Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite masih dibutuhkan agar realisasi penyalurannya tidak terlampau jauh melewati kuota yang telah ditetapkan pada tahun ini. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus segera diambil pemerintah untuk memastikan kuota tahun ini tidak jebol terlampau jauh. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite merupakan kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menjamin subsidi komoditas tersebut bisa tepat sasaran. “Ini adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, selain dengan penyesuaian harga,” katanya, Minggu (4/8). Untuk diketahui, pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali menyampaikan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Perpres No. 191/2014. Setidaknya ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah, yakni pembatasan berdasarkan spesifikasi mesin kendaraan bermotor, pengaturan konsumsi berdasarkan jenis kendaraan bermotor, dan subsidi diberikan secara langsung melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk penyejuk ruangan (air conditioning/AC), baik untuk rumah tangga maupun komersial. Menurutnya, Daikin sebagai pemimpin pasar AC di Indonesia telah mengambil langkah tepat dengan menyiapkan fasilitas produksinya di Indonesia. “Sebuah langkah yang sangat tepat bagi Daikin, yang notabene merupakan market leader AC di Indonesia untuk berinvestasi di dalam negeri. Saya mendorong agar brand besar lainnya dapat mengikuti gerakan Daikin memiliki fasilitas produksi di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor,” katanya, dikutip Minggu (4/8). Terlebih, katanya, sektor manufaktur Indonesia makin bergeliat seiring dengan komitmen dalam merealisasikan investasi, meningkatkan kapasitas, dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kinerja positif tersebut juga tercermin dari realisasi penanaman modal sektor industri yang mencapai Rp230,8 triliun, atau sekitar 39,5% dari total nilai investasi yang menembus Rp584,6 triliun pada semester I/2022. “Manufaktur nilai investasinya meningkat dari Rp167,1 triliun pada semester I/2021 menjadi Rp230,8 triliun di semester I/2022, atau naik 38%,” ucapnya.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. meminta keringanan bea masuk pajak dan impor dalam mendatangkan komponen pesawat agar bisa turut menurunkan tarif tiket pesawat. Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. (GMFI) Andi Fahrurrozi mengatakan GMFI berupaya meningkatkan efektivitas perawatan pesawat sehingga dapat berdampak positif terhadap beban operasional maskapai. Menurutnya, salah satu yang sudah dilakukan adalah berkomunikasi dengan asosiasi Maintenance Repair Overhaul (MRO) untuk memulai workshop dan diskusi intens dengan Kementerian Perindustrian. Pembahasan difokuskan mengenai upaya pengurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk material dan komponen pesawat.

Menparekraf Sandiaga Uno, yang pagi itu berjalan kaki santai dalam acara City Leaders Community  Kompas Collaboration Forum (KCF) yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), membeli jamu junir asem dagangan Tuminah, asal Tawangsari, Sukoharjo, yang berjualan di kompleks Kebun Raya Bogor sejak 45 tahun silam, dari pukul 06.00. Pukul 11.00, jamu biasanya baru habis. Namun, Sabtu pagi itu pukul 07.50, dagangannya sudah hampir habis diborong  rombongan wali kota, Sandiaga, dan Anas. Selama berjualan di sana, Tuminah sering berjumpa pejabat, termasuk Presiden Jokowi. ”Pak Jokowi itu senangnya jamu pahitan, temulawak, tetapi yang masih murni. Itu bagus buat lambung,” ucapnya. ”Kalau Pak Wali (Bima Arya) sering mampir kalau olahraga ke sini. Kalau Pak Menteri baru pertama kali sepertinya. Semoga bapak dan ibu tadi sehat-sehat setelah minum jamu saya. Ini yang paling laku beras kencur dan kunir asem,” ujar Tuminah.

Kedatangan para pejabat itu disertai harapan oleh Tuminah agar minuman lokal dan pelaku jamu gendong bisa bertahan. Persis seperti tema diskusi KCF-Apeksi, Sabtu, ”Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi”, Tuminah berharap pelaku usaha kecil seperti dirinya dan pelaku usaha lainnya diperhatikan. Jamu hanya satu dari ribuan jenis produk lokal buatan anak negeri. Di tangan pedagang jamu gendong seperti Tuminah, jamu hadir dalam bentuknya yang paling sederhana, yakni dijajakan dengan jalan kaki atau mangkal di satu tempat. Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia Bernard T Wijaya mengatakan, sama seperti produk lokal lainnya, jamu memerlukan pengembangan. Tidak cukup diakui sebagai warisan budaya, jamu harus dikemas dengan cara kekinian dan dipasarkan dengan mengikuti perkembangan teknologi. (Yoga)

Seiring kenaikan harga BBM, pelaku usaha menaikkan pula harga jual barang dan jasa. Dampaknya, ekspansi usaha bakal tertahan akibat penurunan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Minggu (4/9) mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya bakal melambatkan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menekan permintaan dan penjualan di berbagai sektor. ”Meski pemerintah sudah mencoba meredam efek negatifnya dengan berbagai subsidi pendapatan ke masyarakat,” katanya.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga jual barang dan jasa di pasaran tidak terhindarkan karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kenaikan biaya produksi yang didorong kenaikan harga BBM. Terutama UMKM/IKM yang menggunakan BBM bersubsidi. Pelaku usaha akan menghitung dampak kenaikan harga BBM. Beban biaya operasional atau produksi yang meningkat akan ditransmisikan dalam bentuk harga jual barang serta jasa yang lebih tinggi, bergantung besaran komponen penggunaan BBM dalam proses produksi atau operasional usaha terkait. Ia menjamin, pelaku usaha menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tidak berlebihan hingga melampaui kemampuan masyarakat dan berbalik merugikan dunia usaha dengan menekan margin keuntungan. (Yoga)

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membelanjakan minimal 40 % dana APBN dan APBD untuk membeli produk lokal hasil usaha mikro dan kecil atau UMK serta koperasi akan berdampak besar pada perekonomian publik. Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi berisi perencanaan, pengalokasian, dan perealisasian minimal 40 % nilai anggaran barang/jasa untuk memakai produk UMK dan koperasi dari hasil produksi domestik. Selain itu, inpres itu juga mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD minimal Rp 400 triliun untuk produksi domestik dengan prioritas hasil UMK dan koperasi. Pemerintah juga mendorong UMK lebih banyak masuk ke pasar daring dan katalog lokal sembari menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk lokal.

Keberhasilan mengungkit pelaku usaha agar naik kelas sembari menarik kalangan yang mulai tertarik untuk segera merealisasikan usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi lebih besar, yaitu nasional. Pemerintah pun mendorong katalogisasi produk lokal dan mendorong pelaku UMK dan koperasi memasarkan produknya ke pasar daring. Tahun depan, pemerintah menargetkan sejuta produk UMK dan koperasi masuk ke daftar produk dalam katalog elektronik lokal (e-katalog). Sejumlah birokrasi perizinan usaha dan persyaratan masuk katalog juga telah dipangkas. Dalam waktu singkat, terjadi peningkatan pesat dalam katalogisasi produk lokal, dari 123 pemda yang menayangkan produk dalam katalog lokalnya pada Juni 2022 menjadi 514 (dari 542 pemda) yang melakukannya hingga 31 Agustus 2022 dan 41 % pemda telah bertransaksi, seperti dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam acara Kompas Collaboration Forum bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9). (Yoga)

Pertumbuhan PDB triwulan II-2021 sebesar 3,51 % (year-on-year/yoy) dan meningkat menjadi 5,02 % triwulan IV-2021. Kemudian, triwulan I-2022 sebesar 5,01 % dan triwulan II-2022 mencapai 5,44 %. Kinerja ekonomi nasional memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dalam kurun waktu setahun terakhir sehingga Indonesia bisa dikatakan mampu melewati berbagai ujian berat semenjak munculnya pandemi Covid-19 pada 2020. Kondisi ekonomi global yang pasang surut dan memperlihatkan ketidakpastian akibat berbagai faktor ternyata tak jadi penghalang lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena keberhasilan meracik bauran kebijakan ekonomi makro dan moneter, yang memenuhi aspek 3T: tepat waktu, tepat kebijakan, dan tepat sasaran.

Di belahan lain dunia, mulai muncul kembali risiko resesi. AS sebagai ekonomi terbesar mengalami  kontraksi di triwulan I dan II-2022, masing-masing minus 1,6 % dan minus 0,9 %. Bagi Indonesia, dunia yang saat ini sedang mengalami risiko stagflasi karena laju inflasi yang sangat tinggi dibarengi tren pertumbuhan ekonomi yang terus menurun bisa memicu pelemahan ekspor dan menghambat investasi. Inflasi yang terus melaju cepat perlu terus dimonitor dan tak bisa dianggap enteng karena dampaknya sangat dahsyat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Meningkatnya harga barang tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah dapat menyiapkan berbagai rencana bauran kebijakan mulai dari sekarang, yang memenuhi aspek 3T: tepat kebijakan, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan itu nantinya dapat langsung dieksekusi apabila situasi yang diskenariokan benar-benar terjadi. (Yoga)

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar, selain juga pertamax, per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Pengumuman kenaikan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, didampingi sejumlah menteri, di Istana Negara, Sabtu (3/9). Disebutkan, langkah menaikkan harga BBM adalah keputusan yang terpaksa harus diambil dalam situasi sulit. Harga per liter pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Selain mengantisipasi dampak ke inflasi yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah intervensi dalam bentuk berbagai bantalan sosial dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan.

Kenaikan harga BBM langkah tepat yang perlu didukung semua pihak. Semakin ditunda, akan kian memberatkan APBN dan tidak sehat bagi perekonomian. Selama ini, subsidi telah salah sasaran, karena 80-95 % justru dinikmati kelompok mampu, sehingga perlu dikoreksi demi keadilan dan keberlanjutan pembangunan masa depan. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM ini sekaligus harus menjadi momentum pembenahan harga dan penyaluran BBM bersubsidi agar tak terus salah sasaran. (Yoga)

Petani masih tertekan dengan kelangkaan pupuk subsidi serta melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Apabila tak diantisipasi, akan ada risiko penurunan produksi mengingat petani, terutama padi, sangat bergantung pada pupuk sintetis atau kimia. Pembenahan sistem penyaluran pupuk bersubsidi pun diperlukan, dengan perencanaan yang kuat dan pengawasan yang optimal sehingga tepat sasaran. Pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, Minggu (4/9) mengatakan, harga pupuk nonsubsidi melonjak salah satunya dari peningkatan harga gas. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia, yakni konflik Rusia dan Ukraina. ”Dengan harga pupuk nonsubsidi yang melonjak, petani akan berupaya semaksimal mungkin mencari pupuk subsidi. Ada risiko kebocoran yang semakin besar meski pemerintah sudah mengaturnya (supaya tepat sasaran). Namun, dengan adanya gap, pupuk subsidi akan lebih banyak dicari,” tutur Makky.

Di samping itu, petani juga berpotensi terdampak kenaikan harga BBM karena terkait alat mesin pertanian. Petani tidak mungkin membeli BBM di SPBU dengan membawa traktor langsung, sehingga akan membeli eceran, yang harganya lebih mahal di- bandingkan harga resmi. Apabila situasi terus berlanjut, dengan semakin terbatasnya daya beli petani, ketahanan pangan dapat terancam. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menyebutkan, dengan situasi saat ini, jika tak segera diatasi, akan ada risiko cukup serius. ”Bagaimanapun, para petani kita, terutama padi, sudah sangat bergantung pada pupuk kimia. Dengan tren kenaikan harga pangan global, jika produksi tak diperkuat, akan ada kerawanan pangan,” ucapnya. (Yoga)

Tingginya harga telur ayam belakangan ini tak serta-merta dirasakan para peternak. Mereka masih terimbas pengurangan populasi ayam akibat cekikan pandemi Covid-19 sehingga tak bisa menikmati kenaikan harga telur karena isi kandang lebih sedikit dari biasanya. Beban bertambah berat dengan menjulangnya harga pakan. Kondisi ini benar-benar membuat peternak telur babak belur. Pitoyo (45),i menatap kandang ayamnya yang kosong. ”Biarpun kosong, harus selalu dicek. Takutnya ada yang rusak.ni sambil berharap-harap kapan bisa diisi kembali, ”kata Pitoyo, Kamis (1/9). Pitoyo adalah mandor peternakan ayam petelur Fahreza Farm di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jateng. Itu hanya salah satu kandang kosong Fahreza Farm. Masih ada empat kandang kosong lainnya. Kini, tinggal lima kandang yang masih berisi ayam petelur. Bahkan, sejumlah pekerja pun harus diberhentikan.

Akibat pengosongan kandang, ungkap Pitoyo, produksi telur mereka anjlok 50 % dari 3 ton per hari jadi 1,5 ton per hari. “Dampak pandemi Covid-19 tahun lalu, permintaannya sangat sedikit. Harga telur jadi sangat anjlok,” tuturnya. Fahreza Farm rugi Rp 120 juta per bulan. Regenerasi isi kandang 4.000 ayam siap telur (pulet) dengan biaya Rp 150 juta, yang lazimnya berjalan setiap bulan, tersendat. Kini, harga pulet pun naik drastis dari Rp 50.000 per ekor jadi Rp 100.000 per ekor. ”Mau tidak mau ayam yang sudah tidak produktif dijual. Itu buat menutup kekurangan. Pengurangan isi kandang pula yang membuat harga telur ayam di tingkat peternak pada Agustus 2022 mencapai Rp 26.000-Rp 27.000 per kg dan sempat menyentuh Rp 29.000-Rp 30.000 per kg.

Tukinu (60), peternak ayam petelur di Kecamatan Mojosongo, merasakan hal yang sama. Ia mengaku tak bisa sepenuhnya merasakan keuntungan dari tingginya harga telur ayam belakangan ini. Pasalnya, kerugian telah dialaminya sepanjang tahun lalu. Namun, ia merasa beruntung masih bisa mempertahankan kandangnya. Ia sempat mengalami harga jual telur dari peternak senilai Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Padahal, harga pokok produksi  telur dari kandangnya sekitar Rp 21.000 per kg. Artinya, ia menombok Rp 5.000-Rp 6.000 per kg setiap hari sehingga merugi Rp 300 juta. ”Harga membaik ini baru berlangsung lebih kurang dua bulan. Sebelumnya, kami ibarat hidup segan mati tak mau. Kalau memang harga mau diturunkan, paling tidak selisihnya jangan terlalu jauh dari biaya produksi kami,” ujarnya. (Yoga)