Sepanjang semester 1/2021 emiten rumah sakit (RS) group Lippo Karawaci, PT Siloam International Hospitals Tbk, (SILO) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan senilai Rp3,61 trilliun, naik 51,65% dibandingkan pendapatan pada periode  yang sama tahun lalu senilai Rp3,61 miliar. Alhasil posisi bottom line rumah sakit yang dimiliki oleh keluarga besar Moctar Rudy ini pun berbalik untung Rp493,81 milliar dari posisi rugi bersih Rp291,53 milliar. Direktur Eksekutif Group Lippo, John Riady mengungkapkan industri kesehatan di Indonesia masih sangat prospektif. Hal ini karena melihat pengeluaran untuk sektor kesehetan hanya 3,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi kedua, ada RS yang dimiliki Boenjamin Setiawan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) dengan 26  rumah sakit dan kapasitas tempat tidur hingga 3,255 unit. Selanjutnya ada emiten RS group Emtek milik konglomerat Addy Sariatmadja, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), dengan empat rumah sakit . Ada juga emiten RS group konglomerat Dato Sri Tahir, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), yang memiliki dua rumah sakit dengan target akhir tahun lima rumah sakit yang operasi. Sementara itu, pandemi Covid-19 memang masih menjadi tema besar sepanjang 2021. Jumlah kasusnya pun sempat meningkat drastis sepanjang kuartal II/2021 dan awal kuartal III/2021. Terkait hal tersebut, sentimen Covid-19 agaknya masih menjadi penopang kinerja emiten rumah sakit seiring dengan jumlah fasilitas kesehatan setara yang masih minim.

Jika melihat sisi suplai, rata-rata nasional setiap 1.000 orang penduduk hanya memiliki 1,1 unit ranjang tempat tidur, sementara anjuran Badan Kesehatab Dunia (WHO) minimal ada lima tempat tidur per 1.000 orang penduduk. "Namun sebenarnya emiten-emiten ini cukup menarik dimana sektor bisnis emiten ini (RS) masih sangat relevan dengan era pandemi yang masih berlangsung," Head of Research MNC Medan Frankie Wijoyo Prasetyo merekomondasikan MIKA dan memasang target price di level resisten terdekat di level Rp2.600. Adapun, RHB Sekuritas merekomondasikan beli untuk dua emitan RS, yakni MIKA dengan target di harga Rp3.600 dan PT.Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dengan target Rp1.650. (YTD)

Perbaikan kinerja ekspor sektor perikanan menjadi energi baru dalam rangka perbaikan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Ekspor perikanan per Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang sekaligus menjadi awal bergeliatnya roda ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19. Indikator perkembangan lalu lintas ekspor perikanan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terjadi pemulihan secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2021.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan volume ekspor perikanan Jateng mencapai 3.552 ton selama Juli 2021 atau meningkat 38% dibandingkan dengan Juni 2021 sebesar 2.565 ton. “Perbaikan ekonomi bidang perikanan ini terutama terlihat dari kinerja ekspor Jateng pada bulan ini yang terserap ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Taiwan,” katanya, Kamis (26/8). Sedangkan dari sisi nilai ekspor perikanan pada Juli 2021 mencapai Rp429 miliar atau naik 12% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp382 miliar.

Lima besar komoditas ekspor unggulan dari produk perikanan adalah daging rajungan, cumi-cumi, surimi, sisik ikan, udang, ikan kakap, ikan swangi dan ikan kuro. Pertumbuhan ekonomi Jateng di bidang perikanan juga terlihat dari catatan Balai KIPM Semarang sebagai otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir semester I/2021 telah bertambah tiga Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan dua Instalasi Karantina Ikan milik swasta.“Hal tersebut menjadi bukti dan energi baru dalam mendukung perbaikan ekonomi nasional di Jawa Tengah, dimana pergerakan roda ekonomi mulai terlihat,” jelas Gatot.

Sikap tegas dan konsisten pemerintah dibutuhkan lantaran para pelaku menolak skema yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) itu. Alternative Minumum Tax (AMT) dikenakan pada perusahaan yang mencatat rugi selama lima tahun berturut-turut dengan menggunakan dasar pada penghasilan bruto. Tarif yang diusulkan adalah 1%. Jika tidak ada aral melintang, skema ini akan diterapkan pada 2022. Tentu saja, mulus atau tidaknya jalan menuju penetapan tergantung pada pembahasan di parlemen.

Akan tetapi, sejak awal kalangan pebisnis menolak pemajakan terhadap korporasi yang merugi. Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) menyuarakan hal senada dalam dalam rapat di Komisi XI DPR, tengah pekan ini. "Bagaimana dengan perusahaan startup yang tengah digemari anak muda! AMT harus dipastikan menyasar perusahaan asing yang melakukan tax evasion, bukan diterapkan pada perusahaan lokal," tulis dokumen Hipmi yang dikutip Bisnis, Kamis (26/8) Argumentasi pelaku usaha tersebut juga cukup lemah. Perusahaan rintisan yang dijadikan 'tameng' untuk meminta pengecualian rasanya kurang tepat. Sebab dalam pelaksanaan AMT, pemerintah hanya menyasar korporasi besar.

Faktanya perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap mampu berjalan secara operasional, bahkan ada beberapa yang bahkan berekspansi ,"Dari pada kehilangan 100%  pendapatan dari wajib pajak  badan, lebih baik tetapkan AMT," ujar Ekonom Tax Center University Airlangga Yanuar Nugroho. Kedepan AMT berperan memastikan agar setiap perusahaan setidaknya membayar suatu nilai/angka/jumlah pajak minimum kepada negara, sehingga hal tersebut dapat menjadi pelindung dalam praktek penghindaran pajak. 

Pakar pajak Darussalam dalam rapat laporan rapat Komisi XI DPR mengatakan, Mengingat tingginya kompleksitas penghindaran pajak dan terjalnya jalan implementasi AMT, rasanya otoritas fiskal harus mengabaikan nada sumbang dan lebih fokus menyiapkan intrusmen lain untuk menunjang efektivitas program ini. (YTD)

Pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on E-Commerce/AAEC). Komisi VI DPR sepakat membawa RUU AAEC ke pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. “Persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antarpemerintah di Asean dan sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean,” tutur Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Rabu (25/8) .Lutfi mengemukakan ratifikasi persetujuan ini memiliki urgensi tinggi karena secara tidak langsung akan mempercepat upaya transformasi perdagangan secara digital. “Dengan makin pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia, Indonesia bahkan menjadi kiblat pertumbuhan niaga elektronik di Asean,” jelasnya.

Pemerintah harus membuat sejumlah langkah terobosan untuk mengakselerasi belanja modal pada proyek infrastruktur, dan menyelesaikan hambatan administrasi. Pada paruh kedua tahun ini, percepatan belanja negara semestinya dilakukan sejak awal kuartal ketiga agar tidak menumpuk di akhir tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Juni 2021, realisasi belanja negara sebesar Rp.1.170, 13 trilliun atau 42,5% dari pagu Rp 2.750 trilliun. Capaian itu meningkat 9,38% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 769,27 trilliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dan Desa sebesar RP373,86 trilliun. 

Sementara itu, dalam bahan paparan Laporan Semester 1-2021 yang disampaikan Kementerian Keuangan  pada Juli lalu disebutkan, realisasi belanja negara tahun ini  diperkirakan sebesar Rp2.700,4 trilliun atau hanya  memenuhi 98,2 dari pagu belanja dalam APBN yang dipatok Rp 2.750 trilliun. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan APBN hingga akhir tahun 2021. "Perubahan disalah satu sisi bisa jadi diimbangi perubahan di sisi lain sedemikian sehingga terjadi net off, "tutur Isa kepada Investor Daily, Sabtu (14/8).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksecutive Institute for Development of Economiics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, pemerintah perlu membuat  sejumlah langkah terobosan untuk mengakselerasi belanja negara. Tauhid menjelaskan, belanja negara memang ada yang bisa cepat dibelanjakan dan ada yang sulit karena sistem administrasi. Terobosan pertama dalam mengakselerasi belanja  negara adalah dengan merelokasi anggaran  pada belanja sosial mengingat saat ini sebagian  besar data dan informasi  sudah dimiliki pemerintah. "Arahkan ke kelompok masyarakat bawah yang konsumsinya rendah, seperti PHK atau subsidi gaji, ini akan mendorong konsumsi," kata dia. Terobosan kedua adalah memperkuat belanja daerah atau transfer daerah. Belanja daerah kerap kali lambat karena proses pencairannya melalui sejumlah tahapan sehingga ketika satu tahapan lambat  maka ketika sampai ke suatu daerah pun lambat, apalagi skemanya menyesuaikan output atau realisasi di lapangan. Terakhir,  kata Tauhid, pemerintah perlu mengatasi hambatan dalam proses administrasi belanja negara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih pada kuartal IV-2021, seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. (YTD)

Pemerintah masih optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu pemerintah bakal menggenjot penerimaan negara lewat berbagai reformasi perpajakan.Dalam Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara akibat dampak pendemi virus korona, pemerintah berhak memperlebar defisit negara di atas 3% dari PDB pada 2020-2022. Kemudian, defisit harus kembali lagi di bawah 3% terhadap PDB di tahun 2023. Perkembangannya, realisasi defisit APBN 2020 sebesar 6,14% dari PDB. Sementara tahun ini pemerintah mematok defisit APBN 2021 yakni 5,82% dari PDB. Kemudian, dalam pelaksanaan APBN 2022 defisit ditargetkan 4,85% dari PDB. artinya pemerintah perlu menekan defisit sebanyak 1,85% dari PDB pada 2023 agar target konsolidasi fiskal bisa tercapai.

Dari sisi reformasi kebijakan dan administrasi pajak, Sri Mulyani berharap Direktorat Jendral (Dirjen) dapat memperkuat dan meningkatkan basis data internal dan eksternal otoritas. Data tersebut akan menjadi alat bagi Ditjen pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kedepannya. Termasuk juga basis data yang ada di perusahaan digital asing atau perusahaan yang berada dalam skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). Pada 2021, outlook penerimaan pajak Rp. 1.142,5 triliun, tumbuh 6,6% secara tahunan. Sementara, untuk tahun  2022 tumbuh 10,5% menjadi senilai Rp. 1.262,9 triliun.

Harapan Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 sendiri atau vaksin merah Putih mulai menemui titik terang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Rabu (18/8). Sertifikat tersebut menjadi langkah awal BPOM dalam mendukung pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri atau Vaksin Merah Putih, yang mulai melakukan penelitian sejak tahun lalu. Dengan pemberian sertifikat CPOB ini maka secara paralel akan disiapkan fasilitas tas upstream sampai dengan downstream. 

Ditengah upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap komit mewujudkan net zero emossion, selambatnya tahun 2060 untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celsius. Pengelola hutan dan batu bara yang pruden merupakan dua solusi penting untuk menurunkan emisi karbon. Dalam jangka pendek, 2030, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan bumi yang bersih tetap memperhatikan kondisi riIl Indonesia sedang membangun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Siti menjelaskan lebih lanjut, menjelang Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow, Inggris awal November 2021, Indonesia sudah memasukkan update NCD pada 22 Juli lalu. "Pada bulan April, net zero emission Indonesia masih dalam kondisi execised dan (karena) dihadapkan pada kondisi (pandemi) tahun lalu, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan elemen sektor energi. (ini menyangkut) berapa besar kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,"ucap Siti.

Siti menjelaskan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dari APBN dari tahun 2015 hingga kini baru mencapai 34% dari total kebutuhan. Maka itu, jika dana luar negeri masuk akan jauh lebih baik. Di sisi lain, agenda perubahan iklim Indonesia juga sudah banyak dicontohkan negara lain dan termasuk yang paling banyak dibahas dan dibicarakan. Sektor indutrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian berkontribusi, dengan lebih diutamakan dalam penurunan emisi terkait masalah limbah ternak. "Adaptasi dalam mitigasi merupakan bagian penting dari dokumen NDC dan untuk mengurangi resiko perubahan iklim. Dokumen long term strategy 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan perlu juga dikomunikasikan," imbuh Siti. (YTD)

Ahli patologi klinis sekaligus Direktur RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Tonang Dwi Ardyanto menyambut baik kabar Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR untuk Covid-19 diturunkan menjadi Rp 450.000-Rp 550.000. "Kalau saya, alhamdullilah, kalau memang beliau (Presiden Jokowi) meminta agar tarif diturunkan segitu. Karena memang keputusan ada pada beliau," ungkap dokter Tonang dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021). Dia berkata, pengujian sampel tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal. Pasalnya, harga ketiga komponen tersebut yang menetapkan adalah pemerintah. "Jika Bapak Presiden memerintahkan tarifnya (tes PCR) diturunkan, ya kami (ahli patologi dan tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium) akan senang. Karena harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai akan diturunkan." Dengan kata lain, harga tes PCR dapat turun asal harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai benar-benar dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Bank Indonesia dan bank sentral Thailand, yakni Bank of Thailand, menjalin kerja sama yang memungkinkan sistem pembayaran dengan cara kode cepat (QR code) antar kedua negara. Dengan kerja sama ini,konsumen dan pedagang di kedua negara bisa melakukan dan menerima pembayaran untuk barang dan jasa lintas negara. Sistem pembayaran ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada triwulan I-2022. Pengguna telepon seluler Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran ataupun untuk transaksi e-dagang lintas negara dengan memindai QR code di telepon seluler.