Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan batas atas tarif tes Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar Rp 495.000 per tes. Sementara, tes PCR di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, ditetapkan harga tes PCR tertinggi sebesar Rp 525.000 per tes. Sebelum kebijakan Kementerian Kesehatan keluar, PT. Kimia Farma Diagnostika atau LabKimiaFarma juga telah menurunkan harga tes swab RT PCR dari Rp. 900.000,- menjadi Rp. 500.000 dan diturunkan lagi sesuai surat Kementerian Kesehatan menjadi Rp. 495.000/tes. Epidemiolog Griffith University Autralia Dicky Budiman menilai penurunan harga ini sudah cukup realitis bagi indonesia. Untuk bisa turun lagi menyamai india, akan sulit karena mereka punya bahan baku reagen untuk tes PCR yang diproduksi di dalam negeri.  

Gelontoran insentif yang disediakan oleh pemerintah pada tahun lalu disinyalir tidak terserap secara maksimal. Hal itu terefleksi di dalam data estimasi belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, estimasi belanja perpajakan pada 2020 adalah Rp234,9 trilun atau 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir atau sejak 2018.Sekadar informasi, pada 2019 di mana kucuran insentif tidak sederas tahun lalu, total belanja perpajakan tercatat mencapai Rp272,1 triliun.Secara terperinci, mayoritas jenis pajak mencatatkan penurunan, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada Juni lalu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengestimasi belanja perpajakan 2020 berada di kisaran sekitar 1,5%—1,6% terhadap PDB. Dia juga menjelaskan, belanja perpajakan adalah insentif yang bersifat permanen dan setiap tahunnya biasanya mencatatkan kenaikan. Dari sisi tujuan belanja perpajakan selama ini biasanya dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan iklim investasi, dan mendukung dunia bisnis.“Kita akan terus memantau dan estimasi kami sejauh ini belanja perpajakan 2020 itu relatif kurang lebih di sekitar 1,5%—1,6% dari PDB,” ujar Febrio pada Juni lalu.

Selain membuat modal asing keluar dari pasar keuangan negara berkembang, kebijakan moneter Amerika Serikat diperkirakan bakal memengaruhi penurunan harga komoditas. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mengisyaratkan bakal mengurangi pembelian obligasi bulanan Pemerintah Amerika Serikat secara bertahap tahun ini. Kebijakan ini tidak hanya akan berpengaruh pada keluarnya modal asing dari negara-negara berkembang, tetapi juga akan memengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. 

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, tapering off tidak hanya akan berimbas pada keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas. Sejumlah komoditas yang mengalami booming atau lonjakan harga tahun ini, diantaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan karet. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pandemi menyebabkan ekspor CPO pada 2020 turun 9,04 persen menjadi 34 juta ton ketimbang 2019 yang 37,39 juta ton. Penurunan permintaan terbesar berasal dari China, yakni minus 1,96 juta ton. 

Sebelumnya, Ekonom Moody’s Analytics, Sonia Zhu, mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai negara-negara tujuan utama ekspor yang tengah menghadapi kebangkitan Covid-19 akibat virus korona baru varian Delta, terutama China dan Amerika Serikat.

Selain merilis ketentuan bank digital di POJK tentang Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan juga mereformasi proses perizinan produk melalui POJK tentang penyelenggaraan produk bank umum. Melalui POJK tersebut, OJK memenuhi janjinya untuk merelaksasi perizinan berbasis regulasi/peraturan (rules based) menjadi supervisi berbasis prinsip (principles based). Perubahan ini memang sangat signifikan, namun terbatas. Rezim principles based hanya berlaku bagi produk bank lanjutan, bukan produk dasar. OJK mendefinisikan produk bank lanjutan sebagai produk, layanan, dana atau jasa yang berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan kegiatan lembaga jasa keuangan selain bank, memerlukan izin dari otoritas lain atau bersifat kompleks.

Meski bersifat terbatas, perubahan radikal ini patut diapresiasi. Rezim principles based sejalan dengan karakter bank digital yang membutuhkan kecepatan dalam menciptakan berbagai inovasi baru. Dengan pemangkasan proses perizinan produk, bank digital semakin tertantang untuk melakukan terobosan baru namun tetap dalam koridor ketentuan.

Dalam memproses izin produk bank lanjutan, OJK memperkenalkan tiga mekanisme. Pertama, izin dengan proyek uji coba terbatas (piloting review). Bank melakukan piloting review sebelum mengajukan izin kepada OJK dan dibuktikan dalam kegiatan proof on concept. Kedua, izin tanpa melalui piloting review. Berdasarkan pertimbangan tertentu, bank dapat mengajukan izin kepada OJK tanpa melakukan piloting review terlebih dahulu. Ketiga, izin dengan pemberitahuan (instant approval). Bank mengajukan izin melalui pemberitahuan kepada OJK.

Program insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) sebesar 100% untuk mobil berkapasitas hingga 1.500 cc sangat positif dan layak dilanjutkan. Sebab, program ini mampu membangkitkan industri mobil yang mati suri akibat pandemi Covid-19. Itu sebabnya, pabrikan mobil meminta pemerintah melanjutkan atau memperpanjang program diskon PPnBM 100%. Insentif ini juga menjadi penentu (game changer) yang mampu membuat industri otomotif kembali bergairah. 

Relaksasi PPnBM DTP 100% atau diskon PPnBM 100% dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Maret 2021 untuk segmen mobil bermesin di bawah 1.500 cc, sedan, 4x2, dengan pembelian komponen lokal 60%. Insentif ini awalnya berlaku hingga Juni, namun diperpanjang hingga 31 Agustus 2021.Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), program relaksasi itu mampu mendongkrak penjualan ritel mobil per bulan sebesar 39%, dari 51 ribu unit selama Januari-Februari 2021 menjadi 70 ribu unit per bulan pada Maret-Juli 2021.

Chief Executive Officer (CEO) PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (DSO/Astra Daihatsu), Supranoto menuturkan, program diskon PPnBM-DTP 100% telah menaikkan penjualan ritel mobil Daihatsu yang mendapatkan fasilitas tersebut sebesar 152% selama Maret-Juli 2021 dibandingkan Januari- Februari 2021, dari 2.197 unit menjadi 3.835 unit.Adapun produk Daihatsu yang mendapatkan fasilitas relaksasi PPnBM DTP 100% adalah Xenia, Terios, GranMax MB, Luxio, dan Rocky Program relaksasi ini dilakukan pemerintah karena turunnya aktivitas industri otomotif akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi dan penjualan sektor otomotif Indonesia pada kuartal II-2020 anjlok cukup dalam dibandingkan periode sama 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjamin penerapan dan pengawasan pelindungan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan. Bahkan, pemerintah mendorong adanya tata kelola ekonomi yang berbasis data bisa terus tumbuh dan berkembang di Tanah Air. Menurut dia, dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan akan terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital berbasis data untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. “Mengingat ekonomi berbasis data, atau data-driven economy kini berkembang di dunia dan produksi data semakin terdesentralisasi. Karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan data pribadi,“ ujar Johnny, dalam Webminar Indonesia Banking School dari Jakarta, Jumat (20/8). 

Dalam pemaparannya, Menkominfo juga menjelaskan bahwa ekonomi berbasis data memiliki lima karakteristik yang khas. Pertama, kondisi asimetri informasi akibat kesenjangan akses data diantara pelaku ekosistem. Kedua, pengadopsian pembelajaran mesin (machine learning) sebagai bagian dari inovasi artifisial intelijen, ketiga, peningkatan konsentrasi pasar, keempat, hadirnya bentuk baru perdagangan dan pertukaran nilai, serta kelima, adanya risiko sistemik baru terhadap perekonomian.

Masyarakat belum akan menikmati penurunan tarif tes RT-PCR dalam waktu dekat. Para penyedia layanan tes Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 meminta waktu penyesuaian untuk mengikuti aturan terbaru tes PCR. Pada 16 Agustus 2021, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI merilis Surat Edaran Nomor HK 02.02/I/2845/2021 yang menetapkan penurunan tarif layanan PCR dari Rp 900.000 menjadi Rp 495.000 (wilayah Jawa dan Bali) dan Rp 525.000 (Luar Jawa-Bali). Saat ini 90% kebutuhan alkes untuk PCR seperti mesin PCR, stik swab dan reagen masih impor karena hanya sedikit perusahaan lokal yang sudah bisa memproduksi. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS Patklin), Aryati mengatakan, penurunan harga layanan PCR yang tiba-tiba membuat rumah sakit, klinik, serta laboratorium panik."Kami belum siap, jadi mohon diberi waktu, dua minggu atau tiga minggu. Kami juga butuh perlindungan lab PCR jangan sampai ada intimidasi," ujar dia.

Pemerintah masih akan mengandalkan pembiayaan utang untuk menopang belanja negara. Ini nampak dari pembiayaan utang di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Targetnya tahun depan, penerbitan SBN sebesar Rp 991,3 triliun. Meski angka ini turun tipis 0,2% dari outlook pembiayaan utang APBN 2021 sebesar Rp 992,9 triliun, ini artinya penerbitan SBN menuju Rp 1.000 triliun.

Perdagangan barang-barang global akan mendekati stabil. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, pandangan itu di tengah prospek ekonomi yang diselimuti wabah virus korona yang memperlambat aktivitas ekonomi. Mengutip Bloomberg, Kamis (19/8), barometer perdagangan barang WTO naik menjadi 110,4 pada Maret 2021 yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2016. Sementara itu, indeks masih di atas rata-rata jangka panjang dengan kenaikan melambat. Ini bisa menandakan momentum kenaikan perdagangan sudah mencapai puncaknya. Masing-masing komponen pengukur seperti angkutan udara, pengiriman peti kemas, bahan baku dan produk otomotif masih menunjukkan pertumbuhan di atas tren.

WTO masih konsisten dengan perkiraan volume perdagangan barang dunia meningkat sekitar 8% sepanjang tahun 2021 setelah penurunan 5,3% pada tahun 2020. "Prospek perdagangan dunia terus dibayangi oleh risiko penurunan, termasuk disparitas regional, berlanjutnya pelemahan perdagangan jasa, dan jadwal vaksinasi yang tertinggal, terutama di negara-negara miskin," kata WTO dalam laporannya