Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) serius terjun ke bisnis ritel. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau dan kualitas premium. Keseriusan perusahaan masuk ke bisnis ritel ditandai dengan peluncuran brand Nusakita dalam produk minyak goreng, gula pasir, teh dan kopi.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani mengatakan, langkah hilirisasi ini merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan.

Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara Dwi Sutoro mengatakan, Nusakita hadir dalam beragam produk seperti minyak goreng, gula, kopi dan teh. Produk-produk tersebut diproduksi dengan tata kelola yang ramah lirigkungan.

Produk Nusakita akan didistribusikan secara nasional. Untuk tahap awal akan tersedia di area Sumatera Utara (Medan) dan Jabotabek pada September-Desember 2021. Produk ini dipasarkan dengan menggandeng distributor CV Cipta Usaha Nagari dan dua perusahaan startup yakni Tanihub dan Warung Pintar. Distribusi produk ini juga akan bekerjasama dengan perusahaan pelat merah lain.

Dari sisi produksi, PTPN Group lebih fokus pada produk minyak goreng yang diproduksi oleh anak perusahaan yaitu PT Industri Nabati Lestari (INL), Lalu, untuk gula pasir diproduksi oleh berbagai anak perusahaan yang berbisnis tebu atau gula dari kebun milik PTPN Group.

Stok buah naga di pasar mulai langka akhir-akhir ini, Kalau pun ada harga jualnya mahal yakni Rp 33.000 per Kg kualitas biasa dan Rp 39.000 kualitas baik. Menurut pantauan SIB, Jumat di pasar-pasar tradisional, buah naga sudah sulit ditemukan. Namun di pasar buah yang sudah punya nama di Medan, selalu ada dipajang dan harganya mahal.

Sementara itu penjualan buah naga lewat online, stok buah naga cukup banyak yakni produk lokal Sumut dan Jawa. Harga jualnya pun beda, buah naga dari Jawa lebih mahal.

Salah seorang pebisnis online yang dihubungi SIB lewat WA mengatakan, buah naga harus lebih dulu dipesan sehari sebelumnya. Stok disebutnya cukup banyak tapi paling sedikit 3 kg.

Disebutnya, harga buah naga lokal ukuran besar Rp 25.000 per Kg, sedangkan produk Jawa Rp30.000 per Kg. "Ukuran kecil Rp 20.000 per Kg lokal dan Rp 22.000 produk asal Jawa. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim," ujarnya.

Diakuinya memang, akhir-akhir ini peminat buah naga semakin meningkat.

Sisca Kohl membuat kuliner istimewa. Bukan hanya soal rasa, tapi harganya. Dalam unggahan 'Ropang Kepiting Alaska & Caviar', content creator itu menerapkan harga Rp500 juta per kreasi bertema 17 Agustus untuk roti panggang (ropang).

Kreasi pertama, dijual selebgram yang terkenal tajir itu pada adiknya, Aliyyah Kohl, yang membeli dan dibayar tunai Rp1 miliar.

Di video yang mendapat banyak like pada Selasa (17/8) itu terlihat Aliyyah menyerahkan 10 gepok uang lembaran Rp100 ribu Kepiting Alaska & Caviar 1 Milyar Check! Adikku @aliyyah. kohl suka banget, tulisnya sebagai caption, dikutip VIVA dari Instagram @siscakohl.

Dari banyaknya komentar, termasuk dari akun Ditjen Pajak RI. "Wah menarik! Di mana tokonya nih kalo boleh tau?" tulis akun @ditjenpajakri. Belum ada jawaban dari reaksi tersebut.

JAKARTA – Penolakan oleh serikat pekerja PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) atas rencana penjualan saham anak-anak usaha perusahaan pelat merah itu kembali mencuat. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta Serikat Pekerja PLN Group melayangkan surat penolakan atas rencana pembentukan holding, subholding, serta penjualan saham anak usaha perusahaan kepada presiden dan lembaga legislatif.

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan pembentukan holding dan subholding berpotensi menimbulkan tumpang-tindih bisnis. "Ini bisa memicu persaingan yang tidak sehat," ujar dia, kemarin. Arie memberi contoh potensi tumpang-tindih usaha niaga antara subholding Commercial & Trading dan subholding Pertamina International Shipping Integrated Marine Logistic Company.

Rencana pembentukan holding dan subholding anak usaha Pertamina sudah berjalan sejak 2019, saat PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN bergabung ke Pertamina. Pertamina juga akan melepas saham anak usahanya, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dalam waktu dekat. PGE diproyeksikan menjadi induk holding panas bumi bersama PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG) dan PT Geo Dipa Energi.

Arie memperkirakan pembentukan perusahaan-perusahaan baru ini juga bisa menambah biaya produksi bahan bakar. Spin off atau pemisahan entitas bisnis ini, menurut dia, bisa memicu biaya lebih besar dari sebelumnya ketika proses bisnis masih terintegrasi.

Sedangkan kekhawatiran akan kenaikan biaya produksi listrik disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power, Andy Wijaya. Dia memberi contoh, rencana pembentukan holding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui konsolidasi aset PLN Indonesia Power, dan Pembangkitan Jawa-Bali bisa menaikkan biaya pembelian tenaga listrik PLN hingga 40 persen.

Andy mengatakan kondisi tersebut akan mempengaruhi kemampuan PLN menyediakan listrik murah. Jika negara tak sanggup membantu menambah anggaran subsidi listrik, opsi lain yang tersedia adalah menaikkan tarif listrik. "Dua-duanya, rakyat yang menanggung."

FSPPB sempat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan direksi Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pembentukan holding dan subholding serta rencana IPO. Namun hakim menyatakan kebijakan tersebut bukan tindakan melawan hukum. Hakim menyatakan keputusan Menteri BUMN masih dalam koridor kewenangan pemegang saham.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, berharap serikat pekerja Pertamina dan PLN bisa menerima keputusan pengadilan. Dia memastikan rencana pemerintah melakukan transformasi di tubuh BUMN ditujukan untuk efisiensi. "Mana mungkin biaya produksi jadi naik kalau diubah jadi holding," katanya.

Menurut Arya, pemerintah tengah menyiapkan ekspansi perusahaan lewat pembentukan holding dan subholding. Dia memberi contoh, holding pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bisa mengurangi beban pengoperasian pembangkit listrik yang tidak efisien. Melalui IPO, PLN bisa mendapatkan dana segar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Faisol Riza, berjanji menanggapi serius sikap serikat pekerja Pertamina dan PLN jika kelak mereka menyampaikan keberatannya. Ihwal keberatan untuk IPO, dia mengakui bahwa metode tersebut bukan satu-satunya opsi bagi BUMN untuk mendapatkan pendanaan, terutama dalam situasi seperti saat ini. "Selama tidak menabrak aturan, tidak masalah," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan IPO merupakan cara yang paling memungkinkan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. "Pertamina, misalnya, tidak mungkin ekspansi besar-besaran kalau hanya mengandalkan pendanaan dari perbankan atau suntikan dari pemerintah," ujar dia. Keputusan membuka diri kepada publik, kata Eddy, bisa memaksa perusahaan lebih efisien lantaran setiap investor pasti menuntut kinerja optimal nantinya.

Meski begitu, tak sembarang perusahaan bisa melepas sahamnya ke publik. Eddy menilai tetap perlu ada pengkajian lebih lanjut mengenai kandidat anak usaha yang akan menggelar initial public offering (IPO) di pasar modal. "Anak-anak perusahaan yang memang menjalankan tugas pelayanan publik jangan IPO, atau tetap diizinkan namun diatur secara terbatas hanya dibeli oleh investor domestik," katanya.

Pelaksana jabatan sementara Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman, menuturkan proses pembentukan holding dan subholding yang sudah berjalan sejak Juni berdampak positif pada kinerja perusahaan. "Pertamina semakin kokoh sebagai BUMN holding migas dengan berbagai rencana pengembangan ke depan," katanya. Untuk pendanaan investasi ke depan, dia menyatakan perusahaan terbuka dan sedang mengkaji berbagai opsi, dari perbankan, obligasi, kerja sama, hingga bentuk lainnya.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan konsolidasi aset pembangkit listrik panas bumi (PLTP) milik PT Indonesia Power serta PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bisa rampung pada akhir bulan ini. "Sekarang prosesnya masih terus berjalan," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, kemarin. Konsolidasi aset menjadi langkah pertama untuk membentuk induk usaha atau holding geotermal yang akan dipimpin oleh PGE. Setelah prosesnya selesai, PGE akan mulai mengakuisisi aset PT Geo Dipa Energi, yang mengoperasikan PLTP Dieng serta PLTP Patuha dengan kapasitas masing-masing 55 megawatt. Pada tahap akhir, sebagian saham PGE bakal dilepas ke publik lewat pasar modal. PGE bakal mengakuisisi lima pembangkit listrik PLN yang berada di wilayah kerjanya dengan total kapasitas terpasang 565 megawatt. Saat ini PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, sementara PLN bekerja sama dengan Ernst & Young untuk menilai aset tersebut. Kajian kedua perusahaan ini akan menjadi dasar penentu pembagian saham holding. Arya menuturkan, rencana integrasi aset ini ditujukan untuk mengejar target 23 persen bauran energi baru dan terbarukan (EBT) dari total energi nasional pada 2025. Panas bumi menjadi salah satu andalan karena terdapat cadangan potensi setara dengan 15.128 megawatt untuk listrik. "PLTP ini kekuatan besar, jadi harus disatukan," katanya. Pengembangan PLTP menghadapi kendala kebutuhan dana yang besar di sektor hulu. Penjualan saham menjadi salah satu jalan keluarnya.

Pembentukan holding memicu penolakan dari Serikat Pekerja PLN Persatuan Pegawai Indonesia Power, serta Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Mereka tak sepakat jika holding tidak dipimpin oleh PLN. "Karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Abrar Ali. Serikat pekerja juga menganggap rencana melepas saham kepada investor bisa merugikan masyarakat. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu pun mendukung penolakan tersebut lantaran tak setuju dengan rencana penawaran saham PGE ke publik.

Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power, Andy Wijaya, menjelaskan penggabungan aset PLTP bakal meningkatkan biaya pokok produksi listrik. "Bebannya akan lari ke subsidi negara. Jika negara tidak mampu, mau tidak mau bebannya langsung ke tarif listrik," tuturnya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, mengklaim holding dibentuk untuk mengintegrasikan proses bisnis dan operasi sehingga lebih efisien. Dengan begitu, tarif listrik bagi pelanggan PLN pun bisa tetap terjangkau. "Sebelum ada rencana holding, pengelolaannya terpecah-pecah, nilai tambahnya kecil, dan posisi tawar kepada stakeholder lemah, " ujarnya. Agung menuturkan, kebijakan pemerintah untuk melakukan terobosan dalam pengelolaan panas bumi sangat dibutuhkan. Potensi total energi panas bumi di Indonesia mencapai 25 gigawatt atau setara dengan 40 persen cadangan potensi dunia. Namun pemanfaatannya di dalam negeri baru sekitar 2,1 gigawatt.

Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eddy Soeparno, pun sepakat konsolidasi aset ketiga pengelola bisa menghasilkan efisiensi. "Holding mampu menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas untuk mendanai proyek-proyek ke depannya karena pasti neracanya akan lebih besar," tuturnya. Edi juga menilai, dari aspek pengalaman mengelola panas bumi, PGE yang rencananya menjadi induk holding sudah teruji.

JAKARTA – Pemerintah memastikan belanja negara pada 2022 masih diutamakan untuk penanganan Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dibuat selentur mungkin untuk mengantisipasi pandemi. Pemerintah menambah belanja dari Rp 2.697,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 2.708,7 triliun pada tahun depan. “Refocusing dan realokasi akan dilakukan secara otomatis, sehingga diharapkan tidak akan terjadi disrupsi jika ada lonjakan jumlah kasus Covid-19. APBN harus siap,” kata Sri Mulyani, kemarin. Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan skenario jika jumlah kasus Covid-19 kembali melonjak dan menyebabkan pembatasan mobilitas serta aktivitas perekonomian. Dia mengatakan akan ada anggaran tambahan untuk mendukung program kesehatan dan perlindungan sosial. “Harus ada anggaran kementerian/lembaga yang dialihkan. Jika tidak, kita bisa terus lanjutkan upaya pemulihan,” katanya. Jatah anggaran perlindungan sosial pada 2022 mencapai Rp 153,7 triliun. Anggaran itu mencakup perlindungan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, dan kartu prakerja. Sedangkan program tambahan berupa bantuan sosial tunai, kartu sembako PPKM, dan bantuan kuota Internet jika dibutuhkan.

Dari sisi pendapatan, pemerintah membidik Rp 1.840,7 triliun, naik dari target pada 2021 sebesar Rp 1.735,7 triliun. Pendapatan terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun. Menurut Sri, target penerimaan perpajakan yang naik 9,5 persen telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melemahkan kinerja sektor perekonomian. Adapun PNBP akan kembali terjadi normalisasi karena harga komoditas tahun depan mungkin akan membaik. Untuk mencapai target penerimaan pajak Sri Mulyani mengatakan bakal mendorong perluasan basis pajak yang mengkombinasikan kenaikan kepatuhan wajib pajak serta edukasi. Berikutnya adalah perluasan kanal pembayaran pajak, penegakan hukum, hingga reformasi teknologi informasi dan proses bisnis. “Insentif pajak akan diberikan dengan lebih selektif,” ujarnya. Jika target ini tercapai, Sri Mulyani optimistis defisit anggaran bisa turun Rp 100 triliun menjadi Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Tahun 2022 akan menjadi tahun terakhir defisit di atas 3 persen,” ucap Sri Mulyani.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu berdisiplin menjaga target defisit APBN, sebelum akhirnya kembali ke defisit 3 persen. Said mengatakan, jika penerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang. Sebab, kata dia, tingkat bunga utang yang harus dibayar setiap tahun saat ini sudah memangkas ruang gerak fiskal yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp 300 triliun. “Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalkan kontribusi dividen perusahaan milik negara dan investasi,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan outlook penerimaan negara harus sejalan dengan risiko asumsi pertumbuhan ekonomi. “Jika risiko asumsi pertumbuhan ekonomi masih tinggi, akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah atau shortfall,” ujar Josua. Menurut Josua, pemerintah sebenarnya sudah berupaya menekan belanja. Hal ini tampak dari kenaikan belanja sebesar 0,6 persen, jauh jika dibanding pada tahun ini yang mencapai 3,9 persen. “Ini terbaca sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal pemerintah, karena memperhitungkan risiko ketidakpastian pandemi dan ekonomi global yang berpotensi menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.”

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) terus memburu peluang investasi untuk jenis proyek selain jalan tol. Juru bicara LPI, Masyita Crystallin, mengatakan sasaran pendanaan sejumlah pemodal yang sudah bermitra dengan LPI masih akan terbatas pada bisnis infrastruktur, setidaknya hingga akhir kuartal ketiga 2021. “Tapi total ada sembilan area yang menjadi fokus penawaran LPI, dan masih terus kami kembangkan,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Setelah disuntik modal awal sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun dari pemerintah Indonesia, LPI sudah memancing peluang permodalan untuk proyek jalan tol hingga US$ 3,75 miliar dari tiga investor global. Tiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec asal Kanada, APG Asset Management dari Belanda, serta Abu Dhabi Investment Authority asal Uni Emirat Arab. Namun belum ada publikasi perihal rincian proyek yang akan didanai. Pada Mei lalu, LPI pun diketahui menjajaki kerja sama dengan beberapa BUMN, seperti Grup Telkom dan PT Pertamina (Persero). 

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyarankan LPI tidak hanya berfokus menawarkan sektor yang tingkat persaingannya sudah menjenuhkan, seperti infrastruktur. Merujuk pada laporan InfraSAP, Bhima menilai proyek infrastruktur kurang diminati karena tingkat pengembalian investasinya kecil. Laporan InfraSAP merupakan analisis Bank Dunia mengenai sejumlah kendala yang menyebabkan pendanaan infrastruktur komersial dan swasta berkurang. 

(Oleh - HR1) 

Pemerintah akhirnya memutuskan memangkas tarif tes real time Polymerase Chain Reaction (RT PCR), setelah banjir masukan masyarakat dan ahli. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung perintah penurunan tarif tes PCR.Presiden Jokowi, Minggu (15/8) menyatakan sudah meminta Menteri Kesehatan agar biaya tes PCR turun menjadi di kisaran Rp 450.000 sampai Rp 550.000 per tes. Ini berarti harga tes PCR turun sekitar 39%-50% dari batas atas tarif tes PCR yang diatur Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 yakni Rp 900.000.Penurunan harga tes PCR tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggenjot angka tes di Indonesia.   "Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan," tandas Presiden Jokowi. Pemerintah menargetkan tes Covid-19 sebanyak 400.000 per hari. Namun angka ini belum terealisasi, bahkan cenderung terus menurun. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid, angka rata-rata testing harian selama sepekan pada 2 Agustus-8 Agustus 2021 mencapai 135.000, tapi pada 9-15 Agustus 2021 turun jadi 125.700 per hari.

Menanggapi instruksi Presiden untuk menurunkan harga tes PCR, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Lia G. Partakusuma mengatakan, pemerintah berwewenang  mengatur harga reagensia atau tes PCR.Menurut Lia, untuk menurunkan harga tes PCR, harga beli dari pemerintah harusnya ada harga khusus. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi ke pelaku usaha laboratorium agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000, sesuai instruksi Presiden Jokowi.Meskipun ada instruksi turun harga, Lia memastikan rumah sakit/lab tetap menjalankan pemeriksaan tes PCR seperti biasa sesuai kemampuan masing-masing rumah sakit dan laboratorium. "Mungkin perlu jeda waktu pemberlakuan karena terlanjur membeli dengan harga yang lama,” ucap Lia.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Nilai investasi perusahaan asal Korea Selatan masuk lima besar investasi asing di Indonesia. Bukan hanya Drama Korea alias Drakor yang semakin eksis di Indonesia, investor asal Korea Selatan juga masif membenamkan investasinya di Nusantara. Baru-baru ini, dua korporasi besar Korsel, yakni Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, menjalin kerjasama untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi Hyundai dan LG ditaksir mencapai US$ 1,1 miliar. 

Ekspansi Hyundai dan LG menambah panjang daftar korporasi asal Korsel yang menggarap pasar Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi (BKPM) mengungkapkan, berdasarkan tren negara asal penanaman modal asing (PMA), yakni dalam kurun 2016 hingga Juni 2021, Korsel masuk peringkat kelima negara menanamkan modalnya di Indonesia.  Korporasi Korsel yang masuk Indonesia merupakan perusahaan konglomerasi yang memiliki anak dan cucu usaha cukup banyak. 

Perusahaan elektronik dan teknologi, Samsung meski investasinya di Vietnam lebih besar, Samsung Indonesia memegang pangsa pasar terbesar kedua setelah Oppo dengan 19% market share. Samsung Electronic juga berekspansi di sektor home appliance dan menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor. Kementrian Investasi juga akan terus mendorong ekspansi Samsung mengingat pasar smartphone Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN.