Skema pembagian beban antara pemerintah dan bank sentral dalam menyerap surat utang yang diterbitkan pemerintah dinilai dapat menekan beban bunga utang. Meski demikian, kenaikan kewajiban pembayaran bunga utang tidak dapat dihindari akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA Agustus 2021, Rabu (25/8/2021), mengatakan, langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan pembagian beban (burden sharing) pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 telah menghemat beban pembayaran bunga utang tahun 2021 dan 2022.Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pembagian beban bakal menekan rasio bunga utang hingga 2,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021. Sementara tanpa pembagian beban, beban bunga utang pemerintah pada tahun ini bisa mencapai 2,4 persen PDB.

”Dengan adanya burden sharing, kepemilikan SBN (Surat Berharga Negara) oleh BI naik dari 9,9 persen sebelum pandemi (Covid-19) menjadi 22,9 persen per 23 Agustus 2021. Kepemilikan investor asing justru turun cukup dalam, dari 38 persen ke 22 persen dalam periode yang sama,” ujar Sri Mulyani.Kenaikan beban utang termaktub dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang dalam Rancangan APBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun. Angka itu naik 10,8 persen dari perkiraan berdasarkan APBN 2021 sebesar Rp 366,2 triliun.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, pertanian menjadi sektor yang cukup menjanjikan di tengah pandemi virus corona. Oleh karenanya, la Ingin sektor tani di TanahAir terus ditingkatkan, baik dalam negeri maupun ekspor keluar.

Jokowi mengatakan, pada kuartal ke-1 tahun 2021 sektor pertanian mampu tumbuh positif di angka 2,95 persen. Pada kuartal ke-2 pertumbuhannya masih juga positif sebesar 0,38 persen. Sementara, nilai ekspor pertanian RI pada semester pertama tahun 2021 (Januari-Juni) mencapai Rp 282 trillun atau 1,95 miltar dolar AS. Angka ini naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 247 trillun atau USD 1,71 millar.

Menurut Jokowi, Indonesia masih punya banyak potensi komoditas ekspor yang dapat dikembangkan, seperti tanaman porang, sarang burung walet, hingga edamame. "Minggu kemarin saya melihat yang namanya porang, ini bisa menjadi komunitas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani," ujar Jokowi. "Juga ada komoditas lain seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya," tuturnya.

Capaian realisasi investasi Provinsi Jatim hingga semester I yaitu dari bulan Januari hingga Juni 2021 mencapai Rp 34,8 Trilliun. Capaian ini juga terdorong oleh pertumbuhan investasi yang positif sebesar 4,3 persen pada triwulan dua tahun 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aris Mukiyono mengatakan capaian investasi Jatim semester I/2021 sebesar Rp 34,8 Trilliun menyumbangkan kontribusi 7,9 persen investasi nasional. Kami berharap sesuai rencana kerja dan target kami di tahun 2021 ini, Jatim akan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 65 trilliun.

Dan dillhat dari sektornya, untuk PMDN dan PMA yang paling dominan adalah industri makanan dan minuman sebesar Rp 9 trillun, kemudian disusul dengan sekto transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp8 triliun, sektor perumahan dan kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 3,7 trilltun, sektor Industri kimia dan farmasi sebesar Rp 2,6 trillun, dan sektor industri kertas Rp 22 trilliun, dan sektor lain-lain sebesar Rp 9,2 triliun.Uniknya, untuk PMA yang mendominasi juga makanan dan minuman. Yang memberikan 50 persen kontribusi PMA adalah adalah Nestle yang merealisasikan investasi 3,6 trilliun di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melihat terjadi perubahan tren dan perilaku transaksi pembayaran masyarakat. Hal ini tercermin pada peningkatan signifikan transaksi non-tunai di Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021, baik dari sisi volume maupun nominal.

Volume transaksi menggunakan ATM atau debit meningkat 27 persen year on year (yoy) dari 36,08 juta transaksi di triwulan II 2020 menjadi 45,56 juta transaksi pada triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 33 persen (yoy) dari Rp40, 18 triliun di triwulan II 2020 menjadi Rp53,56 triliun triwulan II 2021.

Sementara itu, volume transaksi uang elektronik meningkat 95,8 persen (yoy) dari 7,56 juta transaksi triwulan II 2020 menjadi 14,8 juta transaksi triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 128,7 persen (yoy) dari Rp534,15 miliar di triwulan II 2020 menjadi Rp1,22 triliun pada triwulan II 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang diteken pada 29 Juli 2021.

Badan Pangan Nasional ini akan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Jokowi, Di dalam Perpres tersebut juga mencantumkan fungsi dari Badan Pangan Nasional, tepat nya di pasal 3 salah satunya yaitu koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Beras menjadi salah satu dari sembilan jenis pangan yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional (BPN). Selama ini telah diketahui, perihal pasokan dan stabilitas harga beras berada di bawah komando Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qalbi mendorong agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten berani membentuk perusahaan daerah (perusda) di bidang pertanian untuk hilirisasi produk pertanian agar bisa mendapatkan nilai tambah.

Wamentan Harvick dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak pemerintah kabupaten boleh bekerjasama dengan pihak swasta setempat dengan format kemitraan usaha dalam pembentukan Perusda.

Wamentan menambahkan bahwa hasil panen porang di Trenggalek semakin bertambah dan membaik, sedangkan proses hilirisasinya sudah dapat di lakukan di Pabrik Porang yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Agustus lalu.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyambut baik gagasan Wamentan tersebut dan berniat akan segera merealisasikannya agar produk porang di kabupatennya dapat diproses hingga hilir.

Dengan rencana pembentukan Perusda di kabupatennya, Nur Arifin juga berharap para petani porang di Trenggalek tidak hanya diposisikan sebagai pemasok oleh pengusaha swasta yang belakangan mulai gandrung melirik potensi bisnis umbi Porang.

Wakil Presiden AS Kamal Harris pada Selasa (24/8) menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan yang dipersengketakan sejumlah negara di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Lawatan Harris ke Asia Tenggara disebut-sebut untuk mengumpulkan sekutu, ketika statusnya sebagai Negara adidaya dikritik terkait krisis saat ini di Afganistan. Komentar Harris di Singapura disampaikan ketika pemerintah AS berusaha memperbaiki relasi dengan negara-negara Asia. Yang sebelumnya penuh pergolakan di era pemerintahan Donald Trump.

Saat Harris melawat ke Singapura, yang akan dilanjutkan dengan perjalanan ke Vietnam, banyak pertanyaan apakah AS masih dapat diandalkan. Karena penarikan seluruh pasukannya dari Afganistan, yang dijadwalkan selesai akhir bulan ini. Dalam pidato untuk memaparkan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahannya, Harris menegaskan kembali bahwa AS memiliki komitment abadi di Asia.

“Tiongkok terus memaksa, mengintimidasi dan mengklaim sebagain besar LTS. Tindakan Tiongkok ini merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan Negara-negara.” Kata Harris. Selain itu pemerintah Tiongkok dituduh menyebar berbagai perangkat keras milliter termasuk rudal antikapal dan peluru kendali darat ke udara di sana. Dan pemerintah Filipina menyatakan kemarahan setelah ratusan kapal Tiongkok terlihat di karang yang diperbutkan. Sementara Malaysia mengerahkan jet untuk mencegat pesawat milliter Tiongkok. (YTD)

Pembagian beban (burding sharing) memalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan  akibat pandemi Covid-19 diyakini akan mengurangi beban fiskal. Salah satunya, langkah ini bakal menurunkan rasio belanja bunga utang terhadap produk domestik bruto (PBD) dalam APBN pada tahun-tahun mendatang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Burden Sharing SKB III dengan BI dapat membantu pemerintah mengurangi belanja atau beban biaya. Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp405,9 trilliun dalam RAPBN 2022. Alokasi ini meningkat  10,8% dari outlook 2021 yang sebesar Rp366,2 trilliun. Dengan adanya SKB III yang berlaku untuk tahun ini dan tahun depan, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung konsulidasi fiskal, keberlanjutan fiskal, dan kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Sri Mulyani meyakini, kesepakatan bersama dengan BI untuk melanjutkan burden sharing melalui SKB III tidak akan mengganggu persepsi investor, meski sebelumnya pemerintah dan BI telah berkomitmen bahwa burden sahring hanya dilakukan satu kali.

"Kami dan BI mulai mengkomunikasikan secara intens dengan para investor dan rating agency. Termasuk hari ini dikomunikasikan ke publik untuk bisa menjelakan dalam suasana yang luar biasa gotong royong, kerja sama respecting satu sama lain terkait tugas otoritas moneter dan fiskal." tutur Sri Mulyani. SKB III terdiri atas dua klaster, untuk klaster A akan diarahkan untuk penanganan kesehatan yang meliputi pendanaan program vaksinasi dan penanganan kesehatan terkait Covid-19 lainnya. Sedangkan klaster B akan diarahkan untuk penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 di luar klaster A dan penanganan kemanusiaan dalam bentuk pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat atau usaha kecil terdampak. (YTD)

Peritel modern menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1%. Sebab, hal itu akan menambah beban peritel utama. PPN dan PPh badan 1% ada dalam RUU Tentang Perubahan Kelima atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 44E dan pasal 31F/ RUU itu sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta menerangkan, "Ini juga akan menyulitkan perusahaan  dalam menghadapi pemeriksaan perpajakan oleh aparat Ditjen pajak. Yang ada nanti administrasi pengusaha akan bersitegang mulu dengan petugas pajak."

Dia mencontohkan, rencana pengenaan PPN terhadap beras, hal ini akan membuat bingung pengusaha dalam penerapan harga. Sebab harga secara fluktuatif, tergantung inflasi. Jika ingin dibuatkan daftar harga untuk membedakan beras merah dan beras premium, mekanismenya dipertanyakan, apakah ditentukan oleh presentase apakah atau harga absolut. Tutum juga mengingatkan soal beras impor, seperti dari Jepang atau Thailand yang beredar di pasaran. Jika penerapan PPN multitarif hanya berlaku pada beras dalam negeri saja, yang terjadi harga beras impor lebih murah.

Dia melanjutkan, soal PPh badan 1%, dalam RUU itu, wajib pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang berdasarkan pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenai PPh minumum 1%. Aturan tersebut tidak adil bagi pengusaha yang benar-benar merugi. PPh 1% menyasar perusahan multinasional, yang ditengarai terus berekspansi, walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun. Perusahaan yang merugi memang dibebaskan PPh. (YTD)

PT Mustika Ratu Tbk, terus meningkatkan ekspansi ekspor ke mancanegara. Perusahaan produk kecantikan, jamu dan kesehatan ini berhasil membidik dan mamasuki pasar Timur Tengah dan Rusia. Prestasi gemilang ini sangat membanggakan di tengah ekonomi dunia yang lesu akibat wabah virus corona yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Mustika Ratu justru berhasil mengekspor produk ke mancanegara.

Tahun ini, Mustika ratu kembali berhasil memasuki dan memasarkan produk Slimming Tea, Personal Care dan Herbal Suplement ke Timur Tengah dan Rusia, ini menunjukkan bahwa produk berbasis kearifan lokal dan alami sangat diterima di dunia internasional. " Pasar Timur Tengah menaruh perhatian kuat terhadap produk-produk lokal, ini sangat cocok dengan produk-produk Mustika Ratu  yang telah memiliki sertifikasi halal dan juga terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka membandingkan dengan produk kosmetik merek internasional lain yang mayoritas  masih menggunakan bahan-bahan kimia, ujar Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Bingar Agidius Situmorang yang biasa disapa Egi.

Mustika Ratu juga berpartisipasi mengikuti World Tea Expo di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA pada tanggal 28-30 Juni 2021 lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Ibu Hj. DR BRA Mooryati Soedibyo, 45 tahun yang lalu ini patut diapresiasi dan didukung segenap pihak termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan sayapnya di dunia Internasional. "Mustika Ratu juga sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu Distributor merek kecantikan terbesar di Rusia untuk market Natural Product di Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Belarus." Jelas Head of Export&International Bussiness PT Mustika Ratu Tbk, Tommy Castalie. (YTD)