Kemenperin terus berupaya meningkatkan kapasitas industri kecil menengah (IKM). Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka  Kemenperin Reni Yanita, Jumat (2/9) mengatakan, hal itu, antara lain, dilakukan lewat peningkatan kompetensi SDM, kualitas produk,  standardisasi, fasilitasi mesin/peralatan, serta pameran. ”Untuk fasilitasi khusus, kami dorong IKM masuk ke platform e-Smart IKM  sehingga bisa menikmati bimbingan teknis dan beragam pendampingan,” ujarnya. (Yoga)

Nelayan tradisional di Provinsi Kepri menagih keberpihakan pemerintah karena kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digulirkan KKP justru merugikan mereka. Tanpa armada pengawasan yang memadai, kebijakan itu dinilai berpotensi memicu penangkapan ikan berlebih. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Syukur Harianto, Jumat (2/9) mengatakan, nelayan ragu pelaku industri perikanan skala besar bakal tertib menangkap ikan sesuai kuota dan zona yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dikhawatirkan membuat nelayan tradisional terpuruk.

Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota membuka kesempatan bagi investor domestik dan asing memanfaatkan sumber daya ikan di zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Kebijakan itu ditargetkan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 12 triliun pada tahun 2024. Zona industri perikanan yang akan menerapkan kebijakan ini meliputi empat zona di tujuh wilayah pengelolaan perikanan negara RI (WPP NRI), salah satunya WPP NRI 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan). Sebelum diterapkan secara menyeluruh, kebijakan itu akan diuji coba di WPP NRI 718 (Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur).

Di Kepri, konflik antara nelayan tradisional dan awak kapal pukat makin marak terjadi. Syukur mengatakan, nelayan di Bintan baru saja mengadu ke DPRD Bintan mengenai kapal-kapal pukat yang beroperasi di zona perairan kurang dari 12 mil. Nelayan tradisional marah karena kapal pukat meangkap ikan berlebihan dan merusak terumbu karang. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas Dedi Syahputra menambahkan, pemerintah seharusnya mendahulukan kebijakan  memberdayakan nelayan tradisional daripada menggelar karpet merah bagi korporasi dalam negeri dan asing. (Yoga)

Petani di Kabupaten Toba, Sumut, mengeluhkan krisis pupuk dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat produksi padi mereka anjlok, bahkan sering gagal panen. Hal itu disampaikan petani saat Ketua DPR Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Desa Baruara, Kecamatan Balige, Toba, Jumat (2/9). Dalam kunjungannya, Puan membagikan bibit padi yang bisa panen lebih cepat. Ia juga meminta petani menanam padi dua kali dalam setahun.

Ronal Tambunan (53), Ketua Kelompok Tani Bersatu dari Desa Baruara, mengatakan, krisis pupuk di kawasan Danau Toba sangat memukul petani. Apalagi, sebagian besar penduduk di sana bergantung pada pertanian. Bagi mereka, akan sangat sulit menanam padi dua kali setahun jika masih terjadi krisis pupuk. ”Jangankan untuk tanam dua kali, untuk tanam sekali setahun pun kami kekurangan pupuk. Sementara pupuk nonsubsidi harganya selangit,” kata Ronal. (Yoga)

Desa dengan konsep ekonomi berkelanjutan mampu menangani inflasi dan krisis pangan nasional. Hal itu dapat terwujud dengan konsep pembangunan tanpa pendekatan proyek. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Desa Rawa Subur C3, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Jumat (2/9) pagi. (Yoga)

Gubernur Sultra Ali Mazi menandai dimulainya pembangunan gedung Pemerintah Provinsi Sultra setinggi 22 lantai senilai Rp 400 miliar dengan pemancangan tiang pertama. Pembangunan tahap awal dimulai pada Jumat (2/9). Ali mengatakan, tujuan utama pembangunan gedung ini, agar komunikasi antar instansi Pemprov Sultra, yang selama ini berlokasi berjauhan, bisa jauh lebih lancar. (Yoga)

Cukup banyak karyawan yang terlena dengan pekerjaan utamanya dan merasa bahwa gajinya cukup-cukup saja. Sayangnya, semua karyawan akan pensiun pada akhirnya. Dan, jika hal ini terjadi, pensiunan yang telah memiliki keahlian ataupun aset produktif lain akan lebih mampu melewati masa pensiun dengan baik. Contoh kenaikan harga yang terjadi beberapa bulan ini adalah bukti nyata bahwa seseorang sebaiknya memiliki multiple income sources, yang bisa terus berlangsung hingga masa pensiun kelak. Kedua, memiliki gaya hidup yang berlebihan. Godaan seseorang yang memiliki penghasilan di atas rata-rata adalah terbiasa menikmati gaya hidup yang di atas rata-rata pula. Seseorang tidak akan memiliki masalah di masa produktifnya, tetapi sangat berbahaya saat menjelang pensiun.

Solusinya adalah melakukan pembagian alokasi penghasilan minimal untuk tiga hal, yaitu pos biaya hidup (living), pos tabungan (saving), dan pos gaya hidup (playing). Fokus utama ialah terpenuhinya pos tabungan dana darurat. Kemudian, sangat penting untuk mengalokasikan minimal 10 % penghasilan untuk tabungan masa pensiun. Gaya hidup sah saja sepanjang tidak melebihi alokasi 20 % penghasilan yang tersedia di pos gaya hidup. Ketiga, tidak mungkin berinvestasi tanpa ilmu. Tidak bisa dimungkiri fenomena ingin memperoleh imbal hasil investasi tinggi dalam waktu singkat semakin marak sejak munculnya opsi berinvestasi di aset kripto, sehingga tidak sedikit pekerja usia produktif yang sempat terjebak penawaran trading yang ternyata investasi bodong. Solusinya adalah literasi sebelum inklusi. Ragam aset investasi yang ditawarkan lembaga jasa keuangan sebaiknya dipelajari dalam hal potensi keuntungan serta potensi risiko yang menyertainya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Setelah menyalurkan dana perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 217,3 triliun hingga Juli 2022, pemerintah akan mengucurkan lagi Rp 309,5 triliun hingga Desember. Dari jumlah itu, sebesar Rp 24,17 triliun adalah dana yang baru saja dialokasikan sebagai bantalan untuk menahan penurunan daya beli masyarakat akibat penaikan harga BBM subsidi yang akan diumumkan pekan depan. Hingga akhir tahun 2022, anggaran perlinsos diperkirakan menjadi Rp 502,64 triliun untuk pemberian bantuan, antara lain PKH kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, subsidi listrik kepada 38,5 juta pelanggan, program Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, serta bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) kepada 7,5 juta KPM. Pembagian bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) telah dimulai secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Kantor Pos Cabang Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Berikutnya, Presiden Jokowi menyerahkan BLT BBM di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022). Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. (Yetede)

JAKARTA, ID - Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hampir mendekati titik terang. Pasalnya, hasil perhitungan atau kalkulasi harga BBM telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun ada kenaikan, harga yang akan diberlakukan masih berada di bawah harga keekonomian BBM saat ini. “Untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya,” kata Jokowi di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9). Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pemerintah sudah mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada masyarakat sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan, tetapi BLT tersebut akan didistribusikan dua kali, masing-masing sebesar Rp 300 ribu. “Tadi kita menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan. Tadi diserahkan untuk dua bulan ke depan, sudah diserahkan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, ini di Saumlaki ya” ujar Jokowi. Dia mengharapkan, dengan suntikan BLT BBM ini daya beli masyarakat dapat terjaga  dengan baik. (Yetede)

JAKARTA, ID – Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut dan mendorong laju penyaluran kredit perbankan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pun mencatatkan tren kinerja yang positif pada tujuh bulan pertama 2022, dengan mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,38%. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha dalam keterangannya menjelaskan, pertumbuhan kredit perseroan tersebut antara lain disokong oleh dua segmen utama perseroan yakni wholesale banking dan retail banking. Dari sisi wholesale banking, bank bersandi bursa BMR  ini mencatatkan realisasi sebesar Rp 590,51 triliun atau meningkat 10,8% (yoy). Bila dirinci, pertumbuhan wholesale banking yang menjadi andalan perseroan ini disumbang oleh pertumbuhan kredit pada corporate banking sebesar 7,69% (yoy). Sementara untuk segmen ritel, bank berlogo pita emas ini mencatat kenaikan 12,53% (yoy). “Dengan kondisi makroekonomi yang semakin membaik, kami optimistis kredit Bank Mandiri mampu tumbuh di kisaran 11% (yoy) secara konsolidasi hingga akhir tahun ini,” ungkap Rudi, Jumat (2/9). (Yetede)

JAKARTA - Rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Jumat (2/9/2022). Sarana perkeretaapian tersebut merupakan rangkaian kereta api cepat pertama yang tiba di Indonesia dan Asean. “Alhamdulillah rangkaian kereta api cepat Jakarta-Bandung pertama sudah tiba di Indonesia. Ketibaan rangkaian kereta api cepat ini menjadi kabar baik untuk Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara maju lainnya,” kata Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri kedatangan perdana rangkaian Kereta Cepat di Pelabuhan Tanjung  Priok, Jakarta, Jumat (2/9/2022). “Insya Allah sesuai jadwalnya seperti itu, tapi nanti kita lihat pada waktu G20,” katanya. Kartika menargetkan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung akan dilakukan pada waktu pelaksanaan KTT G20, yakni November 2022. “Kita akan melakukan uji coba nanti pada November 2022 pada waktu G20 dari jalur Tegalluar sampai dengan Kopo,” kata dia. Kartika Wirjoatmodjo juga menargetkan operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung pada Juni 2023 setelah kedatangan perdana rangkaian kereta tersebut di Indonesia. (Yetede)