Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat menjadi tumpuan meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Presiden Jokowi menetapkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, terutama produk pengusaha menengah dan kecil, harus menjadi prioritas belanja pemerintah pusat hingga daerah. Besarannya tidak tanggung-tanggung. Lebih dari Rp 1.200 triliun belanja pemerintah, 40 % harus dipakai membeli produk usaha kecil dan menengah (UKM), sesuai Perpres No 12 Tahun 2021. Presiden lalu membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan tujuan itu tercapai.

Dalam pelaksanaannya, pemda tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi ujung tombak, untuk menentukan jenis barang dan jasa yang akan dibeli. Menjadi menarik saat hampir semua wali kota anggota Kompas Collaboration Forum dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), berjumlah 14 orang, yang hadir dalam pertemuan di Kebun Raya Bogor, Sabtu (3/9) mengaku tak terlalu paham mekanisme percepatan penggunaan anggaran belanja untuk produk UKM dalam negeri.

Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas menyebutkan, telah menyederhanakan prosedur pelaporan penggunaan belanja pemerintah, dari sembilan tahap menjadi hanya dua tahap, yaitu pendaftaran dan penayangan produk e-katalog. Tak ada negosiasi, harga yang digunakan harus wajar rata-rata. Sumbangan penggunaan produk lokal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat nyata. Azwar Anas menyebut, pembelanjaan Rp 400 triliun barang dan jasa dalam negeri meningkatkan pertumbuhan 1,7 %. Cita-cita Indonesia menjadi negara kaya pada tahun 2045 seakan bukan utopia. (Yoga)

Pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah, tidak hanya untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tetapi juga pekerja yang digaji senilai upah minimum. Meskipun demikian, data upah pekerja yang didaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek perlu  diperiksa ulang agar sesuai kenyataan dan tepat sasaran. Menurut data peserta BP Jamsostek yang disisir Kementrian ketenagakerjaan, estimasi jumlah penerima program bantuan subsidi upah (BSU) adalah 14.639.675 orang. Target awal penerima bantuan ini sebanyak 16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan itu diberikan kepada peserta aktif program BP Jamsostek sampai Juli 2022. Pekerja yang berhak mendapat BSU bukan yang memiliki gaji bulanan di bawah Rp 3,5 juta, melainkan juga pekerja dengangaji senilai upah minimum di wilayah yang standar upah minimumnya di atas Rp 3,5 juta per bulan. ”Mereka juga berhak karena batasnya adalah UMP atau kabupaten/kota,” kata Ida dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Senin (5/9). (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

Pemerintah daerah mulai menyiapkan dan mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantalan sosial lainnya sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati besaran BLT itu dinilai masih belum memadai di sejumlah daerah, bantalan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Bandung, Jabar, dilaporkan, Dinas Sosial Jabar telah menyalurkan BLT BBM sejak 1 September 2022 di Kota Bandung. Kadis Sosial Jabar Dodo Suhendar, Senin (5/9), mengatakan, besaran BLT itu Rp 150.000 per bulan per orang selama empat bulan dari September hingga Desember. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk September dan Oktober dilakukan pada September sebesar Rp 300.000. Adapun tahap kedua disalurkan pada November sebesar Rp 300.000 untuk November dan Desember. Berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat 2.687.070 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM di Jabar. Bantuan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kepala PT Pos Regional Jabar Pujiati menerangkan, ada tiga cara penyaluran BLT BBM. Selain di kantor pos terdekat, penyaluran dilakukan di kecamatan, desa, dan kelurahan hingga langsung ke rumah penerima manfaat untuk disabilitas, lanjut usia, atau sakit. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka bukan aparatur sipil negara dan berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, pemda harus mewaspadai dampak rembetan kenaikan harga BBM. Pemda diminta gencar melakukan operasi pasar hingga mendukung kelancaran distribusi barang. ”Hal itu termasuk memberi subsidi bagi angkutan umum hingga memacu warga meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian di rumah hingga bijak dalam berbelanja untuk menekan potensi inflasi,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi momentum pemerintah untuk fokus pada energi alternatif. Terlebih Indonesia memiliki banyak sumber energi dan tinggal bagaimana pemerintah bisa memanfaatkannya. “Tinggal Pemerintah menyediakan ketersediaan etanol. Itu adalah salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sekarang tinggal pemerintah menggalakkan soal bahan bakar alternatif itu. Pilihannya ada macam-macam. Kita sudah mengarah kesana. Karena bukan hanya soal penggunaan bahan bakarnya, tetapi kan kita juga mengarah pada net zero emission,” kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (5/9/2022). Kukuh menerangkan, Pemerintah telah mengeluarkan progam mobil murah ramah lingkungan, alias low cost green car (LCGC) pada 2013, yang rendah emisi dan ada batasan besaran cc-nya. Lalu semenjak 2018, semua kendaraan internal combustion engine (ICE) atau mobil konvensional harus memenuhi standar Euro 4. Artinya kendaraan kendaraan yang menggunakan standar Euro 4 bahan  bakarnya harus Pertamax atau RONnya minimal diatas 91. (Yetede)

LONDON, ID – Harga gas Eropa melonjak pada Senin (5/9) sedangkan saham anjlok dan mata uang euro merosot setelah Pemerintah Rusia menghentikan pengiriman gas ke Eropa melalui rute-rute pasokan utama. Negara-negara Uni Eropa (UE) langsung merespons dengan menawarkan paket paket bantuan miliaran dolar AS agar perusahaan-perusahaan listrik tidak kolaps karena kekurangan likuiditas, sekaligus demi melindungi rumah tangga dari lonjakan tagihan listrik. Perusahaan negara Rusia, Gazprom, menyatakan tidak akan membuka aliran gas melalui jalur pipa Nord Stream 1 karena ada kerusakan pada satu turbin.
Eropa pun menuding Rusia menggunakan pasokan energi sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Negeri Beruang Merah atas invasinya ke Ukraina. Sebaliknya, Rusia mengatakan Barat telah melancarkan perang ekonomi dan sanksi-sanksinya sudah menghambat operasional pipa gas Finlandia sendiri mengambil langkah dengan menawarkan 10 miliar euro (US$ 10 miliar), sedangkan otoritas Swedia menyediakan 250 miliar crown (US$ 23 miliar) dalam bentik jaminan likuiditas untuk perusahaan. (Yetede)

Jakarta- Para pelaku industri disarankan menahan kenaikan harga barang agar tidak ditinggalkan konsumen di tengah kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi S. Lukman, mengatakan pengusaha  makanan olahan level menengah ke atas dianjurkan tidak sembrono mengerek harga produk. "Mereka masih bisa mempertahankan (harga) karena stok bahan bakunya berumur bulanan. Berbeda dengan pelaku usaha kecil yang stoknya harian," kata dia kepada Tempo, kemarin. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor usaha yang terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, distribusi produk hasil industri ini sangat mengandalkan jasa angkutan darat. Menurut Adhi, mayoritas produsen makanan dan minuman masih perlu memantau dampak kebijakan BBM terhadap ongkos logistik hingga awal tahun depan. "Bahaya jika harga dinaikkan karena kepanikan," kata Adhi. "Jika biaya logistik masih terus membebani hingga tahun depan, harga bisa tetap kami sesuaikan nanti." (Yetede)

Jakarta-Beban biaya logistik nasional bakal bertambah akibat makin mahalnya tarif angkutan barang sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, besaran kenaikan biaya itu belum di pastikan. "Yang pasti, penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30%," kata Mahendra kepada Tempo, kemarin. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih di kisaran 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun andil biaya transport dan pergerakan barang (handling) dalam struktur beban tersebut mencapai 9%. "Porsi BBM dalam biaya transportasi  menyentuh 40%. Itu pun masih tergantung jarak karena semakin jauh semakin mahal," ucap Mahendra. "Semua pergerakan darat ini ditunjang kendaraan barang barang bervolume besar yang berbahan bakar solar," tuturnya. (Yetede)

Jakarta-Kenaikan harga BBM membuat masyarakat membanding-bandingkan harga yang ditawarkan perusahaan penjual BBM, dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga PT AKR Corporindo Tbk. Mereka berburu BBM termurah. Sebagai gambaran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo diserbu pengendara kendaraan bermotor tak lama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertalite. Salah satunya pompa bensin Vivo di Jalan Raya Mabes  Hankam Cipayung, Jakarta Timur. "Karena panic buying, efek kenaikan Pertalite," ujarnya. Sebab, Revvo 89 yang memiliki angka research octane number (RON) 89 kala itu masih di banderol Rp8.900 per liter, lebih murah Rp1.100 per liter ketimbang Pertalite yang memilki RON 90. Direktru Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan nomor oktan menunjukkan kualitas bahan bakar. Semakin tinggi RON, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus kualitasnya. Untuk memperoleh BBM dengan RON tinggi, itu dibutuh minyak mentah dengan kualitas lebih tinggi. (Yetede)

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi maupun nonsubsidi merembet ke berbagai sektor industri. Pelaku usaha pun ikut mengerek harga produk dan tarif jasanya. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, industri sektor transportasi, logistik, jasa perjalanan pariwisata, perdagangan, perikanan tangkap, pertanian hingga industri manufaktur berpotensi terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Di antara sekian sektor tersebut, sektor industri yang terkena dampak langsung adalah bisnis transportasi. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyebutkan, tarif angkutan darat akan naik berkisar 5%-15%, tergantung jenis angkutan. Di sisi lain, Organda mengkritik pembatasan pembelian Biosolar untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. "Ini merugikan kami yang harus menempuh jarak jauh setiap hari," kata dia, kemarin.