Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30 %. Pelaku usaha angkutan umum berharap, pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan umum. Di sejumlah daerah, sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga BBM, bahkan, di Kendari, Sultra, sopir angkutan kota menggelar mogok massal pada Senin (5/9). Didin (36), koordinator sopir angkot, menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 % membuat sopir sulit mendapat untung.

Di Sulut, Pemkot Kota Manado tengah mengkaji kenaikan tarif angkutan umum. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar mengundang pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado terkait rencana kenaikan tarif angkutan itu. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa ini atau Rabu (7/9). Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum juga dilakukan Organda DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, kenaikan tarif angkutan kota diperkirakan 12,5-17,5 %. (Yoga)

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr yang didampingi Ibu Negara Louise Araneta-Marcos di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Indonesia serta Filipina sepakat memperkuat kemitraan yang telah terjalin hampir 75 tahun. Kedua negara hendak meningkatkan volume perdagangan secara signifikan. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Marcos Jr atau ”Bongbong” setelah dilantik pada 30 Juni 2022. ”Selamat datang di Indonesia. Suatu kehormatan menerima kunjungan luar negeri yang pertama Yang Mulia,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutan ketika membuka pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (5/9).

Dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan, Presiden Jokowi menyebut Indonesia dan Filipina sepakat membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor serta kerja sama kawasan dalam konteks ASEAN. ”Yang pertama, kita mendorong peningkatan volume perdagangan secara signifikan,” ujar Presiden Jokowi. Dibandingkan dengan tahun lalu, perdagangan Indonesia-Filipina naik hampir 50 %. Indonesia khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa dan rumput laut.

”Saya mengajak Filipina terus mengembangkan potensi perdagangan dan konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal ro-ro (roll on roll off) Bitung-Davao dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao,” ujarnya. Para pemimpin menyepakati peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Beberapa BUMN Indonesia ikut dalam program pembangunan di Filipina. Program itu antara lain pengadaan dua kapal landing platform dock oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta api di Manila oleh PT LEN. Jokowi juga mengharapkan Filipina merealisasikan pembelian pesawat NC-212i dari PT Dirgantara Indonesia. (Yoga)

”Cintailah produk-produk Indonesia”. Presiden Jokowi pun berkali-kali mengungkapkan kemarahannya soal penggunaan uang negara untuk belanja barang dan jasa produk-produk impor. Ia tidak ingin APBN serta APBD dihamburkan untuk pembelian produk impor. Pada 25 Maret 2022, saat pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Presiden meminta anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk produk lokal.

Lima hari berselang, Presiden menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres yang diterbitkan 30 Maret 2022 itu merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/lembaga dan pemda diminta mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400 miliar untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Akan ada insentif bagi pemda yang telah memenuhi ketentuan kewajiban tersebut. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kewajiban untuk belanja produk dalam negeri juga diatur dalam Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan aturan itu, pemerintah wajib membelanjakan  minimal 40 % APBN dan APBD untuk membeli produk lokal. (Yoga)

Aksi korporasi, berupa merger dan akuisisi (M&A) di Indonesia masih terus unjuk, naik terus hingga kuartal ketiga tahun ini. Merujuk data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jumlah notifikasi merger dan akuisisi di Tanah Air bahkan hampir melampaui notifikasi sepanjang tahun 2021. "Sampai hari ini (kemarin) ada 215 notifikasi, sepanjang tahun lalu sebanyak 233 notifikasi," ujar Direktur Merger dan Akuisisi KPPU, Aru Armando kepada KONTAN, Senin (5/9). Salah satu akuisisi yang menyita perhatian sebagian pelaku pasar adalah langkah PT ABM Investama Tbk (ABMM) mengambil alih 30% saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS). ABM Investama menargetkan akuisisi 30% saham GEMS tuntas pekan depan. "Target kami, minggu depan selesaikan seluruhnya," ujar Direktur ABMM, Adrian Erlangga kepada KONTAN, Senin (5/9).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa sekaligus menyulut laju inflasi. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat. Efeknya, jumlah penduduk miskin melonjak. Pemerintah kemarin (4/9), mengerek harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar sebesar 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut kebijakan ini akan menambah inflasi tahun ini hingga sebesar 1,9%. Di sisi lain, sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Nilai tambahan anggaran bansos ini sebesar Rp 24,17 triliun. Perinciannya; Pertama, sebesar Rp 12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 juta keluarga; Kedua, Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan; Ketiga, sebesar Rp 2,17 triliun dari alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil ke daerah dialokasikan untuk subsidi transportasi termasuk bantuan buat pengemudi ojek online. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara BLT yang diberikan kepada 20,65 juta rumah tangga atau setara dengan 30% dari penduduk yang hidup di garis kemiskinan atau rawan miskin. Di sisi lain, saat ini, ada sekitar 6,5 juta rumah tangga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berarti penerima BLT sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta rumah tangga miskin," ujar Suahasil, Senin (5/9).

Pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kalangan perbankan dan multifinance ancang-ancang menyiapkan mitigasi. Sebab, kenaikan harga pangan dan energi yang berisiko menekan daya beli masyarakat diperkirakan bakal menjalar ke rasio kredit bermasalah. Demikian pula dengan permintaan kredit yang berisiko tertekan karena sebagian pelaku usaha mengerem produksi. Perihal situasi tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan perseroan masih mempelajari dampak kenaikan BBM pada usaha nasabah bank yang secara tidak langsung bisa berdampak terhadap bank. Kenaikan BBM, katanya, berimbas negatif untuk semua bidang usaha. Akan tetapi, ada beberapa bidang usaha yang terkena dampak yang lebih besar yaitu sektor usaha yang punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya. Optimisme diusung PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Direktur Utama BJBR Yuddy Renaldi mengatakan bahwa perseroan tetap percaya diri mampu menggenjot penyaluran kredit. Dia optimistis permintaan kredit BJBR tetap tumbuh di kisaran 8%—11% sampai akhir 2022, khususnya pada kredit-kredit bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Adapun, Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) Herwidayatmo menuturkan masih terlalu dini untuk menilai dampak dari kenaikan BBM terhadap bisnis bank, termasuk nonperforming loan (NPL) perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memperkuat komitmen dalam mendukung kinerja diaspora sekaligus memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia di kancah internasional. Salah satunya diwujudkan emiten perbankan berkode saham BBNI ini dengan mendorong kinerja salah satu diaspora binaannya, yakni Restoran Padang Lapek di Kota Den Haag, Belanda, melalui Diaspora Loan. Penyerahan Diaspora Loan ini dilakukan secara simbolis oleh General Manager BNI London, Roekma Hariadji kepada pemilik Restoran Padang Lapek, Uni Suprapti Tanjung di Den Haag, Belanda, Kamis (1/9). Penyerahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas. Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga dengan kinerja Restoran Padang kelolaan diaspora Indonesia tersebut. Setidaknya, ada sekitar lebih dari 1.600 restoran, warung, toko yang menjual masakan Indonesia. Mereka sangat beragam, baik yang asli Indonesia dan dikelola oleh warga Indonesia, maupun orang-orang keturunan Indonesia-Belanda, China dan Suriname. “Saya harap Diaspora Loan dari BNI ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk ekspansi kinerja sekaligus mendorong citra masakan khas Indonesia di Belanda,” tuturnya.

Penyampaian APBN 2023 memberikan warna yang sedikit berbeda dengan adanya strategi pemerintah untuk mendorong transformasi struktural melalui penghiliran industri, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta peningkatan peran ekonomi digital. Beberapa strategi tersebut memang merupakan isu jangka panjang, yang berarti strategi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Secara definisi, ekonomi hijau merupakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi yang rendah karbon dan inklusif. Sayangnya, dua aspek ekonomi hijau ini belum tercermin dalam perekonomian Indonesia. Terkait dengan ekonomi rendah karbon, Indonesia masih merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon yang cukup besar di dunia. Walaupun memiliki tantangan untuk mewujudkan perekonomian hijau terkait emisi karbon yang relatif tinggi dan kesenjangan pendapatan yang makin lebar antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya, Indonesia memiliki beberapa potensi untuk mendukung transformasi menuju perekonomian hijau, seperti komitmen untuk mengurangi emisi karbon, penyerapan emisi karbon oleh hutan tropis, pengembangan industri hijau, dan peluang pembiayaan hijau. Komitmen untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement. Berdasarkan NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dari skenario business as usual pada 2030.

Penyesuaian tarif ojek online ditentukan setelah dua kali mengalami penundaan. Kementerian Perhubungan menjanjikan pekan ini mengumumkan tarif baru yang telah disesuaikan dengan komponen kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi sudah dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan terkait. Bahan bakar menjadi komponen cukup besar pada layanan transportasi yakni berkisar 11%—40% sehingga berbagai penyesuaian harus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari penyesuaian dampak kenaikan harga BBM terhadap angka inflasi. Salah satu penyesuaiannya adalah tarif ojek online (ojol) yang sempat tertunda selama dua kali yang seharusnya. Awalnya tarif ojol diumumkan pada 4 Agustus kemudian ditunda 29 Agustus yang kembali ditunda. Budi Karya menegaskan bahwa pengumuman tarif ojol pekan ini sudah dilakukan kajian komponen bahan bakar. “Untuk penyesuaian tarif ojek online akan kami umumkan dalam 2 hari ke depan dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM,” ujar Menhub dalam siaran pers, Senin (5/9). Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai potongan biaya aplikasi 20% yang tertuang dalam tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 564/2022 yang sebelumnya ditunda dua kali.