Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (DPP  SAKTI) bekerja sama dengan Perum Perumnas sebagai BUMN penyedia hunian, penyelenggaraan program  kepemilikan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk  upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut dan dan kewajiban moril SAKTI. Sebab, salah satu misi organisasinya adalah mengamanatkan setiap pelaut Indonesia berhak memiliki tempat tinggal. "Kebijakan ini menjadi manifestasi  komitmen SAKTI untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaut Indonesia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal," kata Ketua Umum SAKTI Dewa  Nyoman Susilayasa. Menurutnya, melalui program ini, SAKTI ingin memberikan kemudian dan perlindungan bagi pelaut Indonesia untuk memiliki rumah. Selama ini, kata Dewa, hal tersebut belum bisa terwujud. Pelaut masih menghadapi persyaratan yang rumit dan tidak mudah untuk memiliki rumah. (Yetede)

JAKARTA, ID- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyoroti penyesuaian harga dan izin pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja, kedua isu itu bagian dari sejumlah hal yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra, di Bali, 8-10 September 2022. Dia menjelaskan, hal utama yang akan menjadi bahasan dalam Rakernas Himperra kali ini adalah soal pembiayaan rumah subsidi serta perizinan, khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Rakernas Himperra akan memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif. Bentuknya nanti berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kami ingin tetap ada PP yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex specialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan “terzolimi,” kata Endang di Jakarta, baru-baru ini. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Departemen Perdagangan (Depdag) Amerika Serikat (AS) mengungkap harapannya bahwa pada Februari tahun depan, pihaknya sudah mulai mengupayakan pengajuan subsidi chip semikonduktor pemerintah senilai US$ 39 miliar untuk membangun fasilitas baru dan memperluas produksi. Kongres AS sendiri pada Agustus telah menyetujui anggaran sebesar US$ 52,7 miliar untuk manufaktur semikonduktor, penelitian dan kredit pajak investasi 25% pada pabrik-pabrik chip, yang diperkirakan bernilai US$ 24 miliar. Kredit tersebut berlaku untuk proyek-proyek yang memulai konstruksi setelah 1 Januari 2023. Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang (UU) yang bertujuan meningkatkan upaya untuk membuat Amerika Serikat lebih kompetitif dengan Tiongkok sekaligus memberikan subsidi manufaktur chip AS. Langkah ini sebagai upaya mengurangi kekurangan chip berkepanjangan yang telah memengaruhi segala barang elektronik, mulai dari mesin cuci dan video game hingga mobil dan senjata. Menurut Departemen Perdagangan AS, dokumen pendanaan yang dirilis pada Selasa (6/9) akan memberikan panduan pengajuan khusus, yang bakal dirilis pada awal Februari 2023. Penghargaan dan pinjaman-pinjaman akan diberikan secara bergulir segera
setelah permohonan dapat diproses, dievaluasi, dan dinegosiasikan secara bertanggung jawab. (Yetede)

JAKARTA, ID — Kelebihan pasokan listrik yang dialami saat ini tidak boleh menghentikan pembangunan power plant baru yang sudah direncanakan, terutama pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Tanpa pembangkit baru, Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan listrik pada tahun 2025-2035, saat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dipacu hingga di atas 6% untuk mencegah Indonesia jatuh ke middle income trap.  Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW harus terus dilanjutkan karena pada periode 2025-2035, Indonesia menikmati bonus demografi. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia harus dipacu hingga diatas 6% agar negeri ini terhindar dari middle income trap. Tidak gagal naik kelas dari upper middle income country ke high-income country, dari negeri berpendapatan per kapita di atas US$ 4.000 ke negeri berpendapatan di atas US$ 12.000. Berdasarkan data PLN, saat ini masih terjadi kelebihan pasokan listrik. Produksi energi listrik  tahun 2022 diperkirakan 304.405 GWh, sedangkan konsumsi atau penjualan energi listrik diperkirakan sekitar 272.401 GWh, atau masih ada selisih 32.004 GWh (oversupply 10,51%). (Yetede)

BANDA ACEH, ID – Pembangunan ekonomi berkelanjutan terus di lakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Salah satu bentuk implementasinya adalah konsistensi dalam menerapkan  green economy, salah satu topik pembicaraan presidensi G20. Banyak hal yang dijalankan bank syariah milik negara itu. Di Aceh misalnya, BSI membangun gedung landmark dengan mengusung konsep green building yang hemat energi dan ramah lingkungan. Gedung yang akan menjadi ikon Aceh ini, sekaligus menjadi penanda dukungan BSI untuk meningkatkan perekonomian Aceh secara berkelanjutan. Kickoff pembangunan gedung tertinggi di Aceh itu dilakukan oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Bersama Wali Nanggroe Aceh PYM Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Muhammad Khoerur Roziqin, Asisten Administrasi dan Umum Gubernur Aceh Iskandar AP dan Direktur Utama PT PP (persero) Novel Arsyad di Banda Aceh, Selasa (6/9).  “Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir, pada langkah permulaan ini,    kami mulai pembangunan gedung BSI yang ramah lingkungan dan hemat energi ini di Banda Aceh, sekaligus bagian dari mengimplementasikan konsep environmental, social, and governance (ESG),” kata Hery. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengangkat Wim Maris sebagai Chief Executive Officer (CEO) perseroan, menggantikan Elliot J Dickson. Perubahan kepemimpinan ini merupakan langkah maju dalam fase pertumbuhan dan transformasi MPPA selanjutnya untuk memantapkan perseroan sebagai peritel terkemuka di masa depan. Dibangun di atas jaringan 200 toko multi-format nasional, MPPA memulai fase transformasi berikutnya yang berfokus pada kepemimpinan harga, ritel omni-channel, dan efisiensi operasional untuk melayani gaya hidup dan aspirasi pelanggan Indonesia dengan lebih baik.   Presiden Komisaris MPPA Rudy Ramawy mengungkapkan, manajemen sangat gembira dengan masa depan perusahaan dan menyambut Wim Maris sebagai CEO baru. Wim Maris membawa visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, semangat untuk melayani pelanggan, dan kemampuan eksekusi yang dibutuhkan untuk membangun kepemimpinan pasar MPPA di lingkungan yang cepat berubah ini. (Yetede)

 JAKARTA, ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi memberikan tambahan beban sebesar Rp 50 triliun ke masyarakat. Mayoritas tambahan beban itu akan dipikul kelompok masyarakat yang berada di desil lima hingga sembilan, yang merupakan kelompok terkaya. “Dari tambahan beban Rp 50 triliun tersebut, mayoritas akan ditanggung oleh kelompok masyarakat yang berada di desil lima sampai sembilan, termasuk 10% terkaya,” kata Febrio, Selasa (6/9). Dia menyatakan, dari beban Rp 8 triliun, sebesar 10% masyarakat termiskin akan memperoleh tambahan beban sebesar Rp 1,6 triliun dari kenaikan harga BBM. Selanjutnya, masyarakat di lapisan desil dua atau 20% termiskin akan menanggung Rp 1,7 triliun dan desil ketiga dan keempat masing-masing Rp 2 triliun dan Rp 2,7 triliun. Meski demikian, dia memastikan 40% kelompok masyarakat terbawah tekanannya akan berkurang, karena pemerintah menggelontorkan anggaran bansos Rp 24,17 triliun. Bansos ini mencakup tiga jenis bantuan, yakni bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang menjangkau lapisan masyarakat terbawah. (Yetede).

JAKARTA, ID - Industri perbankan nasional merevisi rencana bisnis bank (RBB) untuk pertumbuhan kredit tahun ini lebih tinggi menjadi 10,33% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya 7,5% plus minus 1%. Sementara itu, perbankan menargetkan perolehan laba hingga akhir tahun ini mencapai Rp 162 triliun. “Profitabilitas ini sudah bagus, target keuntungan atau laba akhir 2022 dari RBB itu Rp 162 triliun. Kalau tidak salah posisi Juli sudah Rp 117,2 triliun. Bank-bank memang membentuk CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai), bahkan CKPN sekarang cukup besar di atas 100%, sehingga seluruh NPL terkover,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo dalam konferensi pers OJK di Jakarta, Selasa (6/9). Dengan profitabilitas yang masih akan meningkat, didukung pula oleh optimisme perbankan pada pertumbuhan kredit tahun ini. Meskipun masih terdapat tantangan dari sisi naiknya inflasi dan suku bunga acuan, serta dampak ketidakpastian ekonomi global. (Yetede)

Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah. Sebagai implikasi dari kenaikan itu, pengunjuk rasa yang umumnya dari kalangan buruh dan mahasiswa menuntut sejumlah hal kepada pemerintah, salah satunya kenaikan upah minimum buruh. Terkait hal itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar tuntutan disampaikan dengan tertib dan tak anarkistis. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey T Machmudin, di halaman Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (6/9) mengatakan, Presiden menilai wajar jika ada perbedaan pendapat di masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Presiden berharap agar unjuk rasa digelar dengan tertib, dalam koridor peraturan yang ada, dan tidak anarkistis. Setiap aspirasi yang disampaikan, lanjut Heru, akan diserap pemerintah

Pada Senin (5/9) malam, Presiden menyampaikan pesan agar unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM disampaikan dengan tertib. ”Ya, ini, kan, negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya,” kata Presiden. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di antaranya digelar di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan Kendari. Di Jakarta, kelompok pengunjuk rasa berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD. Adapun di Medan, massa dari Partai Buruh Sumut berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga menuntut pengendalian harga bahan pokok yang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum, dan pembatalan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

Liz Truss mesti bersiap dan bergegas menghadapi badai yang menerjang perekonomian dunia, termasuk Inggris. Perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak setengah tahun lalu tidak kunjung usai. Harga pangan dan energi naik. Inflasi tinggi. Berbagai risiko masih mengintai. Negara Ratu Elizabeth itu juga menghadapi hari-hari penuh gejolak dan tantangan akibat harga-harga yang naik dan inflasi yang meroket. Dalam rilis Kantor Statistik Nasional Inggris, inflasi tahunan per Juli 2022 sebesar 10,1 %, tertinggi sejak tahun 1982. Harga pangan yang naik 12,7 % dalam setahun menjadi penyumbang utama inflasi.

Inflasi diperkirakan masih akan mendaki jika harga energi tidak kunjung turun. Harga energi, yang pasokannya terbatas akibat invasi Rusia ke Ukraina, sudah dua kali lipat dibandingkan Mei 2022. Bank Sentral Inggris, Bank of England, pun menaikkan suku bunga acuan ke 1,75 % untuk membawa inflasi turun ke level 2 %, sesuai target. Dengan proyeksi inflasi menyentuh 13,3 persen pada Oktober 2022, Bank of England diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya. Banyak rumah tangga di Inggris yang tagihannya meningkat.

Ditengah kondisi yang penuh tantangan ini, Elizabeth Mary Truss terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris. Ia otomatis menjadi PM setelah mengalahkan pesaingnya, Rishi Sunak, sebagai pemimpin Partai Konservatif. Truss, yang sebelumnya menjabat Menlu, menggantikan  Boris Johnson yang mundur pada Juli 2022. Setelah Johnson menyatakan pengunduran dirinya, ibu dua anak ini menyingkat kehadirannya dalam pertemuan Menlu G20 di Bali, dan segera kembali ke Inggris. ”Saya akan melakukan langkah berani agar kita bisa melalui kondisi yang sulit ini, menumbuhkan perekonomian, dan membebaskan potensi Inggris,” cuitnya melalui Twitter setelah terpilih. (Yoga)