Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) merekomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk lebih agresif dalam mengerek suku bunga acuannya. Lembaga ini melihat ada potensi risiko inflasi naik setelah pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Senior Director, Southeast Asia Corporate Ratings S&P Xavier Jean memperkirakan: BI akan mengerek suku bunga BI akan hingga 100 basis pon ke level 4,75% pada akhir 2023. S&P melihat ada peluang BI untuk kembali menaikkan suku bunga acuan beberapa kali, setelah kenaikan pada Agustus 2022 sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%. Saat ini masalah yang dihadapi korporasi adalah bukan seberapa besar suku bunga akan naik, tetapi apakah perusahaan bisa meneruskan beban kenaikan kepada nasabah dan masyarakat. Dalam artian, menaikkan harga tapi tetap terjangkau konsumen. Kenaikan harga ini juga turut mendorong inflasi. Pada akhirnya daya beli dan konsumsi masyarakat juga akan menurun. Padahal, konsumsi masyarakat menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB).

Prospek ethereum (ETH) bakal kembali naik. Pasalnya, ETH akan memasuki fase the merge, yaitu transisi jaringan ethereum dari mekanisme proof of work menjadi proof of stake. Senin (12/9) per pukul 17.51 WIB, harga ethereum (ETH) bertengger di US$ 1.746,41 per ETH, turun 0,11% dibanding sehari sebelumnya dan naik 11,7% sepekan terakhir. Menurut Trader Tokocrypto Afid Sugiono, proses perpindahan protokol dari proof of work ke proof of stake ini bisa mengatasi masalah skalabilitas, efisiensi dan kecepatan transaksi. "Nantinya akan jauh lebih efisien untuk mining," kata dia, kemarin. Co-founder CryptoWatch Christopher Tahir berpendapat, jaringan proof of stake menjanjikan kenaikan performa dalam kecepatan transaksi. Namun, ini bisa saja bukan hal baik terhadap harga ethereum. Sebab, saat ini banyak dana yang nyangkut dalam staking jaringan ETH. Afid menyebut, jelang the merge, harga ETH akan menuju kisaran US$ 1.911-US$ 2.031 per ETH.

Likuiditas valuta asing (valas) di perbankan mulai mengetat. Kebutuhan pembiayaan dalam valas meningkat di saat ekonomi mulai pulih, sementara dana-dana asing mengalir keluar seiring dengan kenaikan bunga di negara-negara maju. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, loan to deposit ratio (LDR) valas bank umum per Mei 2022 naik hingga 87,79% dari 78,39% per akhir 2021. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas menurut catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), per Juli 2022 sebesar Rp 1.022 triliun, atau turun Rp 6 triliun dibanding bulan sebelumnya. Bank Central Asia (BCA) termasuk bank yang mengalami kenaikan LDR valas, meski masih dalam level yang longgar. Per Juni 2022, LDR valas bank ini mencapai 59,4%, naik dari 52,9% pada periode sama di tahun sebelumnya. LDR valas Bank Mandiri juga mengalami peningkatan karena kenaikan kredit valas yang mencapai 35,99% yoy per Juli. Sedang DPK valas hanya tumbuh 7,37%. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, bank akan melakukan langkah strategis menjaga LDR valas. Seperti, menerapkan strategi pricing secara selektif dan terukur, serta kontrol dan monitoring atas pencairan kredit valas.

Menjelang penghujung kuartal III/2022, pembiayaan sindikasi yang disalurkan oleh bank dan lembaga keuangan di Indonesia rupanya masih terus melaju. Kick off sejumlah proyek-proyek berskala besar dan tren kenaikan harga energi serta komoditas, diramalkan menjadi pendongkrak permintaan kredit bernilai jumbo itu. Data termutakhir menunjukkan, hingga pekan kedua September 2022, nilai pembiayaan secara sindikasi mencapai US$16,61 miliar. Jumlah itu mendekati capaian pada periode yang sama 2021 yang tercatat US$17,13 miliar. Adapun sektor usaha yang dominan dalam penyaluran kredit secara sindikasi di antaranya perkebunan, energi, telekomunikasi, infrastruktur jalan tol, dan multifinance. Perihal laju kencang penyaluran pembiayaan sindikasi, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa permintaan sindikasi terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi dan tren kenaikan harga energi dan komoditas, termasuk operasional proyek-proyek besar. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha menyatakan peningkatan pembiayaan sindikasi di Indonesia menunjukan respons pasar yang positif dan kepercayaan dari para investor terhadap ekonomi yang stabil dan bertumbuh.

Krisis pasokan gas yang tengah melanda Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina tidak menyurutkan langkah pemerintah Indonesia untuk mendorong proses transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, pemerintah tengah berupaya keras mempercepat pengembangan proyek energi hijau untuk menuju netral karbon (net zero carbon/NZE) pada 2060. Pada masa transisi ini, energi fosil masih dimanfaatkan sebagai sumber energi. Minyak dan gas bumi serta batu bara masih dimanfaatkan sebagai sumber energi perantara untuk transportasi sebelum digantikan dengan kendaraan listrik. Menyusul, gas bumi dapat dimanfaatkan sebelum EBT diterapkan 100% ke pembangkit listrik. Ke depan, pemerintah melakukan pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS), pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti elpiji dan peningkatakan nilai tambah mineral melalui penghiliran nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat, karena pemerintah telah mengambil opsi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal bulan ini.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang komitmen awal untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.“Ini kan skenarionya sudah naik dulu harganya. Jadi, kalau revisi [Perpres No. 191/2014] itu nanti perlu dikaji dulu. Setelah naik harga, masak mau dibatasi lagi?” katanya selepas rapat Panja Pembahasan RUU APBN 2023 di Banggar DPR, Jakarta, Senin (12/9). Untuk diketahui, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus ditempuh pemerintah agar persoalan jebolnya subsidi BBM tidak terus berulang.

JAKARTA, ID – Menggunakan data pribadi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan sanksi denda paling banyak Rp 5 miliar. Sanksi ini berlaku bagi individu, korporasi, lembaga, dan semua pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin. Ke depan, tidak boleh ada lagi telepon dari penjual produk investasi, asuransi, perbankan, dan perusahaan teknologi finansial yang menggunakan data pribadi tanpa izin. RUU PDP yang terdiri atas 16 bab dan 75 pasal ini mengatur tentang ancaman sanksi, denda hingga pidana bagi seseorang atau korporasi yang menggunakan data pribadi bukan miliknya tanpa izin pemilik. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi perusahaan, termasuk agen asuransi, jika menggunakan data pribadi yang mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Masyarakat yang selama ini menjadi objek penipuan mengharapkan, kehadiran UU baru ini cukup memuaskan semua pihak yang selama ini dirugikan. Selanjutnya , Pasal 69 menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 67 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sejumlah bank berusaha menekan biaya dana (cost of fund) di tengah era suku bunga tinggi. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi agar perbankan tetap bisa memberikan suku bunga kredit yang kompetitif kepada nasabah. Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo mengungkapkan, kenaikan suku bunga akibat inflasi yang meningkat merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut naik dan komoditas lain juga sejalan dengan kebijakan The Fed, dan perlu diwaspadai oleh perbankan. Pihaknya pun memperkirakan tren suku bunga akan terus meningkat, bahkan Bank Indonesia (BI) dinilai masih memiliki ruang untuk menaikkan BI7DRR sampai 75 basis poin (bps) pada tahun ini. Dengan begitu, BTN tetap bisa memperbaiki penawaran suku bunga kredit kepada nasabahnya. Sebelum akhirnya tren suku bunga semakin tinggi, perseroan juga melakukan penyesuaian pada suku bunga kredit. BTN masih optimistis memandang pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali. Kebutuhan terhadap rumah juga masih menunjukkan peningkatan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati belanja subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 211,9 triliun, lebih tinggi dari Nota Keuangan RAPBN 2023 sebesar Rp 210,6 triliun dan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Selanjutnya, suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok 7,9% tahun depan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) US$ 90 per barel, lifting minyak bumi ditargetkan 660 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi ditargetkan mencapai 1,05-1,1 juta barel setara minyak per hari. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, masalah subsidi dan kompensasi energi dilematis. Sebab, sebenarnya, industri juga menikmati subsidi energi, begitu pula dengan anggota DPR. Itu sebabnya, reformasi subsidi diminta untuk dipercepat sejak 2019, 2020, dan 2021. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sebagai upaya mendukung pengembangan Infrastruktur jalan tol yang berbasis energi ramah lingkungan menggunakan gas bumi, afiliasi Subholding Gas Pertamina, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) bersama PT Jasamarga Related Business (JMRB) menghadirkan Gaslink. Gaslink hadir di Rest Area KM 88 A&B ruas tol Purwakarta – Bandung– Padaleunyi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Transit Central Development (TCD) Taman Mini, Jakarta. Penyaluran Gaslink di rest area tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang dilaksanakan pada Rabu, (7/9), di Kantor Pusat JMRB di Jakarta. “Kami sangat senang dapat melayani JMRB. Gagas dan PGN Group akan melayani seluruh kebutuhan terkait gas bumi dengan berbagai metode baik pipa gas, CNG maupun LNG. Kehadiran layanan gas bumi dapat menyediakan bahan bakar yang lebih efisien, bersih dan reliable,” kata Dian Kuncoro dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu. (Yetede)