OJK mendorong 37 bank kecil untuk segera memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp 3 triliun paling lambat akhir 2022 sesuai Peraturan OJK. Bank-bank mini tersebut bisa melakukan konsolidasi dengan cara merger, disuntik modal tambahan dari investor baru, menambah modal inti dengan rights issue, atau bergabung dalam kelompok usaha bank. Apabila bank-bank itu tidak bisa memenuhi persyaratan modal inti minimum hingga tenggat yang ditentukan, OJK dapat memberikan sanksi dengan menurunkan status mereka menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam rapat kerja OJK dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (8/9), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, sesuai Peraturan OJK (POJK) No 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, pihaknya terus mendorong bank-bank yang belum memenuhi syarat untuk memenuhi permodalan inti minimum sebesar Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan, sampai Juli 2022, terdapat 37 bank yang modal intinya masih di bawah Rp 3 triliun. Diamana 24 bank adalah bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD). Jumlah tersebut setara 34,5 % atau lebih dari sepertiga dari total bank yang ada di Indonesia, yakni 107 bank. Dian menjelaskan, apabila hingga akhir tahun ini 37 bank itu belum juga memenuhi permodalan inti minimal Rp 3 triliun, pihaknya akan membuka opsi meminta perbankan itu mengubah model usahanya atau turun kasta menjadi BPR. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menjelaskan, aturan modal inti minimum bagi perbankan ini sejatinya punya semangat untuk mengonsolidasi industri perbankan agar semakin kuat. Terdapat ketimpangan skala bisnis dan kapasitas permodalan antara bank besar dan kecil, bank-bank papan atas memiliki aset dan dana kelolaan hingga ribuan triliun rupiah, sementara bank-bank papan bawah ada yang hanya memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun dengan dana kelolaan di kisaran miliaran rupiah saja. (Yoga)

Empat BUMN akan mendapatkan penyertaan modal negara senilai total Rp 41,31 triliun pada 2023. Alokasi dana itu dinilai belum cukup sehingga Kementerian BUMN mengajukan tambahan sebesar Rp 13,58 triliun. Keempat BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) itu adalah PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Defend ID, dan Air Nav Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/9) mengatakan, sebelumnya Kementerian BUMN mengajukan PMN untuk Tahun Anggaran 2023 bagi 10 perusahaan negara senilai total Rp 67,82 triliun. Dari jumlah itu, Kemenkeu menyetujuiRp 41,31 triliun bagi empat BUMN saja. ”Kami tengah berupaya mendapatkan tambahan PMN lagi sebesar Rp 13,58 triliun, yang berasal dari pengajuan PMN kembali Rp 7,88 triliun dan pemanfaatan cadangan investasi pemerintah Rp 5,7 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja di Komisi VI DPR secara hibrida di Jakarta.

Dana tambahan senilai Rp 13,58 triliun itu akan diberikan kepada enam BUMN, yaitu HK sebesar Rp 1,66 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Rp 1,4 triliun, Indonesia Financial Group  (IFG) Rp 6 triliun, ID Food Rp 520 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe Rp 3 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1 triliun. Erick menjelaskan, IFG membutuhkan PMN untuk memberikan jaminan atas kredit usaha rakyat (KUR) bagi Jamkrindo dan Askrindo. Dana tersebut bukan untuk Jiwasraya. ID Food juga membutuhkan PMN untuk memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan program bagi petani dan nelayan. Adapun InJourney memerlukan dana itu untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori serta pemenuhan ekuitas di KEK Sanur. (Yoga)

Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan meningkat. Siaran pers Bank Indonesia, Kamis (8/9), menyebutkan, hal itu tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Agustus 2022 sebesar 124,7, lebih tinggi dibandingkan 123,2 pada Juli 2022, serta secara konsisten berada di zona optimistis. (Yoga)

Merespons kenaikan harga BBM per 3 September lalu, Dishub DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum, yang berlaku untuk angkutan umum yang belum bergabung dengan program Jaklingko atau mikrolet reguler. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (8/9), menyebut sudah menerima rekomendasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk menaikkan tarif angkutan umum atau angkot Rp 1.000. Dengan demikian, tarif naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000. Usulan kenaikan tarif angkutan umum ini dibahas dalam rapat, 7 September. Adapun angkutan umum yang sudah tergabung dalam program Jaklingko, seperti Transjakarta, tarifnya tetap. ”Tarifnya tetap Rp 3.500,” kata Syafrin. (Yoga)

Emiten kini tidak bisa sembarangan lagi menggelar aksi korporasi pemecahan nilai saham (stock split) atau penggabungan saham (reverse stock). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan yang memperketat tatacara pelaksanaan aksi korporasi tersebut lewat Peraturan OJK (POJK) No 15/POJK.04/2022. Berlaku 22 Agustus lalu, ini kali pertama dua aksi korporasi tersebut diatur khusus. Salah satu poin penting dalam aturan OJK terbaru ini adalah, emiten yang hendak menggelar stock split atau reverse stock harus mendapat persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kukuh dengan kebijakan mendorong bank-bank kecil berkonsolidasi demi memenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun sampai dengan akhir tahun 2022. Ini sesuai Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam aturan tersebut, salah satu opsi yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun dapat membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). "OJK meminta komitmen pemegang saham bank menambah modal serta mendorong aksi korporasi yang dibutuhkan dalam konsolidasi perbankan," tegas Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Selasa (6/9).

Pemerintah dan DPR sepakat menyedot dividen laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih besar tahun depan untuk menopang penerimaan negara. Kesepakatan ini tercapai pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah, Rabu (7/9), di Jakarta. Target setoran dividen untuk APBN tahun depan sebesar Rp 49,1 triliun naik Rp 5 triliun atau 11,3% dari rencana awal Rp 44,1 triliun. Target 2023 ini naik 22% jika dibanding dengan outlook dividen BUMN tahun ini yang sebesar Rp 40,4 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan, penambahan target setoran dividen karena pemerintah dan DPR melihat kondisi perekonomian Indonesia tahun ini mulai pulih.

Pemerintah terus berupaya meredam inflasi supaya tidak bergerak liar. Apalagi belum lama ini, pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menurut perhitungan pemerintah bisa menambah inflasi sebesar 1,8% sehingga menembus 6%. Sebagai upaya meredam inflasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah daerah untuk menanggung biaya distribusi bahan pangan dari masing-masing daerah. Ia nilai biaya untuk menanggung biaya logistik bahan pangan masih terjangkau pemerintah daerah.

PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu (7/9). Emiten tambang batubara ini sukses mengantongi dana IPO Rp 125 miliar. Usai mendapatkan dana IPO, COAL bersiap memacu bisnisnya. COAL menargetkan volume produksi dan penjualan bisa mencapai 800.000 ton sampai dengan 900.000 ton batubara tahun ini. Donny Janson Manua, Direktur Utama COAL, mengatakan, target ini lebih tinggi sekitar tiga kali lipat dari realisasi produksi batubara tahun lalu, sekitar 260.000 ton. Pertumbuhan produksi tahun ini akan didorong oleh kesiapan sejumlah unit alat tambang. Dari sisi kinerja, COAL menargetkan laba bersih tumbuh tiga kali lipat tahun ini. Sebagai perbandingan, tahun lalu COAL mengantongi laba bersih Rp 27 miliar. 

Semakin menipisnya cadangan sumber energi bumi, menarik minat banyak korporasi masuk ke bisnis energi baru terbarukan (EBT). Terbaru, PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) siap membangun proyek EBT di Filipina senilai US$ 100 juta. Presiden Direktur KEEN Henry Maknawi mengatakan, melalui bisnis EBT, perseroan terus mencari peluang untuk memperluas ekspansi. "Kerjasama ini membuka pintu bagi KEEN untuk ekspansi ke Asia Tenggara," kata Henry. Bukan cuma KEEN, emiten non EBT pun kepincut melakukan diversifikasi ke bisnis ini. Contohnya PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Demi menggarap bisnis EBT, PTBA menggandeng PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di jalan tol Jasa Marga Group. PT United Tractors Tbk pun sama. Melalui PT Energia Prima Nusantara (EPN), emiten bersandi UNTR ini menambah kepemilikan saham di PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), operator Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTM).