ID Food pelan-pelan terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Tak hanya bergerak di komoditas beras, ikan, gula, dan minyak goreng, tetapi juga susu, daging ayam, dan daging sapi. Rencana bisnis apik digulirkan. Namun, lagi-lagi, permodalan menjadi kendala. Holding BUMN Pangan, ID Food, melalui PT Berdikari (Persero), salah perusahaan yang menjadi anggota holding, berencana membangun bisnis peternakan ayam terintegrasi, penggemukan dan pembibitan sapi, serta susu sapi. Rencana bisnis itu akan digulirkan pada 2022-2025. ”Total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana bisnis dalam kurun periode tersebut sebesar Rp 5,761 triliun,” kata Dirut PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Senin (5/9).

Bisnis peternakan ayam terintegrasi ini mulai dari penyediaan bibit ayam, peternakan ayam pedaging, hingga penyediaan pakan ayam. Peran utama Berdikari menjadi perusahaan buffer stock atau penyangga  peternak ayam untuk menyediakan bibit dan pakan dengan harga terjangkau untuk menjamin keberlangsungan bisnis peternak ayam rakyat yang berjumlah 10 % total peternak ayam di Indonesia.

 Berdikari juga mulai merintis bisnis sapi sejak 2021 untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor sapi. Kebutuhan daging sapi dalam negeri pada 2022 sebesar 706.388 ton, meningkat dari 669.731 ton, berdasarkan perhitungan kebutuhan konsumsi daging sapi per kapita per orang yang meningkat dari 2,46 per kg per tahun menjadi 2,57 per kg per tahun. Berdikari juga berencana mengembangkan bisnis susu untuk memperkuat ekosistem susu nasional karena potensi pasarnya cukup besar. Total kebutuhan susu sapi nasional 4,4 juta ton dan 1 juta ton atau 23 % dipenuhi dalam negeri. (Yoga)

RUU Perlindungan Data Pribadi memberi waktu dua tahun bagi perusahaan penyelenggara system elektronik untuk memenuhi segala kewajiban yang diamanatkan UU, khususnya berkaitan dengan pengendali data. Ini bukan hal yang mudah dipenuhi oleh perusahaan dari berbagai skala usaha dan sektor industri. Selain sistem kantor perlindungan data pribadi, pengusaha juga harus berinvestasi SDM yang andal. ”Kalau ditanya apakah perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE) saat ini siap berinvestasi sistem kantor perlindungan data pribadi atau data protection officer (DPO), temuan survei kami menunjukkan belum semua siap. Kami menyurvei 65 perusahaan PSE, baik perusahaan teknologi skala besar maupun rintisan, dan hanya 20 % menyatakan sekarang siap DPO. Hanya saja, kami tidak bisa memastikan apakah waktu dua tahun itu cukup,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue Council Devi Ariyani pada diskusi publik, Jumat (9/9), di Jakarta.

Berdasarkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang beredar, terdapat 17 kewajiban perusahaan PSE pengendali data. Misalnya, kewajiban memenuhi hak pemilik atau subyek data mulai dari memastikan akurasi hingga penghapusan data. Kewajiban ini juga disertai durasi waktu. Devi menyampaikan, dari survei yang sama, 84 % dari 65 perusahaan PSE mengaku perlu investasi sistem teknologi baru. Sebanyak 55 % perlu berinvestasi SDM yang piawai. Perusahaan PSE yang beroperasi di Indonesia bisa saja berlatar perusahaan multinasional. Mereka seharusnya patuh regulasi PDP di negara di mana mereka beroperasi. Ketika RUU PDP Indonesia disahkan, mereka harus mengharmonisasikan seluruh sistem keamanan dari regulasi perlindungan data pribadi lama ke RUU PDP. (Yoga)

Total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perdagangan atau layanan digital sejak Juli 2020 hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp 8,2 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 Rp 3,9 triliun, dan 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, Jumat (9/9). (Yoga)

Pemerintah Kota Surakarta, Jateng, mengalokasikan anggaran bantuan sosial Rp 4,2 miliar sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bansos akan disalurkan kepada 7.000 warga senilai Rp 600.000 per orang. Menurut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, anggaran diambilkan dari 2 % dana transfer umum. ”Itu, kan, arahan dari pemerintah pusat,” katanya di Balai Kota Surakarta, Jumat (9/9). (Yoga)

Executive General Manager Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Dedi Rahyudi mengatakan, berdasarkan data yang diterima Kantor Pos Bogor, ada sebanyak 323.334 keluarga penerima manfaat BLT dampak kenaikan harga BBM untuk 6 kecamatan di Kota Bogor dan 28 kecamatan di Kabupaten Bogor. ”Setiap keluarga akan mendapatkan Rp 500.000 dari BLT BBM. Data dari Kementerian Sosial, 60.571 orang di Kota Bogor dan Kabupaten 262.763 orang,” ujar Dedi, Jumat (9/9). (Yoga)

Sopir dan kondektur bus Mayasari 70A jurusan Tanah Abang-Cileungsi duduk-duduk di pinggir jalan  Gatot Subroto, kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (6/9) tiga hari setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik, Wahyu (40) dan kawan-kawannya yang mengemudikan bus hanya bisa gigit jari. Harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Kenaikan harga sampai 32 % itu begitu terasa karena dalam sehari, satu bus membutuhkan 105-140 liter solar. ”Satu PP (pulang pergi) bus ini butuh solar 35 liter. Kalau 3-4 kali PP, hitung aja butuh berapa. Beli solar sehari biasanya Rp 600.000, jadi hamper Rp 800.000. Setoran ke kantor tetap sama, tetapi BBM beli sendiri, otomatis uang makan keambil. Kita sudah nombok duluan dari kemarin,” ujarnya.

Selain pengemudi bus, pengemudi angkutan kota (angkot) reguler juga terdampak kenaikan biaya BBM. Jaki, sopir angkot M 09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama, kini harus membayar lebih untuk pengeluaran bensin sampai Rp 50.000 sehari. Di sisi lain, tidak ada sinyal setoran ke pemilik angkot sebesar Rp 120.000 per hari akan turun. Sopir lain seperti Ratno juga makin miris dengan kondisinya. Selain karena faktor penumpang yang makin sepi, kenaikan harga BBM dan daya bayar penumpang membuatnya hanya membawa sedikit uang buat keluarga di rumah.

Di Jakarta ada 4.400 mobil dari total 6.600 mobil angkot yang belum terintegrasi dalam manajemen PT Transjakarta melalui ekosistem Jaklingko. Artinya, pengemudi mobil angkot itu masih harus mengejar setoran kepada pemilik armada. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (8/9), menjelaskan, untuk tarif angkutan umum reguler, dalam hal ini angkutan umum atau angkot, pihaknya sudah menerima rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). ”Mereka (DTKJ) mengusulkan kenaikan Rp 1.000 menjadi Rp 6.000 per penumpang,” kata Syafrin. Adapun tarif angkutan umum yang tergabung dalam program Jaklingko tidak naik, tetap Rp 3.500 per orang. (Yoga)

Pemerintah Indonesia mendukung penuh Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diprakarsai AS. Sebaliknya, Pemerintah AS pun berkomitmen untuk mendorong investasi lebih besar ke Indonesia. Kesepahaman untuk saling dukung itu mengemuka dalam pertemuan bilateral Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri IPEF for Prosperity, Kamis (8/9) di LA, AS. Pertemuan itu membahas perkembangan penting dalam perundingan IPEF dan upaya meningkatkan kerja sama serta investasi AS ke RI. ”Volume perdagangan bilateral RI-AS ditargetkan 60 Miliar USD. Saat ini baru 37 miliar USD sehingga ada peluang meningkatkan kerja sama kedua negara,” ujar Airlangga.

Airlangga mengingatkan, Indonesia aktif terlibat menginisiasi pembentukan IPEF sejak diluncurkan pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang. Indonesia memutuskan secara resmi terlibat dalam semua pilar (empat pilar) yang ditawarkan IPEF, yaitu perdagangan; rantai pasok; energy bersih, dekarbonisasi, dan infrastruktur (ekonomi bersih); serta ekonomi berkeadilan (perpajakan dan antikorupsi). Hal yang dilakukan Indonesia selaras dengan yang diperjuangkan IPEF. Karena itu, Airlangga mendorong AS agar berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan ekosistem industri semikonduktor yang merupakan komoditas strategis dan menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasoknya, selain baterai nikel mobil listrik. (Yoga)

JAKARTA, ID — Lonjakan permintaan akan mobil baru pascapandemi tidak dimbangi oleh pasokan. Ketidakseimbangan supply-demand ini terjadi di seluruh dunia dan kondisi itu disebabkan oleh kelangkaan chip semikonduktor. Negara penghasil chip semikonduktor lebih mengutamakan pasar dalam negerinya. Kelangkaan bahan utama untuk perlengkapan mobil itu diperkirakan baru bisa teratasi tahun 2025. Negara penghasil chip semikonduktor yang terbesar di dunia adalah Taiwan. Perusahaan Taiwan menguasai sekitar 50% pasar semikonduktor dunia. Berikutnya adalah Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. “Memang banyak negara berupaya menambah produksi, namun pembangunan pabrik baru maupun penyiapan tenaga ahlinya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Ini membuat kelangkaan chip semikonduktor kemungkinan baru bisa teratasi tiga tahun lagi,” kata pengamat otomotif dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu kepada Investor Daily, Kamis (8/9/2002). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai mendongkrak inflasi nasional. Hingga minggu kedua September 2022, inflasi diprediksi mencapai 0,77% secara bulanan (month to month/mtm), dibandingkan Agustus deflasi 0,21%. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia (BI) pada minggu kedua September 2022, komoditas utama penyumbang inflasi sampai minggu kedua September 2022 adalah bensin sebesar 0,66%, telur ayam ras sebesar 0,03%, beras dan tarif angkutan dalam kota masing-masing sebesar 0,02%, serta tarif angkutan antarkota, rokok kretek filter, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) masing-masing sebesar 0,01% (mtm). “BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” ujar Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono, Jumat (9/9/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID - Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, Singapura adalah salah satu negara di dunia yang tidak menerapkan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, saat terjadi lonjakan atau gejolak harga minyak mentah dunia, APBN negara tersebut tidak harus menaggung tambahan beban. Jadi, semua gejolak yang ada di dunia itu tidak ditahan dulu di APBN atau anggaran mereka, tapi passthrough pada masyarakat. Oleh karena itu, harga BBM di Singapura (saat ini) sudah mencapai Sin$ 4 atau sekitar Rp 40 ribu per liter,” ujar Suryopratomo dalam perbincangan eksklusif dengan Investor Daily, pekan lalu. Manurut dia, dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US$ 65 ribu, Singapura tergolong sebagai negara yang sudah sangat maju. Meski demikian, tetap ada kelompok masyarakat bawah yang tertinggal, sehingga perlu mendapatkan sokongan maupun perlindungan dari pemerintah. (Yetede)