Aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan yang cukup besar, tetapi minimnya aset yang dimiliki pelaku UMKM jadi hambatan. “Sebesar apapun, kalau Rp50 juta tanpa agunan, tapi tetap ditanya punya kendaraan pribadi atau tidak,” katanya, Jumat (9/9). Tak hanya pembiayaan, dia menilai pelaku UMKM punya kecenderungan untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Hal itu, lanjutnya, menjadi hambatan untuk mendatangkan pesanan dalam jumlah besar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, perlu sinergi banyak pihak untuk bisa mendorong kemajuan UMKM, tak terkecuali dengan lembaga pembiayaan, baik pelat merah maupun swasta.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif R Hakim dalam keterangannya, Minggu (11/9) menyatakan, kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu penting guna  menghadapi disrupsi seiring perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan pandemi Covid-19. (Yoga)

Dugaan kebocoran data sejumlah pejabat tinggi negara dan masyarakat terus berulang selama sepekan terakhir. Kondisi ini memperkuat sinyal kedaruratan kedaulatan siber Indonesia. Dalam forum daring Breached.to, akun ”Bjorka” memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi pada akhir Agustus lalu. Berselang enam hari setelahnya, akun yang sama memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dibobol dari situs KPU. Tak berhenti di situ, Bjorka kembali memasarkan data catatan surat keluar-masuk dan dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, termasuk surat-menyurat dari BIN yang berlabel rahasia. Ia kemudian juga mengunggah data pribadi milik Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi terkait dugaan peretasan, Sabtu (10/9) menegaskan, tidak ada isi data penting di Istana Kepresidenan yang bocor di dunia maya. Karena upaya peretasan melanggar hukum, Heru menegaskan, hal ini selanjutnya ditangani penegak hukum. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/9) mengatakan, pembocoran data bertubi-tubi yang dilakukan Bjorka memperparah situasi darurat kedaulatan siber Indonesia. Tindakan itu menambah catatan kebocoran data yang masif terjadi sejak 2019. Menurut Ruby, maneuver Bjorka sepekan terakhir merupakan imbas dari ketidakmampuan negara memitigasi risiko kebocoran data. (Yoga)

Dua penyedia aplikasi layanan transportasi daring, yakni Gojek dan Grab, menaikkan tarif layanannya, baik untuk pengantaran penumpang maupun barang, mulai Minggu (11/9). Kenaikan itu bisa berdampak pada peralihan sebagian pengguna ke moda transportasi lain, khususnya kendaraan pribadi. Ketentuan itu diatur dalam Kepmenhub No KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken 7 September 2022. Kenaikan itu guna menyesuaikan sejumlah komponen biaya jasa, seperti BBM, UMR, dan komponen perhitungan jasa lain. Berdasarkan aturan ini, biaya jasa yang terdiri dari biaya batas bawah, batas atas, dan jasa minimal dinaikkan dan diatur sesuai zonasi wilayah. Di zona II yang meliputi Jabodetabek, misalnya, biaya jasa minimal dinaikkan menjadi Rp 10.200-Rp11.200, untuk jarak tempuh paling jauh 4 km. Adapun batas bawah biaya jasa di zona II dinaikkan dari Rp 2.000 per km (Kepmenhub KP 348/2019) menjadi Rp 2.550 per km, sementara batas atas dinaikkan dari Rp 2.500 per km menjadi Rp 2.800 per km.

Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, Minggu, mengatakan, Gojek memberlakukan tarif baru GoRide (ojek sepeda motor) sesuai peraturan yang berlak efektif pada 11 September 2022. ”Selain itu, kami juga menyesuaikan tarif layanan GoCar, GoFood, GoSend, dan GoMart untuk mendorong potensi pendapatan maksimal para mitra pengemudi,” ujarnya. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menambahkan, Grab menyesuaikan tarif mulai Minggu pukul 00.01 WIB. Besaran tarif hasil penyesuaian telah dihitung saksama sesuai aturan pemerintah. Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan, kalangan pengguna ojek daring cukup resisten terhadap kenaikan tarif. Hasil survei Polling Institute pada 16-24 Agustus 2022 menunjukkan 61 % responden pengguna ojek daring kurang atau tidak setuju dengan kenaikan tarif. Sementara mitra pengemudi 82,6 % setuju dengan kebijakan tersebut. Namun, soal dampak kenaikan tarif, 50 % pengguna menyatakan akan beralih atau akan lebih sering menggunakan sepeda motor pribadi untuk mobilitas sehari-hari. (Yoga)

Ancaman krisis ekonomi global membuat para warga super kaya Asia bergegas mengamankan kekayaan. Kelompok ini sangat khawatir akan efek pertarungan geopolitik yang bisa mengacaukan perekonomian.  Untuk itu, mereka menghindari jenis-jenis investasi berisiko dan memilih aset-aset yang relatif kebal terhadap gejolak. Warga super kaya Asia Pasifik (APAC) kategori high net worth individuals (HNWI), pemilik kekayaan bersih di atas satu juta USD, memfavoritkan aset yang lebih aman ketimbang saham dan kripto. Hal itu terungkap dari studi Lombard Odier, bank privat Swiss, terhadap 450 investor HNWI APAC (Bloomberg, 7 September 2022). Lombard Odier, pengelola kekayaan 363 miliar dollar AS, menyurvei HNWI Singapura, Hong Kong, Jepang, Thailand, Filipina, Indonesia, Taiwan, dan Australia periode Mei- Juni 2022. HNWI APAC sedang menghindari aset digital, seperti mata uang kripto, yang terbukti volatil dan beralih ke aset-aset lebih aman, seperti uang tunai dan emas.

”Investor APAC kini lebih konservatif dalam merancang investasi portofolio serta melakukan diversifikasi investasi hingga di luar pasar lokal,” kata Vincent Magnenat, Kepala Divisi Asia Lombard Odier. ”Di atas itu semua pemikiran tentang risiko dan pengelolaan kekayaan menjadi prioritas.” Kemerosotan saham teknologi dan inflasi yang melonjak diikuti kenaikan suku bunga telah menurunkan 1,4 triliun USD kekayaan 500 orang terkaya di dunia pada semester pertama 2022, menurut Bloomberg Billionaires Index. Hal ini menjadi perhatian para HNWI APAC. Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar dunia, Bridgewater Associates, berargumentasi, penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai adalah ”trash” sehubungan dengan naiknya inflasi. Hal itu memerosotkan nilai uang. (Yoga)

Untuk kali ketiga, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU. Kebijakan yang dikenalkan pada masa pandemi Covid-19 itu kini jadi salah satu instrumen bantuan sosial untuk meredam dampak kenaikan harga BBM dan inflasi terhadap daya beli pekerja. Di saat krisis, tak dimungkiri, bantuan tunai yang diserahkan langsung ke rekening pekerja ini diperlukan. Setidaknya untuk meredam dampak krisis jangka pendek. Persoalannya, bantuan seperti itu baru akan efektif jika jatuh ke tangan yang tepat, yaitu masyarakat yang paling rentan terdampak guncangan ekonomi. Sementara itu, untuk ketiga kalinya, BSU hanya bisa dinikmati secara eksklusif oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), padahal masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Sampai akhir 2021, jumlah pekerja yang terlindungi jamsostek hanya 32,67 % dari total 93,8 juta pekerja di Indonesia yang berhak mendapat jaminan sosial.

Kenyataannya, pekerja sulit berkutik jika perusahaan tidak mendaftarkannya di BP Jamsostek sesuai dengan kewajiban. Apalagi, jika perusahaan bersangkutan tidak memiliki serikat pekerja yang memungkinkan pekerja memperjuangkan haknya secara kolektif. Data BP Jamsostek memang cara paling aman dan cepat. Namun, selama belum ada pembenahan cakupan kepesertaan BP Jamsostek, pemerintah perlu membuat acuan basis data (database) ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, mutakhir, dan dapat diandalkan. Ada beberapa mekanisme yang bisa ditegakkan untuk kebutuhan itu, misalnya melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Namun, implementasi sistem itu jauh dari ideal. Pada akhir Mei 2022, jumlah perusahaan yang lapor baru 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. (Yoga)

Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response/PPR) telah menyelenggarakan rapat perdana untuk menutup kesenjangan global dalam penerapan peraturan kesehatan internasional. Keyakinan potensi pengembangan organisasi ini meluas, tercermin dari kontribusi negara di luar G20 serta organisasi filantropi. Dalam rapat FIF untuk PPR yang berlangsung secara virtual pada tanggal 8-9 September 2022 tersebut, turut hadir, Menkeu Sri Mulyani, Presiden Grup Bank Dunia David Malpass, dan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalam keterangan tertulisnya, Sri Mulyani menuturkan, selain negara anggota G20, negara non-anggota serta para lembaga donor telah berkomitmen untuk memperkuat kehadiran FIF. Dewan ini dibentuk bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi yang juga akan melengkapi upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada, dengan fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana.

Sri Mulyani menambahkan, kontribusi resmi dari FIF atas pengumpulan dana untuk PPR yang sudah tercatat sejauh ini berjumlah sekitar 1,4 miliar USD. Indonesia akan berposisi tidak hanya sebagai donor, tetapi juga dapat berposisi sebagai penerima dana. Presiden Grup Bank Dunia David Malpass menegaskan adanya komitmen kuat dari para negara dan lembaga donor berdaulat dan dalam memperkuat pendanaan. FIF fokus untuk melengkapi upaya dalam menyediakan pembiayaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan merespons situasi pandemi. Menteri Keuangan 2013-2014, Muhammad Chatib Basri, terpilih sebagai Co-chairs atau Ketua Dewan Pengelola FIF untuk PPR bersama Menkes Rwanda Daniel Ngajime. (Yoga)

Istilah quiet quitting atau ”berhenti diam-diam” belakangan viral setelah seorang Tiktoker asal Amerika Serikat, @zkchilin, kini @zaidleppelin, mengunggah video yang mengatakan ”Quiet quitting, quitting the idea of going above and beyond at work. Work is not your life. Your worth is not defined by your productive output.” Banyak pengguna Tiktok membagikan pengalaman mereka sebagai tanggapan atas video yang diunggah pertengahan Juli 2022 itu. Tagar #quietquitting memperoleh lebih dari 8 juta penonton di platform Tiktok. Time dalam artikel ”Employees Say ‘Quiet Quitting’ Is Just Setting Boundaries. Companies Fear Long-Term Effects (23/8)” menyebut, ”berhenti diam-diam” merupakan konsep untuk tidak lagi bekerja melampaui batas dan hanya melakukan apa yang diminta sesuai deskripsi pekerjaan. Berbagai dugaan penyebab viralnya istilah itu muncul. Presiden dan CEO Society for Human Resource Management, komunitas praktisi manajemen SDM, Johnny C Taylor Jr, misalnya, menduga penyebabnya adalah pekerjaan jarak jauh telah menyebabkan kelelahan parah dan kelelahan Zoom.

Laporan Deloitte dalam Global Gen Z and Millenial Survey 2022 menunjukkan, ada perbedaan cara   pandang antara pekerja generasi baby boomers, generasi X, dan generasi lebih muda. Generasi lebih muda cenderung memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan generasi terdahulu. Sementara itu, Harvard Business Review (HBR) dengan tegas mengatakan ”berhenti diam-diam” bukanlah istilah baru di dunia kerja. Dalam artikel ”Quiet Quitting Is About Bad Bosses, Not Bad Employees” (31/8/2022) disebut ”berhenti diam-diam” adalah nama baru untuk perilaku lama. Dalam artikel itu disebut, banyak orang, pada titik tertentu dalam kariernya, telah bekerja untuk seorang manajer yang mendorong mereka ”berhenti secara diam-diam”. Ini berasal dari perasaan diremehkan dan tidak dihargai, yang mungkin para manajer itu ber sikap bias atau mereka terlibat dalam perilaku yang tak pantas.  

Dalam konteks Indonesia, Managing Director PT Headhunter Indonesia Haryo Utomo Suryomarto, saat dihubungi Minggu (11/9) di Jakarta, berpendapat, sudah sejak lama istilah ”berhenti diam-diam” muncul. Istilah terdahulu ialah karyawan terlepas (disengaged employees). Jika merujuk survei konsultan tempat kerja ”Gallup” tahun 2013, disengaged employees di Indonesia mencapai 77 %. Berdasarkan survei Headhunter Indonesia lima tahun terakhir, angka disengaged employees mencapai setengah total karyawan.  (Yoga)

Di tengah gangguan rantai pasok dunia, industri kecil dan menengah atau IKM menghadapi tantangan lebih berat untuk mendapat bahan baku dibandingkan dengan industri berskala besar dan sedang. Peran Pusat Penyedia Bahan Baku perlu dioptimalkan untuk mempermudah akses bahan baku dan penolong bagi IKM. Kemenperin mencatat, biaya bahan baku dan penolong memainkan peran terbesar, baik untuk IKM maupun industri besar dan sedang (IBS). Di IKM, biaya bahan baku/penolong mencapai 57,31 % total biaya produksi, sementara di IBS mencapai 75 % biaya produksi. ”Pelaku IKM sering kesulitan mendapat bahan baku, yang beberapa tidak tersedia di dalam negeri. Di sisi lain, mereka juga belum mampu impor sendiri,” kata Dirjen IKM dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Sabtu (10/9). (Yoga)

Suara merdu penyanyi Trie Utami (Iik) mengentak kawasan puncak Bromo, Jawa Timur, Sabtu (10/9) malam, menghangatkan suasana malam Konser Musik Xtravaganza persembahan Plataran Bromo. Malam itu, hujan rintik-rintik berselimutkan halimun. Ada pula Syaharani dan sederet penyanyi lokal, seperti Roselyn, Stefani, dan Iksan Skuter, yang turut memeriahkan konser ”di atas awan” itu. Digelar di Amphitheater Plataran Bromo, sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut (mdpl), suara para penyanyi menghanyutkan hingga membuat penonton ikut bersenandung.

Pendiri dan CEO Plataran Indonesia Yozua Makes mengatakan, dalam konser musik kali ini, tema yang diusung adalah perubahan iklim dunia. Tema ini dirajut dan digabungkan dengan musik dan olahraga.  lataran Bromo Xtravaganza merupakan perhelatan akbar yang secara rutin digelar Plataran Indonesia sejak 2019. Kali ini, Plataran Bromo Xtravaganza digelar bersamaan dengan Bromo Marathon yang memasuki tahun ke-8 dan vakum selama dua tahun karena pandemi Covid-19. Perhelatan pada 10-11 September 2022 ini menggabungkan pentas budaya dan musik berskala nasional, baik luring maupun virtual, yang dipadukan dengan maraton yang menantang sampai ke easy walk yang menyenangkan. Acara dilangsungkan di Plataran Bromo Resort and Venue.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menyebutkan, acara seperti Bromo Xtravaganza dan Bromo Marathon bisa menjadi modal memutar kembali roda perekonomian. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani mengatakan, Bromo Xtravaganza melengkapi Bromo Marathon. Tidak hanya memanjakan pelari dengan pemandangan Bromo, tetapi juga menonjolkan budaya local dan hiburan yang memanggungkan artis local. (Yoga)