Kebijakan upah minimum tahun depan harus disesuaikan dengan tren peningkatan inflasi akibat naiknya harga BBM. Program bantuan subsidi upah tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi. Diperlukan perbaikan kondisi upah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi lebih tinggi. Menurut proyeksi Kemenkeu, inflasi akhir tahun ini bisa mencapai 6,6-6,8 %, naik 1,9 % dari inflasi tahunan per Agustus 2022 sebesar 4,69 %. Proyeksi itu jauh melampaui target inflasi 3 plus minus 1 %.

Di tengah kenaikan inflasi yang tinggi itu, upah buruh cenderung stagnan. Selama dua tahun pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021, upah minimum tidak dinaikkan karena kondisi dunia usaha yang sedang terdampak pandemi. Sementara itu, pada 2022, rata-rata nasional kenaikan upah minimum hanya 1,09 %, jauh di bawah tren kenaikan inflasi. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan, tanpa ada perbaikan kondisi upah, ditambah kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, daya beli pekerja dapat tergerus hingga 30 %. Hal itu tidak hanya bisa menekan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, (Yoga)

PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan produsen pesawat Airbus direncanakan meneken kerja sama guna mendukung pengembangan ekosistem industry kedirgantaraan nasional. Penandatanganan nota kesepahaman akan digelar di sela-sela penyelenggaraan Development Ministerial Meeting 2022 pada rangkaian Presidensi G20 Indonesia di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu-Kamis (7-8/9). Selain kerja sama itu, PT DI menjajaki peluang lebih besar di pasar global dengan pesawat dan komponen  pesawat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pesawat penumpang N219 Nurtanio. Pesawat berkapasitas 19 penumpang itu ditawarkan dengan harga 6,7 juta-6,8 juta USD atau Rp 100 miliar per unit.

CEO PT DI Gita Amperiawan mengatakan, rangkaian Presidensi G20 menjadi momentum untuk  menunjukkan perkembangan industri pesawat terbang Indonesia ke dunia internasional. Pihaknya dan Airbus telah menyepakati kerja sama strategis, yakni tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga menempatkan PT DI sebagai pelaku industri pesawat terbang yang lebih signifikan melalui kesepakatan bisnis di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan (MRO), serta peningkatan bisnis struktur pesawat dan komponen pesawat. (Yoga)

Walau belum secara resmi diterapkan di semua wilayah, Pertamina Regional Sulawesi terus mendorong pengguna BBM bersubsidi mendaftarkan kendaraannya melalui situs internet atau aplikasi MyPertamina. Sejak disosialisasikan awal Juli lalu, hingga kini tercatat 83.455 kendaraan yang telah terdaftar. Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali di Makassar, Selasa (6/9) mengatakan, sosialisasi terus dilakukan bertahap. Harapannya, warga tak lagi kaget saat aturan ini diterapkan nantinya.

Sejak 1 September 2022, pembelian pertalite dan biosolar, yang merupakan BBM bersubsidi yang dijual Pertamina, telah menerapkan pindai kode respons cepat (QR Code). ”Untuk yang belum memiliki QR Code masih dapat mengisi BBM bersubsidi seperti biasanya, tetapi dicatat nomor polisi kendaraannya,” ujar Mursali. Sejauh ini, walau bayak warga yang mengetahui soal pendaftaran kendaraan, sebagian masih belum mendaftar karena belum mengetahui caranya. ”Saya sudah dengar juga untuk beli BBM bersubsidi nanti harus mendaftar lewat aplikasi MyPertamina atau lewat web. Tetapi, belum saya daftarkan karena masih bingung,” kata M Riswan (40), pengemudi taksi daring dan pemilik mobil 1.000 cc. (Yoga)

Arab Saudi dan para produsen minyak ”menantang” Amerika Serikat dan enam sekutunya di G7,  berbentuk pemangkasan produksi setelah G7 berencana membatasi harga minyak Rusia. China juga menentang rencana pembatasan harga itu. Saudi Press Agency dan Arab News, Senin (5/9) malam waktu Riyadh atau Selasa dini hari WIB, melansir, produksi minyak pada Oktober 2022 akan dipangkas 100.000 barel per hari. Pemangkasan setara kenaikan yang ditawarkan OPEC+ awal Agustus 2022. Pengumuman OPEC+ diungkap tidak sampai sepekan setelah G7 memastikan akan membatasi harga minyak Rusia. Rusia menjadi mitra utama OPEC, organisasi negara produsen minyak, meski belum menjadi anggota. Rusia bisa mendapat posisi itu karena memasok 10 % kebutuhan minyak global. Lantaran kapasitas produksinya, Rusia selalu diajak OPEC membahas perkembangan pasar minyak global.

Menteri Energi Arab Saudi Abdulaziz bin Salman diketahui sebagai orang pertama yang mendorong pemangkasan produksi. Menurut dia, pasar minyak sudah gila dan tidak sesuai kenyataan. Uni Emirat Arab dan Sudan mendukung keinginan Arab Saudi memangkas produksi minyak. Jubir Kemenlu China Mao Ning mengatakan, Beijing menentang keputusan G7. ”Minyak penting untuk memastikan keamanan energi global. Kami berharap negara-negara memberikan upaya yang membangun, bukan malah melakukan hal sebaliknya,” katanya. Peneliti pada Bruegel Institute, Georg Zachmann, telah memperingatkan potensi sikap OPEC+ atas keputusan G7. OPEC tidak pernah suka pembatasan harga. Sejak dulu, produksi cenderung dikurangi saat harga terpangkas. (Yoga)

Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30 %. Pelaku usaha angkutan umum berharap, pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan umum. Di sejumlah daerah, sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga BBM, bahkan, di Kendari, Sultra, sopir angkutan kota menggelar mogok massal pada Senin (5/9). Didin (36), koordinator sopir angkot, menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 % membuat sopir sulit mendapat untung.

Di Sulut, Pemkot Kota Manado tengah mengkaji kenaikan tarif angkutan umum. Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar mengundang pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado terkait rencana kenaikan tarif angkutan itu. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa ini atau Rabu (7/9). Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum juga dilakukan Organda DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, kenaikan tarif angkutan kota diperkirakan 12,5-17,5 %. (Yoga)

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr yang didampingi Ibu Negara Louise Araneta-Marcos di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Indonesia serta Filipina sepakat memperkuat kemitraan yang telah terjalin hampir 75 tahun. Kedua negara hendak meningkatkan volume perdagangan secara signifikan. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Marcos Jr atau ”Bongbong” setelah dilantik pada 30 Juni 2022. ”Selamat datang di Indonesia. Suatu kehormatan menerima kunjungan luar negeri yang pertama Yang Mulia,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutan ketika membuka pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (5/9).

Dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan, Presiden Jokowi menyebut Indonesia dan Filipina sepakat membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor serta kerja sama kawasan dalam konteks ASEAN. ”Yang pertama, kita mendorong peningkatan volume perdagangan secara signifikan,” ujar Presiden Jokowi. Dibandingkan dengan tahun lalu, perdagangan Indonesia-Filipina naik hampir 50 %. Indonesia khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa dan rumput laut.

”Saya mengajak Filipina terus mengembangkan potensi perdagangan dan konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal ro-ro (roll on roll off) Bitung-Davao dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao,” ujarnya. Para pemimpin menyepakati peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Beberapa BUMN Indonesia ikut dalam program pembangunan di Filipina. Program itu antara lain pengadaan dua kapal landing platform dock oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta api di Manila oleh PT LEN. Jokowi juga mengharapkan Filipina merealisasikan pembelian pesawat NC-212i dari PT Dirgantara Indonesia. (Yoga)

”Cintailah produk-produk Indonesia”. Presiden Jokowi pun berkali-kali mengungkapkan kemarahannya soal penggunaan uang negara untuk belanja barang dan jasa produk-produk impor. Ia tidak ingin APBN serta APBD dihamburkan untuk pembelian produk impor. Pada 25 Maret 2022, saat pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Presiden meminta anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk produk lokal.

Lima hari berselang, Presiden menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres yang diterbitkan 30 Maret 2022 itu merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/lembaga dan pemda diminta mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400 miliar untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Akan ada insentif bagi pemda yang telah memenuhi ketentuan kewajiban tersebut. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kewajiban untuk belanja produk dalam negeri juga diatur dalam Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan aturan itu, pemerintah wajib membelanjakan  minimal 40 % APBN dan APBD untuk membeli produk lokal. (Yoga)

Aksi korporasi, berupa merger dan akuisisi (M&A) di Indonesia masih terus unjuk, naik terus hingga kuartal ketiga tahun ini. Merujuk data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jumlah notifikasi merger dan akuisisi di Tanah Air bahkan hampir melampaui notifikasi sepanjang tahun 2021. "Sampai hari ini (kemarin) ada 215 notifikasi, sepanjang tahun lalu sebanyak 233 notifikasi," ujar Direktur Merger dan Akuisisi KPPU, Aru Armando kepada KONTAN, Senin (5/9). Salah satu akuisisi yang menyita perhatian sebagian pelaku pasar adalah langkah PT ABM Investama Tbk (ABMM) mengambil alih 30% saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS). ABM Investama menargetkan akuisisi 30% saham GEMS tuntas pekan depan. "Target kami, minggu depan selesaikan seluruhnya," ujar Direktur ABMM, Adrian Erlangga kepada KONTAN, Senin (5/9).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa sekaligus menyulut laju inflasi. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat. Efeknya, jumlah penduduk miskin melonjak. Pemerintah kemarin (4/9), mengerek harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar sebesar 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut kebijakan ini akan menambah inflasi tahun ini hingga sebesar 1,9%. Di sisi lain, sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Nilai tambahan anggaran bansos ini sebesar Rp 24,17 triliun. Perinciannya; Pertama, sebesar Rp 12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 juta keluarga; Kedua, Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan; Ketiga, sebesar Rp 2,17 triliun dari alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil ke daerah dialokasikan untuk subsidi transportasi termasuk bantuan buat pengemudi ojek online. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara BLT yang diberikan kepada 20,65 juta rumah tangga atau setara dengan 30% dari penduduk yang hidup di garis kemiskinan atau rawan miskin. Di sisi lain, saat ini, ada sekitar 6,5 juta rumah tangga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berarti penerima BLT sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta rumah tangga miskin," ujar Suahasil, Senin (5/9).