Manajemen PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) resmi menaikkan tarif transportasi online, kemarin, menyusul keputusan pemerintah menetapkan tarif atas dan bawah transportasi online. Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menyebut, penyesuaian tarif diharapkan dapat mendukung driver memenuhi biaya operasional sehari-hari. Equity Analyst Kanaka Andhika Cipta Labora melihat, kenaikan tarif berpotensi membuat margin keuntungan GOTO lebih besar, hanya saja kenaikan tarif transportasi online bisa mengurangi volume penumpang, karena penumpang bisa beralih ke kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk transportasi. (Yoga)

Bank Tabungan Negara (BBTN) akan menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dengan menerbitkan saham baru seri B sebanyak-banyaknya 4,6 miliar. Rights issue tersebut memiliki nilai nominal Rp 500 per saham. Penerbitan saham baru ini dilakukan seiring DPR telah memberi restu ke pemerintah melakukan Penambahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,48 triliun ke bank spesialis kredit perumahan ini.

Eksekusi skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi solusi yang ditempuh pemangku kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat pasca penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Melalui burden sharing, pemda diwajibkan mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial (bansos). Hal itu dilegalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Secara total, alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di daerah sebesar 2% dari DTU. Meskipun bertujuan menjangkar daya beli, skema ini menyisakan konsekuensi berat yakni goyahnya stabilitas fiskal di daerah, terutama yang belum memiliki fondasi pendapatan asli daerah (PAD) kuat.

Teka-teki kapan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuannya, BI 7-day reverse repo rate, terjawab sudah. Rapat Dewan Gubernur BI pada 22—23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga BI 7-day reverse repo rate kini berada di level 3,75%.Tingginya tekanan inflasi domestik telah mengubah arah kebijakan moneter BI. Dipicu oleh lonjakan harga pangan bergejolak (volatile food) per Juli 2022 mencapai 11,47% dan harga yang diatur (administered price) pemerintah, sehingga inflasi umum pada periode yang sama mencapai 4,94%, melampaui batas atas dari toleransi target, 2%—4%.Komponen inflasi inti yang menjadi rujukan BI dalam menentukan suku bunga acuan sejatinya masih relatif rendah, 2,86%. Namun, pertumbuhan ekonomi 5,44% pada kuartal kedua 2022 yang lebih tinggi dari ekspektasi agaknya mempercepat BI dalam mengetatkan kebijakan moneternya. Dua jalur normalisasi kebijakan moneter di atas niscaya akan berdampak pada kinerja penyaluran kredit industri perbankan. Ketentuan rasio giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan umum toh sudah dinaikkan secara progresif menjadi 6% per 1 Juni dan 9% berlaku mulai September 2022.

Pelaku bisnis bank berupaya untuk terus menjaga laju penyaluran kredit pada kelompok konsumsi terutama dengan mengandalkan kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Strategi menggenjot pembiayaan konsumsi dihadirkan dengan menawarkan berbagai skema keringanan. Kredit konsumsi berkontribusi sekitar 28% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional yang sampai Juli 2022 mencapai Rp6.143,7 triliun. Dari nilai outstanding kredit konsumsi itu, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) memiliki andil sekitar cukup besar yakni 35%. Upaya mendorong kredit pada kelompok konsumsi terutama KPR dilakukan oleh sejumlah bank. Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola Blok Masela sebagai salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas dengan menyiapkan beragam strategi agar pengembangannya bisa segera rampung. Selain terus mendorong masuknya PT Pertamina (Persero) ke dalam Blok Masela, pemerintah juga menyiapkan strategi konsorsium untuk mengambil alih 35% hak partisipasi wilayah kerja (WK) tersebut yang dikuasai Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell).Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menyiapkan konsorsium yang terdiri atas Indonesia Investment Authority atau INA, Pertamina, dan sejumlah perusahaan swasta untuk mengambil alih hak partisipasi Shell. Pemerintah pun menargetkan konsorsium tersebut dapat disiapkan dalam waktu dekat, atau paling cepat pada tahun ini sudah rampung.Selain itu, Bahlil juga memastikan tidak menutup kemungkinan bagi investor asing, terutama pemilik teknologi untuk ikut bergabung dalam konsorsium yang akan dibentuk pemerintah.Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan program gas di Maluku harus menjadi prioritas setelah melihat langsung persoalan tersebut di lapangan.

Aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan yang cukup besar, tetapi minimnya aset yang dimiliki pelaku UMKM jadi hambatan. “Sebesar apapun, kalau Rp50 juta tanpa agunan, tapi tetap ditanya punya kendaraan pribadi atau tidak,” katanya, Jumat (9/9). Tak hanya pembiayaan, dia menilai pelaku UMKM punya kecenderungan untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Hal itu, lanjutnya, menjadi hambatan untuk mendatangkan pesanan dalam jumlah besar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, perlu sinergi banyak pihak untuk bisa mendorong kemajuan UMKM, tak terkecuali dengan lembaga pembiayaan, baik pelat merah maupun swasta.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif R Hakim dalam keterangannya, Minggu (11/9) menyatakan, kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu penting guna  menghadapi disrupsi seiring perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan pandemi Covid-19. (Yoga)

Dugaan kebocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat terus berulang selama sepekan terakhir. Kondisi ini memperkuat sinyal kedaruratan kedaulatan siber Indonesia. Dalam forum daring Breached.to, akun ”Bjorka” memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi pada akhir Agustus lalu. Berselang enam hari setelahnya, akun yang sama memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dibobol dari situs KPU. Tak berhenti di situ, Bjorka kembali memasarkan data catatan surat keluar-masuk dan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, termasuk surat-menyurat dari BIN yang berlabel rahasia. Ia kemudian juga mengunggah data pribadi milik Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi terkait dugaan peretasan, Sabtu (10/9) menegaskan, tidak ada isi data penting di Istana Kepresidenan yang bocor di dunia maya. Karena upaya peretasan melanggar hukum, Heru menegaskan, hal ini selanjutnya ditangani penegak hukum. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/9) mengatakan, pembocoran data bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka memperparah situasi darurat kedaulatan siber Indonesia. Tindakan itu menambah catatan kebocoran data yang masif terjadi sejak 2019. Menurut Ruby, maneuver Bjorka sepekan terakhir merupakan imbas dari ketidakmampuan negara memitigasi risiko kebocoran data. (Yoga)

Dua penyedia aplikasi layanan transportasi daring, yakni Gojek dan Grab, menaikkan tarif layanannya, baik untuk pengantaran penumpang maupun barang, mulai Minggu (11/9). Kenaikan itu bisa berdampak pada peralihan sebagian pengguna ke moda transportasi lain, khususnya kendaraan pribadi. Ketentuan itu diatur dalam Kepmenhub No KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken 7 September 2022. Kenaikan itu guna menyesuaikan sejumlah komponen biaya jasa, seperti BBM, UMR, dan komponen perhitungan jasa lain. Berdasarkan aturan ini, biaya jasa yang terdiri dari biaya batas bawah, batas atas, dan jasa minimal dinaikkan dan diatur sesuai zonasi wilayah. Di zona II yang meliputi Jabodetabek, misalnya, biaya jasa minimal dinaikkan menjadi Rp 10.200-Rp11.200, untuk jarak tempuh paling jauh 4 km. Adapun batas bawah biaya jasa di zona II dinaikkan dari Rp 2.000 per km (Kepmenhub KP 348/2019) menjadi Rp 2.550 per km, sementara batas atas dinaikkan dari Rp 2.500 per km menjadi Rp 2.800 per km.

Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, Minggu, mengatakan, Gojek memberlakukan tarif baru GoRide (ojek sepeda motor) sesuai peraturan yang berlak efektif pada 11 September 2022. ”Selain itu, kami juga menyesuaikan tarif layanan GoCar, GoFood, GoSend, dan GoMart untuk mendorong potensi pendapatan maksimal para mitra pengemudi,” ujarnya. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menambahkan, Grab menyesuaikan tarif mulai Minggu pukul 00.01 WIB. Besaran tarif hasil penyesuaian telah dihitung saksama sesuai aturan pemerintah. Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan, kalangan pengguna ojek daring cukup resisten terhadap kenaikan tarif. Hasil survei Polling Institute pada 16-24 Agustus 2022 menunjukkan 61 % responden pengguna ojek daring kurang atau tidak setuju dengan kenaikan tarif. Sementara mitra pengemudi 82,6 % setuju dengan kebijakan tersebut. Namun, soal dampak kenaikan tarif, 50 % pengguna menyatakan akan beralih atau akan lebih sering menggunakan sepeda motor pribadi untuk mobilitas sehari-hari. (Yoga)