Tren minuman kekinian terus berkembang ditengah masyarakat. Setelah sebelumnya hadir kopi kekinian dan minuman boba, hingga thai tea, kali ini hadir minuman teh buah yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda Indonesia. Resep minuman teh buah ini pertama kali di resepkan oleh Jerome Polin, seorang  kreator konten yang sering membagikan kehidupan pribadinya di Jepang, serta konten bernuansa matematika yang seru dan mengasikkan. Siapa sangka, teh buatan Jerome tersebut viral dan membuat banyak orang yang merasa penasaran dengan rasa dan kesegarannya.

Keputusan Jerome untuk melebarkan sayapnya ke bisnis kuliner, karena dia sadar kariernya sebagai seorang konten kreator tidak akan bertahan lama, sehingga ia pun mengajak sang kakak untuk sama-sama membangun bisnis minuman sehingga dapat menjadi sumber pemasukan yang lebih stabil kedepannya. "Berkarier di dunia konten kreator ini tidak akan lama, maka saya berpikir untuk mempunyai bisnis sehingga bisa tetap mendapatkan pemasukan  ketika sudah tidak aktif menjadi konten kreator lagi," tuturnya. Menantea merupakan variasi minuman teh fusion yang dibuat dan diracik  dengan buah asli seperti aple, strowberry, dan jeruk sehingga memiliki cita rasa yang lebih segar dan alami.

Dalam mengembangkan bisnisnya, Jerome dan Jehian dibantu oleh para ahli dibidang kuliner seperti Sylvia Surya, pendiri kopiSoe yang kini memiliki  lebih dari 200 cabang di Indonesia. Dalam menjalankan sebuah bisnis inovasi menjadi suatu keharusan. Menantea sendiri bermula dari plesetan kata menanti atau menunggu. Menantea menghadirkan ragam varian menu minuman dengan nama unik. Bukan hanya menghadirkan teh dengan rasa enak dan cemilan berkualitas, Menantea diharapkan bisa menjadi simbol  penghargaan bagi hal-hal positif yang terus memotivasi. (YTD)

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM dapat diperpanjang hingga akhir 2021. Ketua Umum Giakindo Yohannes Nangoi mengatakan stimulus itu terbukti mampu menyelamatkan industri otomotif dari krisis pandemi Covid-19. "Harapan PPnBM (berlangsung) sampai akhir 2021 supaya industri otomotif pulih dengan tuntas,"ujarnya, Kamis (19/8). Namun, sebagai catatan, pertumbuhan tersebut belum mencerminkan kondisi normal karena sepanjang tahun lalu kinerja sektor otomotif tertekan oleh pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas pabrik sempat terhenti.

Gaikindo mencatat produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang Juli 2021 anjlok 25,1%  secara bulanan atau menjadi 74,409 unit. Penurunan ini terjadi seiring dengan penerapan PPKM di Jawa dan Bali. "Di Bulan Agustus saya rasa juga belum bisa kembali ke angka yang diharapkan karena produksi juga masih kurang. 

Direktur Institute Strategic Initiatives (ISI) Lucky Djani mengatakan relaksasi PPnBM hingga menjadi 0% bisa meningkatkan volume penjualan mobil, penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara  serta membantu mempercepat pemuihan ekonomi nasional. Lucky mengatakan pendapatan tersebut lebih tinggi dari 2020 yang mencapai  Rp3,3 trilliun. Namun, dia juga menyebutkan bahwa relaksasi PPnBM juga memiliki resiko berupa potensi penerimaan yang hilang. (YTD)

Kalangan pemerhati dan pakar pajak meneropong kans pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun depan masih gelap. Musababnya, pertumbuhan pajak pada tahun 2022 berpotensi sangat tinggi sejalan dengan kecilnya peluang pemerintah untuk merealisasikan target pada tahun ini. Berdasarkan rancangan APBN 2022, target penerimaan pajak pada tahun depan diharapkan senilai Rp1.262,9 trilliun. Angka itu naik sebesar 10,5% dari outlook penerimaan pajak pada tahun ini yang diperkirakan Rp.1.142,5 trilliun. Pemerhati Pajak Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,9%, penerimaan pajak pada tahun ini hanya tumbuh sebesra 2,6% dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang senilai Rp1.072,1 trilliun.

Adapun pakar Danny Darussalam Tax Center Bawono Kristiaji menghitung, target pertumbuhan pajak sebesar 6,5% pada 2021 beresiko meleset. Namun yang perlu diperhatikan, estimasi tersebut tergolong angka optimisme. Pasalnya, kendati pada 2020 Indonesia juga menghadapi pandemi Covid-19, tantangan pada tahun ini makin berat menyusul serangan varian Delta. Terkait dengan target pajak 2022, Fajry menilai pemerintah terlampao ambisius mengingat dunia usaha belum  sepenuhnya pulih dan juga kebijakan penurunan tarif PPh Badan," katanya kepada Bisnis, Kamis (19/8)

Optimalisasi penerimaan tanpa mengganggu pemulihan ekonomi menjadi tantangan tersendiri pada tahun depan. Terlebih pemerintah masih menerapkan strategi usang untuk mendulang penerimaan.Di antaranya perluasan basis pemajakan, perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dan evaluasi pemberian insentif sejalan dengan pemulihan ekonomi. Meski dalam konteks perluasan basis pajak, optimalisasi perlu dilakukan pada sektor yang benar-benar sudah pulih dan terhadap wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19. "Jangan sampi optimalisasi mengorbankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang selama ini telah patuh serta jangan sampai mengorbankan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas," ujar Fajry. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak pada 2022 masih belum berada pada level normal mengingat  adanya relaksasi tarif dan tebaran insentif. "Kebetulan PPh Badan akan kembali turun sebesar 20%. Ini yang menyebabkan kenapa penerima pajak tidak kuat," kata Menkeu. (YTD)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah menggenjot pengembangan destinasi pariwisata di sekitar pelabuhan penyeberangan. Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, mengatakan lahan dan properti perseroan, seperti yang berjarak 500 meter dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung, bisa digarap menjadi tujuan pelancongan untuk penumpang.

Bakauheni Harbour City, yang luas totalnya mencapai 200 hektare, bakal menjadi wisata bahari untuk mendongkrak bangkitan penumpang dari Pelabuhan Merak di Banten, juga dari tembusan jalan tol di Palembang. Aset lahan PT ASDP hanya seluas 80 hektare. Sisanya dari sejumlah pihak yang ikut membentuk perusahaan patungan.

Perusahaan patungan ini menargetkan peletakan batu pertama ikon lokasi tersebut, yakni Masjid Pelabuhan Bakauheni, pada bulan depan. Setelah itu, akan dilakukan pembangunan ikon lain, seperti Menara Siger Lampung. Jatim Park Group pun digandeng untuk menggarap taman wisata Krakatau Park di area tersebut. Destinasi berkonsep water front atau wisata tepian laut itu merupakan proyek kedua PT ASDP setelah pembangunan water front di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PT ASDP pada semester pertama tahun depan pun diniatkan untuk menyokong obyek pariwisata anyar itu. Manajemen berharap bisa meraup Rp 3,5 triliun dari IPO. Adapun total kebutuhan investasi PT ASDP dalam lima tahun ke depan berkisar Rp 6,5 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan peraturan tentang bank umum, termasuk di dalamnya bank digital, serta tentang penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan OJK (POJK) ini merupakan upaya mendorong industri perbankan agar lebih efisien, berdaya saing, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. POJK Bank Umum tersebut tidak memberikan beban baru kepada bank, tetapi justru memberikan landasan yang lebih baik. Selain itu, POJK tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Pada dasarnya POJK Bank Umum tidak memberikan beban baru kepada bank. Tetapi, justru memberikan landasan yang lebih baik supaya mereka cepat mengakselerasi perbankan digital,dan kita juga akan pertegas pengertian mengenai bank digital. Aturan ini fresh, yang pertama dapat adalah Grup Berita Satu,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Zooming with Primus bertajuk “Strategi Perbankan di Era Pandemi” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8/2021). POJK baru tersebut meliputi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/ POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/ POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, ketiga POJK tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.“POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Kenaikan permintaan listrik, kekacauan infrastruktur, dan lonjakan harga gas global telah memicu reli harga batubara yang luar biasa. Menurut penilaian mingguan terbaru dari penyedia harga komoditas, Argus, harga acuan batubara termal Australia di Pelabuhan Newcastle, untuk pasar Asia, telah menunjukkan kenaikan 106% pada tahun ini menjadi US$ 166 per metrik ton. Indeks mingguan Newcastle, yang sempat berada di level terendah 2020 di kisaran US$46,18 pada awal September, sekarang tampaknya mendekati level tertinggi sepanjang masa di kisaran US$ 195,20 dari Juli 2008. Harga ini setara dengan indeks batubara Richards Bay di Afrika Selatan, yang mengakhiri penilaian harga mingguan hingga 13 Agustus pada angka US$137,06 per metrik ton, atau naik lebih dari 55% tahun ini. Penyebab reli harga batubara terma yang luar biasa ini memiliki beberapa konteks, salah satunya adalah harga acuan internasional minyak mentah Brent yang mencatat kenaikan sebanding pada tahun ini. Di mana harga acuan minyak naik 33% year-to-date (ytd). Di sisi lain, kebangkitan batubara termal, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, telah menimbulkan pertanyaan serius soal transisi energi. Namun yang pasti, batubara adalah bahan bakar fosil paling intensif karbon dalam hal emisi, dan oleh karena itu merupakan target paling penting untuk penggantian dalam poros ke alternatif terbarukan.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Ekspor industri pengolahan Juli 2021 mencapai US$ 13,56 miliar, turun 3,63% dibandingkan dengan Juni 2021, sebagai akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat yang kini bernama PPKM level 4 membuat produsen mengurangi aktivitas produksi yang berdampak pdada turunnya ekspor. Namun, bila melihat kinerja Januari-Juli 2021, sektor industri tancap gas dalam meningkatkan ekspor. Pada periode tersebut, ekspor industri pengolahan mencapai US$ 94,62 Miliar, meningkat 31,36% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur berkontribusi 78,47% terhadap total ekspor nasional pada Januari-Juli 2021 sebesar US$ 120,57 miliar. Kinerja ini bahkan lebih tinggi dari 2019.

Perkembangan industri dan peningkatan ekspor akan lebih optimal bila impor dapat ditekan. Untuk itu, pemerintah mendorong industri mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur. Salah satu upaya peningkatan kinerja sektor industri sekaligus pemulihan ekonomi, yang juga akan berpengaruh pada peningkatan ekspor, adalah melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan pada industri yang tergolong sektor esensial untuk dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Industri esensial adalah yang berorientasi ekspor atau domestik, serta merupakan bagian dari rantai pasok. 

Apabila dari uji coba tersebut tidak terjadi peningkatan Covid-19 di industri, akan dibuka semua sektor industri di Jawa-Bali bisa beroperasi kembali. PPKM level 4 menekan produksi industri alas kaki. Sebab, industri alas kaki berorientasi ekspor tak dapat beroperasi penuh, sedangkan yang berorientasi domestik terpukul amblesnya permintaan.  

Fintech peer to peer (P2P) lending tercatat dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun hingga Juni 2021. Nilai itu menjadi bukti kehadiran fintech lending memang dibutuhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing pada webinar bertajuk Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8). Webinar ini merupakan kerja sama Majalah Investor dengan Maucash dan Ada Kami. Pada kesempatan itu hadir Kasubdit 5/IKNB Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun dan Ketua Klaster Pendanaan Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus CEO Maucash Rina Apriana. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan. Tongam memaparkan, saat ini ada 121 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin OJK. Per Juni 2021 ada 677.668 entitas pemberi pinjaman (lender) dan 64,81 juta entitas penerima pinjaman (borrower). Akumulasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun dengan outstanding pinjaman Rp 23,37 triliun.

Saat ini ada 3.365 fintech lending ilegal yang bukan merupakan sektor jasa keuangan dan telah diblokir oleh SWI, tapi fintech lending ilegal masih tetap marak. “Kami mengimbau kepada masyarakat (tidak menggunakan fintech lending ilegal), karena menimbulkan kerugian seperti pencairan tanpa persetujuan pemohon, menjadi modus baru. Kemudian ada ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh kontak handphone dengan adanya teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan,” imbuh Tongam. Sedangkan tingkat literasi keuangan dari masyarakat yang rendah juga menjadi faktor lain. Mereka tidak melakukan pengecekan legalitas dan terbatasnya pemahaman terhadap fintech lending, apalagi ada kelompok masyarakat yang sedang kesulitan keuangan.

(Oleh - HR1)