LONDON, ID – The Federal Reserve (The Fed) dapat dipaksa menjauh dari jalur penaikan suku bunga agresif dalam tiga tahap. Para pelaku pasar memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut bakal menaikkan lagi suku bunga 75 basis poin (bps) untuk ketiga kalinya dalam pertemuan kebijakan moneter pekan depan. Berbagai pejabat The Fed pun telah menegaskan kembali komitmen Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) dalam beberapa pekan terakhir, untuk mengendalikan inflasi. Namun percepatan kenaikan suku bunga untuk meredam gejolak pasar terputus dari realitas ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. “Periode percepatan kenaikan suku bunga yang telah kita lihat sejauh ini telah berdampak pada ekonomi riil, karena sudah menekan biaya pinjaman bagi rakyat yang sesungguhnya, bagi konsumen yang sebenarnya. Sedangkan untuk (Wall) Street secara umum, secara historis uang masih murah dan leverage tetap tinggi dalam sistem. Kemudian catatan pembukuan The Fed masih sedikit di bawah US$ 9 triliun, dua kali lipat dari apa yang terjadi pada periode pandemi dan sejak krisis keuangan tahun 2008,” demikianpenjelasan Prins, yang juga penulis buku “Permanent Distortion: How the Financial Markets Abandoned the Real Economy Forever” kepada CNBC. (Yetede)

Jakarta-Satuan Tugas Waspada sudah menutup 4.160 penyedia pinjaman online ilegal selama periode 2018 hingga Agustus 2022. Meski jumlah yang ditindak  terus berkurang setiap tahun, kehadiran pemain baru masih marak. Tahun ini saja sudah ditemukan  71 entitas baru yang kemudian diblokir. Ketua Satuan Tugas Waspada, Tongam L. Tobing, menyatakan tak ada hari tanpa pengaduan korban dari aktivitas entitas tersebut. Meskipun sejumlah pelaku telah dihukum, tampaknya efek jera belum terasa. Menurut Tongam, masih maraknya penyedia pinjaman online ilegal juga dipengaruhi oleh kemudahan mengunggah informasi ataupun banyaknya penawaran pinjaman tersebut. "Pemberantasan sulit dilakukan karena lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri," katanya kepada Tempo, kemarin. Faktor pemicu lainnya ada ditangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang literasinya rendah mengenai pinjaman online. "Penyebab lainnya, ada kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan," ujarnya. (Yetede)

Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu menjadi perhatian guna memperkuat produksi sekaligus kemandirian pangan nasional. Demikian poin yang mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. ”Langkah pemerintah meningkatkan produktivitas, misalnya, (dengan mengizinkan) pemakaian bibit GMO (genetically modified organism) pada jagung, bisa juga untuk kedelai dan beras (padi),” ujarnya. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi. Untuk komoditas beras, kata Airlangga, sudah ada penugasan kepada Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog.

Menurut Rektor IPB University Arif Satria, Indonesia mengalami diversifikasi panganyang salah. Semestinya bahan pangan yang dikonsumsi adalah produk nonberas produksi lokal. Namun, justru gandum yang notabene impor yang kian populer. Peningkatan konsumsi gandum terjadi di tengah kecenderungan turunnya rata-rata konsumsi beras per kapita. “Pengembangan pangan lokal harus ditempuh serius dan sistematis. IPB, misalnya, membuat mi berbahan baku berbagai bahan pangan lokal, tetapi masalahnya, siapa yang mau investasi produksinya. Perlu gerakan massal luar biasa,” ujarnya. Secara teknologi, kata Arif, Indonesia sejatinya tak tertinggal. Pada kedelai, IPB telah mengembangkan varietas yang produktivitasnya melampaui rata-rata produktivitas nasional 1,5 ton per hektar. Namun, ada pertimbangan lain bagi petani untuk menanamnya, khususnya terkait insentif usaha. Karena harganya rendah, petani lebih memilih menanam padi atau jagung yang dinilai lebih menguntungkan. Menurut Andreas, insentif usaha menjadi kunci mendorong produksi. Ketika usahanya mendatangkan hasil, antara lain karena harga jual hasil panennya terjamin, petani akan dengan sendiri berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanamannya. (Yoga)

Kurang optimalnya SDM,teknologi, dan tata kelola menjadi penyebab terjadinya peretasan serta kebocoran data pada seluruh instansi pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara menyebutkan, kelemahan itu telah berulang kali disampaikan, tetapi tak pernah ada tindak lanjutnya dari tiap instansi terkait. Hingga kini, peretasan dan kebocoran data pada instansi pemerintah, begitu juga di institusi swasta, terus terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi yang meminta untuk mengungkap penyebab terjadinya kebocoran data itu. Di dunia, menurut laporan Global Data Breach Stats (Surfshark) triwulan III-2022, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang paling banyak mengalami peretasan data, setelah Rusia dan Perancis. Laporan itu menyebutkan, selama Juli-September 2022 terjadi 12,7 juta aksi peretasan data di Indonesia, Rusia 14,7 juta dan Perancis 12,9 juta aksi peretasan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di kantornya di Depok, Jabar, Selasa (13/9) mengatakan, pembangunan keamanan siber tidak bisa terlepas dari SDM, prosedur yang menyangkut peraturan tata kelola, dan penggunaan teknologi. Secara umum,tiga hal ini masih belum optimal diterapkan seluruh instansi pemerintah. Kondisi itu menjadi sumber masalah kerentanan system keamanan siber di setiap instansi. Akibatnya, kebocoran data yang dikelola oleh setiap instansi pemerintah selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) terus berulang, termasuk dugaan kebocoran yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah data pribadi warga, pejabat publik, bahkan informasi surat keluar masuk dan dokumen kepada presiden yang dikirim dari BIN dan berlabel rahasia dipasarkan di situs daring Breached.to oleh akun Bjorka. (Yoga)

Harga minyak mentah dua bulan terakhir menurun. Menkeu AS Yanet Yellen mengingatkan, harga akan melambung lagi di musim dingin. Sejumlah analis lembaga bahkan memprediksi harga minyak mentah patokan Brent akan kembali ke level 120 USD/barel selama musim dingin di belahan bumi utara. Brent sempat diperdagangkan di bawah 90 USD/barel pekan lalu setelah sempat melonjak hingga di atas 120 USD sebulan sebelumnya. Penurunan ini dipicu meningkatnya kekhawatiran akan resesi ekonomi global. Selain meningkatnya kebutuhan bahan bakar untuk pemanas selama musim dingin, melambungnya kembali harga dalam jangka pendek juga dipicu oleh sangat ketatnya pasokan di pasar global. Di AS, pemerintah akan menghentikan pelepasan cadangan minyak strategis (SPR) mulai 1 November 2022. Sebelumnya, sejak Maret lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden memerintahkan pelepasan SPR sebesar  1 juta barel/hari dalam rangka menekan tingginya harga gas di AS.

Selain itu, mulai 1 Desember 2022, Uni Eropa juga akan menerapkan embargo terhadap minyak dari Rusia. Hal ini akan kian memperketat pasokan minyak global. Langkah ini dibarengi penerapan batasan harga atas (price cap) oleh G7, yang juga kian membatasi ekspor minyak Rusia. Berbagai proyeksi sepakat, harga minyak mentah dunia akan cenderung bertahan tinggi sepanjang 2022 dan 2023. Dalam proyeksi terakhir, Badan Informasi Energi (EIA) AS memprediksi rata-rata harga Brent 104,21 USD pada 2022 dan turun menjadi 96,91 USD/barel pada 2023. Volatilitas dan ketidakpastian harga juga dipicu oleh prospek pengurangan produksi OPEC+ mulai Oktober 2022. Faktor penahan harga antara lain kekhawatiran resesi global, sementara factor pendorong antara lain dibukanya ekonomi China pasca-lockdown dan rendahnya cadangan strategis di banyak negara. (Yoga)

Penyesuaian kenaikan upah minimum tahun 2023 perlu dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan tren inflasi. Ruang negosiasi antara kelompok buruh, pengusaha, dan pemda perlu kembali dibuka agar persentase kenaikan upah tidak lagi di bawah tingkat inflasi. Sebelumnya, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengubah formula dan tata cara penetapan upah minimum. Regulasi turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu meniadakan negosiasi dan tawar-menawar penetapan upah minimum seperti yang sebelumnya berlaku. Dengan regulasi baru itu, upah minimum hanya berpatok pada rumus baku dan data makro yang dikeluarkan oleh BPS. PP No 36/2021 sebelumnya sudah diberlakukan untuk penetapan kebijakan upah minimum tahun 2022. Hasilnya, rata-rata persentase kenaikan upah minimum tahun ini adalah 1,09 %, di bawah tren inflasi. Untuk mencegah agar kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak kembali berada di bawah tren inflasi, ruang negosiasi antara kelompok pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu kembali dibuka.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Ahmad, Selasa (13/9) mengatakan, jika ruang negosiasi tidak dibuka, kenaikan upah minimum tahun depan berpotensi bisa berada di bawah tingkat inflasi lagi. Apalagi, dengan naiknya harga BBM, kenaikan inflasi ke depan diperkirakan bisa berkisar 6-8 %. Pada Senin (12/9) Hermanto dan jajaran Dewan Pengurus Pusat KSPSI bertemu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepre- sidenan, Jakarta. Audiensi itu dilakukan di tengah unjuk rasa buruh memprotes kenaikan harga BBM dan kondisi pengupahan. Dalam pertemuan itu, serikat buruh meminta agar ada penyesuaian kebijakan upah minimum tahun 2023 sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Buruh juga meminta agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada PP No 36/2021 mengingat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam proses revisi MK. (Yoga)

Sebuah perdebatan muncul di Australia ketika ongkos tenaga kerja meningkat, sementara pasokan tenaga kerja di restoran cepat saji tidak memadai. Pilihannya adalah mengubah aturan ketenagakerjaan sehingga  anak berusia 13 tahun bisa bekerja di industri itu atau menggunakan robot. Keluhan yang mirip tengah terjadi di banyak negara. Revolusi dunia tenaga kerja tengah terjadi. Restoran cepat saji di Australia sulit mendapatkan pegawai. Jika mendapat pun, tingkat pekerja yang keluar dari pekerjaan itu sangat besar. Laporan Financial Times menyebutkan, mereka kemudian membuat proposal yang menurunkan syarat umur tenaga kerja di industri itu dari 17 tahun menjadi 13 tahun. Di sisi lain, industri juga makin terbebani dengan upah tenaga kerja yang makin mahal. Akan tetapi, proposal itu dinilai kontroversial. Oleh karena itu, muncul ide untuk menggunakan robot dalam mengoperasikan penggorengan dan pembuatan burger. Kabarnya robot ini mampu mengurangi 10 % buruh di satu restoran. Ongkos yang bisa dihemat mencapai 163.000 dollar AS per tahun. Investasi untuk dua robot 60.000 USD. Angka ini bisa kembali dalam waktu empat bulan jika robot bekerja tanpa gangguan.

Menurut laman Singularity Hub, kekurangan tenaga kerja yang parah dan sebagian besar tidak terduga di berbagai sektor ekonomi menjadi pendorong penggunaan robot. Salah satu industri yang paling bermasalah adalah restoran. Tampaknya robot memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk urusan layanan makanan. Salah satu robot yang mendapat ”berkah” di tengah masalah saat ini adalah Flippy. Ia menjalankan debutnya tahun 2017 untuk menangani burger di rantai makanan cepat saji di California. Sejak itu Miso Robotics, produsen Flippy, telah memperluas kemampuan robot seperti membuat versi yang dapat memasak sayap ayam, kentang goreng, dan makanan berminyak lainnya. Mereka telah mengumumkan rencana untuk memasang robot di lebih dari 100 restoran tahun ini.

Masa depan penggunaan robot tak terelakkan lagi dalam industri makanan dan industri lainnya. Apalagi minat dan studi tentang robot makin berkembang, bahkan hingga di kalangan anak-anak.  Di AS masalah ini sangat nyata. Meskipun 23,8 juta orang AS kehilangan pekerjaan atau setengah menganggur, banyak  orang yang melamar pekerjaan manufaktur tidak memenuhi syarat. Perusahaan perekrut mengatakan, di luar keterampilan teknis yang diperlukan, mereka tidak memiliki keterampilan kognitif yang penting. Penggunaan robot di tengah berbagai masalah makin tak terelakkan. Menurut riset lembaga konsultan McKinsey & Company, sejumlah fasilitas yang sangat canggih, seperti penggunaan teknologi digital, otomatisasi, analitik, dan robot, bakal menonjol pada masa depan. (Yoga)

OJK akan mempercepat reformasi pada industri keuangan nonbank yang meliputi asuransi, dana pensiun, multifinance, dan teknologi keuangan. Salah satu bentuk reformasi adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola industri ini. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, IKNB diupayakan bisa menyusul industri perbankan yang sudah memulai reformasi dan penguatan kapasitas sejak tahun 1998. Hasilnya, kini industri perbankan dalam kondisi stabil dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Reformasi serupa coba dilakukan di sektor IKNB. ”Di industri asuransi dan IKNB secara menyeluruh, saat ini belum terjadi reformasi. Ini yang kami percepat,” ujar Ogi saat jumpa pers tentang perkembangan IKNB di kantor OJK Jakarta, Selasa (13/9).

Ia menjelaskan, secara khusus semangat pengawasan IKNB akan beralih dari rule based (pengawasan berbasis aturan) menjadi principle based (pengawasan berbasis prinsip usaha). Hal itu akan dipadu dengan risk based (pengawasan berbasis risiko) dan supervision technology atau suptech (pengawasan memanfaatkan teknologi). Dengan demikian, lanjut Ogi, pengawasan akan jadi lebih fleksibel sepanjang perusahaan menjalankan usahanya sesuai prinsip dan risiko yang termitigasi dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi akan semakin memperkuat pengawasan karena berbasis data yang akurat. (Yoga)

Ombudsman RI merahasiakan hasil temuan investigasi atas prakarsa sendiri tentang dugaan mal administrasi penyediaan dan stabilisasi harga minyak goring oleh Kemendag. Hal ini membuat masyarakat tidak tahu terbukti atau tidaknya dugaan tersebut. Meski begitu, Ombudsman RI memberikan sejumlah pendapatnya, juga merekomendasikan sejumlah perbaikan yang perlu ditempuh kementerian/lembaga. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (13/9) mengatakan, sesuai kesepakatan, temuan mal administrasi tidak akan diumumkan, untuk menjaga marwah lembaga negara. Ombudsman hanya memberikan hasil temuan mal administrasi kepada kementerian/lembaga terkait.

”Yang paling penting saat ini adalah tindakan korektif (yang direkomendasikan Ombudsman). Masalah itu sudah masa lalu. Yang penting bagaimana ke depan,” kata Yeka pada penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Investigasi atas Prakarsa Sendiri tentang Dugaan Mala administrasi Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng yang digelar secara hibrida di Jakarta. Ada sejumlah temuan yang membuat Ombudsman meminta kementerian/lembaga melakukan tindakan korektif atas kebijakan yang telah diambil. Kemendag diminta mereformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dengan mencabut kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik/DMO, juga diminta melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak kemasan berstandar nasional. (Yoga)

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) menegaskan komitmen bisnisnya di Indonesia melalui kunjungan resmi Hironori Kamezawa, Presiden dan CEO MUFG Group, ke Jakarta. ”Saya tergugah oleh komitmen Pemerintah Indonesia dalam berinvestasi di infrastruktur dan menyambut investasi asing sebagai bagian dari cetak biru Visi Indonesia 2045,” kata Kamezawa, Selasa (13/9). (Yoga)