Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan peraturan tentang bank umum, termasuk di dalamnya bank digital, serta tentang penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan OJK (POJK) ini merupakan upaya mendorong industri perbankan agar lebih efisien, berdaya saing, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. POJK Bank Umum tersebut tidak memberikan beban baru kepada bank, tetapi justru memberikan landasan yang lebih baik. Selain itu, POJK tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Pada dasarnya POJK Bank Umum tidak memberikan beban baru kepada bank. Tetapi, justru memberikan landasan yang lebih baik supaya mereka cepat mengakselerasi perbankan digital,dan kita juga akan pertegas pengertian mengenai bank digital. Aturan ini fresh, yang pertama dapat adalah Grup Berita Satu,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Zooming with Primus bertajuk “Strategi Perbankan di Era Pandemi” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8/2021). POJK baru tersebut meliputi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/ POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/ POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, ketiga POJK tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.“POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Kenaikan permintaan listrik, kekacauan infrastruktur, dan lonjakan harga gas global telah memicu reli harga batubara yang luar biasa. Menurut penilaian mingguan terbaru dari penyedia harga komoditas, Argus, harga acuan batubara termal Australia di Pelabuhan Newcastle, untuk pasar Asia, telah menunjukkan kenaikan 106% pada tahun ini menjadi US$ 166 per metrik ton. Indeks mingguan Newcastle, yang sempat berada di level terendah 2020 di kisaran US$46,18 pada awal September, sekarang tampaknya mendekati level tertinggi sepanjang masa di kisaran US$ 195,20 dari Juli 2008. Harga ini setara dengan indeks batubara Richards Bay di Afrika Selatan, yang mengakhiri penilaian harga mingguan hingga 13 Agustus pada angka US$137,06 per metrik ton, atau naik lebih dari 55% tahun ini. Penyebab reli harga batubara terma yang luar biasa ini memiliki beberapa konteks, salah satunya adalah harga acuan internasional minyak mentah Brent yang mencatat kenaikan sebanding pada tahun ini. Di mana harga acuan minyak naik 33% year-to-date (ytd). Di sisi lain, kebangkitan batubara termal, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, telah menimbulkan pertanyaan serius soal transisi energi. Namun yang pasti, batubara adalah bahan bakar fosil paling intensif karbon dalam hal emisi, dan oleh karena itu merupakan target paling penting untuk penggantian dalam poros ke alternatif terbarukan.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Ekspor industri pengolahan Juli 2021 mencapai US$ 13,56 miliar, turun 3,63% dibandingkan dengan Juni 2021, sebagai akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat yang kini bernama PPKM level 4 membuat produsen mengurangi aktivitas produksi yang berdampak pdada turunnya ekspor. Namun, bila melihat kinerja Januari-Juli 2021, sektor industri tancap gas dalam meningkatkan ekspor. Pada periode tersebut, ekspor industri pengolahan mencapai US$ 94,62 Miliar, meningkat 31,36% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur berkontribusi 78,47% terhadap total ekspor nasional pada Januari-Juli 2021 sebesar US$ 120,57 miliar. Kinerja ini bahkan lebih tinggi dari 2019.

Perkembangan industri dan peningkatan ekspor akan lebih optimal bila impor dapat ditekan. Untuk itu, pemerintah mendorong industri mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur. Salah satu upaya peningkatan kinerja sektor industri sekaligus pemulihan ekonomi, yang juga akan berpengaruh pada peningkatan ekspor, adalah melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan pada industri yang tergolong sektor esensial untuk dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Industri esensial adalah yang berorientasi ekspor atau domestik, serta merupakan bagian dari rantai pasok. 

Apabila dari uji coba tersebut tidak terjadi peningkatan Covid-19 di industri, akan dibuka semua sektor industri di Jawa-Bali bisa beroperasi kembali. PPKM level 4 menekan produksi industri alas kaki. Sebab, industri alas kaki berorientasi ekspor tak dapat beroperasi penuh, sedangkan yang berorientasi domestik terpukul amblesnya permintaan.  

Fintech peer to peer (P2P) lending tercatat dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun hingga Juni 2021. Nilai itu menjadi bukti kehadiran fintech lending memang dibutuhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing pada webinar bertajuk Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8). Webinar ini merupakan kerja sama Majalah Investor dengan Maucash dan Ada Kami. Pada kesempatan itu hadir Kasubdit 5/IKNB Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun dan Ketua Klaster Pendanaan Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus CEO Maucash Rina Apriana. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan. Tongam memaparkan, saat ini ada 121 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin OJK. Per Juni 2021 ada 677.668 entitas pemberi pinjaman (lender) dan 64,81 juta entitas penerima pinjaman (borrower). Akumulasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun dengan outstanding pinjaman Rp 23,37 triliun.

Saat ini ada 3.365 fintech lending ilegal yang bukan merupakan sektor jasa keuangan dan telah diblokir oleh SWI, tapi fintech lending ilegal masih tetap marak. “Kami mengimbau kepada masyarakat (tidak menggunakan fintech lending ilegal), karena menimbulkan kerugian seperti pencairan tanpa persetujuan pemohon, menjadi modus baru. Kemudian ada ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh kontak handphone dengan adanya teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan,” imbuh Tongam. Sedangkan tingkat literasi keuangan dari masyarakat yang rendah juga menjadi faktor lain. Mereka tidak melakukan pengecekan legalitas dan terbatasnya pemahaman terhadap fintech lending, apalagi ada kelompok masyarakat yang sedang kesulitan keuangan.

(Oleh - HR1)

Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pajak yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dalam pengadministrasian perpajakan, untuk mendorong implementasi sistem administrasi pajak baru di 2024. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, perkembangan adopsi teknologi digital yang dilakukan DJP sejauh ini sudah berada di jalur yang benar dengan terus melakukan transformasi perpajakan. “Ini akan terus kami lakukan reformasi perpajakan yang mencakup semua aspek termasuk pengembangan teknologi informasi dengan terus memperbaiki sistem administrasi perpajakan, sekaligus menyiapkan diri mengimplementasikan sistem perpajakan baru di 2024,” kata Suryo dalam pembukaan DJP IT Summit 2021, Rabu (18/8). Di sisi lain, ia menyebut perubahan dari konvensional menuju digital merupakan keniscayaan, namun juga memiliki tantangan untuk mengejar penerimaan. Namun, DJP berkomitmen untuk terus menerus melakukan reformasi pajak melalui teknologi digital. “Perubahan suatu keniscayaan, transformasi proses bisnis ke digital merupakan suatu tantangan sendiri bagi kami yakni mengejar penerimaan, namun kami lihat sebagai semangat untuk beradaptasi dengan perubahan melalui perbaikan terus menerus,”ungkapnya. 

Tak hanya itu, Suryo menyebut perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah ke digitalisasi dengan menggunakan transaksi non tunai cashless menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak karena dapat menimbulkan risiko celah-celah kecurangan (fraud), sehingga menjadi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak dan berpotensi menggerus penerimaan. "Oleh karena itu, apabila DJP tidak adaptif terhadap perubahan teknologi akan kehilangan potensi pajak yang akan berujung pada kurangnya penerimaan negara," tuturnya. 

Pengembangan teknologi digital menjadi bagian penting dalam transformasi perpajakan di DJP. Untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, kata Suryo, penggalian potensi ke depan akan berbasis pada data digital dan data mining. Kemudian, kapasitas sumber daya manusia dimana ada banyak kompetensi rumit seperti artificial intelligence, teknik statistika, ilmu matematika, mesin learning.

Pandemi Covid-19 terbukti memberikan dampak terhadap nilai perdagangan dunia, tidak terkecuali produk perikanan. Pada 2020, total nilai ekspor produk perikanan global mencapai US$ 152 miliar atau menurut 7% jika dibandingkan tahun 2019. 

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Artarti Widiarti, seluruh eksportir utama produk perikanan mengalami penurunan pada tahun lalu. Tapi kabar baik justru datang dari ekspor produk perikanan Indonesia yang mengalami peningkatan dan Indonesia naik 2 peringkat dan berada di posisi ke-8 sebagai eksportir utama produk perikanan dunia pada tahun 2020, kata dia di Jakarta, Rabu. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh ITC Trademap, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 mencapai US$ 5,2 miliar atau tumbuh positif 5,7% jika dibandingkan tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, tren impor Amerika Serikat dan Tiongkok cenderung positif dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,5% dan 15,5%. Sedangkan impor Jepang mengalami penurunan sebesar 1,4% dan pangsa pasar produk perikanan Indonesia di ketiga pasar utama tersebut mengalami peningkatan 4,6%, 1,%, dan 6,2%. 

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, udang masih menjadi komoditas unggulan yang diikuti oleh tuna-cakalang dan cumi-sotong-gurita , rajungan-kepiting, dan rumput laut. Selama tahun 2020, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US$ 2,04 miliar atau 8,8% terhadap nilai impor total udang dunia. Sedangkan TCT sebesar US$ 724 juta, CSG sebesar US$ 509 juta, rajungan kepiting sebesar US$ 368 juta, dan rumput laut sebesar US$ 280 juta. 

Adapun negara tujuan ekspor komoditas perikanan pada Januari-Juni 2021 di antaranya Amerika Serikat sebesar US$ 1,1 miliar atau 44,4% dari total nilai ekspor yang disusul Tiongkok sebesar US$ 382,9 juta dan Jepang sebesar US$ 278,9 juta. Udang masih menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Nilai ekspor komoditas ini mencapai US$ 1 miliar atau 40,1% terhadap total nilai ekspor. Kemudian tuna-cakalang-tongkol sebesar US$ 334,7 juta, cumi-sotong-gurita sebesar US$ 268,6 juta. KKP melalui Ditjen PDSPKP aktif mengikuti perundingan penurunan hambatan tarif dan nontarif dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS meminta Kementerian ESDM harus menimbang secara matang rencana mengubah aturan mengenai PLTS Atap, kendati alasannya demi meningkatkan kapasitas penggunaan PLTS Atap secara masif. Kekhawatiran terhadap aturan pengganti akan menjadi celah bagi pengusaha nakal untuk terjun ke sektor ketenagalistrikan melalui cara yang tidak tepat dan pada akhirnya hanya merugikan keuangan negara. Jika pemerintah ingin mendorong energi baru dan terbarukan (EBT) dan menggerakan minat masyarakat, maka pemerintah harus memfasilitasi, seperti ada insentif atau regulasi yang mendukung. 

Rancangan permen ESDM soal PLTS Atap dinilai bagus untuk mendorong produksi listrik EBT. Namun bila yang menikmati regulasi ini pelanggan di wilayah Jawa-Bali-Sumatera yang surplus listrik, apalagi di perumahan mewah di kota besar, selain PLN akan semakin buntung juga melukai rasa keadilan. Pengembangan PLTS Atap di wilayah yang surplus dinilai tidak ada urgensinya dan tidak tepat. Pemerintah diminta melihat secara objektif kewajaran produksi listrik di setiap tempat. Besaran itu ditentukan oleh kewajaran kebutuhan dimana listrik itu diproduksi. 

Ke depan energi baru dan terbarukan (EBT) harus menjadi sumber energi bagi masyarakat. Diakui investasi di EBT mahal, dikarenakan dalam mencapai target bauran energi, pemerintah harus ambil bagian apakah melalui APBN atau BUMN. Sepanjang belum ada UU bisa menjadi aturan pelaksanaan penggunaan energi berbasis PLTS Atap. Jika regulasi itu berdampak negatif bagi BUMN, kembali lagi kepada pemerintah. 

Jakarta - MDI Ventures, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), menargetkan tiga perusahaan portofolionya akan menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar pada tahun ini. Adapun sedikitnya empat start-up yang disponsori MDI Ventures akan melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dalam rentang dua tahun ke depan. Sejauh ini sudah ada dua perusahaan start-up MDI Ventures yang menjadi unicorn, yakni Nium dan Kredivo. Sementara, satu perusahaan lagi akan menyusul menjadi unicorn pada tahun ini. 

Adapun saat ini MDI Ventures memiliki lebih dari 50 portofolio dengan 15 di antaranya berstatus centaur atau memiliki valuasi di atas US$ 100 juta sampai di bawah US$ 1 miliar. Terhadap perusahaan itu, MDI Ventures sudah menggelontorkan investasi tak kurang dari US$ 100 juta. MDI Ventures telah mendapatkan dana segar senilai US$ 500 juta, yang berasal dari kas internal Telkom untuk beberapa tahun ke depan. Pendanaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ambisi menjadi perusahaan modal ventura pertama di Indonesia yang memiliki dana kelolaan investasi lebih dari US$ 1 miliar. 

Dana tersebut akan difokuskan pada pendanaan perusahaan teknologi di beberapa sektor, yang pada prinsipnya bisa mendukung ekosistem digital Telkom. Langkah tersebut bisa memicu MDI Ventures meraih pendapatan US$ 5-10 juta per tahun. MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 44 start-up dari 12 negara, Investasi ini dikelola di bawah beberapa perusahaan ventura seperti MDI Ventures, TMI, Centauri dan Arise dengan investor, yang berasal dari internal Telkom maupun eksternal investor. Di Indonesia, MDI Ventures berperan penting dalam pertumbuhan sejumlah perusahaan rintisan antara lain Kredivo, Cermati, Tanihub, Nium, Alodokter, Fabelio, Bahaso, dan Paxel.