Pengendara melintas di depan SPBU Vivo, Jakarta, Senin (5/8). SPBU Vivo kini tengah menjadi pusat perhatian karena menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga relatif murah. Produk termurah Vivo yakni Revvo 89 alias BBM RON 89 dijual dengan harga Rp8.900 per liter.

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit usaha APRIL Group, Sihol P. Aritonang mengklaim bahwa pihaknya telah membuat beberapa kemajuan setelah meluncurkan APRIL2030 sejak 2 tahun lalu. Salah satunya adalah terkait dengan urusan energi terbarukan di operasional pabriknya. “Hingga hari ini, 87% konsumsi energi di pabrik di Riau berasal dari energi terbarukan,” ujarnya di sela-sela sesi pleno The Think20 (T20) Indonesia Summit 2022, Nusa Dua, Bali, Senin (5/8). Sihol menjelaskan bahwa APRIL Group telah menyelesaikan pemasangan panel surya tahap pertama. Selanjutnya, perseroan menargetkan instalasi 10 megawatt (MW) panel surya lainnya untuk membantu grup besutan Sukanto Tanoto itu beralih ke energi yang lebih terbarukan. Sihol menjelaskan bahwa terdapat empat pilar dalam APRIL2030 yang diluncurkan dua tahun lalu. Menurutnya, pilar itu menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan praktik berkelanjutan hingga 2030.

JAKARTA, ID – Konsumsi gandum di dalam negeri yang terus meningkat hingga mencapai 11,43 juta ton per tahun atau sepertiga dari konsumsi beras nasional sudah masuk taraf yang mengkhawatirkan karena hampir 100%-nya diimpor. Jika tidak ada langkah-langkah serius dari pemerintah, konsumsi gandum diprediksi mencapai 50% dari konsumsi beras nasional saat bangsa Indonesia merayakan dirgahayu kemerdekaan ke-100 pada 2045. Tingginya impor gandum bisa membahayakan fundamental ekonomi nasional. Selain menguras devisa, memperlemah nilai tukar rupiah, dan memicu inflasi barang impor (imported inflation), impor gandum yang terus membesar dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Tingginya impor gandum juga bisa semakin menjerumuskan para petani domestik ke jurang kemiskinan karena produksi padi dan palawija mereka kalah bersaing dengan gandum impor. Impor gandum harus dikurangi melalui program diversifikasi pangan berbasis komoditas pangan lokal, seperti sorgum,
singkong, ubi jalar, sagu, dan jagung. Namun, program diversifikasi pangan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dengan baik, komprehensif, terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta dijaga kesinambungannya, bukan sekadar retorika. (Yetede)

Tong-Tong Fair 2022 menjadi salah satu festival paling potensial untuk mempromosikan ekonomi dan pariwisata Indonesia di Belanda. Festival ini semarak dengan seni tari, musik, sastra dan kuliner Nusantara. Setiap tahunnya, Tong Tong Fair dikunjungi oleh lebih dari 80 ribu pengunjung. Adapun, Festival Tong Tong Fair kali ini ikut dimeriahkan oleh beberapa BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, Pertamina, dan Telkom. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun berkunjung secara langsung untuk menyapa segenap tamu dan para diaspora Indonesia di Den Haag, Belanda, Sabtu (3/9/2022). Erick menyampaikan gelaran ini tergolong megah sehingga cocok untuk dapat mempromosikan ekonomi dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat dan diaspora Indonesia di Belanda. Di samping itu, Tong-Tong Fair telah memiliki sejarah penyelenggaraan acara yang cukup panjang sejak 1959. “Saya mengapresiasi semua BUMN yang ikut mendukung festival ini dengan membawa mitra UMKM binaannya. Semoga, acara ini dapat menjadi wadah bagi para BUMN untuk mendukung UMKM bisa Go Global dan naik kelas,” sebutnya. Erick menyampaikan festival ini dapat menjadi wadah untuk business matching antara pelaku UMKM dengan calon mitra luar negerinya. (Yetede)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk menangani dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi sektor transportasi, di antaranya kebijakan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat dan tarif ojek online (ojol). “Kajian yang akan dilakukan yaitu terkait tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). Besaran tarif akan ditentukan oleh kajian yang tengah kami lakukan, dan hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (5/9/2022). Kemudian, langkah selanjutnya yaitu akan segera menetapkan penyesuaian tarif ojek online. “Untuk penyesuaian tarif ojek online akan kami umumkan dalam dua hari ke depan, dengan besaran yang telah disesuaikan dengan kondisi terakhir penyesuaian harga BBM,” tutur Menhub. Menhub menjelaskan telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak. (Yetede)

Sejumlah negara anggota Uni Eropa mengucurkan subsidi miliaran euro atau setara ratusan triliun rupiah untuk meredam dampak kenaikan harga-harga di tengah lonjakan kenaikan harga energi. Di sejumlah negara Eropa, kenaikan harga meningkatkan risiko kerusuhan dan aksi protes. Kanselir Jerman Olaf Scholz, Minggu (4/9) mengumumkan insentif tambahan bagi warga di negaranya. Paket itu bernilai 65 miliar euro atau Rp 961,3 triliun. (Yoga)

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat menjadi tumpuan meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Presiden Jokowi menetapkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, terutama produk pengusaha menengah dan kecil, harus menjadi prioritas belanja pemerintah pusat hingga daerah. Besarannya tidak tanggung-tanggung. Lebih dari Rp 1.200 triliun belanja pemerintah, 40 % harus dipakai membeli produk usaha kecil dan menengah (UKM), sesuai Perpres No 12 Tahun 2021. Presiden lalu membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan tujuan itu tercapai.

Dalam pelaksanaannya, pemda tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi ujung tombak, untuk menentukan jenis barang dan jasa yang akan dibeli. Menjadi menarik saat hampir semua wali kota anggota Kompas Collaboration Forum dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), berjumlah 14 orang, yang hadir dalam pertemuan di Kebun Raya Bogor, Sabtu (3/9) mengaku tak terlalu paham mekanisme percepatan penggunaan anggaran belanja untuk produk UKM dalam negeri.

Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas menyebutkan, telah menyederhanakan prosedur pelaporan penggunaan belanja pemerintah, dari sembilan tahap menjadi hanya dua tahap, yaitu pendaftaran dan penayangan produk e-katalog. Tak ada negosiasi, harga yang digunakan harus wajar rata-rata. Sumbangan penggunaan produk lokal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat nyata. Azwar Anas menyebut, pembelanjaan Rp 400 triliun barang dan jasa dalam negeri meningkatkan pertumbuhan 1,7 %. Cita-cita Indonesia menjadi negara kaya pada tahun 2045 seakan bukan utopia. (Yoga)

Pemerintah memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah, tidak hanya untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, tetapi juga pekerja yang digaji senilai upah minimum. Meskipun demikian, data upah pekerja yang didaftarkan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek perlu  diperiksa ulang agar sesuai kenyataan dan tepat sasaran. Menurut data peserta BP Jamsostek yang disisir Kementrian ketenagakerjaan, estimasi jumlah penerima program bantuan subsidi upah (BSU) adalah 14.639.675 orang. Target awal penerima bantuan ini sebanyak 16 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan itu diberikan kepada peserta aktif program BP Jamsostek sampai Juli 2022. Pekerja yang berhak mendapat BSU bukan yang memiliki gaji bulanan di bawah Rp 3,5 juta, melainkan juga pekerja dengangaji senilai upah minimum di wilayah yang standar upah minimumnya di atas Rp 3,5 juta per bulan. ”Mereka juga berhak karena batasnya adalah UMP atau kabupaten/kota,” kata Ida dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Senin (5/9). (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

Pemerintah daerah mulai menyiapkan dan mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantalan sosial lainnya sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati besaran BLT itu dinilai masih belum memadai di sejumlah daerah, bantalan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Bandung, Jabar, dilaporkan, Dinas Sosial Jabar telah menyalurkan BLT BBM sejak 1 September 2022 di Kota Bandung. Kadis Sosial Jabar Dodo Suhendar, Senin (5/9), mengatakan, besaran BLT itu Rp 150.000 per bulan per orang selama empat bulan dari September hingga Desember. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk September dan Oktober dilakukan pada September sebesar Rp 300.000. Adapun tahap kedua disalurkan pada November sebesar Rp 300.000 untuk November dan Desember. Berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat 2.687.070 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM di Jabar. Bantuan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kepala PT Pos Regional Jabar Pujiati menerangkan, ada tiga cara penyaluran BLT BBM. Selain di kantor pos terdekat, penyaluran dilakukan di kecamatan, desa, dan kelurahan hingga langsung ke rumah penerima manfaat untuk disabilitas, lanjut usia, atau sakit. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka bukan aparatur sipil negara dan berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, pemda harus mewaspadai dampak rembetan kenaikan harga BBM. Pemda diminta gencar melakukan operasi pasar hingga mendukung kelancaran distribusi barang. ”Hal itu termasuk memberi subsidi bagi angkutan umum hingga memacu warga meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian di rumah hingga bijak dalam berbelanja untuk menekan potensi inflasi,” katanya. (Yoga)