Wakil Presiden AS Kamal Harris pada Selasa (24/8) menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan yang dipersengketakan sejumlah negara di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Lawatan Harris ke Asia Tenggara disebut-sebut untuk mengumpulkan sekutu, ketika statusnya sebagai Negara adidaya dikritik terkait krisis saat ini di Afganistan. Komentar Harris di Singapura disampaikan ketika pemerintah AS berusaha memperbaiki relasi dengan negara-negara Asia. Yang sebelumnya penuh pergolakan di era pemerintahan Donald Trump.

Saat Harris melawat ke Singapura, yang akan dilanjutkan dengan perjalanan ke Vietnam, banyak pertanyaan apakah AS masih dapat diandalkan. Karena penarikan seluruh pasukannya dari Afganistan, yang dijadwalkan selesai akhir bulan ini. Dalam pidato untuk memaparkan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahannya, Harris menegaskan kembali bahwa AS memiliki komitment abadi di Asia.

“Tiongkok terus memaksa, mengintimidasi dan mengklaim sebagain besar LTS. Tindakan Tiongkok ini merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan Negara-negara.” Kata Harris. Selain itu pemerintah Tiongkok dituduh menyebar berbagai perangkat keras milliter termasuk rudal antikapal dan peluru kendali darat ke udara di sana. Dan pemerintah Filipina menyatakan kemarahan setelah ratusan kapal Tiongkok terlihat di karang yang diperbutkan. Sementara Malaysia mengerahkan jet untuk mencegat pesawat milliter Tiongkok. (YTD)

Pembagian beban (burding sharing) memalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan  akibat pandemi Covid-19 diyakini akan mengurangi beban fiskal. Salah satunya, langkah ini bakal menurunkan rasio belanja bunga utang terhadap produk domestik bruto (PBD) dalam APBN pada tahun-tahun mendatang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Burden Sharing SKB III dengan BI dapat membantu pemerintah mengurangi belanja atau beban biaya. Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 trilliun dalam RAPBN 2022. Alokasi ini meningkat  10,8% dari outlook 2021 yang sebesar Rp366,2 trilliun. Dengan adanya SKB III yang berlaku untuk tahun ini dan tahun depan, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung konsulidasi fiskal, keberlanjutan fiskal, dan kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Sri Mulyani meyakini, kesepakatan bersama dengan BI untuk melanjutkan burden sharing melalui SKB III tidak akan mengganggu persepsi investor, meski sebelumnya pemerintah dan BI telah berkomitmen bahwa burden sahring hanya dilakukan satu kali.

"Kami dan BI mulai mengkomunikasikan secara intens dengan para investor dan rating agency. Termasuk hari ini dikomunikasikan ke publik untuk bisa menjelakan dalam suasana yang luar biasa gotong royong, kerja sama respecting satu sama lain terkait tugas otoritas moneter dan fiskal." tutur Sri Mulyani. SKB III terdiri atas dua klaster, untuk klaster A akan diarahkan untuk penanganan kesehatan yang meliputi pendanaan program vaksinasi dan penanganan kesehatan terkait Covid-19 lainnya. Sedangkan klaster B akan diarahkan untuk penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 di luar klaster A dan penanganan kemanusiaan dalam bentuk pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat atau usaha kecil terdampak. (YTD)

Peritel modern menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1%. Sebab, hal itu akan menambah beban peritel utama. PPN dan PPh badan 1% ada dalam RUU Tentang Perubahan Kelima atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 44E dan pasal 31F/ RUU itu sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta menerangkan, "Ini juga akan menyulitkan perusahaan  dalam menghadapi pemeriksaan perpajakan oleh aparat Ditjen pajak. Yang ada nanti administrasi pengusaha akan bersitegang mulu dengan petugas pajak."

Dia mencontohkan, rencana pengenaan PPN terhadap beras, hal ini akan membuat bingung pengusaha dalam penerapan harga. Sebab harga secara fluktuatif, tergantung inflasi. Jika ingin dibuatkan daftar harga untuk membedakan beras merah dan beras premium, mekanismenya dipertanyakan, apakah ditentukan oleh presentase apakah atau harga absolut. Tutum juga mengingatkan soal beras impor, seperti dari Jepang atau Thailand yang beredar di pasaran. Jika penerapan PPN multitarif hanya berlaku pada beras dalam negeri saja, yang terjadi harga beras impor lebih murah.

Dia melanjutkan, soal PPh badan 1%, dalam RUU itu, wajib pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang berdasarkan pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenai PPh minumum 1%. Aturan tersebut tidak adil bagi pengusaha yang benar-benar merugi. PPh 1% menyasar perusahan multinasional, yang ditengarai terus berekspansi, walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun. Perusahaan yang merugi memang dibebaskan PPh. (YTD)

PT Mustika Ratu Tbk, terus meningkatkan ekspansi ekspor ke mancanegara. Perusahaan produk kecantikan, jamu dan kesehatan ini berhasil membidik dan mamasuki pasar Timur Tengah dan Rusia. Prestasi gemilang ini sangat membanggakan di tengah ekonomi dunia yang lesu akibat wabah virus corona yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Mustika Ratu justru berhasil mengekspor produk ke mancanegara.

Tahun ini, Mustika ratu kembali berhasil memasuki dan memasarkan produk Slimming Tea, Personal Care dan Herbal Suplement ke Timur Tengah dan Rusia, ini menunjukkan bahwa produk berbasis kearifan lokal dan alami sangat diterima di dunia internasional. " Pasar Timur Tengah menaruh perhatian kuat terhadap produk-produk lokal, ini sangat cocok dengan produk-produk Mustika Ratu  yang telah memiliki sertifikasi halal dan juga terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka membandingkan dengan produk kosmetik merek internasional lain yang mayoritas  masih menggunakan bahan-bahan kimia, ujar Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Bingar Agidius Situmorang yang biasa disapa Egi.

Mustika Ratu juga berpartisipasi mengikuti World Tea Expo di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA pada tanggal 28-30 Juni 2021 lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Ibu Hj. DR BRA Mooryati Soedibyo, 45 tahun yang lalu ini patut diapresiasi dan didukung segenap pihak termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan sayapnya di dunia Internasional. "Mustika Ratu juga sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu Distributor merek kecantikan terbesar di Rusia untuk market Natural Product di Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Belarus." Jelas Head of Export&International Bussiness PT Mustika Ratu Tbk, Tommy Castalie. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya bahwa tingkat inflasi rendah bisa mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Hingga Juli 2021, inflasi tercatat pada level 1,52 persen secara tahunan (yoy), atau jauh di bawah target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen.

Inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Karenanya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat, sehingga bisa memperbaiki sisi permintaan yang merupakan mesin penggerak perekonomian. Sejalan dengan itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan penanganan pandemi dari sisi kesehatan pada kuartal III 2021 mendatang.

Sejumlah pakar energi mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan untuk memperkuat industri nasional produsen panel surya, alih-alih mengubah skema ekspor-impor listrik net-metering demi mendorong bauran energi terbarukan hingga 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pemerintah pun diminta untuk membatalkan revisi Permen ESDM Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara. 

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menilai perubahan tersebut mengabaikan potensi uang APBN yang menguap tanpa nilai tambah terhadap industri nasional produsen pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, juga untuk biaya menyalakan pembangkit untuk siaga mengantisipasi ketidakpastian pasokan PLTS karena cuaca dan sebagainya. Skema ini diistilahkan 0,65:1. Dengan mengubah skema ekspor-impor tersebut menjadi 1:1, tidak ada lagi kompensasi biaya penyimpanan listrik konsumen. Seluruh kompensasi biaya penyimpanan menjadi ditanggung oleh PLN."Draf Revisi Permen ESDM mengabaikan biaya-biaya tersebut, di mana semua listrik yang diekspor siang dapat 100 persen diimpor kembali malam. Ketika beban keuangan menimpa PLN, pada akhirnya menjadi beban APBN," ujar Mukhtasor pada Selasa (24/8).

Di antara enam jenis industri andalan dalam pembangunan industri nasional adalah industri pembangkit energi. Solar cell sendiri merupakan primadona karena tetap diutamakan pada seluruh tahapan rencana pembangun industri 2015-2035 tersebut. Mukhtasor menilai ketika insentif belum dilaksanakan dan captive market tak ada namun revisi Permen disahkan, maka pertumbuhan permintaan soal cell akan jatuh pada perangkap importir partikelir, tanpa nilai tambah pada industri nasional. "Ini artinya, Draf Revisi Permen juga bertentangan dengan PP Nomor 79/2014, bahwa energi adalah modal pembangunan, di mana pembangunan energi harus diarahkan salah satunya untuk menciptakan nilai tambah nasional," katanya.

Para pengusaha raksasa bermunculan saat bisnis logistik booming terdorong peningkatan belanja online. Tak pelak, para konglomerat juga mulai mengintip dan merangsek masuk bisnis jasa kurir dan logistik.Misalnya, SiCepat yang mengklaim kini menguasai pangsa pasar 22%. SiCepat punya sederet investor seperti Prajogo Pangestu (pemilik Grup Barito) dan Pandu Sjahrir (Komisaris BEI dan Komisaris SEA Group Indonesia). Tahun 2018, Prajogo pernah menyuntik SiCepat senilai Rp 704 miliar.

Pemerintah tengah mengkaji usulan pengusaha untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai ada moral hazard dibalik kemudahan pengajuan pailit yang berlaku selama ini. "Pemerintah melihat ada moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah, sekarang pemerintah sedang kaji terkait dengan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31, Selasa (24/8). Airlangga mengatakan indikasi moral hazard ini muncul dari tingginya jumlah kasus pailit di Indonesia. Data terakhir yang dikantonginya ada sekitar 480 kasus pailit atau PKPU di sejumlah pengadilan di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lain di tanah air. 

Di sisi lain, Airlangga menilai pengajuan pailit yang mudah selama ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan di era krisis moneter pada 1998 lalu. Selain itu juga merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. "Ini adalah produk dari hasil fast track restructuring di era krisis moneter di 1998 lalu, di mana dilakukan PKPU dan kepailitan massal dan ini menjadi bagian dari Ease of Doing Business bahwa mekanisme exit-nya itu dipermudah," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik lantaran dua tahun terakhir ini sepinya penindakan kasus atau operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga anti rasuah itu berdalih, pandemi Covid-19 membuat tim KPK sulit bergerak. Meskipun jarang melakukan tangkap tangan koruptor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa KPK bersama pemerintah daerah mengklaim bisa menahan potensi kerugian negara senilai triliunan rupiah pada semester I-2021. Alex mengungkapkan, dana negara yang diselamatkan itu berasal dari, pertama penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp 3,8 triliun. Kedua, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemerintah daerah dengan perkiraan nilai aset mencapai Rp 9,5 triliun. Ketiga, penyelamatan aset daerah lewat pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp 1,7 triliun. Keempat penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 7,1 triliun.

Sayang, KPK tidak merinci jenis penangkapannya apakah ada operasi tangkap tangan (OTT). Yang pasti untuk urusan OTT, jumlahnya selama dua tahun terakhir amat berkurang. Wawan Suyatmiko, Manajer Penelitian dan Advokasi Transparency International Indonesia, menyatakan masyarakat saat ini kecewa dengan kinerja KPK hingga di paruh pertama 2021.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan telah menandatangani usulan perpanjangan potongan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk pembelian mobil baru. "Saya sudah menandatangani surat kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani), untuk mengusulkan perpanjangan PPnBM DTP, karena berkaitan dengan industri pendukung di belakangnya banyak sekali," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menperin menyampaikan insentif tersebut sangat berhasil dalam mendongkrak produksi dan penjualan mobil di masa pandemi COVID-19. Menurut data Kemenperin, penjualan mobil pada kuartal II atau Q2-2021 naik drastis hingga 758 persen setelah insentif tersebut diberlakukan. Diketahui, relaksasi PPnBM DTP 100 persen berakhir pada Agustus 2021 untuk pembelian mobil baru dengan kapasitas silinder 1.500 cc. Sedangkan, hingga September - Desember 2021, keringanan PPnBM yang didiskon oleh pemerintah hanya 25 persen. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengatakan insentif PPN DTP untuk sektor properti juga berhasil mendorong penjualan.