Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini akan menjadi tugas bagi Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan, mulai mengerem inflasi hingga digitalisasi. Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo akan berakhir pada Mei dan April 2023 mendatang. Masih jauh memang. Namun, belum juga habis tahun ini, sudah muncul sederet nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Perry dan Doddy. Namun, siapa pun yang nantinya akan menjabat posisi Gubernur BI maupun Deputi Gubernur BI, memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam menghadapi sederet tantangan yang masih menghadang perekonomian Indonesia. "Sehingga bagaimana peran dan upaya BI untuk mengambil langkah dalam menjaga nilai tukar rupiah, menjaga aliran modal asing untuk masuk, dan pendalaman pasar keuangan dengan lima pilar bauran kebijakannya," tutur Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (6/9). Ia mencatat tiga pekerjaan rumah BI yang baru; pertama, kebijakan moneter untuk menjangkar inflasi, khususnya inflasi inti agar bisa kembali di bawah 4%. Kedua, dari sisi inklusivitas agar ada instrumen untuk mendukung pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa terus berkembang. Ketiga, pengembangan digital cross border payment agar makin memudahkan transaksi. Selain itu, kesiapan BI terkait rupiah digital, mengingat banyak lembaga internasional yang mendukung adanya Central Bank Digital Currency (CBDC).

Pesona saham emiten-emiten batu bara makin berpendar di tengah momentum harga global komoditas tersebut yang menyentuh rekor tertinggi. Kantong laba yang makin jumbo serta valuasi saham yang kian atraktif pun membuat sejumlah emiten batu bara dinilai layak dilirik investor. Harga batu bara untuk kontrak Oktober 2022 di bursa ICE Newcastle, dibanderol seharga US$463,75 per ton pada akhir perdagangan Senin (5/9). Alhasil, batu bara berhasil melampaui level all-time-high sebelumnya US$446 per ton pada awal Maret 2022. Harga batu bara yang membara memicu momentum reli saham emiten-emiten sektor energi. Bursa Efek Indonesia mencatat, indeks IDX Sector Energy sudah terbang 81,83% sepanjang tahun berjalan 2022. Jika ditelisik, laju indeks berkapitalisasi pasar Rp960 triliun itu moncer lantaran didorong oleh lompatan harga saham emiten-emiten tambang batu bara. Daya dorong terbesar antara lain bersumber dari kenaikan harga saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA). Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) juga kembali naik daun dan menjadi posisi teratas dari sisi volume, nilai, dan frekuensi perdagangan beberapa hari terakhir. Antusiasme investor untuk melakukan trading saham BUMI mengangkat saham emiten Grup Bakrie itu dari level Rp67 pada akhir 2021 ke level Rp216 pada Selasa (6/9) atau meroket 222,38% year-to-date (YtD). Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger M.M. mengatakan prospek sektor energi terutama batu bara masih bagus hingga akhir tahun ini dengan proyeksi harga bertahan di kisaran US$400 per ton.

Otoritas Jasa Keuangan terus memantau perkembangan aksi korporasi oleh bank mini atau yang belum memenuhi modal inti Rp3 triliun, terutama entitas yang memilih untuk melakukan merger dan akuisisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengatakan banyak persoalan mendetail yang perlu diawasi oleh regulator terkait dengan langkah merger dan akuisisi sejumlah bank.“Hampir setiap hari OJK menanyakan perkembangan, kemajuan, langkah-langkah, dan komitmen yang sudah diberikan pemegang saham untuk melakukan pemenuhan modal inti Rp3 triliun,” ujarnya, Selasa (6/9).Saat ini, katanya, seluruh bank umum telah menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum melalui rencana bisnis bank. OJK menyampaikan terdapat 37 bank yang terdiri dari 24 bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) yang belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun.Sebagian dari bank-bank itu menyiapkan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru (PUT) atau rights issue untuk menggalang dana.

Pelaku usaha menunggu keputusan pemerintah menyangkut penyesuaian upah 2023 setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyampaikan bahwa para pelaku usaha akan mengikuti keputusan pemerintah bila memang ada kenaikan upah pada 2023 seperti tuntutan buruh. “Kalau soal penetapan upah minimum pasti pemerintah akan menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, tetapi kita akan mencoba melihat harga di pasar, karena kami fleksibel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/9). Adi menyampaikan bahwa penetapan upah tidak serta merta bisa langsung dilakukan karena harus menggunakan beberapa pertimbangan dan kesepakatan dari beberapa pihak, termasuk buruh atau pekerja. Pada tahap awal, menurutnya, pelaku usaha bakal menunggu keputusan Dewan Pengupahan terlebih dahulu untuk memenuhi prasyarat dan hal-hal yang menjadi imbauan. Pada tahap selanjutnya, Adi menyatakan, pelaku usaha menunggu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menempuh jalur audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam upaya meminta perbaikan dalam sistem pengupahan. Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa buruh atau pekerja menghadapi tekanan, terutama dengan harga BBM yang naik lebih dari 30%.

Minat masyarakat memiliki rumah tapak di Ibu Kota Jakarta diprediksi meningkat seiring dengan adanya insentif pajak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Country Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembebasan dan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjaga tren kenaikan harga rumah di Jakarta. “Pemberian diskon PBB untuk berbagai tipe rumah dengan beberapa NJOP [Nilai Jual Objek Pajak] berbeda pastinya bisa mendorong naiknya minat beli rumah tapak, khususnya secondary,” katanya, Selasa (6/9). Adapun, kebijakan diskon PBB tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 23/2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Bagi rumah tapak di atas Rp2 miliar, diberikan keringanan berupa diskon 10% PBB, sedangkan bangunan selain rumah tapak diberi pembebasan sebesar 15%. Dengan PBB gratis untuk rumah yang NJOP nya berada di bawah Rp2 miliar, dia yakin banyak masyarakat yang dapat terbantu saat ingin melakukan transaksi jual-beli properti.

Sudah kering berjamur pula, sudah garing kena ramas pula. Pepatah itu seolah-olah menggambarkan nasib para pelaku usaha kecil setelah adanya kenaikan harga BBM. Mereka dihadapkan dengan kenaikan produksi dan harga bahan pokok tapi sulit menaikkan  harga produk karena angka penjualan menurun. Umaroh, seorang pemilik warung nasi di daerah Sukamaja, Depok, Jawa Barat, mengaku sudah tidak menghitung untung dari usahanya lagi. Ditengah kenakan harga aneka bahan pangan  dan ongkos transportasi ini, ia memilih menahan harga dan porsi makan yang dijualnya karena merasa tidak enak kepada para pelanggannya. "Namanya dagang itu, mau harga belanjaan naik, harga makanan matang tidak bisa naik. Kalau dinaikin, ya, konsumen pada kabur," Ujar Umaroh, saat Tempo mampir ke kedainya, kemarin, 6 September, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawaty Setyorinny, mengimbuhkan, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bak makan buah simalakama. (Yetede)

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (DPP  SAKTI) bekerja sama dengan Perum Perumnas sebagai BUMN penyedia hunian, penyelenggaraan program  kepemilikan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk  upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut Indonesia. Program ini sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi pelaut dan dan kewajiban moril SAKTI. Sebab, salah satu misi organisasinya adalah mengamanatkan setiap pelaut Indonesia berhak memiliki tempat tinggal. "Kebijakan ini menjadi manifestasi  komitmen SAKTI untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaut Indonesia, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal," kata Ketua Umum SAKTI Dewa  Nyoman Susilayasa. Menurutnya, melalui program ini, SAKTI ingin memberikan kemudian dan perlindungan bagi pelaut Indonesia untuk memiliki rumah. Selama ini, kata Dewa, hal tersebut belum bisa terwujud. Pelaut masih menghadapi persyaratan yang rumit dan tidak mudah untuk memiliki rumah. (Yetede)

JAKARTA, ID- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyoroti penyesuaian harga dan izin pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja, kedua isu itu bagian dari sejumlah hal yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra, di Bali, 8-10 September 2022. Dia menjelaskan, hal utama yang akan menjadi bahasan dalam Rakernas Himperra kali ini adalah soal pembiayaan rumah subsidi serta perizinan, khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Rakernas Himperra akan memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif. Bentuknya nanti berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kami ingin tetap ada PP yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex specialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan “terzolimi,” kata Endang di Jakarta, baru-baru ini. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Departemen Perdagangan (Depdag) Amerika Serikat (AS) mengungkap harapannya bahwa pada Februari tahun depan, pihaknya sudah mulai mengupayakan pengajuan subsidi chip semikonduktor pemerintah senilai US$ 39 miliar untuk membangun fasilitas baru dan memperluas produksi. Kongres AS sendiri pada Agustus telah menyetujui anggaran sebesar US$ 52,7 miliar untuk manufaktur semikonduktor, penelitian dan kredit pajak investasi 25% pada pabrik-pabrik chip, yang diperkirakan bernilai US$ 24 miliar. Kredit tersebut berlaku untuk proyek-proyek yang memulai konstruksi setelah 1 Januari 2023. Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang (UU) yang bertujuan meningkatkan upaya untuk membuat Amerika Serikat lebih kompetitif dengan Tiongkok sekaligus memberikan subsidi manufaktur chip AS. Langkah ini sebagai upaya mengurangi kekurangan chip berkepanjangan yang telah memengaruhi segala barang elektronik, mulai dari mesin cuci dan video game hingga mobil dan senjata. Menurut Departemen Perdagangan AS, dokumen pendanaan yang dirilis pada Selasa (6/9) akan memberikan panduan pengajuan khusus, yang bakal dirilis pada awal Februari 2023. Penghargaan dan pinjaman-pinjaman akan diberikan secara bergulir segera
setelah permohonan dapat diproses, dievaluasi, dan dinegosiasikan secara bertanggung jawab. (Yetede)

JAKARTA, ID — Kelebihan pasokan listrik yang dialami saat ini tidak boleh menghentikan pembangunan power plant baru yang sudah direncanakan, terutama pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Tanpa pembangkit baru, Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan listrik pada tahun 2025-2035, saat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dipacu hingga di atas 6% untuk mencegah Indonesia jatuh ke middle income trap.  Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW harus terus dilanjutkan karena pada periode 2025-2035, Indonesia menikmati bonus demografi. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia harus dipacu hingga diatas 6% agar negeri ini terhindar dari middle income trap. Tidak gagal naik kelas dari upper middle income country ke high-income country, dari negeri berpendapatan per kapita di atas US$ 4.000 ke negeri berpendapatan di atas US$ 12.000. Berdasarkan data PLN, saat ini masih terjadi kelebihan pasokan listrik. Produksi energi listrik  tahun 2022 diperkirakan 304.405 GWh, sedangkan konsumsi atau penjualan energi listrik diperkirakan sekitar 272.401 GWh, atau masih ada selisih 32.004 GWh (oversupply 10,51%). (Yetede)