Akhirnya, pemerintah memutuskan mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Kekhawatiran inflasi tahun ini naik tinggi pun menguat. Sentimen ini berpotensi mempengaruhi kinerja sejumlah instrumen investasi, terutama akibat tekanan inflasi tinggi. Karena itu, investor perlu mencermati lagi portofolio investasinya. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyebut, kenaikan harga BBM memang akan menurunkan harga saham dalam jangka pendek. Dia memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menguji support di 6.800-6.900. Wawan menilai wajar jika IHSG turun. Jangka panjang, kenaikan harga BBM bisa berdampak positif. "Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 5% saya rasa tercapai dan bisa membuat harga saham kembali naik," kata dia, kemarin. Namun investor perlu membentengi keranjang investasinya dari efek negatif kenaikan inflasi dan penurunan daya beli. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi Riawan menyarankan, investor bisa mengalokasikan sebagian besar dana investasinya di aset pasar uang.

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih berat, meskipun pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggaran subsidi energi berikut kompensasi kepada Pertamina dan PT PLN, tetap membengkak. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022, pemerintah mematok anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 502,4 triliun dengan asumsi rerata Indonesian Crude Prince (ICP) sebesar US$ 100 per barel, kurs rupiah di angka Rp 14.450 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara volume Pertalite dan solar masing-masing naik menjadi 23 juta kilo liter (KL) dan 15 juta KL. "Dengan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi yang melebihi kuota, anggaran subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melewati Rp 502,4 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, akhir pekan lalu.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan membuat kurs rupiah kembali melemah pada perdagangan awal pekan ini. Akhir pekan lalu, kurs spot rupiah melemah tipis 0,09% jadi Rp 14.896 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara kurs rupiah Jisdor melemah 0,11% jadi Rp 14.900. Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin menjelaskan, dengan rilis data tenaga kerja AS yang jauh lebih buruk dari proyeksi, sejatinya rupiah masih ada kesempatan menguat. Non farm payroll AS di Agustus cuma sebesar 315.000. Angka ini lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya, 526.000. Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Puteri juga berpendapat, data eksternal masih akan menekan rupiah pada Senin (5/9). Dia menjelaskan, kebijakan The Fed yang tetap hawkish masih menopang dollar AS. The Fed menyatakan masih akan menaikkan suku bunga acuan. "Rupiah akan berada di kisaran Rp 14.850-14.935 per dollar AS pada Senin," tutur Reny.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi langkah logis yang ditempuh pemerintah di tengah pengetatan ruang fiskal dan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar global. Akan tetapi, kebijakan tak populis itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pengalaman, kenaikan harga BBM memicu efek bola salju bagi daya beli, konsumsi, dunia usaha, dan bermuara pada tergerusnya laju ekonomi. Harga BBM yang kian tinggi bakal mengatrol pergerakan harga barang di tengah rentannya daya beli masyarakat. Kondisi ini pun dapat mengerem geliat dunia usaha. Kalangan pelaku usaha menilai, ada dua efek yang perlu dimitigasi seiring dengan kenaikan harga BBM, yakni risiko pelemahan daya beli serta lonjakan inflasi. Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Wi­djaja Kamdani mengungkapkan dampak kenaikan BBM bersifat universal untuk seluruh sektor usaha. Adapun, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, pengurangan subsidi BBM adalah langkah rasional yang didorong oleh Kementerian Keuangan untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Akan tetapi, eksekusi ini akan memicu pelemahan daya beli dan mengungkit laju inflasi. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci dari pengendalian dampak kenaikan harga BBM agar target pertumbuhan ekonomi tetap aman. Menurutnya, setiap kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akan berakibat secara langsung terhadap harga jual barang. Artinya, harga di tingkat masyarakat bakal terkerek.

Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite masih dibutuhkan agar realisasi penyalurannya tidak terlampau jauh melewati kuota yang telah ditetapkan pada tahun ini. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus segera diambil pemerintah untuk memastikan kuota tahun ini tidak jebol terlampau jauh. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite merupakan kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menjamin subsidi komoditas tersebut bisa tepat sasaran. “Ini adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, selain dengan penyesuaian harga,” katanya, Minggu (4/8). Untuk diketahui, pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali menyampaikan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Perpres No. 191/2014. Setidaknya ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah, yakni pembatasan berdasarkan spesifikasi mesin kendaraan bermotor, pengaturan konsumsi berdasarkan jenis kendaraan bermotor, dan subsidi diberikan secara langsung melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk penyejuk ruangan (air conditioning/AC), baik untuk rumah tangga maupun komersial. Menurutnya, Daikin sebagai pemimpin pasar AC di Indonesia telah mengambil langkah tepat dengan menyiapkan fasilitas produksinya di Indonesia. “Sebuah langkah yang sangat tepat bagi Daikin, yang notabene merupakan market leader AC di Indonesia untuk berinvestasi di dalam negeri. Saya mendorong agar brand besar lainnya dapat mengikuti gerakan Daikin memiliki fasilitas produksi di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor,” katanya, dikutip Minggu (4/8). Terlebih, katanya, sektor manufaktur Indonesia makin bergeliat seiring dengan komitmen dalam merealisasikan investasi, meningkatkan kapasitas, dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kinerja positif tersebut juga tercermin dari realisasi penanaman modal sektor industri yang mencapai Rp230,8 triliun, atau sekitar 39,5% dari total nilai investasi yang menembus Rp584,6 triliun pada semester I/2022. “Manufaktur nilai investasinya meningkat dari Rp167,1 triliun pada semester I/2021 menjadi Rp230,8 triliun di semester I/2022, atau naik 38%,” ucapnya.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. meminta keringanan bea masuk pajak dan impor dalam mendatangkan komponen pesawat agar bisa turut menurunkan tarif tiket pesawat. Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk. (GMFI) Andi Fahrurrozi mengatakan GMFI berupaya meningkatkan efektivitas perawatan pesawat sehingga dapat berdampak positif terhadap beban operasional maskapai. Menurutnya, salah satu yang sudah dilakukan adalah berkomunikasi dengan asosiasi Maintenance Repair Overhaul (MRO) untuk memulai workshop dan diskusi intens dengan Kementerian Perindustrian. Pembahasan difokuskan mengenai upaya pengurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk material dan komponen pesawat.

Menparekraf Sandiaga Uno, yang pagi itu berjalan kaki santai dalam acara City Leaders Community  Kompas Collaboration Forum (KCF) yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), membeli jamu junir asem dagangan Tuminah, asal Tawangsari, Sukoharjo, yang berjualan di kompleks Kebun Raya Bogor sejak 45 tahun silam, dari pukul 06.00. Pukul 11.00, jamu biasanya baru habis. Namun, Sabtu pagi itu pukul 07.50, dagangannya sudah hampir habis diborong  rombongan wali kota, Sandiaga, dan Anas. Selama berjualan di sana, Tuminah sering berjumpa pejabat, termasuk Presiden Jokowi. ”Pak Jokowi itu senangnya jamu pahitan, temulawak, tetapi yang masih murni. Itu bagus buat lambung,” ucapnya. ”Kalau Pak Wali (Bima Arya) sering mampir kalau olahraga ke sini. Kalau Pak Menteri baru pertama kali sepertinya. Semoga bapak dan ibu tadi sehat-sehat setelah minum jamu saya. Ini yang paling laku beras kencur dan kunir asem,” ujar Tuminah.

Kedatangan para pejabat itu disertai harapan oleh Tuminah agar minuman lokal dan pelaku jamu gendong bisa bertahan. Persis seperti tema diskusi KCF-Apeksi, Sabtu, ”Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi”, Tuminah berharap pelaku usaha kecil seperti dirinya dan pelaku usaha lainnya diperhatikan. Jamu hanya satu dari ribuan jenis produk lokal buatan anak negeri. Di tangan pedagang jamu gendong seperti Tuminah, jamu hadir dalam bentuknya yang paling sederhana, yakni dijajakan dengan jalan kaki atau mangkal di satu tempat. Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia Bernard T Wijaya mengatakan, sama seperti produk lokal lainnya, jamu memerlukan pengembangan. Tidak cukup diakui sebagai warisan budaya, jamu harus dikemas dengan cara kekinian dan dipasarkan dengan mengikuti perkembangan teknologi. (Yoga)

Seiring kenaikan harga BBM, pelaku usaha menaikkan pula harga jual barang dan jasa. Dampaknya, ekspansi usaha bakal tertahan akibat penurunan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Minggu (4/9) mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya bakal melambatkan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menekan permintaan dan penjualan di berbagai sektor. ”Meski pemerintah sudah mencoba meredam efek negatifnya dengan berbagai subsidi pendapatan ke masyarakat,” katanya.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga jual barang dan jasa di pasaran tidak terhindarkan karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kenaikan biaya produksi yang didorong kenaikan harga BBM. Terutama UMKM/IKM yang menggunakan BBM bersubsidi. Pelaku usaha akan menghitung dampak kenaikan harga BBM. Beban biaya operasional atau produksi yang meningkat akan ditransmisikan dalam bentuk harga jual barang serta jasa yang lebih tinggi, bergantung besaran komponen penggunaan BBM dalam proses produksi atau operasional usaha terkait. Ia menjamin, pelaku usaha menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tidak berlebihan hingga melampaui kemampuan masyarakat dan berbalik merugikan dunia usaha dengan menekan margin keuntungan. (Yoga)

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membelanjakan minimal 40 % dana APBN dan APBD untuk membeli produk lokal hasil usaha mikro dan kecil atau UMK serta koperasi akan berdampak besar pada perekonomian publik. Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi berisi perencanaan, pengalokasian, dan perealisasian minimal 40 % nilai anggaran barang/jasa untuk memakai produk UMK dan koperasi dari hasil produksi domestik. Selain itu, inpres itu juga mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD minimal Rp 400 triliun untuk produksi domestik dengan prioritas hasil UMK dan koperasi. Pemerintah juga mendorong UMK lebih banyak masuk ke pasar daring dan katalog lokal sembari menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk lokal.

Keberhasilan mengungkit pelaku usaha agar naik kelas sembari menarik kalangan yang mulai tertarik untuk segera merealisasikan usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi lebih besar, yaitu nasional. Pemerintah pun mendorong katalogisasi produk lokal dan mendorong pelaku UMK dan koperasi memasarkan produknya ke pasar daring. Tahun depan, pemerintah menargetkan sejuta produk UMK dan koperasi masuk ke daftar produk dalam katalog elektronik lokal (e-katalog). Sejumlah birokrasi perizinan usaha dan persyaratan masuk katalog juga telah dipangkas. Dalam waktu singkat, terjadi peningkatan pesat dalam katalogisasi produk lokal, dari 123 pemda yang menayangkan produk dalam katalog lokalnya pada Juni 2022 menjadi 514 (dari 542 pemda) yang melakukannya hingga 31 Agustus 2022 dan 41 % pemda telah bertransaksi, seperti dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam acara Kompas Collaboration Forum bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9). (Yoga)