Harga bitcoin naik lagi diatas level US$ 50.000 pada Senin (23/8). Pencapaian pertama dalam tiga bulan terakhir ini terjadi setelah ada kabar bahwa rekayasa pembayaran PayPal dan platform mata uang kripto Coinbase mendukung bitcoin.  Unit virtual paling populer di dunia tersebut melonjak US$ 50,440. Pada jam perdagangan Asia, sebelum turun menjadi US$ 50,350 dalam penawaran pagi hari di London. "Bitcoin melanjutkan pemulihannya baru-baru ini, bergerak diatas angka US$ 50.000 yang terakhir dicapai pada Mei meskipun masih jauh dari rekor US$ 65.000, karena PayPal memiliki rencana untuk meluncurkan platform perdagangan kripto di Inggris," kata Analis AJ Bell Danni Hewson.

Perusahaan AS mengatakan layanan barunya akan memungkinkan pelanggan yang berbasis di Inggris untuk memilih dari empat jenis kripto, yakni Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Keempatnya tersedia baik melalui aplikasi PayPal atau situs webnya. "Pandemi telah mempercepat perubahan  dan inovasi digital disemua aspek kehidupan kita, termasuk digitalisasi uang dan adopsi konsumen yang lebih besar atas layanan keuangan digital," kata Jose Fernandez da Ponte dari PayPal.  Pada April 2021, layanan pembayaran seluler milik PayPal, Venmo, mulai memungkinkan pengguna di AS membeli, menahan, atau menjual cryptocurrency menggunakan aplikasinya.

Bitcoin menikmati perjalanan yang luar biasa awal tahun ini, tetapi pada pertengahan bulan Mei mulai jatuh karena berbagai masalah. Diantaranya tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap kripto dan keputusan bos Tesla Elon Musk untuk berhenti menerimanya sebagai pembayan, terkait kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari pertambangan uang kripto. Sekarang nilai bitcoin telah meningkat lebih dari 70% dari posisi terendah enam bulan dibawah US% 29.000 yang disentuh pada Juni. Namun, Bitcoin masih jauh dari rekornya US$ 65.000 yang dicapai pada April. (YTD)

Pemerintah meluncurkan pendanaan inovatif berupa dana bersama atau pooling fund bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Perpres 75/2021) pada 13 Agustus 2021. PFB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan nonalam secara efektif. “PFB ini merupakan milestone penting dalam manajemen risiko bencana di Indonesia karena meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana khususnya pendanaan mitigasi bencana dan transfer risiko. PFB ini khas Indonesia dengan model gotong royong pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Tidak banyak negara yang memiliki institusi PFB dan melakukan ini dengan baik,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam keterangan pers, Senin (23/8). Sementara itu, proses penanganan bencana di Indonesia di antaranya mengalami kendala anggaran. Akibat berbagai jenis dan skala bencana, khususnya bencana alam, dari hasil kajian Kementerian Keuangan (2020) rata-rata nilai kerusakan langsung yang dialami Indonesia dalam 15 tahun terakhir mencapai sekitar Rp 20 triliun per tahun.

“PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau financing gap tersebut dan mempercepat proses penanganan bencana. Saat ini, PFB akan memiliki dana kelolaan awal sebesar kurang lebih Rp 7,3 triliun. Dengan demikian, PFB akan menambah kapasitas pendanaan bencana pemerintah dari semula hanya terdiri dari dua sumber utama yaitu APBN dan APBD,” tutur Febrio. Dana kelolaan ini diharapkan terus berkembang dari tahun ke tahun, melalui kegiatan pengumpulan maupun pengembangan dana.

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus sejalan dengan pelestarian lingkungan melalui upaya transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. 

Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan kondisi global, harus direspons dengan transformasi ekonomi untuk mengangkat trajektori pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Bahkan, ekonomi hijau dinilainya mampu mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Pendanaan pembangunan untuk mendorong transisi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon sangat besar, yakni sekitar Rp 306 triliun. Hal ini menjadi tantangan pemerintahan dalam transisi menuju transformasi ekonomi 

Jakarta - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) Produk dari Peraturan BI (PBI) Standar Nasional terkait sistem pembayaran (SP) itu bakal menyeragamkan bahasa, protokol, instruksi, dan lain sebagainya, sehingga mampu menekan biaya transaksi konsumen. SNAP merupakan implementasi dari visi dua dan tiga Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yakni mendukung digitalisasi perbankan yang salah satunya melalui open API dan menjamin interlink antara fintech dengan perbankan. 

Ketika bank melakukan open API, maka secara terbuka bank tersebut menggiring para mitranya untuk mengikuti standar maupun protokol komunikasi yang telah dibuat. Dalam praktik yang saat ini terjadi, belum ada standar yang mengatur penyeragaman komunikasi, baik mengenai protokol maupun instruksi dalam sistem open API. SNAP dinilai akan mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, sehingga akan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah meningkatnya interlinkage antara penyedia jasa pembayaran (PJP) bank, PJP nonbank, dan non-PJP.

Proses dan tahapan menyangkut open API pembayaran. Pertama, harus menguji pada developer side untuk memastikan bahwa open API itu sudah sesuai dengan SNAP. Kedua, pengujian fungsional dan penggunaan layanan sudah terbukti berjalan baik. Ketiga, verifikasi untuk memastikan API telah sesuai dengan standar, spesifikasi teknis SNAP, dan lolos pengujian fungsional untuk mendapat persetujuan pengembangan API dari BI. SNAP memiliki fungsi untuk mendorong kerja sama antar pelaku PJP maupun non-PJP melalui standarisasi, sehingga biaya tidak mahal dan tingkat keamanan relatif sama.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menerbitkan aturan untuk moratorium pengajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini untuk menyelamatkan dunia usaha yang terdampak pandemi covid-19.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengusulkan agar moratorium berlaku selama tiga tahun. Ia berharap aturan itu dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, Hariyadi mengaku belum bisa memprediksi apakah usulan Apindo akan diterima oleh pemerintah atau tidak.

Selain itu, Apindo juga mengusulkan agar restrukturisasi kredit diperpanjang tiga tahun sampai 2025. Aturan yang berlaku sekarang, restrukturisasi kredit hanya berlaku sampai 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi meminta pemerintah agar tak menambah beban pajak kepada pengusaha yang tengah pandemi covid-19. Hal ini khususnya lewat revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bank Indonesia (BI) berencana membeli surat berharga negara (SBN) untuk membantu keuangan negara dalam penanganan covid-19. Rencananya, bank sentral akan membeli SBN hingga Rp439 triliun, terdiri dari Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang diumumkan kepada publik hari ini.

Ia menjelaskan penerbitan SBN tersebut dibagi menjadi dua kluster. Pertama, bank sentral akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga SBN untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum batas (limit) penerbitan yakni Rp58 triliun di 2021 dan Rp40 triliun di 2022.

Dengan demikian, pemerintah tidak menanggung pembayaran bunga sama sekali, alias bunga nol persen. Adapun bunga penerbitan SBN itu mengacu pada tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan. Suku bunga itu di bawah suku bunga pasar.

Kluster kedua, pemerintah akan menanggung suku bunga dari penerbitan SBN sebesar Rp157 triliun tahun ini dan Rp184 triliun tahun depan. Namun, bendahara negara memastikan pembayaran suku bunga tidak menjadi beban lantaran suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan berada di bawah suku bunga pasar.

Indonesia Property Watch (IPW) mencatat penjualan rumah di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Banten menanjak pada kuartal II 2021.

Pasar perumahan menunjukkan pertumbuhan landai sejak akhir tahun 2020. Memasuki Q2-2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen.

Berdasarkan harga rumah kenaikan tertinggi terjadi pada rumah segmen di atas Rp2 miliar yaitu hingga 125 persen. Lalu, segmen harga Rp500 juta-Rp1 miliar naik sebesar 26,2 persen. Sementara, penjualan untuk rumah sampai Rp500 juta-an turun 24 persen.

Adapun mayoritas komposisi penjualan rumah di Jabodebek-Banten adalah segmen Rp500 juta-Rp1 miliar sebesar 31,9 persen. Lalu, segmen di bawah Rp300 jutaan mengekor 29,9 persen.

Berikutnya, terjadi pergeseran yang cukup tinggi di segmen harga Rp300 juta-Rp500 jutaan dari 25,3 persen menjadi 16,7 persen. Sebaliknya, peningkatan komposisi terjadi pada segmen harga di atas Rp2 miliar yang naik dari 1,3 persen menjadi 9,7 persen.

Indonesian Resources Studies (IRESS) menyatakan selain sejumlah hal penting yang dinyatakan dalam rencana perubahan Permen ESDM terkait dengan PLTS Atap, ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pembahasan Rancangan UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terus bergulir di Senayan. Salah satunya mengatur soal penggunaan PLTS Atap sebagai bagian bauran energi di Indonesia. Namun, biaya produksi jenis pembangkit ini diperkirakan banyak pengamat melonjakkan anggaran yang ditanggung negara.

Menurut Marwan, tarif ekspor-impor 0,65:1 sesuai dengan Permen Nomor 49/2018 sudah cukup memadai dan menguntungkan konsumen. Pada saat yang sama, masyarakat dapat meraih gaya hidup sebagai pengguna energi bersih sekaligus membayar tagihan listrik yang lebih murah.

Diketahui, pengembangan pemanfaatan energi surya melalui PLTS, baik untuk pemasangan di atap maupun di atas tanah (ground-mounted), telah masuk ke dalam Rencanan Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2028 untuk pengembangan energi baru terbarukan.

Selain PLTS, strategi pengembangan EBT melingkupi PLT Panas Bumi, PLTA, PLTM, PLT Angin, PLT Bio Mass atau Sampah, Laut, dan Biofuel.

Mengacu data Kementerian ESDM, jumlah pelanggan PLN yang memasang PLTS Atap telah mencatatkan lonjakan signifikan dengan grafik yang konsisten bertumbuh sepanjang tiga tahun terakhir.

Berdasarkan catatan kementerian jumlah pelanggan PLTS Atap PLN per Januari 2018 mencapai 351 pelanggan.

Pada Juni 2021, jumlah pelanggan PLTS Atap PLN telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat menjadi 3.913 pelanggan. Grafik kenaikan tersebut terutama terlihat sejak pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 49/2018 pada November 2018.

Istilah tapering off terus berdengung akhir-akhir ini, seiring kuatnya sinyal dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mengetatkan kebijakan moneter Negeri Paman Sam. Tapering off sendiri merujuk pada keputusan The Fed mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan likuiditas. Likuiditas bisa diberikan dalam bentuk pemangkasan acuan suku bunga bank ke level sangat rendah, bahkan mendekati 0 persen guna mendorong pelaku usaha mengambil pinjaman agar peredaran uang terjaga. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut tapering off bakal terjadi ketika The Fed menilai ekonomi AS telah mengalami perbaikan dan tidak lagi membutuhkan uluran tangan negara. Adapun indikator pengukur kapan tapering off dilaksanakan adalah stabilitas inflasi, tingkat pengangguran menuju normal, hingga pemulihan tingkat kredit atau pinjaman yang menandakan ekonomi mulai bergairah. 

Morgan Stanley mengelompokkan 5 negara dalam kelompok The Fragile Five atau 5 ekonomi rentan karena tingginya ketergantungannya terhadap dana asing. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Masuk dalam kategori riskan, maka tidak heran dampak tapering off sangat signifikan dirasakan oleh Indonesia.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, aturan main terhadap bank digital akan ditentukan lebih lanjut setelah diterbitkannya Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum bersamaan dengan dua POJK lainnya. OJK juga akan memberi panduan bank digital agar ke depan dapat mengelola risikonya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan cyber security. Cyber security menjadi sangat penting di zaman serba digital seperti ini. Sebab, di era digital perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang wajib jadi prioritas.

Karena itu, ke depan, OJK akan memberi panduan untuk bank digital seperti tata kelola, layanan cyber security, hingga penyelenggaraan produk digital. Dalam panduan tersebut juga akan diatur soal data nasabah bank, agar data tidak disalahgunakan.  Dalam POJK 12/2021 dijelaskan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan transaksi secara elektronik dan tidak perlu mempunyai cabang yang banyak. Bank digital boleh beroperasi hanya dengan satu kantor pusat, atau menjalankan bisnis dengan kantor fisik dalam jumlah yang terbatas. Pada POJK 12/2021 juga diatur mengenai modal inti pendirian bank baru, yakni sebesar Rp 10 triliun. Sementara modal inti bank yang sudah eksis dan bertransformasi menjadi bank digital harus sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Untuk produk bank dasar, bank hanya melaporkan kepada OJK tanpa proses perizinan. Dengan demikian bank boleh langsung melakukan pembuatan produk dasar. Perubahan regulasi ini akan berdampak pada penghematan waktu lebih cepat. Diketahui, belakangan isu keamanan digital marak terjadi. Misalnya kebocoran data 2 juta nasabah dan dijual hacker di Raid Forum beberapa waktu lalu yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Begitu juga dengan 279 juta data peserta layanan kesehatan mengalami kebocoran dan juga dijual di Raid Forum. Kemkominfo sendiri telah memblokir Raid Forum. Kominfo juga turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.