Pemerintah resmi menaikkan tarif jasa ojek online rata-rata 6%—13% dan menyesuaikan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15% berlaku 10 September 2022. Namun, potongan aplikasi tersebut masih dinilai memberatkan oleh pengemudi. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengatakan para aplikator ojek online (ojol) siap untuk memberlakukan tarif baru setelah aturan teranyar ditetapkan pada Rabu (7/9).“Hasil kesepakatan dengan aplikator siap menjalankan dalam waktu 3 hari. Tidak hanya keputusan dari kami tapi kesiapan dari aplikator,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (7/9).Hendro menjelaskan penyesuaian biaya jasa ojol dengan menghitung komponen bahan bakar minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya. Selain itu ada komponen biaya langsung dan tak langsung di antaranya upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, biaya minimal order 4 km pertama, dan penaikan harga BBM.  Secara garis besar terjadi penyesuaian terhadap besaran biaya jasa, sehingga untuk Zona I dan Zona III terjadi penaikan sebesar 6%—10% untuk biaya jasa batas bawah dan batas atas biaya jasa ojol.Untuk zona II terjadi penaikan biaya batas bawah sebesar 13,33% dan batas atas sebesar 6% dari KP No. 548/2020 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Posisi ”generasi sandwich” sebagai tulang punggung keluarga menempatkan mereka dalam tekanan dan impitan. Di satu sisi, mereka memikul kebutuhan keluarganya, di sisi lain harus ikut menopang kehidupan generasi di atasnya, terutama orangtua. Sebagian mereka mesti membantu menutupi kebutuhan saudara kandung dan keluarga besar lainnya. Dalam banyak kasus, mereka harus bekerja ekstra keras tanpa memiliki ruang untuk merancang masa depan keluarganya sendiri, yang diharapkan bisa lebih sejahtera. Potret generasi sandwich Indonesia tertangkap dalam jajak pendapat Litbang Kompas 9-11 Agustus 2022 kepada 504 responden di 34 provinsi, yang menunjukkan, 67 % responden mengaku menanggung beban sebagai generasi sandwich. Jika diproporsikan dengan populasi usia produktif di Indonesia yang berjumlah 206 juta jiwa, diperkirakan 56 juta jiwa masuk kategori generasi sandwich, dari  generasi Z, Y, X, hingga baby boomers. Namun, fakta menunjukkan, proporsi terbesar berada di kelompok generasi Y (24-39 tahun), yakni 43,6 %, diikuti generasi X (40-55 tahun) sebesar 32,6 %. Generasi sandwich juga ditemukan 16,3 % di kalangan generasi Z (kurang dari 24 tahun), yang terkategori sebagai pekerja muda.

Secara status sosial ekonomi, generasi sandwich Indonesia paling banyak ditemukan pada kelas menengah-bawah, yakni 44,8 %, diikuti kelas bawah 36,2 %. Bantuan ekonomi yang diberikan kepada keluarga besar umumnya untuk memenuhi kebutuhan pokok, yakni makan dan minum. Potret generasi sandwich ini, antara lain, ada pada diri Dedi Ardila (28), Senin (5/9), yang sehari-hari bekerja sebagai office boy alih daya di sebuah perusahaan di Jakarta dengan gaji Rp 4,4 juta. Setiap bulan ia mesti menyisihkan Rp 2,5 juta dari gajinya untuk kebutuhan makan sehari-hari enam orang di rumahnya, yakni istri dan anak, kedua mertua, kakak ipar, dan dirinya sendiri. Sisa gaji dia pakai untuk membayar setoran ke perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya, biaya transportasi dari rumah ke kantor, dan kebutuhan lain. Beban sebagai generasi sandwich juga dirasakan Haidi (37), warga Kota Banjarmasin, Kalsel, tukang servis telepon genggam dan laptop. Sebulan, ia memperoleh penghasilan Rp 2,5 juta, untuk membayar sekolah anak, tagihan rekening listrik dan air, serta menopang kehidupan ibunya yang sudah renta.

Perencana keuangan Ike Noorhayati Hamdan mengatakan, idealnya pengeluaran keluarga diatur dengan skema 40 % untuk biaya hidup keluarga, 30 % untuk pengeluaran produktif dan konsumtif, 20 % untuk investasi, 10 % untuk pengeluaran lain-lain, termasuk membantu orangtua dan keluarga besar. ”Namun, skema itu tidak bisa diterapkan untuk orang dengan penghasilan sangat rendah. Apanya yang mau direncanakan, uangnya saja tak ada. Yang bisa dilakukan paling hanya menekan pengeluaran seminim mungkin dan berusaha menaikkan pendapatan, misalnya dari kerja sampingan,” ujarnya. Tantan Hermansah, sosiolog dari Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan, nasib generasi sandwich di Indonesia, terutama yang berpendapatan rendah, amat memprihatinkan. Mereka dipaksa keadaan untuk bekerja keras tanpa pernah mencapaitingkat kesejahteraan yang memadai. Penghasilan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan keluarga besarnya. Mereka tidak punya ruang untuk menabung atau berinvestasi. Bahkan, sebagian dari mereka tak punya dana rekreasi untuk lari sekejap dari kepenatan hidup. (Yoga)

Baru empat tahun memimpin Kabupaten Banyuwangi, tanah kelahirannya di ujung timur Pulau Jawa, Abdullah Azwar Anas dinilai banyak melakukan perubahan dan terobosan. Harian Kompas, 27 Juni 2014, sempat menuliskan artikel dengan judul: ”Daya Baru dari Timur Jawa”. Kini, putra Banyuwangi yang lahir 6 Agustus 1973 itu menjadi Menpan dan RB, menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli lalu karena sakit. Sebelum dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9), salah satu kader PDI-P yang diusulkan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Presiden itu menyempatkan berkantor sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Azwar Anas menjabat kepala LKPP sejak 13 Januari lalu.

Menurut Azwar Anas untuk memenuhi keinginan Presiden menjadikan birokrasi yang melayani, yang terpenting ada pada mindset-nya, yaitu pelayanan publik itu hulu dari semuanya. Kalau pelayanan publik bagus, itu ujungnya ke mana-mana, mulai perekonomian negara terus membaik, kesehatan dan pendidikan oke, dan sebagainya. Sebab, semua dimudahkan dengan birokrasi yang melayani. Kalau semua level birokrasi memahami, ini dahsyat. Salah satu kunci birokrasi melayani ada pada digitalisasi.

Arahan Presiden dinilainya jelas. Birokrasi digital harus terus dikembangkan. Strukturnya harus berbasis digital dan bukan semata-mata memindahkan kerja ke sistem aplikasi. Namun, harus diikuti kultur birokrasinya. Kemudian, kompetensi digitalnya juga harus terus meningkat. Upayanya dengan bekerja  bersama membuat kualitas pelayanan publik makin merata. Satu hal yang ditekankan Presiden juga bagaimana konsep birokrasi melayani bisa optimal, menyukseskan program prioritas, seperti pemulihan ekonomi dan pengentasan warga dari kemiskinan. (Yoga)

Para politisi Eropa sedang menyusun rencana darurat karena pemburukan kondisi perekonomian berlangsung lebih cepat. Namun, tak jelas apakah rencana darurat itu mampu mencegah pemburukan situasi. Pertarungan geopolitik Amerika Serikat-Rusia yang makin menyandera perekonomian Eropa menjadi alasan utama di balik semua itu. Media Bloomberg, Selasa (6/9/2022), menyebutkan, Swedia dan Finlandia telah menciptakan program untuk membantu keuangan perusahaan-perusahaan penyedia jasa publik. Ini bertujuan mencegah kebangkrutan mirip Lehman Brothers di AS pada 2008 yang memunculkan efek domino. Para menteri energi Uni Eropa (UE) mendiskusikan cara menahan kenaikan harga energi, yang berpotensi mendorong aksi protes warga. Langkah lain adalah penghentian perdagangan derivatif, yang dikhawatirkan telah dimanfaatkan spekulan dalam perdagangan komoditas energi untuk mengambil untung di saat situasi tidak kondusif. Hal ini dilakukan karena pukulan terhadap perekonomian zona euro dan mata uang tunggal euro makin berat.

Ada kemandekan perdagangan dengan Rusia, kenaikan harga energi, dan inflasi yang terus meningkat. Kenaikan suku bunga semata untuk meredam inflasi tidak akan bisa menolong perekonomian Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengganggu perdagangan Eropa-Rusia akibat sanksi ekonomi oleh AS dan Uni Eropa ke Rusia. Invasi itu juga kian menaikkan harga energi. Kini potensi penurunan harga energi pun jauh dari bayangan. Rusia telah menghentikan aliran gas ke Eropa hingga waktu yang tidak diketahui. Indikasi kesulitan ekonomi zona euro makin buruk dalam perkiraan Goldman Sachs. Kurs euro akan anjlok ke level 0,97 sen USD per 1 euro. Capital Economics meramalkan kurs euro bisa mencapai 0,9 sen USD per 1 euro. Hanya perdamaian Rusia dengan Ukraina yang bisa mengatasi peliknya perekonomian Eropa. Warga UE sudah menyatakan opini soal perlunya perdamaian Ukraina-Rusia untuk mengatasi masalah. Sayang, opini warga itu tak masuk perhitungan para petinggi UE. Petinggi UE malah berencana menguatkan tekanan pada Rusia dengan mematok harga ekspor minyak dan gas Rusia. (Yoga)

Dengan adanya guncangan ekonomi dunia secara global dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat, pemerintah memutuskan membantu masyarakat dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 di APBN sebanyak tiga kali lipat dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Adapun besarannya dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai 100 USD per barel dengan kurs Rp 14.450 per USD, dan volume penggunaan pertalite diperkirakan 23 juta kiloliter serta solar bersubsidi 15 juta kiloliter. Anggaran subsidi ini digunakan agar masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM dan listrik yang murah dan terjangkau. Nominal APBN yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi sangat besar, tetapi bermanfaat untuk membantu daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

Pemerintah menemukan banyaknya subsidi yang tak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Pertalite bersubsidi Rp 93,5 triliun yang disediakan pemerintah, 86 % dinikmati rumah tangga (RT), dan sisanya 14 % dinikmati dunia usaha. Dari 86 % yang dinikmati RT,ternyata hanya 20 % dinikmati RT miskin, sedangkan 80 % dinikmati RT yang mampu. Berdasarkan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat dengan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun, dimana Rp 12,4 triliun digunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan juga diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berupa bantuan subsidi upah Rp 600.000. Anggaran untuk kelompok pekerja ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan akhir bukanlah hal mudah. Menggunakan APBN, segala daya upaya untuk membantu masyarakat telah dilakukan, mulai dari menaikkan anggaran subsidi hingga pemberian tambahan bansos. Bansos tambahan dari APBN diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menahan jumlah kemiskinan. Namun, ada faktor di luar kendali pemerintah sebagai akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak. Pelaksanaan bansos tambahan harus benar-benar sesuai dengan data yang valid. Presiden bahkan telah turun dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyerahan bansos atas pengalihan subsidi BBM di Papua. Pesannya sangat jelas, pelaksanaan APBN harus dikawal dan diamankan serta tak boleh diselewengkan serupiah pun. APBN akan terus dijaga kesinambungannya agar mampu menjadi instrumen fiskal yang melindungi rakyat secara berkeadilan. (Yoga)

Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto, Rabu (7/9) di Jakarta, mengatakan, perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan terdampak Covid-19 masih menunggu kajian dan survei kondisi debitor dan pasar. Survei dilakukan untuk melihat kondisi sesungguhnya debitor di lapangan. Jumlah debitor yang mendapat restrukturisasi Covid-19 menunjukkan penurunan menjadi 2,94 juta debitor per Juli 2022. (Yoga)

Pembangunan bandara di Kediri, Jatim, resmi disepakati tanpa menggunakan APBN. Bandara dibangun oleh PT Surya Dhoho  Investama, anak usaha PT Gudang Garam Tbk. ”Hal yang luar biasa saat swasta membangun bandara sehingga tidak perlu (dana) APBN,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (7/9), di Jakarta. Investasi pembangunan bandara Rp 10,8 triliun dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2022. (Yoga)

Guna mengimbangi tingkat inflasi yang berpotensi naik di kisaran 6 % pada akhir tahun ini, daya beli pekerja perlu dijaga. Penyesuaian gaji dapat dilakukan lewat kesepakatan internal antara perusahaan dan pekerjanya ataupun melalui intervensi pemerintah lewat kebijakan upah minimum. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad (7/9) berpendapat, untuk menjaga daya beli, konsumsi, dan momentum pemulihan ekonomi, selisih antara tingkat inflasi dan kenaikan gaji atau upah pekerja setidaknya perlu ada di kisaran 2-3 %. Jika kenaikan gaji berada di bawah tingkat inflasi, daya beli masyarakat sudah pasti tergerus. Dengan perkiraan inflasi akhir tahun 7 %, kenaikan upah pekerja setidaknya 10-12 %. ( Yoga)

Harga batubara masih terus memanas, bahkan siap menuju level psikologis baru US$ 500 per metrik ton. Tanda-tanda itu mulai tampak. Untuk kontrak pengiriman Oktober 2022, harga batubara Newcastle di Bursa ICE sempat menyentuh rekor tertinggi di level US$ 465 per ton. Pada penutupan Senin (5/9) lalu, harga batubara di level US$ 439,40 per ton. Dengan level tersebut, harga batubara sudah menanjak 260% dalam setahun terakhir. Ini pula yang membuat emiten batubara berpesta pora menikmati lonjakan harga emas hitam tersebut. Ini tercermin dari kinerja emiten batubara pada semester I 2022. Pendapatan dan laba emiten batubara semakin hot. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai, penguatan harga batubara didorong persoalan disrupsi rantai pasokan di tengah permintaan batubara dari negara Eropa.

Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Peribahasa ini nampaknya tak berlaku antar pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Saat mayoritas pemegang polis dihantui ketidakpastian pengembalian dana akibat pembobolan oleh pemilik Wanaartha Life, segelintir pemegang polis bisa memegang aset bangunan Wanaartha, bahkan siap melelangnya. Adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang tercatat memiliki gedung Wanartha. Ada kisah yang membuat Vale memiliki aset itu. Pengurus dana pensiun emiten dengan kode saham INCO ini menempatkan dana program pensiun karyawannya di saving plan Wanaartha Life senilai Rp 220 miliar sejak Desember 2017. INCO lantas membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan BANI pada 27 Mei 2021 silam, memenangkan INCO. Lagi, putusan BANI itu tidak juga dihiraukan Wanaartha Life. Hingga akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan peringatan (aanmaning) dan mempersilahkan INCO menelusuri dan memilih aset Wanaartha Life untuk kemudian dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).