APBN sebagai Penahan Guncangan Ekonomi
Dengan adanya guncangan ekonomi dunia secara global dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat, pemerintah memutuskan membantu masyarakat dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 di APBN sebanyak tiga kali lipat dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Adapun besarannya dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai 100 USD per barel dengan kurs Rp 14.450 per USD, dan volume penggunaan pertalite diperkirakan 23 juta kiloliter serta solar bersubsidi 15 juta kiloliter. Anggaran subsidi ini digunakan agar masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM dan listrik yang murah dan terjangkau. Nominal APBN yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi sangat besar, tetapi bermanfaat untuk membantu daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.
Pemerintah menemukan banyaknya subsidi yang tak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Pertalite bersubsidi Rp 93,5 triliun yang disediakan pemerintah, 86 % dinikmati rumah tangga (RT), dan sisanya 14 % dinikmati dunia usaha. Dari 86 % yang dinikmati RT,ternyata hanya 20 % dinikmati RT miskin, sedangkan 80 % dinikmati RT yang mampu. Berdasarkan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat dengan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun, dimana Rp 12,4 triliun digunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan juga diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berupa bantuan subsidi upah Rp 600.000. Anggaran untuk kelompok pekerja ini sebesar Rp 9,6 triliun.
Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan akhir bukanlah hal mudah. Menggunakan APBN, segala daya upaya untuk membantu masyarakat telah dilakukan, mulai dari menaikkan anggaran subsidi hingga pemberian tambahan bansos. Bansos tambahan dari APBN diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menahan jumlah kemiskinan. Namun, ada faktor di luar kendali pemerintah sebagai akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak. Pelaksanaan bansos tambahan harus benar-benar sesuai dengan data yang valid. Presiden bahkan telah turun dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyerahan bansos atas pengalihan subsidi BBM di Papua. Pesannya sangat jelas, pelaksanaan APBN harus dikawal dan diamankan serta tak boleh diselewengkan serupiah pun. APBN akan terus dijaga kesinambungannya agar mampu menjadi instrumen fiskal yang melindungi rakyat secara berkeadilan. (Yoga)
Tags :
#APBNPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023