”Ini bisa menghambat momentum pertumbuhan ekspor Indonesia. Kami perkirakan kinerja perdagangan Indonesia tidak akan goyah atau turun drastis, tetapi akan melemah dalam beberapa bulan mendatang,” katanya.Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia ke China pada Juli 2021 mencapai 3,57 miliar dollar AS atau turun 13,7 persen dibandingkan Juni 2021. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga turun 5,35 persen secara bulanan menjadi 2,02 miliar dollar AS.

Polemik tingginya tarif layanan tes PCR untuk mendeteksi virus Covid-19 mulai terjawab. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan segera menurunkan tarif tes PCR dari kisaran Rp 850.000-Rp 1 juta menjadi Rp 495.000-Rp 525.000. Sebelumnya, harga tes PCR di Indonesia dianggap terlalu mahal dibandingkan negara lain, seperti India dan China. Kini, dengan aturan baru Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, Kementerian Kesehatan mengklaim harga tes PCR di Indonesia adalah termurah kedua di kawasan ASEAN setelah Vietnam. Adapun daftar harga Tes PCR di ASEAN meliputi Thailand di kisaran Rp 1.300.000 hingga Rp 2.800.000, Singapura Rp 1.600.000, Filipina pada kisaran harga Rp 437.000 - Rp 1.500.000, Malaysia senilai Rp 510.000, dan Vietnam di harga Rp 460.000. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan, evaluasi harga ter PCR dilakukan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR terdiri dari komponen berupa jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead dan komponen lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

Industri bank semakin riuh dengan kehadiran beberapa pemain baru. Yang menarik bukan investor besar saja yang melirik bisnis bank, finansial technology (fintech) ternyata juga masuk ke bisnis ini. Bisnis bank juga dilirik pemain di keuangan digital seperti PT Akulaku Silvrr Indonesia atau Akulaku. Mereka sudah masuk ke industri perbankan melalui akuisisi PT. Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB). Saat ini, proses akuisisi ini juga akan menjadikan Akulaku sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 24,98% dengan nilai saham mencapai Rp 187,22 miliar. 

PT FinAccel Teknologi Indonesia, operator Kredivo, juga pemilik 24% saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI).

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.402 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis (19/8) sore. Posisi tersebut melemah 0,21 persen dibandingkan perdagangan Rabu (18/8) sore di level Rp14.372 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp14.414 per dolar AS, atau melemah dibandingkan posisi hari sebelumnya yakni Rp14.384 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah bersama mayoritas mata uang lain disebabkan rencana pengetatan (tapering) kebijakan moneter The Fed diperkirakan mulai tahun ini. Kondisi itu memicu penguatan dolar AS lantaran tapering berpotensi mengurangi likuiditasnya di pasar.

Dalam risalah pertemuan 27-28 Juli yang dirilis semalam, pejabat The Fed melihat potensi untuk mengurangi pembelian obligasi tahun ini jika ekonomi terus membaik seperti yang diharapkan. Ibrahim mengatakan pengurangan pembelian obligasi itu berdampak positif bagi dolar AS karena The Fed tidak membanjiri pasar dengan uang tunai.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 4,4 juta orang keluar dari kepesertaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan hingga kemarin, Rabu (18/8).Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyebut penyebab keluarnya para peserta sebagai dampak pandemi corona terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. "Kalau lihat lebih mikro di kepesertaan kami, kami juga mencatat jumlah tenaga kerja yang keluar misalnya di sektor formal, kami lihat sampai posisi kemarin itu sudah 4,4 juta orang," jelasnya, dalam Webinar TNP2K Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (19/8). Banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data BPS, tiga sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK adalah industri pengolahan, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum. "Jadi, memang bahwa pandemi covid-19 ini menyebabkan dampak ke ekonomi, ke sektor ketenagakerjaan. Dari angka baik secara makro, dari pemerintah dan BPS, maupun mikro dari kepesertaan kami, sepertinya terkonfirmasi," imbuh dia.

(Oleh - HR1)